idul-adha

Advertisements

Wajib Pajak Tertentu yang Boleh Tidak Ikut Amnesti Pajak

SEIRING dengan ramainya pembicaraan mengenai amnesti pajak, pasti kita bertanya-tanya juga. Apa saya harus ikut amnesti pajak? Padahal harta yang belum saya laporkan adalah harta warisan atau hibahan dari orang tua, padahal harta yang saya peroleh berasal dari penghasilan yang sudah dipotong pajak. Memang sih, saya salah. Saya tidak melaporkan harta tersebut. Tapi kaan, tapi kaan …. Tidak perlu tapi-tapian, karena sekarang semua pertanyaan tersebut sudah terjawab di peraturan terbaru yang terbit, PER-11/PJ/2016. Saya membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut pada tulisan saya di sini.

Amnesti Pajak atau Pembetulan SPT?

tax_1815371b

SAAT ini sedang ramai dibahas di media sosial, bahwa amnesti pajak merepotkan, mempersulit Wajib Pajak, bahkan amnesti pajak dinilai memaksa Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya pada SPT Tahunan. Biar tambah ramai, tulisan ini juga akan membahas mengenai hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui comment blog atau email kepada saya.

Karena UU KUP lahir terlebih dahulu dibandingkan UU Pengampunan Pajak, saya akan membahasnya terlebih dahulu.

Pengertian SPT

Berdasarkan UU KUP, SPT didefinisikan sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

  2. penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban; dan/atau

  4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas, jelas dapat kita ketahui bahwa fungsi SPT adalah salah satunya untuk melaporkan harta dan kewajiban. Ada atau tidaknya UU Pengampunan Pajak, Wajib Pajak memang harus melaporkan hartanya pada SPT Tahunan PPh.

Pembetulan SPT

Dengan sistem perpajakan kita yang menganut self assessment system, yakni Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh terutang, mungkin saja terjadi kesalahan dalam pelaporan SPT. Oleh karena itu, UU KUP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP: Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Kesalahan jika dilakukan sekali adalah hal yang wajar, namun kesalahan yang dilakukan berkali-kali tidaklah wajar, karena terdapat unsur kesengajaan di sana. Oleh karena itu UU KUP pun mengancam bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kecuali jika kesalahan tersebut dilakukan pertama kali

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pengampunan Pajak

Pada dasarnya, UU Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kesalahan tersebut berupa tidak melaporkan harta yang seharusnya diungkap dan dilaporkan dalam SPT. Harta saja? Iya, harta saja. Penghasilannya? Penghasilan yang tidak dilaporkan di masa lalu, dianggap telah menjadi harta Wajib Pajak.

Bagaimana jika hartanya diperoleh dari penghasilan yang bukan objek pajak? Misalnya warisan atau hibah dari orang tua kandung? UU Pengampunan Pajak mendefinisikan harta sebagai akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi harta di atas merupakan definisi harta secara umum, tanpa melihat apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang telah dikenai pajak atau belum.

Pembetulan atau Amnesti?

Oleh karena itu, pertanyaan apakah Wajib Pajak cukup melakukan pembetulan atau ikut amnesti pajak seharusnya dapat dijawab sendiri oleh Wajib Pajak. Beberapa pertanyaan di bawah ini mungkin bisa menuntun Anda untuk menentukan apakah cukup melakukan pembetulan atau memanfaatkan momentum amnesti pajak:

1) Apakah harta tersebut sengaja tidak dilaporkan?
2) Apakah kesalahan tersebut baru terjadi pertama kali atau berulang-ulang?
3) Apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang belum dikenai pajak dan sengaja Anda tutup-tutupi?
4) Apakah tindakan yang Anda lakukan telah termasuk sebagai tindakan pidana menurut UU KUP?

Jika kebanyakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah “Iya”, saran saya Anda silakan mengikuti amnesti pajak. Yang akan memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan syarat Anda membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan.

Semoga bermanfaat.

PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kini Diskon 50%

KABAR gembira bagi kita semua! Kini PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan didiskon 50% dari tarif terdahulu, dari 5% menjadi 2,5%. Bahkan diatur juga tarif 0% bagi Wajib Pajak yang melakukan penyerahannya kepada pemerintah.

Tapi ada yang baru dari peraturan ini, bukan cuma pengalihan saja yang dikenai PPh, tetapi perubahan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) juga dikenai PPh. Hehe. Lebih detailnya dapat dibaca di sini.

Harta Hibah/Warisan, Apa Harus Ikut Amnesti Pajak/Tax Amnesty?

SEBAGAI Wajib Pajak, tentu saja program amnesti pajak merupakan kabar yang cukup menggembirakan, terutama apabila selama ini ada harta/penghasilan yang belum dilaporkan. Amnesti pajak merupakan kesempatan yang tidak tahu kapan akan datang lagi di masa depan. Namun, agak bingung juga jika ternyata harta yang belum dilaporkan berasal dari warisan/hibah yang nature-nya menurut UU PPh bukan merupakan objek pajak.

Ilustrasi

Tuan Adli, memperoleh warisan dari orang tuanya yang telah meninggal pada tahun 2013. Warisan tersebut berupa sebidang tanah di tengah kota Surakarta dengan harga pasar Rp300.000.000,-. Sampai dengan tahun 2015 Tuan Adli belum mengurus surat-surat terkait pemberian waris tersebut, sehingga dokumen yang dimiliki hanya berupa surat pernyataan/keterangan waris saja. Sejak diperoleh hingga tahun pajak 2015 Tuan Adli belum melaporkan tanah tersebut dalam SPT Tahuannnya.

Tuan Makarim memperoleh hibah berupa uang/tabungan pada tahun 2014 dari ayahnya sebesar Rp250 juta. Hibah tersebut rencananya akan dijadikan modal membangun usaha. Tidak ada akta atau surat-surat keterangan terkait hibah tersebut. Tuan Makarim belum melaporkan harta hibahan tersebut dalam SPT Tahunannya.

Pertanyaan pertama, apakah perlu Tuan Adli dan Tuan Makarim mengikuti amnesti pajak?

Baik Tuan Adli maupun Tuan Makarim dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya amnesti pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunannya dalam Surat Pernyataan dan membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.

Apakah ada alternatif lain selain mengikutu amnesti pajak?

Selain amnesti pajak, Wajib Pajak juga dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan, dengan syarat setelah pembetulan Wajib Pajak tidak memanfaatkan amnesti pajak. Hal ini disebabkan karena Setelah Undang-Undang Amnesti Pajak diundangkan, pembetulan SPT untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan. Bagaimanapun juga dengan berlakunya UU Amnesti Pajak, bukan berarti meniadakan ketentuan yang diatur dalam UU KUP, terutama mengenai pembetulan SPT.

Di sisi lain, apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan, maka terkait hibah/warisan tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh dari hibah/warisan benar-benar bukan objek pajak yang diatur dalam UU PPh.

Tunggakan Pajak yang Harus Dilunasi Sebagai Syarat Memanfaatkan Amnesti Pajak

SORE ini saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia! 71 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera. Jika saat ini kita merasa belum makmur dan sejahtera, maka sekaranglah saatnya kita wujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi Indonesia. Pembangunan yang merata, baik di Jawa maupun luar Jawa. Pendidikan yang menyentuh seluruh masyarakat, tidak hanya 9-12 tahun, tetapi hingga pendidikan tinggi. Pengentasan kemiskinan, tidak hanya secara statistik, tetapi juga secara nyata. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kesusahan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, tidak ada lagi pemberontakan-pemberontakan, tetap menjaga toleransi antarumat beragama, dan saling bersatu dan bersinergi, bekerja dan berupaya dalam rangka mendukung cita-cita Pendiri Bangsa. Dan Pajak adalah salah satu cara mencapai cita-cita itu.

Adalah satu kebanggaan menjadi fiskus, dimana tugas mengumpulkan pajak dibebankan kepadanya. Karena pajak telah menjelma tidak hanya sebagai penentu pendapatan suatu negara, tetapi juga menjelma sebagai hal yang dapat menentukan keberadaan suatu negara.

Tetapi ada kebanggaan yang lebih besar dibandingkan kebanggaan menjadi fiskus, yaitu kebanggaan menjadi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena Wajib Pajak lah pembangunan dapat terus dilaksanakan, program-program pemerintah berjalan, dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan dapat terus dilaksanakan. Jadi, banggalah sebagai Wajib Pajak!

Kembali ke amnesti pajak. hehehe. 

Di dalam ketentuan amnesti pajak, disebutkan bahwa salah satu syarat mengikuti amnesti pajak adalah melunasi seluruh tunggakan pajak, dimana tunggakan pajak didefinisikan sebagai jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Termasuk sebagai pengertian tunggakan pajak adalah biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud tunggakan pajak yang harus dilunasi sebagai syarat memanfaatkan amnesti pajak adalah:

  1. Pokok pajak yang tertulis dalam STP yang didalamnya terdapat pokok pajak terutang
  2. Pokok pajak dalam SKPKB, SKPKBT
  3. Pokok pajak dalam Surat Keputusan Pembetulan
  4. Pokok Pajak dalam Surat Keputusan Keberatan
  5. Pokok Pajak dalam Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
  6. Biaya penagihan pajak yang timbul sebagai adanya tindakan penagihan pajak

CONTOH

Tuan Andri bermaksud mengikuti/memanfaatkan amnesti pajak yang saat ini tengah gencar disosialisasikan. Setelah bertanya ke helpdesk amnesti pajak di KPP terdaftar, Tuan Andri jadi mengetahui bahwa ternyata masih terdapat STP PPh Pasal 25 yang belum dibayar oleh Tuan Andri. Karena sesuatu dan lain hal, STP tersebut hilang dari pengadministrasian Tuan Andri. STP tersebut berjumlah Rp300.000,- yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000,- dan sanksi sebesar Rp200.000,-.

Sehingga untuk dapat memanfaatkan amnesti pajak, Tuan Andri cukup membayar STP tersebut sebesar pokoknya saja, yaitu Rp100.000,-

Dalam beberapa kasus, terdapat Wajib Pajak yang telah melunasi sebagian dari tunggakan pajak tersebut, dimana dalam pelunasan yang telah dilakukan terdapat pokok maupun sanksi yang telah dibayar. Oleh karena itu kemudian aturan amnesti pajak mengatur bahwa dalam hal Tunggakan Pajak telah dibayar sebagian, penghitungan besarnya Tunggakan Pajak dihitung secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

CONTOH

Dapat dibaca pada halama 79 PMK 118/2016 yang dapat dilihat pada link berikut ini

118~PMK.03~2016Per

Selanjutnya, dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memuat secara rin:ci penghitungan besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi dihitung sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak.

Semoga bermanfaat.

Kita di Dunia Maya

MARI rehat sejenak dari urusan pajak, khususnya amnesti pajak, hehehe. Dulu sekali, awal-awal saya baru mengenal media sosial (friendster, facebook), saya merasa latah. Sedikit-sedikit (dan sebentar-sebentar) update status di medsos tersebut. Bukan masalah update statusnya, tetapi isi dari status saya tersebut. Saya banyak mengeluh, saya terlalu banyak mengomentari, bahkan kadang saya mengomentari sesuatu yang saya tidak punya kapasitas terhadap sesuatu itu. Duuh saya malu kalau facebook menampilkan memori update status saya 7-8 tahun yang lalu, saat saya masih alay. Biasanya saat facebook memunculkan memory itu, langsung saya ignore.

Awalnya saya berpikir semua orang melewati masa-masa itu. Masa-masa suka curhat di facebook, masa-masa jadi tukang komentar, masa-masa marah-marah di facebook, bahkan masa-masa menulis dengan huruf besar dan kecil dengan kombinasi angka dan huruf. Mungkin itu semacam etape yang harus dilalui dalam hidup seseorang untuk menuju etape berikutnya. Sayangnya pikiran saya itu salah, banyak juga orang yang tidak melalui masa-masa itu. Untunglah sekarang saya sudah taubat, hehehe. Bayangin saja dulu saya sok-sokan komentar soal politik, ekonomi atau kebijakan pemerintah sambil maki-maki tanpa mau tahu masalah yang sebenarnya. Atau saya menyindir seorang teman di facebook, berharap teman saya membaca status saya itu kemudian meminta maaf, iiih nggak gentle sama sekali, hehe. 

Dari pengalaman bergaul di media sosial, saya menemui orang-orang dengan banyak karakter. Ada yang aslinya pendiam, tetapi aktif di media sosial. Bahkan hiperaktif. Sedikit-sedikit (atau sebentar-sebentar) update status. Bahkan sekedar ke toilet saja harus menekan tombol post/share terlebih dahulu. Ada yang aslinya rame, ternyata pendiam di media sosial, seperti saya, hihi. 

Saya menemui orang yang kalau punya masalah lebih senang bercerita di dunia maya dari pada di kehidupan nyata. Si A punya masalah sama si B, si A menuliskan keluh kesahnya di facebook, sayangnya si B tidak berteman dengan si A di facebook, atau bahkan si B tidak punya akun facebook sama sekali. Lha trus gimana si B tau keluh kesah si A? Apa menunggu seseorang meng-capture keluh kesah si A dan menyampaikannya ke si B?

Saya jadi banyak tau urusan (baca: masalah) orang di media sosial. Positifnya, saya jadi merasa lebih bersyukur, bahwa masalah yang saya hadapi tidak seberat masalah orang lain. Negatifnya, saya jadi silent reader yang jadi tau urusan/masalah banyak orang, meski saya tidak menginginkannya.

Pelajaran yang saya ambil, bahwa seseorang bisa menjadi ‘orang lain’ di dunia maya. Atau sebaliknya, seseorang menunjukkan karakter aslinya di dunia maya. Seperti kata Owl City, everything is not always what it seems. Pesan saya, hati-hati dengan apa yang kita share di dunia maya. Karena banyak mata tertuju kepada diri kita. Kita tidak pernah tahu orang seperti apa yang kita hadapi di dunia maya (salah satunya ya orang kaya saya ini), jadi berhati-hatilah.

Sekian tulisan nggak penting saya tentang dunia maya, khususnya facebook, hehehe.