PSAK 19: Aset Tidak Berwujud

stock-vector-business-strategy-concept-infographic-diagram-illustration-of-intangible-assets-types-vector-272993099

Gambar dari sini.

SETELAH kemarin kita membahas mengenai aset tetap, kali ini kita akan membahas mengenai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan (future economic benefits).

Pertama, suatu aset disebut teridentifikasi jika dapat dipisahkan dan timbul dari hak kontraktual. Yang dimaksud dapat dipisahkan adalah aset tersebut dapat dipusahkan atau dibedakan dari entitas dan dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau dipertukarkan baik secara individual maupun bersama-sama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud melakukan hal tersebut atau tidak. Selain dapat dipisahkan, suatu aset juga dikatakan teridentifikasi jika aset tersebut timbul dari hak kontraktual, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Selain memenuhi definisi keteridentifikasian, aset tidak berwujud juga harus dapat dikendalikan. Entitas disebut mengendalikan suatu aset jika entitas tersebut mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang perlu dicatat dalam kaitannya antara pengendalian dengan hak kontraktual adalah, bahwa suatu bentuk pengendalian dapat ditunjukkan dengan hak hukum, namun hak hukum bukan merupakan syarat bagi suatu pengendalian, karena entitas dapat saja mengendalikan manfaat ekonomis di masa depan dengan cara lain.

Di sisi lain, suatu aset disebut memberikan manfaat ekonomis di masa depan apabila aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang berupa pendapatan dari penjualan barang atas jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset. Jadi manfaat ekonomis dari suatu aset tidak selalu diukur dari pendapatan/penghasilan yang diciptakan oleh aset tersebut, namun dapat juga diukur dari penghematan biaya yang diciptakan oleh aset tersebut/efisiensi.

Jika suatu aset memenuhi definisi aset tidak berwujud dan entitas dapat memastikan bahwa entitas akan memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut di masa depan dengan kemungkinan yang besar, serta biaya perolehan aset tidak berwujud tersebut dapat diukur secara andal, maka aset tersebut dapat diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya.

Entitas dapat memperoleh aset tidak berwujud melalui beberapa cara, diantaranya:

  1. Perolehan secara terpisah
    Entitas dapat membeli aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang dibeli diukur sebesar harga beli dan biaya terkait langsung perolehan aset tidak berwujud tersebut.
    Aset tidak berwujud dicatat sebesar harga beli, termasuk bea masuk (import) dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, setelah dikurangi diskon dan rabat dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk dapat digunakan sesuai dengan intensinya.
    Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung misalnya imbalan kerja karyawan (upah/gaji), imbalan profesional (fee konsultan) dan biaya untuk menguji apakah aset tidak berwujud tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Sedangkan biaya pengenalan produk/jasa baru, biaya iolanda dan kegiatan promosi, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru, biaya pelatihan karyawan serta biaya administrasi dan biaya overhead umum merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diatribusikan langsung kepada aset tidak berwujud.
  2. Akuisisi aset tidak berwujud sebagai bagian dari kombinasi bisnis
    Entitas juga dapat memperoleh aset tidak berwujud melalui proses akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis yang akan kita bahas pada bahasan mendatang. Contoh mudahnya, ketika mengakuisisi entitas lain, apabila nilai wajar yang dibayarkan entitas lebih besar dari nilai buku entitas yang diakuisisi, maka entitas akan mencatat goodwill sebesar selisih nilai wajar dan nilai buku. Goodwill inilah yang dimaksud dengan perolehan aset melalui akuisisi dalam rangka kombinasi bisnis.
  3. Akuisisi aset dengan hibah pemerintah
    Aset tidak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Misalnya perolehan konsesi tambang atau wilayah tertentu kepada entitas, akan dicatat sebagai aset tidak berwujud. Entitas akan mencatat aset tidak berwujud tersebut sebesar nilai wajar, kecuali apabila nilai wajarnya tidak dapat diukur, maka entitas mencatat aset tidak berwujud terseut sebesar nilai nominal dan biaya yang dapat diatribusikan langsung kepada aset tidak berwujud tersebut. Contoh aset tidak berwujud lain yang diperoleh dari hibah pemerintah adalah hak mendarat di bandara urada, hak beroperasi pada stasiun TV/radio, hak impor, hak izin pengelolaan human atau hak kuota atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya.
  4. Tukar menukar aset
    Aset tidak berwujud juga dapat diperoleh dari tukar menukar aset, baik antaraset tidak berwujud maupun antara aset tidak berwujud dengan aset lainnya. Dalam hal entitas memperoleh aset tidak berwujud melalui tukar menukar, maka aset tidak berwujud tersebut dicatat sebesar nilai wajarnya, kecuali apabila nilai wajar tidak dapat diukur, maka aset tidak berwujud dicatat sebesar aset yang dilepas dalam rangka tukar menukar tersebut.
  5. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal
    Entitas juga dapat menghasilan sendiri suatu aset tidak berwujud melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada tahap penelitian, entitas belum mengakui aset tidak berwujud, sehingga pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan tidak boleh dikapitalisasi (iya lah, mau dikapitalisasi kemana, asetnya aja belum ada ya kan?). Sedangkan dalam tahap pengembangan entitas dapat mengakui aset tidak berwujud juka memenuhi semua kriteria berikut ini:
    a. kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud sehingga dapat digunakan atau dijual. Dalam tahap ini entitas dapat memastikan bahwa aset tidak berwujud telah memenuhi syarat kelayakan teknis untuk dijual atau diperjualbelikan
    b. mempunyai niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Memang syarat ini terkesan absurd, darimana kita bisa melihat niat entitas? Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud sehingga dapat digunakan atau dijual dapat terlihat dari keputusan-keputusan yang diambil management
    c. memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud
    d. bagaimana cara aset tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan, termasuk menunjukkan adanya pasar untuk output aset tersebut atau untuk aset itu sendiri, atau kegunaan dari aset tersebut
    e. tersedia kecukupan sumber day teknis, keuangan dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuuk menggunakan atau menjual aset tersebut
    f. memiliki kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannyaApabila keenam syarat tersebut terpenuhi, selain bisa mengakui aset tidak berwujud, entitas juga dapat mengkapitalisasi pengeluaran yag relevan ke dalam aset tidak berwujud.
    Namun perlu dicatat bahwa merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan dan hal-hal sejenis dengan substansi yang sama yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, karena pengeluaran dalam rangka menghasilkan hal-hal tersebut tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan, sehingga sulit memenuhi kriteria keteridentifikasian.

Sama seperti aset tetap, aset tidak berduju dapat diukur dengan model biaya atau model revaluasi. Umur aset tidak berwujud dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu terbatas dan tidak terbatas dilihat dari masa manfaat ekonomisnya. Apabila masa manfaat ekonomis suatu aset tidak berwujud terbatas, entitas harus menilai jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, berdasarkan masa manfaat ekonomis yang terbatas tersebut kemudian aset tidak berwujud diamortisasi. Sebaliknya, apabila masa manfaat ekonomis suatu aset tidak berwujud tidak terbatas dimana berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan tidak ada batas yang terlihat saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas, maka aset tidak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Namun entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun.

Umur manfaat aset tidak berwujud pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal, faktor ekonomik, yakni dilihat dari periode manfaat ekonomik masa depan yang akan diperoleh entitas serta faktor hukum yang membatasi periode entitas memiliki akses pengendalian atas manfaat tersebut. Untuk menghitung masa manfaat suatu aset tidak berwujud, dipilih periode yang paling singkat diantara dua periode tersebut.

Ketentuan Perpajakan
Aturan pajak kita sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud pada dasarnya sama saja dengan aset tidak berwujud. Beberapa ketentuan yang mengatur diantaranya:
a. Pasal 10 UU PPh mengatur mengenai pengakuan harta pada saat perolehannya
b. Pasal 11A mengatur mengenai amortisasi, dimana menurut aturan ini, aset tidak berwujud masa manfaatnya sama dengan masa manfaat aset berwujud, yakni terdiri dari 4 kelompok dengan masa manfaat 4, 8, 16 dan 20 tahun dengan metode amortisasi yang diperbolehkan adalah metode garis lurus atau saldo menurun
c. Aturan PPN juga mengenai istilah barang kena pajak tidak berwujud sebagai salah satu barang yang dalam penyerahannya dikenai PPN

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai aset tidak berwujud karena pada dasarnya aset tidak berwujud tersebut disamakan dengan aset berwujud.

 

Advertisements

PSAK 16-Aset Tetap: Aspek Akuntansi dan Aspek Pajaknya

grid-pojisteni-nemovitosti-domacnostiGambar dari sini.

PADA tulisan kali ini dan beberapa tulisan ke depan, saya akan membahas beberapa PSAK, mengulasnya dari sisi akuntansi dan pajaknya. Tulisan pertama mengenai PSAK saya mulai dengan pembahasan mengenai aset tetap yang diatur di PSAK 16 dan ISAK 25-Hak atas Tanah.

Definisi Aset Tetap
Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi di atas, suatu aset berwujud memiliki ciri digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. PSAK 16 tidak berlaku until properti investasi (PSAK 13) dan hak penambangan maupun reservasi tambang.
Namun, termasuk ke dalam definisi aset tetap adalah tanaman produktif (bearer plants). Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultir, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap).

Pengakuan Biaya Perolehan Awal Aset Tetap
Menurt PSAK 16. untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap, biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi dua kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Yang termasuk dalam komponen biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan langsung dan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi (dismantling cost). Yang dimaksud dengan biaya yang dapat diatribusikan langsung meliputi:
a. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dalam pembangunan atau akuisis aset tetap
b. biaya penyiapan lahan untuk pabrik
c. biaya penanganan dan penyerahan awal
d. biaya perakitan dan instalasi
e. biaya pengujian aset
f. komisi profesional

Sedangkan contoh biaya di bawah ini bukan merupakan biaya perolehan:
a. biaya pembukaan fasilitas baru (grand opening atau soft opening)
b. biaya pengenalan produk atau jasa baru
c. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau pelanggan baru
d. biaya administrate dan overhead umum
e. biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan maksud manajemen namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh
f. kerugian awal saat operasi seperti kerugian permintaan terhadap keluaran masih rendah
g. biaya relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas

Sedangkan menurut UU PPh, harga perolehan suatu aset diatur sebagai berikut:
a. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima
b. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar‐menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
c. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
d.  Apabila terjadi pengalihan harta:
1) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2) yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
e. Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
f.  Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata‐rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Biaya Selanjutnya
Selanjutnya, jika biaya yang dikeluarkan terkait aset memenuhi kriteria kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal, maka biaya lanjutan tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Sedangkan jika biaya lanjutan tersebut tidak memenuhi dia kriteria di atas, maka biaya tersebut langsung dibebankan misalnya biaya perawatan sehari-hari.

Pengukuran Setelah Pengakuan
Pada dasarnya, aset tetap dapat diukur melalui dua model, yaitu cost model atau revaluasian model. Pada model cost/biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluation, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Yang dimaksud penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) dari suatu aset selama umur manfaatnya (useful life). Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut SIAP digunakan, yakni pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Tidak ada definisi yang lebih jelas mengenai penjabaran kata SIAP pada paragraf tersebut, mengingat PSAK saat ini menganut principal base, bukan lagi rule base. Oleh karena itu definisi SIAP tersbeut pada dasarnya diserahkan kepada manajemen.

Penyusutan aset dihentikan ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai ast yang dimiliki untuk dijual (ATUD) atau dihentikan pengakuannya. Implikasi dari ketentuan ini, penyusutan tetap harus dilakukan sekalipun aset tersebut sedang tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali apabila penyusutan dihitung dengan metode unit produksi. Khusus untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai ASET TERPISAH walaupun diperoleh sekaligus.

Menurut UU PPh, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Terdapat perbedaan definisi menurut PSAK 16 dan menurut UU PPh mengenai kapan penyusutan harus dilakukan. Menurut PSAK penyusutan dilakukan ketika aset siap digunakan, sedan menurut UU PPh penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bulan yang dalam proses pengerjaan, penyusutan dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Entitas diperkenankan melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut siap digunakan, namun harus dengan seizin Dirjen Pajak. Sehingga akan timbul kondisi dimana menurut PSAK belum boleh disusutkan (karena aset belum siap digunakan) namun sudah boleh disusutkan menurut UU PPh.

Contoh
PT WAG membeli sebuah mesin pada bulan Januari 2017 dari China, dikirim ke Indonesia dengan menggunakan kapal dan memakan waktu kurang lebih15 hari untuk sampai ke Indonesia di pelabuhan Tanjung Perak. Dari pelabuhan, mesin harus terlebih dahulu melewati proses administrasi cukai, kemudian ada pengecekan mesin (testing), pemasangan dan pengkondisian mesin hingga siap digunakan. Mesin tersebut baru siap digunakan pada bulan Maret 2017.
Menurut PSAK 16, mesin tersebut disusutkan mulai bulan Maret 2017, namun menurut ketentuan perpajakan, mesin harus disusutkan sejak bulan Januari, karena sudah dilakukan pengeluaran terkait mesin tersebut.

Umur Manfaat
Beberapa hal di bawah ini harus diperhatikan dalam menentukan umur manfaat suatu aset:
a. ekspektasi daya pakai aset
b. ekspektasi tingkat keausan fisik aset
c. keusangan teknis dan keusangan komersial
d. pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum (Misalnya karena sewa)

Berdasarkan kriteria di atas, metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas. Metode penyusutan berdasarkan pendapatan pada dasarnya tidak tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, PSAK menyerahkan kepada entitas untuk menghitung sendiri masa manfaat dengan memperhatikan empat kriteria di atas. Sedangkan menurut UU PPh, masa manfaat suatu aset tetap berwujud hanya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1)

Ayat (2)

  1. Bukan bangunanKelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
  2. BangunanPermanenTidak Permanen

4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun

20 tahun
10 tahun

25%
12,5%
6,25%
5%

5%
10%

50%
25%
12,5%
10%

UU PPh hanya mengenal umur manfaat 4, 8, 16 atau 20 tahun untuk aset selain bangunan dan 10 dan 20 tahun untuk aset bangunan. Hal ini juga yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan penyusutan komersial dan fiskal, selain perbedaan penentuan kapan suatu aset harus mulai disusutkan.

Nilai Wajar
Nilai wajar menurut PSAK adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction). Nilai wajar bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, lukuidasi yang dipaksanakan atau penjualan akibat kesulitan keuangan.

Nilai wajar menurut ketentuan perpajakan dapat kita kutip dari beberapa pasal berikut ini:
a. Menurut pasal 10 UU PPh, nilai wajar adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima, atau jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
b. Menurut UU PPN, nilai wajar adalah harga pasar wajar, yang definisinya tercermin dari definisi harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Menurut PSAK 16, untuk menentukan nilai wajar digunakan hierarki berikut ini:
1. Kuotasi harga di pasar aktif. Pasar aktif adalah pasar di mana transaksi atas aset atau liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan (sesuai definisi pada PSAK 68). Contoh pasar aktif adalah pasar saham atau pasar komoditas
2. Jika kuotasi harga pada pasar aktif tidak dapat ditemui, maka digunakan teknik penilaian yang meliputi:
a. penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan jika tersedia (bahasanya agak belibet ya, maksudnya ya transaksi di pasar biasa seperti retail market, atau pasar pada umumnya)
b. referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansi sama
c. analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow analysis) dan
d. model penetapan harga opsi (option pricing models)

3. Apabila tidak ada pasar yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan nilai karena sifat aset yang khusus dan jarang diperjualbelikan, maka entitas perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan (income approach) atau depreciated replacement cost (cost approach)

Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar, sedangkan nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai.

Revaluation Model
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pencatatan aset tetap dapat dilakukan dengan dua model, cost model atau revaluation model. Pada cost model, aset tetap dicatat sebesar nilai perolehannya, kemudian disusutkan menurut nilai bukunya. Sedangkan pada revaluation model, aset tetap direvaluasi secara berkala untuk menentukan nilai wajarnya pada tanggal revaluasi. Selanjutnya revaluation model juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu proporsional dan eliminasi. Apabila suatu aset dicatat dengan revaluation model, seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi juga.

Pada saat entitas memilih mencatat aset tetap dengan menggunakan revaluation model, jika jumlah tercatat aset tetap meningkat sebagai akibat revaluasi, maka:
a. kenaikan diakui di pendapatan komprehensif lain (OCI) dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi
b. kenaikan diakui di laba rugi hingga sebesar penurunan nilai aset tetap yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi

Sementara jika jumlah tercatat aset tetap menurun sebagai akibat revaluasi, maka:
a. penurunan diakui di pendapatan komprehensif lain (OCI) sepanjang tidak melebihi saldo surplus aset tercatat
b. penurunan diakui dalam laporan laba rugi jika tidak terdapat saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya

Atau lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Akibat Revaluasi Pengaruh ke OCI Pengaruh ke Laba Rugi
Meningkat Jika tidak memiliki kerugian akibat revaluasi periode-periode sebelumnya Jika memiliki kerugian akibat revaluasi periode-periode sebelumnya
Menurun Jika memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya Jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi skibat revaluasi periode-periode sebelumnya

Surplus revaluasi yang ada di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya, atau pemindahan tersebut juga dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas (partially realized). Nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan, (atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa masa manfaat ekonomis).

Contoh:
PT RST memiliki bangunan, dibeli tanggal 1 Januari 2007 dengan harga Rp1.000.000.000,-. Masa manfaat bangunan adalah 25 tahun dan tanpa nilai sisa. Pada 31 Desember 2007, nilai wajar bangunan tersebut adalah Rp1.020.000.000,-. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutannya.
Maka jurnal yang dicatat PT RST:
a. Pada saat pembelian 1 Januari 2007

Jurnal Debit Kredit
Bangunan 1.000.000.000
Kas 1.000.000.000

b. Pada saat penyusutan

Jurnal Debit Kredit
Beban penyusutan- Bangunan 40.000.000
Akumulasi penyusutan bangunan 40.000.000

c. Penyajian di Laporan Keuangan per 31 Desember 2007

Akun Jumlah Keterangan
Bangunan 1.000.000.000
Akumulasi penyusutan bangunan  (40.000.000)
Nilai tercatat  960.000.000

d. Pada saat penyesuaian terhadap nilai wajar

Journal Debit Kredit
Bangunan 62.500.000 (a)
Akumulasi penyusutan bangunan  2.500.000 (b)
Surplus revaluasi  60.000.000

a. ((1.020.000.000 – 960.000.000) / 960.000.000) x 1.000.000.000
b. ((1.020.000.000 – 960.000.000) / 960.000.000) x 40.000.000

e. Penyajian di Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2007

Akun Jumlah Keterangan
Bangunan 1.062.500.000
Akumulasi penyusutan bangunan  (42.500.000)
Nilai tercatat  1.020.000.000

Apabila entitas menggunakan model revaluasian dalam mencatat aset tetapnya, maka harus dilakukan review periodik minimun setiap akhir periode) untuk mereview masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan yang digunakan. Apabila berdasarkan hasil review terdapat perubahan atas masa manfaat, nilai sisa atau metode penyusutan, maka perubahan tersebut diperlakukan secara prospektif.

Penghentian Pengakuan
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan selisih antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatatnya.

 

 

 

Peranan CRM dalam Administrasi Pajak

b535b99f-30c2-4627-85c9-ddd4373b137e

Gambar dari sini.

PADA tulisan sebelumnya saya sedikit membahas mengenai compliance risk management (CRM), pada tulisan ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai CRM dan peranannya dalam administrasi pajak. CRM secara umum didefinisikan sebagai sebuah proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, meng-asses, memprioritisasi dan menindaklanjuti serta mengevaluasi risiko ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mereka miliki. CRM membantu otoritas pajak mencapai tujuannya, yakni tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Melihat definisi di atas, CRM merupakan alat pengambilan keputusan bagi otoritas pajak, baik terkait strategi pemeriksaan, pengawasan, maupun pelayanan dan penyuluhan  terhadap wajib pajak. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak sesuai dengan level ketidakpatuhannya perlu diberikan treatment yang berbeda.

Berdasarkan perilaku wajib pajak, risk engine CRM–menggunakan suatu formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya–akan menghitung risiko wajib pajak. Secara umum wajib pajak akan dikategorikan menjadi wajib pajak berisiko tinggi, sedang dan rendah. Wajib pajak dengan risiko tinggi merupakan wajib pajak yang harms dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berisiko sedang dapat dilakukan pengawasan, sedangkan wajib pajak berisiko rendah dilakukuan penyuluhan perpajakan. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli, salah satunya pendapat ATO berikut ini:

risk_assessment_tools-5-lg

Gambar dari sini.

Piramida pada gambar di atas menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak di level terbawah dengan jumlah terbanyak adalah wajib pajak yang mau melakukan hal yang benar, wajib pajak ini merupakan tipe wajib pajak patuh dan harus diberikan pelayanan dengan baik. Di level berikutnya, dengan jumlah yang lebih sedikit dari tipe sebelumnya, merupakan wajib pajak yang coba-coba tidak patuh, namun tidak selalu berhasil. Wajib pajak dengan tipe ini harus dibantu untuk patuh, misalnya diberikan penyuluhan pajak, kelas pajak, dll. Pada level selanjutnya akan kita temui wajib pajak yang tidak ingin patuh, wajib pajak tipe ini harus dilakukan pengawasan oleh otoritas pajak. Sementara di level terakhir dengan jumlah paling sedikit, merupakan wajib pajak yang sudah memutuskan untuk tidak patuh. Wajib pajak tipe ini harus dilakukan law enforcement, misalnya dilakukan pemeriksaan, penyidikan, dll.

Bagi otoritas pajak, CRM juga berguna dalam alokasi sumber daya. Sesekali otoritas pajak perlu mengalihkan sumber dayanya untuk melakukan pemeriksaan pajak, sesekali perlu memperkuat tenaga pengawas perpajakan dan sesekali perlu memperkuat tenaga penyuluh tergantung strategi yang telah diputuskan. Secara umum CRM bermanfaat dalam:

  1. menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis
  2. men-treatment wajib pajak sesuai dengan perilaku ketidakpatuhannya
  3. fokus dalam peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak
  4. fokus dalam pemeriksaan wajib pajak berisiko tinggi
  5. mengidentifikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak
  6. optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki otoritas pajak
  7. memberlakukan equal and consistent treatment terhadap wajib pajak
  8. membobot efek yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak
  9. mengukur hasil dari suatu program berdasarkan data dan informasi yang relevan
  10. meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan sistem perpajakan

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dibedakan menjadi empat kategori, yaitu kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban melaporkan SPT, kewajiban melaporkan SPT dengan lengkap dan benar dan kewajiban melakukan pembayaran pajak dengan benar. Berdasarkan empat kategori kepatuhan tersebut, CRM menghitung risiko wajib pajak.

Semoga bermanfaat.

Reference:
– Alink dan Kommer, Handbook on Tax Administration (2011)
– situs 
ATO pada link berikut ini.

 

(E)RM Dalam Administrasi Pajak

Risk management

RISK-FREE environments do not exist, begitu katanya. Siapapun, atau apapun di dunia ini pasti menghadapi risiko. Ketika kita berbicara organisasi, tidak ada satu-pun organisasi yang tidak menghadapi risiko, bahkan organisasi paling sederhana sekalipun. Di dalam praktek administrasi perpajakan, kita sering mendengar istilah risk management, kadang disertai juga dengan kata compliance atau enterprise di depannya: compliance risk management atau enterprise risk management. Risk management sama artinya dengan enterprise management, sedangkan compliance risk management merupakan bagian dari risk management. 

Risk management, atau ada yang menyebutnya dengan enterprise risk management (ERM) pada dasarnya merupakan alat bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan risk management, organisasi akan membalik suatu risiko/ancaman (threat) menjadi suatu kesempatan dan dengan manajemen yang baik kesempatan itu akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara sederhana risk management merupakan suatu proses yang sistematis di dalam organisasi, berdasarkan analisis risiko untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Administrasi pajak menghadapi ancaman berupa keadaan yang terus berubah, yang mana perubahan tersebut akan berdampak terhadap tujuan administrasi pajak. Perubahan tersebut dapat berupa perkembangan ekonomi, perubahan demografi, perkembangan IT, perubahan teknis, perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak, dll. Perubahan-perubahan tersebut menciptakan atau mengubah risiko yang dihadapi oleh administrasi pajak.

Risiko-risiko yang dihadapi suatu organisasi harus dianalisis untuk meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya risk management dilakukan di semua lini: strategis, taktis, maupun operasional. Risiko sendiri didefinisikan sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan/kejadian akan berdampak negatif terhadap organisasi. Risiko timbul sebagai akibat dari adanya ketidakpastian dan kemungkinan terjadinya kerugian. Karakter/ciri-ciri yang melekat pada suatu risiko biasanya berupa kerentanan, signifikansi dan frekuensi terjadinya risiko tersebut.

Risk management yang baik biasanya meliputi keseluruhan proses yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Risk management untuk administrasi pajak digunakan untuk mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

  1. ketahanan legislasi (kurangnya celah dan isu-isu interpretasi)
  2. kelayakan struktur organisasi
  3. ketersediaan perencanaan dan monitoring yang efektif sebagai wujud akuntabilitas kepada stakeholder
  4. ketersediaan manajemen yang profesional untuk mengoperasikan dan me-menej sistem-sistem dan proses-proses yang berbeda-beda di dalam organisasi
  5. ketersediaan proses bisnis yang efektif untuk mengakomodasi ekpektasi users internal maupun eksternal
  6. ketersediaan sistem IT yang andal dan efektif untuk mendukung proses bisnis organisasi
  7. integritas sistem IT (terkait keamanan data)
  8. ketersediaan jumlah dan kualitas staff untuk menghadapi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa mendatang
  9. ketersediaan kebijakan dan praktik yang memadai terkait rekrutmen dan seleksi, promosi, mutasi dan pengembangan kapasitas pegawai
  10. ketersediaan program-program integritas untuk pegawai, meliputi ketentuan bagaimana pegawai harus bersikap, tidak korupsi, standar profesional profesi, kerahasiaan data dan informasi, dll.
  11. ketersediaan mekanisme yang efektif untuk menjamin masa depan organisasi dalam melaksanakan kewajibannya
  12. ketersediaan perangkat aturan dalam menggaransi kerjasama yang efektif dan pertukaran informasi dengan mitra domestik maupun internasional

Risk management akan memberikan manfaat bagi administrasi pajak berupa:

  1. mempromosikan equal treatment dan kepercayaan publik
  2. mudah dalam mengalokasikan sumber daya
  3. memfasilitasi keputusan strategi yang efektif
  4. meringankan wajib pajak yang patuh dari beban pemeriksaan pajak
  5. meningkatkan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang lebih baik
  6. memudahkan pembagian pekerjaan secara sistematis
  7. membuka kemungkinan komunikasi dan kooperasi yang efektif
  8. keputusan yang diambil didasarkan pada pendekatan analisis ilmiah
  9. memudahkan dalam mereview hal-hal yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak
  10. memberikan alternatif-alternatif dalam mengurangi risiko dan hubungan antar altenatif tersebut
  11. analisis risiko dan penggunaan sumber daya untuk mencapai pelaksanaan ketentuan hukum yang optimal.

Demikian besar cakupan dan manfaat risk management bagi organisasi. Untuk DJP sendiri saat ini risk management yang dijalankan berkiblat kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Risiko di Kementerian Keuangan, belum ada aturan khusus yang mengatur manajemen risiko bagi administratur pajak.

Gambar dari sini.
Reference: Handbook on Tax Administration, Alink dan Kommer (2011).

Jika Perusahaan Mengalami Rugi Berkelanjutan

JIKA kita baca literatur-literatur ekonomi, tujuan dari berdirinya sebuah badan usaha atau tujuan orang melakukan usaha pada umumnya adalah menghasilkan profit, atau memaksimalkan laba. Ada juga literatur yang menyebutkan bahwa tujuan berdirinya sebuah badan usaha adalah mensejahterakan pemegang sahamnya. Keduanya sama-sama benar. Bahwa tidak ada badan usaha yang didirikan dengan tujuan mencari kerugian. Lalu bagaimana jika perusahaan saya rugi terus?

Darussalam dan Danny Septriadi (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kerugian yang dialami suatu badan usaha disebabkan karena:

  1. Perusahaan baru beroperasi
    Perusahaan pada tahap awal operasi seringkali mengalami kerugian, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Hal ini dikarenakan pada tahap awal usahanya perusahaan banyak membeli barang-marang modal seperti mesin, membangun pabrik, gedung kantor, kendaraan, dll untuk operasional perusahaan. Otoritas perpajakan biasanya memberikan jangka waktu maksimal sampai kapan perusahaan dapat mengalami kerugian, karena tidak mungkin kerugian yang dialami suatu badan usaha terus-terus ditoleransi. Di Indonesia sendiri, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.03/2014 memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun perusahaan dapat melaporkan kerugian, meskipun PMK tersebut tidak secara langsung menyatakan demikian. Beberapa negara lain juga memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap perusahaan yang melaporkan kerugian, misalnya Kanada 3 dan Australia memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun.
  2. Ketidakmampuan manajemen dan gangguan usaha (poor management and dedundancies)
    Bagi sebuah perusahaan, efisiensi merupakan kunci memperoleh laba yang tinggi. Semakin efisien, semakin tinggi profit yang akan dihasilkan. Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan menciptakan efisiensi tertentu. Kadangkala perusahaan juga mengalami gangguan, misalnya terlalu banyak mesin yang menganggur, jam operasi tidak maksimal, dll.
  3. Strategi bisnis (deliberate business strategies)
    Kadangkala strategi bisnis yang dilakukan perusahaan juga membawa efek kerugian bagi perusahaan, misalnya perusahaan gencar melakukan promosi untuk memperluas pasar. Namun, tentu saja perusahaan tidak menjalankan strategi tersebut sampai bertahun-tahun.
  4. Kondisi ekonomi
    Kondisi ekonomi merupakan hal yang lumrah bagi perusahaan mengalami kerugian, Misalnya karena terjadi resesi, sehingga permintaan akan produk tertentu mengalami penurunan.
  5. Tahapan atau siklus usaha (stage in business and industrial life cycle)
    Tahapan atau siklus suatu usaha biasanya terbagi menjadi 4 bagian, the pioneer, growth, mature and decline phases. Pada tahap pioneer, masih ada keraguan apakah produk dapat diterima pasar dan apakah strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Pada tahap growth, produk sudah dapat diterima pasar dan pertumbuhan dan hasil penjualan sudah mulai dapat dilihat hasilnya. Pada tahap mature, tren industri sejalan dengan kondisi ekonomi pada umumnya dan para pelaku usaha sedang dalam tahap berkompetisi untuk mendapatkan pangsa pasar saat industri dalam kondisi stabil. Sedang pada tahap decline, pelanggan mulai beralih ke produk lain karena faktor cita rasa atau teknologi yang berkembang. Pada tahap pioneer dan decline biasanya perusahaan mengalami kerugian.
  6. Risiko keuangan yang tinggi (excessive financial risk)
    Perusahaan adakalanya menghadapi risiko keuangan termasuk risiko atas piutang yang tidak tertagih atau risiko rugi karena selisih kurs.
  7. Dampak kebijakan pemerintah (effect of goverment policies)
    Pemerintah biasanya mengintervensi ekonomi melalui kebijakan kontrol harga, kontrol suku bunga, pembatasan penggunaan teknologi dan jasa, subsidi terhadap sektor usaha tertentu, dan kontrol terhadap nilai tukar. Hal ini juga dapat berakibat kerugian bagi perusahaan, meskipun tak jarang juga justru menjadi jalan perusahaan mendapatkan laba.

Jika perusahaan Anda mengalami kerugian, apakah salah satu dari ketujuh alasan tersebut menjadi penyebabnya? Dari sisi perpajakan, perusahaan yang mengalami kerugian selama beberapa tahun berturut-turut dapat menarik perhatian otoritas pajak. Jika selama (misalnya) 5 tahun berturut-turut perusahaan Anda mengalami kerugian, tapi tetap bertahan dan tidak dilikuidasi, mungkin ada yang disembunyikan perusahaan agar tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

  • gambar ilustrasi dari sini.
  • Sumber utama: Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan, Darussalam dan Danny Septriadi (2008).

 

Ekspor Tapi Bukan Ekspor, Bukan Ekspor tapi Ekspor?

PT ABC di Indonesia sahamnya dimiliki 40% oleh ABC Pte Ltd di Singapura dan 60% sisanya dimiliki oleh PT XYZ di Indonesia. PT ABC merupakan produsen sebuah produk sepatu yang sudah mendunia dengan mark ABC Shoes. PT XYZ merupakan distributor utama dari produk sepatu tersebut, baik untuk penjualan lokal maupun untuk penjualan ekspor. Untuk penjualan lokal, PT ABC langsung menyerahkan sepatu kepada PT XYZ dan selanjutnya PT XYZ menjual sepatu tersebut ke pembeli lokal.

Sedangkan untuk penjualan ekspor ke Singapura, PT XYZ meminta bantuan ABC Pte Ltd di Singapura untuk memasarkan ABC Shoes di Singapura. PT XYZ akan membuat kontrak jual beli dengan ABC Pte Ltd. Keuntungan ABC Pte Ltd dihitung dari cost yang keluar ditambah margin tertentu (cost plus). Selanjutnya ABC Pte Ltd akan melakukan penjualan kepada pembeli di Singapura. Namun, barang dikirimkan langsung oleh PT ABC kepada ABC Pte Ltd.

Sehingga untuk penjualan ekspor ABC Shoes dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Snip 2017-07-03 23.08.22

Berdasarkan bagan di atas, siapakah yang sebenarnya melakukan ekspor? PT ABC atau PT XYZ? Apakah Bapak/Ibu memiliki kasus sejenis? Silakan komen di bawah atau kirim saya email untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut.

Menyoal Konsep Self Service di SPBU

Sekarang ini kita terbiasa dengan istilah self service. Self service yang kurang lebih artinya pelayanan mandiri mewujud dalam banyak nama: swalayan, self check-in, dll. Jenis pelayanan yang dilakukan dengan konsep self service pun beragam, dari belanja di supermarket, check-in di bandara, makan di restoran, dll. Dan kini konsep self service sudah mulai merambah bidang lain: SPBU. Di Jakarta sendiri sudah banyak SPBU yang sudah menggunakan konsep self service, terutama SPBU Pertamina. Melalui tulisan ini saya ingin sedikit menyoal kebijakan self service tersebut.

Bagi saya, pengguna motor yang setiap hari harus bergumul dengan kemacetan Ciputat-Jakarta, kebutuhan akan bensin merupakan hal yang tidak dapat terelakkan sampai ditemukan bahan bakar kendaraan bermotor berbahan dasar air. Hampir setiap dua hari sekali saya mengisi tangki motor saya dengan premium yang jumlahnya sudah semakin langka. Iya, setiap dua hari sekali karena dalam sehari motor saya harus menempuh jarak 60 km pulang-pergi.

Menurut saya, konsep self service bagi pelayanan SPBU merupakan inovasi yang perlu dikaji ulang. Terutama karena self service yang diterapkan bukan full self service, tetapi semi self service karena masih ada petugas kasir yang membantu pengisian bahan bakar. Ketika kita datang ke SPBU, petugas kasir akan menanyakan jumlah pengisian bahan bakar yang akan kita lakukan. Setelah kita membayar, kita sudah bisa mengisi bensin ke dalam tangki secara mandiri.

Konsep ini menjadi persoalan ketika banyak pengendara yang tidak tahu cara mengoperasikan gagang selang bensin, sehingga alih-alih antrian berjalan cepat, justru berjalan lambat. Sering saya mengantri cukup lama di depan bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak yang kikuk menggunakan gagang selang. Terlebih beberapa orang justru kadang salah mengarahkan ujung selang, sehingga malah mengarah ke dirinya sendiri atau ke orang lain dan berisiko bensin dialirkan ke arah yang tidak seharusnya.

Jika tujuan dilaksanakannya konsep self service untuk mengurangi jumlah karyawan, menurut saya justru konsep ini tidak efektif. Untuk dua lajur antrian, tetap dibutuhkan 1 orang karyawan SPBU untuk mengentri jumlah pembelian di komputer. Belum lagi antriannya menjadi sedikit lebih lama karena 1 orang petugas entri harus mengentri kebutuhan dua lajur antrian. Kecuali diterapkan sistem full self service, pengisian dan pembayaran murni dilakukan pembeli, tanpa campur tangan petugas.

Kelemahan lainnya, dengan konsep self service kita tidak bisa lagi mengisi bensin “full tank”, karena kita harus terlebih dahulu menentukan berapa jumlah pembelian. Misalnya, saya tidak tahu kebutuhan tangki bensin kendaraan saya, maka saya harus membuat perkiraan.  Jika perkiraan saya meleset dan terlalu banyak, maka kita harus merelakan sisanya untuk SPBU, tanpa bisa kita minta kembali. Sering sekali saya mengira Rp25ribu rupiah adalah angka yang tepat untuk pengisian bensin saya, namun setelah saya isi, tangki bensin motor saya cuma muat Rp20ribu. Maka Rp5ribu harus saya relakan untuk SPBU.

Kesimpulan saya, self service dalam pelayanan SPBU belum efektif diterapkan. Jika tujuannya memangkas jumlah karyawan, sistem ini harus dilakukan penuh, tidak setengah-setengah. Infra struktur juga harus dipersiapkan, terutama karena masyarakat kita belum sepenuhnya menerima konsep self service tersebut. Misalnya SPBU menyiapkan mesin yang selain mengalirkan bensin juga bisa menjadi kasir.

Salam.