JIKA kita baca literatur-literatur ekonomi, tujuan dari berdirinya sebuah badan usaha atau tujuan orang melakukan usaha pada umumnya adalah menghasilkan profit, atau memaksimalkan laba. Ada juga literatur yang menyebutkan bahwa tujuan berdirinya sebuah badan usaha adalah mensejahterakan pemegang sahamnya. Keduanya sama-sama benar. Bahwa tidak ada badan usaha yang didirikan dengan tujuan mencari kerugian. Lalu bagaimana jika perusahaan saya rugi terus?

Darussalam dan Danny Septriadi (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kerugian yang dialami suatu badan usaha disebabkan karena:

1. Perusahaan baru beroperasi
   Perusahaan pada tahap awal operasi seringkali mengalami kerugian, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Hal ini dikarenakan pada tahap awal usahanya perusahaan banyak membeli barang-marang modal seperti mesin, membangun pabrik, gedung kantor, kendaraan, dll untuk operasional perusahaan. Otoritas perpajakan biasanya memberikan jangka waktu maksimal sampai kapan perusahaan dapat mengalami kerugian, karena tidak mungkin kerugian yang dialami suatu badan usaha terus-terus ditoleransi. Di Indonesia sendiri, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.03/2014 memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun perusahaan dapat melaporkan kerugian, meskipun PMK tersebut tidak secara langsung menyatakan demikian. Beberapa negara lain juga memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap perusahaan yang melaporkan kerugian, misalnya Kanada 3 dan Australia memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun.
2. Ketidakmampuan manajemen dan gangguan usaha (poor management and dedundancies)
   Bagi sebuah perusahaan, efisiensi merupakan kunci memperoleh laba yang tinggi. Semakin efisien, semakin tinggi profit yang akan dihasilkan. Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan menciptakan efisiensi tertentu. Kadangkala perusahaan juga mengalami gangguan, misalnya terlalu banyak mesin yang menganggur, jam operasi tidak maksimal, dll.
3. Strategi bisnis (deliberate business strategies)
   Kadangkala strategi bisnis yang dilakukan perusahaan juga membawa efek kerugian bagi perusahaan, misalnya perusahaan gencar melakukan promosi untuk memperluas pasar. Namun, tentu saja perusahaan tidak menjalankan strategi tersebut sampai bertahun-tahun.
4. Kondisi ekonomi
   Kondisi ekonomi merupakan hal yang lumrah bagi perusahaan mengalami kerugian, Misalnya karena terjadi resesi, sehingga permintaan akan produk tertentu mengalami penurunan.
5. Tahapan atau siklus usaha (stage in business and industrial life cycle)
   Tahapan atau siklus suatu usaha biasanya terbagi menjadi 4 bagian, the pioneer, growth, mature and decline phases. Pada tahap pioneer, masih ada keraguan apakah produk dapat diterima pasar dan apakah strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Pada tahap growth, produk sudah dapat diterima pasar dan pertumbuhan dan hasil penjualan sudah mulai dapat dilihat hasilnya. Pada tahap mature, tren industri sejalan dengan kondisi ekonomi pada umumnya dan para pelaku usaha sedang dalam tahap berkompetisi untuk mendapatkan pangsa pasar saat industri dalam kondisi stabil. Sedang pada tahap decline, pelanggan mulai beralih ke produk lain karena faktor cita rasa atau teknologi yang berkembang. Pada tahap pioneer dan decline biasanya perusahaan mengalami kerugian.
6. Risiko keuangan yang tinggi (excessive financial risk)
   Perusahaan adakalanya menghadapi risiko keuangan termasuk risiko atas piutang yang tidak tertagih atau risiko rugi karena selisih kurs.
7. Dampak kebijakan pemerintah (effect of goverment policies)
   Pemerintah biasanya mengintervensi ekonomi melalui kebijakan kontrol harga, kontrol suku bunga, pembatasan penggunaan teknologi dan jasa, subsidi terhadap sektor usaha tertentu, dan kontrol terhadap nilai tukar. Hal ini juga dapat berakibat kerugian bagi perusahaan, meskipun tak jarang juga justru menjadi jalan perusahaan mendapatkan laba.

Jika perusahaan Anda mengalami kerugian, apakah salah satu dari ketujuh alasan tersebut menjadi penyebabnya? Dari sisi perpajakan, perusahaan yang mengalami kerugian selama beberapa tahun berturut-turut dapat menarik perhatian otoritas pajak. Jika selama (misalnya) 5 tahun berturut-turut perusahaan Anda mengalami kerugian, tapi tetap bertahan dan tidak dilikuidasi, mungkin ada yang disembunyikan perusahaan agar tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

• gambar ilustrasi dari sini.
• Sumber utama: Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan, Darussalam dan Danny Septriadi (2008).

PT ABC di Indonesia sahamnya dimiliki 40% oleh ABC Pte Ltd di Singapura dan 60% sisanya dimiliki oleh PT XYZ di Indonesia. PT ABC merupakan produsen sebuah produk sepatu yang sudah mendunia dengan mark ABC Shoes. PT XYZ merupakan distributor utama dari produk sepatu tersebut, baik untuk penjualan lokal maupun untuk penjualan ekspor. Untuk penjualan lokal, PT ABC langsung menyerahkan sepatu kepada PT XYZ dan selanjutnya PT XYZ menjual sepatu tersebut ke pembeli lokal.

Sedangkan untuk penjualan ekspor ke Singapura, PT XYZ meminta bantuan ABC Pte Ltd di Singapura untuk memasarkan ABC Shoes di Singapura. PT XYZ akan membuat kontrak jual beli dengan ABC Pte Ltd. Keuntungan ABC Pte Ltd dihitung dari cost yang keluar ditambah margin tertentu (cost plus). Selanjutnya ABC Pte Ltd akan melakukan penjualan kepada pembeli di Singapura. Namun, barang dikirimkan langsung oleh PT ABC kepada ABC Pte Ltd.

Sehingga untuk penjualan ekspor ABC Shoes dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Berdasarkan bagan di atas, siapakah yang sebenarnya melakukan ekspor? PT ABC atau PT XYZ? Apakah Bapak/Ibu memiliki kasus sejenis? Silakan komen di bawah atau kirim saya email untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut.

Siapa yang tidak mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh), hampir semua orang Indonesia mengenal istilah tersebut. Terlebih dewasa ini kesadaran masyarakat akan pajak semakin meningkat sebagai akibat edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah semakin baik. Apa sih sebenarnya penghasilan itu?

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut UU PPh dibagi menjadi tiga jenis, penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenai PPh Final dan Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

UU PPh mengenal penghasilan dalam arti luas. Pada dasarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan penghasilan yang dikenai pajak, kecuali diatur bahwa penghasilan itu bukanlah objek pajak. Penghasilan dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan tersebut dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Oleh karena itu salah satu cara menghitung penghasilan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan analisis biaya konsumsi atau analisis harta.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa seluruh penghasilan dikenai pajak, kecuali UU menentukan bahwa penghasilan tersebut bukanlah objek pajak.

UU PPh kita mengatur jenis-jenis penghasilan dalam pasal-pasal berikut:
a. Penghasilan yang dikenai PPh: Pasal 4 ayat (1)
b. Penghasilan yang dikenai PPh Final: Pasal 4 ayat (2)
c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak: Pasal 4 ayat (3)

Semoga bermanfaat.

Utang piutang ternyata memiliki banyak implikasi hukum. Tidak hanya hukum agama dan perdata, namun utang piutang juga memiliki implikasi dari segi hukum pajak. Berikut saya coba uraikan.

Dalam akuntansi kita mengenal kaidah harta merupakan penjumlahan dari kewajiban dan modal. Artinya, kewajiban dan modal yang kita laporkan merepresentasikan harta yang kita miliki dan seharusnya kita laporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Bagi yang berhutang, melaporkan hutang dalam SPT Tahunan PPh jelas menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki hutang kepada pihak tertentu. Tentu saja hutang tersebut harus bisa direpresentasikan dalam harta yang dimilikinya, kecuali hutangnya dipergunakan untuk konsumsi.

Bagi yang menghutangkan, piutang merupakan harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Jelas kita ketahui bersama bahwa piutang merupakan kategori aset. Yang harus diperhatikan bagi pihak yang menghutangkan, apakah piutang tersebut sudah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh sebagai harta atau belum. Karena jika kita tidak melaporkan piutang tersebut sebagai harta, namun pihak yang berhutang melaporkan hutang tersebut dalam SPT nya, otoritas pajak akan menganggap kita memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh kita.

Ilustrasi:

Tuan Adli memiliki hutang sebesar Rp200 juta kepada Tuan Makarim. Hutang tersebut diperoleh tahun 2015 untuk kekurangan pembelian tanah. Tuan Adli telah melaporkan hutang tersebut dalam SPT Tahunan PPh 2015. Namun, Tuan Makarim lalai melaporkan piutang tersebut dalam SPT Tahunan PPh nya. Dalam hal ini, Tuan Makarim dapat dianggap belum melaporkan harta berupa piutang tersebut.

Semoga bermanfaat.