DALAM dunia investasi, para pemegang dana dapat menyalurkan dananya sebagai setoran modal/saham atau bahkan pemberian pinjaman/utang. Baik modal atau utang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Setoran saham/modal akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila entitas membukukan laba dan membagikan dividen, sedangkan utang akan dikembalikan kepada pemiliknya berupa pokok utang ditambah bunga. Dari sisi perpajakan, pembayaran bunga kepada kreditur dari debitur merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, sehingga merupakan penghasilan bagi penerimanya/kreditur. Sebaliknya, pembayaran dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan bagi penerimanya/kreditur dapat merupakan penghasilan atau bukan penghasilan.

Mengingat karakter yang berbeda tersebut, maka sebagai pemegang dana/calon investor, maupun sebagai pemegang saham perlu mengetahui perbedaan karakter diantara keduanya. Hal ini akan berguna, terutama dalam menentukan keputusan penyaluran dana. Di sisi lain, perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan suatu utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

Di sisi lain, OECD Transfer Pricing Guideliness 2010 (paragraph 1.65) memberikan panduan bahwa apabila aliran dana berupa pinjaman pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan secara substansial, otoritas pajak dapat mengklasifikasikan pinjaman tersebut sebagai peyertaan modal.

Lalu apa perbedaan karakter antara utang dan modal tersebut? Merjaana Helminen, dalam The international tax Law Concept of Dividen (2010:165- 168) menjelaskan perbedaan antara kriteria utang dengan kriteria penyertaan modal sebagai berikut:

Contoh kasus

PT ABC di Indonesia memiliki kontrak pinjaman dengan ABC Ltd. di Singapura yang merupakan pemegang sahamnya dengan kepemilikan 65%. Di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan ABC Ltd. sebesar USD 20 juta dengan tingkat suku Bungan LIBOR + 1%. Pinjaman tersebut akan digunakan PT ABC dalam memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Dana tersebut dikirim ke rekening PT ABC pada bank nasional Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012, rekening Koran dan bukti pendukung lainnya dapat ditunjukkan oleh PT ABC. Salah satu pasal dalam kontrak utang piutang mengatur bahwa pokok pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Meskipun eksistensi pinjaman dapat dibuktikan melalui kontrak dan rekening Koran, namun dikarenakan pokok utang akan dikembalikan tanpa adanya batas waktu, meskipun secara legal formal berupa utang, namun substansi ekonomi membuktikan bahwa pada dasarnya pinjaman ABC Ltd tersebut merupakan setoran modal, bukan pemberian pinjaman/utang. Sehingga biaya bunga yang dibayarkan PT ABC kepada ABC Ltd dapat dikoreksi.

Gambar dari sini.

Gambar dari sini.

SEJAK berlakunya undang-undang tax amnesty, sistem perpajakan di Indonesia ‘sedikit mengalami pembelokan’, yakni dengan adanya pemajakan atas harta. Meskipun harta yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan dianggap sebagai akumulasi penghasilan. Hal ini dikarenakan UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Atau dengan kata lain:

P = K + H

Dimana
P = Penghasilan
K = Konsumsi
H = Harta

Oleh karena itu, untuk mencari proxy penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak, otoritas pajak dapat melihatnya dari jumlah yang dikonsumsi wajib pajak, atau jumlah harta yang dikumpulkan wajib pajak. Alih-alih menghitung penghasilan yang seharusnya dilaporkan dari konsumsi, UU TA lebih memilih menghitung penghasilan wajib pajak dari harta.

Misalnya, Tuan Adli dalam suatu tahun pajak mengumpulkan penghasilan sebesar Rp1000. Dari penghasilan tersebut, Rp600 digunakan untuk konsumsi, sedangkan Rp400 digunakan untuk menambah harta melalui kepemilikan properti dan surat berharga. Namun di dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut, Tuan Adli hanya melaporkan penghasilan sebesar Rp500.

Atas kasus Tuan Adli di atas, menjadi tugas otoritas pajak adalah mencari nilai penghasilan yang tidak/belum dilaporkan oleh Tuan Adli, yaitu sebesar Rp500. Namun dikarenakan data-data mengenai konsumsi tidak dapat diperoleh oleh otoritas pajak, maka satu-satunya cara menghitung besaran penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh Tuan Adli adalah dari data-data kepemilikan harta. Sehingga apabila diperoleh data pembelian properti dan surat berharga diperoleh otoritas pajak, maka dapat ditagih penghasilan sebesar Rp400 yang tidak/belum dilaporkan Tuan Adli di SPT Tahunan PPh-nya.

Nah, amnesti pajak memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri penghasilan yang tidak/belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh nya dengan cara mengungkapkan harta-harta yang perolehannya berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan pajak-pajaknya. Oleh karenanya total harta yang diungkap wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak menggambarkan besaran penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya yang selama ini ‘lolos’ dari pengawasan otoritas pajak. Ilustrasi:

Dari tabel di atas, Rp10.000,- merupakan nilai penghasilan yang tidak berhasil dipajaki oleh otoritas pajak selama periode tahun 1985 s.d. 2015.

Selanjutnya, pada tahun pajak 2016 nilai harta tambahan yang dilaporkan oleh wajib pajak dapat menjadi proxy menghitung penghasilan tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, penghasilan yang dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunan PPh 2016 minimal sebesar Rp40.000,- yang dihitung dari Rp150.000,- dikurangi dengan penjumlahan antara Rp100.000,- dan Rp10.000,-.

Dalam hal total penghasilan yang dilaporkan wajib pajak pada tahun pajak 2016 hanya Rp32.000,- maka dapat dilakukan analisis penghitungan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan proxy harta sehingga dapat ditelusuri penghasilan sebesar Rp8.000,- yang tidak/belum dilaporkan oleh wajib pajak.

Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana otoritas pajak menghitung proxy penghasilan yang seharusnya dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunannya dari data harta. Dari ilustrasi di atas, dapat dilakukan penelitian mengenai apakah kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan setelah adanya program pengampunan pajak.

SERING sekali kita mendengar istilah nilai wajar/fair value, baik dalam bidang akuntansi,  bidang perpajakan, maupun bidang lainnya. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut kita dapat mencatat beberapa unsur/elemen nilai wajar, yaitu harga, aset atau liabilitas, transaksi danpelaku pasar.

Berdasarkan definisi di atas, PSAK 68 menganut exit price dalam menentukan nilai wajar, yaitu harga untuk melepaskan suatu aset atau liabilitas, bukan harga untuk memperoleh suatu aset atau liabilitas (entry price).

Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri (misalnya instrumen keuangan atau aset nonkeuangan) atau sekelompok aset, sekelompok liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas (misalnya suatu unit penghasil kas atau bisnis).

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi penjualan aset atau pengalihan liabilitas terjadi di pasar utama (principal market) atau pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market). Pasar utama merupakan pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas. Sedang pasar yang paling menguntungkan adalah pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transportasi. Oleh karena itu dalam pengukuran nilai wajar entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran, meskipun entitas juga tidak perlu untuk dapat menjual aset atau mengalihkan liabilitas.

Harga yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar adalah harga pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Harga yang digunakan tidak perlu disesuaikan dengan biaya transaksi, karena biaya transaksi dicatat sesuai PSAK yang berlaku.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dari aset tersebut dengan mempergunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest best and use), atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Dalam menentukan highest best and use suatu aset nonkeuangan, entitas mempertimbangkan:

1. penggunaan secara fisik dimungkinkan
2. penggunaan secara hukum diizinkan
3. penggunaan layak secara keuangan

Ketika harga kuotasian (quoted price) untuk pengalihan suatu liabilities atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilities atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik sebagai aset pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar dari perspektif pelaku pasar ditentukan melalui:

1. harga kuotasian di pasar aktif
2. input lain yang yang dapat diobservasi seperti harga di pasar yang tidak aktif
3. teknik penilaian lain, seperti pendekatan penghasilan, atau pendekatan pasar.

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dapat digunakan secara luas:

1. Pendekatan pasar
   Pendekatan pasar (market approach) merupakan teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau sebanding, seperti bisnis.
2. Pendekatan biaya
   Pendekatan biaya mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (service capacity) aset (sering disebut dengan biaya pengganti saat ini)
3. Pendekatan penghasilan
   Pendekatan penghasilan mengkonversikan jumlah masa depan (misalnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat ini (yaitu didiskontokan).

Gambar judul dari sini.

ASET kadang mengalami kenaikan nilai wajar, tak jarang pula mengalami penurunan nilai wajar. Karena nilai wajar aset mengalami kenaikan maupun penurunan, dikhawatirkan jumlah tercatat aset akan melebihi nilai terpulihkannya. Suatu aset dikatakan dicatat melebihi nilai terpulihkannya apabila jumlah tercatat aset tersebut lebih besar dari jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Oleh karena itu PSAK 48 mengatur mengenai penurunan nilai aset.

Intinya, setiap akhir periode pelaporan, entitas harus menguji apakah terdapat indikasi penurunan nilai atas asetnya. Apabila ada, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan (recoverable amount) dari aset tersebut. Penurunan nilai aset dihitung dengan:

Gambar dari sini.

Berdasarkan gambar di atas, penurunan nilai aset diukur dengan cara membandingkan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan, dimana jumlah terpulihkan merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Nilai pakai didefinisikan sebagai nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil aset.

Untuk aset berwujud tertentu dan goodwill, terlepas dari apakah ada indikasi penurunan aset atau tidak, entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai minimal setahun sekali untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, aset tak berwujud yang belum digunakan dan goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis.

Jumlah terpulihkan merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Contoh biaya pelepasan misalnya biaya hukum, biaya materai, pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan aset dan biaya inkremental langsung lainnya.

Berdasarkan pembandingan nilai tercatat dan nilai terpulihkan, apabila nilai terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka aset mengalami penurunan nilai. Apabila terjadi penurunan nilai, maka nilai tercatat aset diturunkan sebesar nilai terpulihkannya dan dianggap terjadi rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai diakui segera di laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain.

Dari uraian di atas, konsep impairment akan selalu mengalami kerugian. Tidak akan pernah ada keuntungan atas kenaikan nilai aset, kecuali apabila aset dicatat dengan model revaluasian sebagaimana diatur dalam PSAK 16 atau model nilai wajar pada PSAK 19. Hal ini dikarenakan aset tidak boleh dicatat melebihi nilai terpulihkan, artinya apabila nilai terpulihkan lebih dari nilai tercatat, entitas tidak mencatat untung, artinya aset tetap dicatat sebesar nilai tercatatnya (tidak terjadi penurunan nilai).

Contoh:

PT Cantika melakukan uji penurunan nilai peralatan yang dimilikinya. Nilai buku dari peralatan tersebut sebesar Rp200 juta, sedangkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sebesar Rp180 juta dan nilai pakainya Rp205 juta.

Berdasarkan figur di atas, nilai terpulihkan dipilih yang lebih tinggi antara Rp180 juta dan Rp205 juta. Dalam kasus ini, nilai terpulihkan peralatan sebesar Rp205 juta. Untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau tidak, dibandingkan antara nilai tercatat dengan nilai terpulihkan, yaitu Rp200 juta dibandingkan dengan Rp205 juta. Dikarenakan nilai terpulihkan lebih besar daripada nilai tercatat, maka entitas tidak mencatat rugi penurunan nilai.

Contoh 2

Apabila berdasarkan contoh di atas, nilai pakai dari peralatan PT Cantika hanya sebesar Rp175 juta.

Dikarenakan nilai terpulihkan peralatan hanya sebesar Rp180 juta, sementara nilai tercatatnya Rp200 juta, maka terdapat indikasi penurunan nilai atas aset peralatan tersebut. Oleh karena itu PT Cantika akan mencatat rugi penurunan nilai aset sebesar Rp20 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Cantika:

Dr. Rugi penurunan nilai Rp20 juta
       Cr. Akumulasi penurunan nilai-peralatan Rp20 juta

Koreksi Fiskal Positif pada SPT Tahunan PPh

Pada contoh 2 di atas, PT Cantika akan mengakui rugi penurunan nilai sebesar Rp20 juta dan akan mengurangi laba terutang tahun berjalan. bagaimana aspek pajaknya?

Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh tidak secara tegas mengatur bahwa rugi penurunan nilai merupakan biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Namun kembali ke konsep PSAK 48, bahwa standar bermaksud mengatur bagaimana entitas mencadangkan kerugian yang akan ditanggung apabila aset tersebut dilepaskan. Oleh karena itu, rugi penurunan nilai yang diakui PT Cantika pada dasarnya hanya pencadangan saja. Pada dasarnya pembentukan atau pemupukan dana cadangan/pencadangan tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak sesuai pasal 9 UU PPh.

Oleh karena itu entitas harus melakukan koreksi fiskal positif pada SPT Tahunannya.

Contoh penerapan PSAK 48 dapat dilihat pada ilustrasi PSAK 48.

Gambar atas dari sini.

BELUM lama ini kita dikagetkan dengan terbitnya aturan turunan UU Pengampunan Pajak (UU No 11/2016), yaitu Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan PPh atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Kaget karena Peraturan Pemerintah tersebut sedikit mengganggu aturan pajak positif yang berlaku di Indonesia. Lalu berkembanglah isu-isu mengenai PP tersebut, terutama isu keadilan. Adilkah PP 36/2017?

Pertama
Dari judul PP 36/2017, terdapat kalimat yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Kata diperlakukan tidak dapat ditemukan pada KBBI, namun kita dapat menemukan kata memperlakukan yang berarti menjadikan atau menganggap. Sedangkan kata dianggap dapat diartikan dengan dipandang sebagai. Kata diperlakukan atau dianggap merupakan bentuk lain/sinonim dari kata diasumsikan yang berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. 

PP 36/2017 pada intinya menganggap harta yang ditemukan atas suatu wajib pajak apabila harta tersebut tidak/belum dilaporkan (baik di SPT Tahunan PPh maupun pada saat Pengampunan Pajak) sebagai penghasilan pada tahun ditemukannya harta tersebut.

PSAK 25 mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan mengenal istilah estimasi, dimana menurut Kerangka Dasar Konseptual Pelaporan Keuangan (KDPLK) pada paragraf 3.15 disebutkan:

Ketiga
Bahwa landasan hukum PP 36 tahun 2017 adalah Pasal 13 dan Pasal 18 UU No 11/2016 serta Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh. Menurut PP 36/2017:

1. harta bersih tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) UU nomor 11/2016
2. harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UU nomor 11/2016
3. harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU nomor 11/2016 dengan syarat Dirjen Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih tersebut sebelum 1 Juli 2009.

dianggap sebagai penghasilan tertentu yang terutang PPh Final dengan tarif:

1. Wajib pajak badan 25%
2. Wajib pajak orang pribadi 30%
3. Wajib pajak tertentu sebesar 12,5%

Sehingga dari uraian di atas berdasarkan formula:

Penghasilan (P) = Konsumsi (K) + Penambahan Harta Bersih (Hb)

PP 36/2017 mengasumsikan/mengestimasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh maupun SPH, maka penghasilan tersebut akan tercermin dari nilai harta wajib pajak
2. PP 36/2017 tidak menyinggung masalah penghasilan yang digunakan untuk konsumsi
3. Dalam hal wajib pajak telah melaporkan penghasilan dengan benar, maka seharusnya wajib pajak juga telah melaporkan hartanya dengan benar

Isu Keadilan PP 36/2017 
Berdasarkan estimasi/asumsi di atas, maka pada dasarnya PP 36/2017 menjadi adil bagi wajib pajak yang selain telah melaporkan penghasilannya dengan benar, juga melaporkan hartanya dengan benar. Karena wajib pajak lain yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar akan dihitung kembali kewajiban pajaknya menggunakan proxy penghasilan yang dihitung dari nilai harta. Padahal kesempatan memperbaiki kesalahan tersebut sudah diberikan melalui banyak kesempatan: pembetulan SPT maupun Tax Amnesty. 

Namun PP 36/2017 menjadi tidak adil bagi wajib pajak yang telah melaporkan penghasilan dengan benar namun lalai dalam melaporkan hartanya, misalnya karena kelupaan (bagi wajib pajak orang pribadi) atau error dalam melakukan pembukuan bagi wajib pajak badan.

Menanggapi isu keadilan ini, sebagaimana diatur dalam SE-20/PJ/2017, pengawasan terhadap wajb pajak pasca periode pengampunan pajak ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan. Sehingga apabila terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan dengan objek pajak berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan, tugas wajib pajak adalah membuktikan bahwa harta bersih tersebut sudah dilaporkan pajaknya pada saat penghasilannya diperoleh. Dalam hal wajib pajak tidak dapat membuktikan bahwa penghasilan yang dipergunakan untuk memperoleh harta tersebut sudah dipajaki dengan benar, maka berlaku PP 36/2017 tersebut dan wajib pajak harus mau menerimanya.

Gambar dari sini.

SEBAGAI orang pajak, saya sangat familiar dengan istilah penghasilan. Dimana UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dapat kita lihat bahwa UU PPh kita mengenal definisi penghasilan dalam arti luas.

Kalau kita baca kerangka konseptual PSAK, penghasilan didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Par 4.25). Penghasilan (income) sendiri terdiri dari pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain) (Par 4.29). Pendapatan adalah arus kas bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa/normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa, sedangkan keuntungan merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Keuntungan merepresentasikan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian sifatnya tidak berbeda dari pendapatan sehingga tidak dianggap sebagai unsur yang terpisah. Keuntungan misalnya timbul dari pelepasan aset tidak lancar dengan nilai pelepasan yang lebih besar dari nilai tercatat.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendapatan merupakan bagian dari penghasilan. Pendapatan diperoleh entitas dari aktivitas normalnya, misalnya melakukan penjualan, memperoleh imbalan jasa/fee, bunga, dividen, royalti dan pendapatan sewa. Tulisan ini akan membahas PSAK-23 mengenai pendapatan dan mengulasnya dari sudut pandang perpajakan.

Pendapatan yang diatur dalam PSAK-23 merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen (selain dividen yang diatur pada PSAK-15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama). Tidak termasuk pendapatan yang diatur dalam PSAK-23 adalah:

• pendapatan dari perjanjian sewa sebagaimana diatur dalam PSAK-30: Sewa;
• pendapatan dividen dari investasi dengan metode ekuitas (PSAK-15);
• pendapatan dari kontrak asuransi (PSAK 62, 28 dan 36);
• pendapatan dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (PSAK 55);
• pendapatan dari perubahan nilai aset lancar lain;
• pendapatan dari ekstraksi hasil tambang (PSAK-64 dan ISAK-29); dan
• pendapatan dari kontak konstruksi (PSAK-34)

Permasalahan utama pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui oleh entitas ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal.

Pengukuran

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, dimana nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harta yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Apabila dalam suatu transaksi jual beli terdapat rabat/diskon, maka yang dimaksud pendapatan adalah nilai yang diterima penjual setelah dikurangi rabat/diskon dalam transaksi yang wajar. Nilai pendapatan diakui diluar Pajak Pendapatan Nilai (PPN), pajak penjualan dan bukan tagihan atas nama prinsipal.

Contoh 1:

PT A menjual barang kepada PT B seharga Rp100.000,-. Untuk menjual barang tersebut PT A memberikan potongan harga/diskon sebesar 5% serta memungut PPN sebesar 10%. Maka pendapatan yang diakui oleh PT A adalah sebesar 95% x Rp100.000 = Rp95.000,-

Contoh 2:

PT C merupakan agen tiket dari maskapai Gurada Indonesia Airlines. Pada bulan Oktober 2017 PT C berhasil menjual tiket senilai Rp100.000.000,-, Berdasarkan kontrak dengan Gurada Indonesia Airlines, PT C berhak mendapatkan 10% dari nilai penjualan tiket sebagai fee. Maka pendapatan yang diakui oleh PT C bukan Rp100.000.000, tetapi sebesar fee yang diterima yaitu 10% x Rp100.000.000,- = Rp10.000.000,- meskipun pada kenyataannya PT C menerima dan membukukan uang sebesar Rp100.000.000,-

Contoh 3:

PT D mengikat perjanjian dengan pelanggan-pelanggannya dengan menyatakan bahwa PT D akan memberikan diskon sebesar 3% jika pelanggannya membeli minimal Rp2 miliar rupiah dalam 1 (satu) tahun kalender. Pada bulan Maret, PT D mencatat telah berhasil menjual Rp700 juta kepada PT E. Dua tahun yang lalu, PT E telah membeli lebih dari Rp3 miliar pada periode April-Desember. Berapapendapatan yang harus diakui PT D pada bulan Maret? Dalam kasus ini, dikarenakan PT D sudah memprediksi nilai ekonomik masa depan dari PT E, maka PT D harus mencatat diskon yang akan diberikan kepada PT E pada bulan Maret sebesar 3% x Rp700 juta = Rp21 juta. Sehingga jurnal yang dicatat PT D pada bulan Maret adalah:

Dr. Piutang—-Rp679.000.000,-
Cr. Penjualan—-Rp679.000.000,-

Namun apabila pada tanggal 31 Desember PT E tidak berhasil mencapai target tresshold diskon tersebut, maka PT D akan mencatat pada 31 Desember:

Dr. Kas—–Rp700.000.000,-
Cr. Piutang—–Rp679.000.000,-
Cr. Potongan rabat yang dibatalkan—–Rp21.000.000,-

Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar ditentkan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat suku bunga tersirat (imputed). Suku bunga tersirat yang digunakan adalah suku bunga yang lebih jelas ditentukan antara:

• suku bunga yang berlaku bagi instrumen serupa dari penerbit dengan penilaian kredit yang sama, ATAU
• suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai saat ini dari barang atau jasa.

perbedaan antar nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai PENDAPATAN BUNGA sesuai PSAK-55.

Contoh 4:

PT F menjual barang kepada PT G seharga Rp25.000.000,- yang akan dibayar dengan wesel tagih senilai Rp25.000.000,- yang akan segera jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Di pasaran wesel tagih dengan karakteristik kredit penerbit yang sama memiliki suku bunga 10%. Maka pendapatan yang akan diakui PT F terdiri dari dua jenis, yaitu pendapatan dari penjualan barang dan pendapatan bunga. Pendapatan dari penjualan barang dihitung dengan cara Rp25.000.000/1.1 = Rp22.720.000,-. Sehingga jurnalnya:

Dr. Wesel tagih—–Rp25.000.000,-
Cr. Penjualan—–Rp22.720.000,-
Cr. Pendapatam bunga—–Rp2.280.000,-

Pertukaran barang dan jasa yang serupa sifat dan nilainya TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN. Namun pertukarang barang dan jasa yang tidak serupa MENGHASILKAN PENDAPATAN yang diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, pendapatan diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan.

Dalam mengidentifikasi suatu transaksi yang menghasilkan pendapatan, pada kondisi tertentu kriteria diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diindentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal, misalnya penjualan barang yang didalamnya mengandung penyerahan jasa. Namun pada kondisi yang lain, atas suatu transaksi tidak dapat dipisahkan dari transaksi lainnya, dianggap sebagai suatu transaksi tunggal, misalnya penjualan barang disertai perjanjian terpisah untuk membeli kembali.

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika SELURUH kondisi berikut ini telah terpenuhi:

1. entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Pada umumnya pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang bersamaan dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli.
2. entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
3. jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
4. kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas
5. biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Bill and Hold Sales

Pada transaksi penjualan dengan metode bill and hold, pengiriman barang ditunda atas permintaan pembeli tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui saat pembeli memperoleh hak milik tersebut.

Barang dikirim bergantung pada suatu kondisi (instalasi atau inspeksi)

Pendapatan diakui setelah instalasi atau inspeksi selesai kecuali jika instalasi yang dilakukan bersifat sederhana atau inspeksi hanya dilakukan untuk penentuan akhir atas harga kontrak.

Penjualan dengan hak untuk pengembalian (right of return)

Jika terdapat ketidakpastian tentang kemungkinan pengembalian, maka pendapatan diakui pada saat pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk pengembalian telah berlalu.

Penjualan konsinyasi

Pendapatan diakui ketika barang telah terjual kepada pihak ketiga. Pendapatan bagi consignee adalah pendapatan komisi.

Pembayaran secara kas pada pengiriman barang (COD)

Pendapatan diakui jika pengiriman dilakukan dan kas diterima oleh penjual atau agennya.

Layaway Sales

Layaway sales adalah penjualan, dimana barang akan dikirimkan ketika pembeli telah melakukan pembayaran terakhir dalam suatu rangkaian cicilan. Dalam hal ini pendapatan diakui  pada saat barang dikirimkan, kecuali jika pengalaman menunjukkan bahwa semua penjualan terealisasi, maka pendapatan dapat diakui ketika setoran yang signifikan (lagi-lagi tidak ada definisi yang jelas dari signifikansi ini) diterima atas barang yang ada di tangan, diinditifikasi dan siap dikirimkan kepada pembeli.

Penjualan dengan penerimaan uang muka

Pendapatan diterima di muka akan dicatat atas pengiriman barang yang saat ini tidak dimiliki dalam persediaan. Kemudian pendapatan akan diakui ketika barang sudah dikirimkan kepada pembeli.

Perjanjian jual dan beli kembali

Apabila penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari atau penjual memiliki opsi beli untuk membeli kembali atau pembeli memiliki opsi jual yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut, maka pendapatan diakui jika secara substansi penjual telah mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan. Apabila penjual mempertahankan manfaat dan risiko (perjanjian pendanaan), maka hal tersebut tidak menimbulkan pendapatan.

Penjualan kepada pihak perantara seperti distributor, dealer, atau pihak lain untuk dijual kembali 

Pendapatan dari penjualan unumnya diakui ketika manfaat dan risiko kepemilikan telah beralih. Namun ketika substansi pembeli bertindak sebagai agen, maka penjualan diperlakukan sebagai penjualan konsinyasi.

Langganan publikasi

Pendapatan yang diterima dari langganan publikasi diakui atas dasar garis lurus selama periode. Apabila terdapat perbedaan dari waktu ke waktu, maka pendapatan diakui atas dasar penjualan yang dikirimkan.

Penjualan cicilan

Pendapatan yang dapat diatribusikan pada harga jual diakui pada tanggal penjualan, dimana harga jual merupakan nilai kini dari penjualan. Bunga dikui sebagai pendapatan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penjualan Jasa

Apabila penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka penjualan dapat diakui dengan acuan TINGKAT PENYELESAIAN TRANSAKSI pada akhir periode pelaporan.

Suatu transaksi jasa dapat diestimasi secara andal jika memenuhi kriteria berikut ini:

• Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
• Manfaat ekonomi mengalir ke entitas
• Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal
• biaya terkait transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

Sebaliknya, jika hasil transaksi tidak dapat diestimasi secara andal maka pendapata diakui HANYA SEBESAR BEBAN YANG TELAH DIAKUI dan dapat dipulihkan. Apabila tidak terdapat kemungkinan biaya tersbeut dapat dipulihkan, maka tidak ada pendapatan yang diakui.

Estimasi andal pada umumnya diperoleh setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai:

• hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut
• imbalan yang dipertukarkan
• cara dan syarat penyelesaian

Tingkat penyelesaian suatu pekerjaan dapat diestimasi dengan metode survey pekerjaan, persentase jasa yang telah dilakukan atau persentase biaya yang timbul.

Bunga, Royalti dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui dengan dasar:

• Bunga diakui menggunakan suku bunga efektif
• Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan subtansi perjanjian yang relevan
• Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan

jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Pendapatan yang Diakui sebagai Penghasilan di UU PPh

Seperti dijelaskan di atas, bahwa UU PPh mengenal penghasilan dalam arti luas. Artinya seluruh pendapatan yang dijelaskan di atas, apabila sudah diakui oleh entitas sesuai PSAK-23 maupun PSAK lain yang mengatur, maka menjadi objek PPh sesuai ketentuan.

Gambar dari sini.

APAKAH perusahaan Anda telah mengikuti program pengampunan pajak yang dicanangkan pemerintah? Jika iya, apakah perusahaan Anda telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak? Bagaimana akuntansi memperlakukan aset dan kewajiban yang telah diungkap dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak?

Pertanyaan pertama, mengapa harus ada PSAK yang secara khusus mengatur mengenai aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam pengampunan pajak? Jawabannya, karena di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2016 dan aturan turunannya mengatur mengenai:
a. net assets (selisih antara harta dan kewajiban) yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka pengampunan pajak dicatat sebagai tambahan saldo laba di tahan di dalam neraca;
b. harta tambahan berupa aktiva tetap tidak berwujud tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan;
c. harta tambahan berupa aktiva tetap berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.
(Pasal 14 UU no 11/2016)

Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbitlah SAK khusus mengenai aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut. Definisi-definisi yang perlu diketahui diantaranya:
a. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak;
b. Aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
c. Liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak;
d. Surat Keterangan pengampunan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak; dan
e. Surat Pernyataan Harta (SPH) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset netto serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

Pada dasarnya, bagi entitas yang belum mencatat harta dan kewajiban di laporan keuangannya serta tidak melaporkan juga ke otoritas pajak, maka secara akuntansi entitas tersebut dapat mencatat aset dan liabilitas tersebut dengan memilih 2 opsi. Opsi pertama (Opsi 1), entitas dapat mengakui, mengukur dan menyajikan aset dan liabilitas tersebut berdasarkan SAK yang ada, yakni dengan melakukan koreksi kesalahan sesuai SAK 25 dan SAK 1. Atau entitas juga dapat memilih opsi kedua (Opsi 2) dengan mengakui, mengukur dan menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut berdasarkan aturan PSAK 70. Setelah memilih satu dari dua opsi tersebut, entitas harus menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten untuk seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui. Sedangkan untuk uang tebusan yang telah dibayarkan, baik memilih opsi 1 atau opsi 2, uang tebusan dianggap sebagai beban operasional dalam laba rugi dan tidak dianggap sebagai beban pajak (tax expenses).

OPSI 1

Apabila entitas memilih opsi 1, maka harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak dianggap sebagai kesalahan (error) sehingga entitas menerapkan SAK yang relevan termasuk SAK 25. Kebijakan ini bersifat retrospektif sehingga entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan untuk minimal 3 tanggal periode.

Contoh:
PT ABC telah mengikuti pengampunan pajak pada periode ke-2 di akhir 2016. Pada tanggal 10 Nopember 2016 PT ABC telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak sebagai bukti keikutsertaan dalam program tersebut. Surat keterangan tersebut bertanggal 8 Nopember 2016. Di dalam surat keterangan tersebut tercantum bahwa harta yang diikutsertakan dalam program pengampunan pajak berupa gedung yang dibeli 5 tahun yang lalu dengan harga Rp10 miliar dan disusutkan selama 20 tahun tanpa ada nilai sisa. Uang tebusan yang dibayar sebesar Rp300 juta. PT ABC melakukan pembukuan dengan periode Januari-Desember.

Maka:

1. PT ABC harus memasukkan gedung tersebut sesuai dengan biaya perolehannya secara retrospektif, seakan-akan gedung tersebut sudah dimiliki dan dicatat sejak 5 tahun yang lalu;
2. Akumulasi penyusutan selama 5 tahun diakui dalam saldo laba (retained earning). Dalam hal ini penyusutan per tahun sebesar Rp500 juta, sehingga selama 5 tahun akumulasi penyusutan yang terjadi adalah Rp2,5 miliar;
3. PT ABC harus menyajikan ulang laporan posisi keuangan minimal 3 periode yaitu akhir periode pelaporan, periode komparatif dan awal periode komparatif sesuai SAK 25 dan SAK 1. Dalam hal ini laporan posisi keuangan PT ABC harus disajikan untuk tanggal 31/12/2016, 31/12/2015 dan 01/01/2015; dan
4. Berdasarkan kasus di atas, berdasarkan surat keterangan PT ABC akan mencatat:

Sedangkan uang tebusan yang dibayarkan dicatat sebagai berikut:

Pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan dan penyajian dalam laporan keuangan selanjutnya mengikuti SAK yang relevan, dan disajikan sama dengan aset yang lain dalam kelompok aset yang sama.

OPSI 2

Apabila entitas memilih Opsi 2, maka:

1. aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan pajak, merupakan deemed cost dan merupakan dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal;
2. liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak;
3. selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai pos tambahan modal disetor (additional paid in capital–APIC) dan jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba;
4. Pada saat mengikuti pengampunan pajak, maka saldo restitusi yang belum diterima entitas menjadi hangus (tidak dapat diakui) sehingga entitas harus menyesuaikan saldo klaim. Demikian juga dengan kompensasi kerugian yang tidak dapat diakui kembali, entitas harus menyesuaikan aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi periode Surat Pernyataan Harta disampaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena entitas tidak memiliki dasar lagi untuk tetap mengharapkan manfaat ekonomi dari aset tersebut;
5. Pengukuran setelah pengakuan awal atas aset dan liabilitas pengampunan pajak mengikuti SAK yang relevan. Namun dalam hal aset dan liabilitas dinilai berdasarkan nilai wajar sesuai SAK 68, maka selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal surat keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas yang telah diakui sebelumnya diakui sebagai penyesuaian saldo tambahan modal disetor, sehingga hasil pengukuran kembali tersebut menjadi deemed cost baru;
6. Apabila keikutsertaan entitas dalam program pengampunan pajak mengakibatkan munculnya pengendalian baru, maka entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal surat keterangan sesuai SAK 65. Apabila investee merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan SAK 68. Setelah pengukuran kembali tersebut entitas harus menerapkan prosedur konsolidasi. Sejak tanggal surat keterangan sampai sebelum konsolidasian entitas mengukur investasi dengan model biaya. Periode pengukuran kembali tersebut mulai setelah tanggal surat keterangan hingga 31 Desember 2017;
7. Penghentian pengakuan atas aset dan liabilitas pengampunan pajak dilakukan sesuai SAK yang relevan;
8. Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya, namun aset pengampunan pajak dapat dipisahkan menurut kelompok lancar dan tidak lancar, demikian juga liabilitas pengampunan pajak dapat dipisahkan berdasarkan jangka pendek maupun jangka panjang;
9. Tidak boleh dilakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak; dan
10. Di dalam laporan keuangannya, entitas harus mengungkapkan mengenai tanggal surat keterangan, jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak, serta informasi lain yang memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan.

Contoh penyajian:

Namun, penyajian aset dan liabiltas pengampunan pajak dapat digabungkan (reklasifikasi) dengan kelompok aset dan liabilitas lainnya jika entitas mengukur kembali (remeasurement) aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai SAK 70, par. 16.

Kebijakan akuntansi sesuai SAK 70 berdasarkan Opsi 2 bersifat prospektif.

Contoh:

Melanjutkan contoh PT ABC di atas, apabila entitas memilih Opsi 2, maka entitas akan mencatat:

Akumulasi penyusutan gedung tidak diakui karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang pengampunan pajak. 
Sedangkan uang tebusan yang dibayarkan dicatat sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita sandingkan ketentuan mengenai aset dan liabilitas pengampunan pajak menurut UU Pengampunan Pajak dan menurut PSAK 70 sebagai berikut:

Isu Relevan
PSAK 70 mulai efektif diterapkan tahun 2017. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

1. Dalam hal terdapat pembetulan surat keterangan pengampunan pajak, entitas perlu melakukan penyesuaian terhadap pencatatan yang telah dilakukan
2. liabilitas yang diakui maksimal 50% oleh otoritas pajak adalah dalam rangka penghitungan uang tebusan saja, sedangkan secara akuntansi, liabilitas diakui sesuai angka yang tertera dalam surat keterangan pengampunan pajak, yakni sebesar 100% dari nilai liabilitas.

Semoga bermanfaat.

Gambar dari sini.