Penghasilan dalam UU PPh

contoh-surat-keterangan-penghasilan

Siapa yang tidak mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh), hampir semua orang Indonesia mengenal istilah tersebut. Terlebih dewasa ini kesadaran masyarakat akan pajak semakin meningkat sebagai akibat edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah semakin baik. Apa sih sebenarnya penghasilan itu?

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut UU PPh dibagi menjadi tiga jenis, penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenai PPh Final dan Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

UU PPh mengenal penghasilan dalam arti luas. Pada dasarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan penghasilan yang dikenai pajak, kecuali diatur bahwa penghasilan itu bukanlah objek pajak. Penghasilan dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan tersebut dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Oleh karena itu salah satu cara menghitung penghasilan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan analisis biaya konsumsi atau analisis harta.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa seluruh penghasilan dikenai pajak, kecuali UU menentukan bahwa penghasilan tersebut bukanlah objek pajak.

UU PPh kita mengatur jenis-jenis penghasilan dalam pasal-pasal berikut:
a. Penghasilan yang dikenai PPh: Pasal 4 ayat (1)
b. Penghasilan yang dikenai PPh Final: Pasal 4 ayat (2)
c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak: Pasal 4 ayat (3)

Semoga bermanfaat.

Advertisements

Hati-Hati dengan Piutang

utang

Utang piutang ternyata memiliki banyak implikasi hukum. Tidak hanya hukum agama dan perdata, namun utang piutang juga memiliki implikasi dari segi hukum pajak. Berikut saya coba uraikan.

Dalam akuntansi kita mengenal kaidah harta merupakan penjumlahan dari kewajiban dan modal. Artinya, kewajiban dan modal yang kita laporkan merepresentasikan harta yang kita miliki dan seharusnya kita laporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Bagi yang berhutang, melaporkan hutang dalam SPT Tahunan PPh jelas menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki hutang kepada pihak tertentu. Tentu saja hutang tersebut harus bisa direpresentasikan dalam harta yang dimilikinya, kecuali hutangnya dipergunakan untuk konsumsi.

Bagi yang menghutangkan, piutang merupakan harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Jelas kita ketahui bersama bahwa piutang merupakan kategori aset. Yang harus diperhatikan bagi pihak yang menghutangkan, apakah piutang tersebut sudah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh sebagai harta atau belum. Karena jika kita tidak melaporkan piutang tersebut sebagai harta, namun pihak yang berhutang melaporkan hutang tersebut dalam SPT nya, otoritas pajak akan menganggap kita memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh kita.

Ilustrasi:

Tuan Adli memiliki hutang sebesar Rp200 juta kepada Tuan Makarim. Hutang tersebut diperoleh tahun 2015 untuk kekurangan pembelian tanah. Tuan Adli telah melaporkan hutang tersebut dalam SPT Tahunan PPh 2015. Namun, Tuan Makarim lalai melaporkan piutang tersebut dalam SPT Tahunan PPh nya. Dalam hal ini, Tuan Makarim dapat dianggap belum melaporkan harta berupa piutang tersebut.

Semoga bermanfaat.

Kini Lapor SPT bisa Pakai e-Form

eform

Entah ini kemajuan atau kemunduran ya bagi DJP. Disaat semua hal bisa dilakukan secara daring, DJP justru kembali ke semi-daring.Dengan e-Form, kini Wajib Pajak bisa terlebih dahulu mengisi SPT di Formulir, kemudian menguploadnya di website djponline.

Namun ternyata bukan soal kemajuan atau kemundurannya, justru DJP mengklaim bahwa e-Form merupakan fasilitas untuk mempermudah Wajib Pajak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada wilayah atau masyarakat di Indonesia yang belum terjangkau internet secara penuh, atau bahkan tidak ada internet sama sekali. Serta tidak jarang juga server djponline melambat di detik-detik terakhir pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu dengan e-Form Wajib Pajak bisa mengisi formulir secara online terlebih dahulu, baru mengunggahnya di situs djponline.

Untuk membuka eForm Wajib Pajak terlebih dahulu menginstall aplikasi form viewer yang bisa diunduh di pajak.go.id atau di laman djponline atau bisa juga diklik disini. Saat ini formulir eForm tersedia bagi SPT 1770 atau 1770S bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Jadi, tinggal pilih saja mau pakai efiling langsung atau semiefiling: dengan eForm.

Cerita Pendek Untuk Sebuah Kisah yang Panjang

Haloo… jika tulisan ini bisa saya selesaikan, tulisan ini akan menjadi curhatan saya yang pertama di tahun 2017, hehe. Windy Ariestanty, pada sebuah pelatihan menulis yang saya ikuti mengatakan bahwa writing is about rewriting. Sedihnya sejak akhir 2016 saya mulai jarang menulis. Dan tentu saja itu bukan tanpa alasan.

Seperti yang sudah saya ceritakan di postingan-postingan sebelumnya, akhir tahun 2016 kami sekeluarga diberkahi kebahagiaan yang luar biasa dengan hadirnya buah hati kami. Lahir melalui operasi caesar di RS Setia Mitra Jakarta Selatan dengan berat 3.1 kg dan panjang 49 cm, kami beri nama Adli Makarim.

Adli Makarim saya ambilkan dari bahasa Arab, karena dalam agama Islam, AlQuran yang menjadi panutan hidup juga diturunkan dan ditulis dengan bahasa Arab. Jadi bisa disebut bahasa Arab merupakan bahasa ibu bagi umat Islam. Manusia yang akan berbuat adil untuk kemuliaan, begitu kira-kira arti nama anak Adli Makarim.

Nah, sejak lahirnya Adli, otomatis waktu saya tercurah sepenuhnya untuk dia. Apalagi di awal-awal dia lahir, jarang sekali saya bisa merasakan tidur nyenyak. Saya kira semua orang tua mengalami hal yang sama ya, jadi rasanya tidak pantas kalau saya mengeluh ūüôā Sehingga wajar saja jika waktu membaca buku dan menulis saya juga ikut berkurang banyak. *sad*

Akhir Januari 2017, saya mengikuti pelatihan menulis yang diadakan majalah internal kantor. Windy Ariestanty—yang novelnya belum selesai saya baca—mengisi sesi menulis narasi dengan apik. Agak ironis sih ya, ikut pelatihan menulis tapi frekuensi menulis saya malah menurun. Pelatihan diadakan di Trizara Resort, sebuah resor dengan konsep yang entah apa namanya, kamarnya terdiri dari tenda-tenda dengan fasilitas hotel berbintang, mirip dengan Tanakita di Sukabumi.

Pulang dari pelatihan menulis, saya sekeluarga harus pindahan rumah. Kontrakan kami habis bulan Maret, jadi karena gubuk yang kami beli sudah siap ditempati, kami memilih untuk segera pindah pada akhir Januari 2017. Dari Radio Dalam di Jakarta Selatan, kami pindah ke Sawangan di Depok, Jawa Barat. Untuk menuju kesana, kami harus melewati 3 provinsi: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Kebayang kan gimana jauhnya saya berangkat ke kantor saya yang berlokasi di Jakarta, sudah sama seperti supir bis AKAP. Lagi-lagi menjadi ayah, suami dan kepala keluarga menuntut saya untuk tidak mengeluh.Syukuri saja, begitu ujar ibu saya.

Rumah sendiri, meskipun kecil dan sempit terasa lapang dan adem, karena kami tidak lagi ngontrak di bawah ketiak orang lain. Yang sangat saya syukuri adalah kami sekeluarga betah disana, termasuk Adli yang baru menginjak 3 bulan waktu itu. Dan serunya di rumah sendiri adalah, kita bisa melakukan apa saja dengan rumah kita. Karena tidak ada jalan motor, akhirnya saya membeli batu alam yang sudah jadi dan siap pasang (seperti ubin). Saya bisa memasangnya sendirian? tentu saja tidak. Untung sekali ada ayah mertua yang siap membantu saya memasangkannya.

Selanjutnya: kanopi. Meski belum ada mobil, saya harus memastikan bahwa motor saya bisa parkir dengan nyaman tanpa terkena panas dan hujan. Alhamdulillah ada rejeki buat memasang kanopi. Dan ternyata memilih kanopi juga harus jeli ya, karena harganya sangat bervariasi, padahal dari segi kualitas sebenarnya mirip-mirip saja. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa kanopi mereka anti UV, tidak berisik saat hujan dan tidak karatan. Penjual model ini biasanya menawarkan kanopi dengan harga di atas Rp300 ribu per meternya. Saya memilih kanopi dari baja ringan dengan harga kurang Rp210rb per meternya. Murah dan efisien.

Menanam rumput juga ternyata butuh kejelian sendiri, karena kita harus rajin menyiraminya pagi dan sore serta mencabut rumput liar yang kadang tumbuh diantaranya. Alhamdulillah rumput yang baru ditanam akhir Januari kemarin sekarang sudah mulai menyebar dan hampir menutup seluruh halaman rumah… senangnya.

Tanggal 4 bulan ini Adli sudah 4 bulan. Sungguh anak adalah kebahagiaan yang paling utama bagi orang tua ya. Sudah pinter ngoceh dan marah-marah kalau keinginannya tidak dipenuhi. Sudah mengenali mana papinya, mana maminya. Sudah pintar menolak ajakan orang jika sedang tidak ingin digendong orang tersebut, sudah mulai kelihatan gigi susunya, dan semoga sebentar lagi bisa tengkurep. Amiin.

Dan sekarang, setiap hari kurang lebih saya harus menempuh 1 hingga 1,5 jam perjalanan ke kantor. Meskipun jauh, alhamdulillah selalu terasa dekat karena saya senang menjalaninya. Keluarga: istri dan anak ternyata menjadi booster terbesar saya untuk berangkat ke kantor dan kembali pulang ke rumah. Saat berangkat saya niatkan mencari rizki yang halal untuk menghidupi anak dan istri, serta saat pulang saya niatkan untuk segera bertemu dengan Adli yang suka heboh kalau ketemu papinya.

Sekian cerita pendek saya tentang sebuah kisah yang panjang. Terima kasih sudah mampir ūüôā

Salam.

Menyikapi Emailblast Tax Amnesty dari DJP

BEBERAPA minggu belakangan ini blog saya ramai dengan pertanyaan mengenai emailblast yang dikirim DJP kepada para Wajib Pajak. Para Wajib Pajak dikirimi surat elektronik oleh DJP, yang pada intinya menyampaikan bahwa terdapat data yang dimiliki DJP terkait harta yang dimiliki Wajib Pajak dan belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak. Oleh karena itu DJP menghimbau agar Wajib Pajak memanfaatkan program Tax Amnesty yang saat ini tengah berlangsung. Email tersebut kira-kira berbunyi seperti ini:

Wajib Pajak yang terhormat,
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan setelah disandingkan dengan laporan pajak Saudara, terdapat harta yang berbeda atau belum dilaporkan di SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Data harta dalam SPT terakhir yang Saudara laporkan adalah sebagai berikut:

<tabel daftar harta sesuai SPT Tahunan PPh>

namun Direktorat Jenderal Pajak memiliki data harta milik Saudara antara lain:

<tabel daftar harta yang dimiliki DJP>

Untuk menghindari pengenaan sanksi atas harta yang belum/tidak dilaporkan sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Saudara masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh pengampunan pajak atas harta yang belum/tidak dilaporkan tersebut pada periode ke II dan III. 

dan seterusnya

Jika Bapak/Ibu merupakan salah satu dari ribuan Wajib Pajak yang menerima email tersebut, tidak perlu panik dan khawatir. Sikapi email tersebut dengan tenang dan segera ambil langkah-langkah berikut ini:

  1. Baca email tersebut baik-baik, terutama bagian tabel-tabelnya;
  2. Setelah dibaca baik-baik, bandingkan tabel daftar harta sesuai SPT Tahunan PPh dengan SPT Tahunan PPh terakhir yang telah Bapak/Ibu laporkan, yaitu SPT tahun 2015 atau SPT tahun sebelumnya;
  3. Setelah itu perhatikan baik-baik tabel daftar harta yang dimiliki DJP;
  4. Setelah diperhatikan, terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan:
  • data DJP benar, terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Bapak/Ibu Wajib Pajak
  • data DJP benar, namun harta tersebut sudah tidak lagi dimiliki Bapak/Ibu Wajib Pajak
  • data DJP benar, namun harta tersebut sebenarnya sudah dilaporkan Bapak/Ibu Wajib Pajak
  • data DJP salah, Bapak/Ibu Wajib Pajak tidak pernah memiliki harta tersebut
  • data DJP sebagian benar dan sebagian salah

Mari kita coba uraikan satu persatu

Data DJP benar, terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

Dalam hal data yang dimiliki DJP benar, dan  Bapak/Ibu Wajib Pajak belum melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh, maka Bapak/Ibu Wajib Pajak dapat memanfaatkan program Tax Amnesty, kecuali penghasilan sehubungan dengan perolehan harta tersebut telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh, Bapak/Ibu Wajib Pajak cukup dapat membuat pembetulan SPT tanpa harus mengikuti Tax Amnesty.

Data DJP benar, namun harta tersebut sudah tidak lagi dimiliki

Dalam hal harta tersebut sudah tidak lagi dimiliki, misalnya karena sudah dijual/dialihkan, Bapak/Ibu Wajib Pajak dapat memberikan penjelasan kepada DJP dengan surat tertulis, intinya memberitahukan bahwa harta tersebut sudah tidak lagi dimiliki oleh Bapak/Ibu Wajib Pajak. Yang harus diperhatikan adalah apakah penghasilan dari penjualan/pengalihan harta tersebut telah dilaporkan? Jika sudah dilaporkan, sebutkan dalam surat penjualan/pengalihan dilakukan tahun berapa dan penghasilan sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta tersebut telah dilaporkan di SPT Tahunan PPh. Namun dalam hal penghasilan tersebut belum dilaporkan, Bapak/Ibu Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan program Tax Amnesty.

Data DJP benar, namun harta tersebut sebenarnya sudah dilaporkan dalam SPT

Bisa jadi dalam SPT Tahunan PPh, Bapak/Ibu Wajib Pajak melaporkan tanah dan/atau bangunan tanpa menyebutkan alamat atau NOP nya, hanya disebut “rumah”saja misalnya. Sementara itu data DJP menyebutkan bahwa ada faktur penjualan dari PT ABC atas nama Bapak/Ibu Wajib Pajak dengan jenis barang berupa 1 unit rumah mewah seharga Rp5 miliar.

Dalam hal demikian, data DJP benar, namun sebenarnya Bapak/Ibu telah melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh. Maka Bapak/Ibu cukup memberikan penjelasan tertulis kepada KPP termpat Bapak/Ibu terdaftar.

Data DJP salah, Bapak/Ibu Wajib Pajak tidak pernah memiliki harta tersebut

Bisa saja data yang dimiliki DJP salah, misalnya karena Bapak/Ibu tidak pernah memiliki harta tersebut, maka Bapak/Ibu cukup memberikan penjelasan tertulis dengan memberikan bukti-bukti terkait.

Data DJP sebagian benar dan sebagian salah

Dalam hal sebagian data DJP benar, namun sebagian yang lain salah, maka terhadap data yang benar dapat ditindaklanjuti dengan mengikuti Tax Amnesty atau melakukan pembetulan SPT dengan membayar PPh yang kurang bayar, dan terhadap data yang salah, dapat diberikan penjelasan kepada DJP.

Semoga membantu

Tax Amnesty dan Antusiasme Wajib Pajak

untitled-design

SAYA ikut merasakan bagaimana hiruk pikuk pelayanan amnesti pajak. Wajib Pajak dengan penuh kesabaran mengantri dari pagi hingga malam hari untuk menyerahkan surat pernyataan harta. Berdasarkan pengalaman saya menjadi petugas penerima dan peneliti berkas SPH, pengecekan kelengkapan dan kebenaran berkas SPH Wajib Pajak memakan waktu yang tidak sebentar. Pengecekan tersebut meliputi:

  • Pengecekan validitas NPWP
  • Pengecekan apakah Wajib Pajak sedang dilakukan penyidikan
  • Pengecekan apakah Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
  • Pengecekan piutang pajak Non PBB
  • Pengecekan file excel Wajib Pajak
  • Pengecekan kebenaran pengisian SPH
  • Pengecekan kebenaran pengisian lampiran SPH
  • Pengecekan lampiran dokumen hutang
  • Pengecekan kebenaran penghitungan uang tebusan
  • Pengecekan pembayaran uang tebusan
  • Pengecekan lampiran-lampiran (meliputi surat pernyataan, surat pengakuan utang, surat kuasa, dll)

Mengingat banyaknya item yang harus dicek oleh petugas, maka penerimaan berkas SPH memakan waktu yang lama, terlebih apabila ada kekurangan persyaratan maupun kesalahan pengisian file excel.

Meskipun memakan waktu yang lama, ternyata hal tersebut tidak menurunkan semangat dan antusias Wajib Pajak dalam memanfaatkan amnesti pajak. Saya ikut kagum melihat Wajib Pajak (atau perwakilannya: staff konsultan pajak maupun konsultan pajaknya sendiri) mengantri dari subuh hingga malam hari. Bahkan mendekati hari-hari terakhir, beberapa Wajib Pajak rela tidur di kantor agar bisa menyampaikan SPH tepat waktu.

Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden RI dan Menteri Keuangannya, deklarasi harta dan pembayaran uang tebusan pada periode pertama amnesti pajak memberikan hasil yang menggembirakan. Semoga keberhasilan tersebut dapat terus berlanjut hingga periode ketiga amnesti pajak berlaku. Tentu saja keberhasilan tersebut berkat izin Tuhan YME dan kerja keras DJP, dan yang tetap memiliki andil paling besar atas keberhasilan tersebut adalah antusiasme Wajib Pajak.

Kini bulan telah berganti, dan sekarang tarif sudah naik. Bagi Wajib Pajak yang belum memanfaatkan amnesti pajak, masih dapat menghitung-hitung plus minus nya mengikuti amnesti pajak hingga akhir Desember tahun ini, atau akhir Maret tahun depan.

Wajib Pajak dan konsultan pajak adalah mitra. Konsultan pajak dan DJP adalah  mitra, karena konsultan pajak merupakan kepanjangan tangan DJP yang masih belum mampu menjangkau seluruh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan atau tanpa bantuan konsultan pajak, karena tata cara pengisian maupun perhitungan uang tebusannya sama saja.

Yuk sampaikan SPH!

Jika Anda Seorang Artis/Selebritis, Begini Cara Menghitung Pajaknya

artis-harus-bayar-pajak-juga-iya-doonk

HALO Para Pembaca, kali ini saya ingin menulis tentang bagaimana cara menghitung pajak-pajak yang terutang bagi seorang artis/selebritis. Yang saya maksud artis di tulisan ini adalah artis seperti yang ada di pikiran kebanyakan orang Indonesia: selebritis, bintang film, bintang iklan, model, penyanyi, pemain sinetron, dsb. Mengapa saya tiba-tiba ingin menulis mengenai hal ini? Hehe, ada beberapa alasan. Pertama, sering kali saya menemukan notifikasi di blog saya bahwa orang-orang banyak mencari (search terms) tentang PPh Artis, Pajak Artis, Cara Menghitung Pajak Artis, dan lain sebagainya.

Artis, apapun profesinya, cara penghitungan pajaknya hampir sama. Hal ini dikarenakan UU PPh mengatur tata cara pengenaan dan penghitungan PPh bagi seluruh warganya. Permasalahannya adalah–seperti yang telah sama-sama kita pahami–artis biasanya memiliki penghasilan dari sumber yang banyak, entah dari profesinya sebagai artis maupun dari usahanya apabila dia juga melakukan kegiatan usaha.

Pada dasarnya, artis harus menghitung PPh yang terutang sendiri. Hal ini dikarenakan UU PPh kita menggunakan self assessment system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan serta melaporkan sendiri besarnya pajak-pajak yang terutang. Namun, terdapat juga mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tertentu.

Apabila artis melakukan pekerjaan (sebagai pekerja artis), maka dalam hal ini artis memberikan jasa (berupa jasa di bidang kesenian) kepada orang lain: pemberi penghasilan. Maka atas penghasilan yang telah dibayarkan dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi penghasilan tersebut. Sedangkan apabila artis menerima penghasilan dari pihak yang bukan pemotong pajak (misalnya penghasilan dari orang pribadi) maka atas penghasilan tersebut dihitung sendiri besarnya PPh yang terutang.

Dalam ketentuan perpajakan kita artis diklasifikasikan sebagai orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga artis melaporkan PPh nya dengan menggunakan formulir 1770. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan ilustrasi sebagai berikut:

Tuan Rasi Ahmad Bintang merupakan seorang pekerja seni. Sepanjang tahun 2015, Tuan Rasi memperoleh pekerjaan dan penghasilan sebagai berikut:

  1. Menjadi bintang iklan Shampo Bersih dengan total kontrak Rp120 jt, atas penghasilan ini Tuan Rasi mendapat bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp20 jt;
  2. Menjadi bintang iklan pembersih muka Novea dengan total kontrak Rp240 jt, atas penghasilan ini Tuan Rasi mendapat bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp38 jt;
  3. Menjadi pemain utama pada film Bintang Timur Asia dengan total kontrak Rp300 jt; atas penghasilan ini Tuan Rasi dipotong PPh Pasal 21 Rp50 jt;
  4. Menjadi bintang tamu pada acara yang diselenggarakan oleh koleganya, dengan bayaran Rp50 jt. Atas penghasilan ini tidak dipotong pajak;
  5. Mendapatkan permintaan endorse kemeja pria oleh seorang fans, dengan bayaran Rp20 juta;
  6. Penghasilan dari usahanya sebagai desainer baju artis sebanyak Rp1.2 miliar; dan
  7. Setiap bulan Tuan Rasi membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp2 jt / bulan selama 12 bulan sepanjang tahun 2015.

Maka atas penghasilan-penghasilan tersebut, Tuan Rasi dapat membuat daftar seperti ini:

Sumber/Jenis Penghasilan Jumlah PPh Dipotong
Bintang Iklan Shampo Bersih 120.000.000,- 20.000.000,-
Bintang iklan pembersih muka Novea 240.000.000,- 38.000.000,-
Pemain film Bintang Timur Asia 300.000.000,- 50.000.000,-
 Bintang tamu acara kolega 50.000.000,- 0,-
 Endose kemeja pria 20.000.000,- 0,-
 Penghasilan desainer baju artis 1.200.000.000,- 0,-
 Jumlah 2.030.000.000,- 108.000.000,-

Karena penghasilan Tuan Rasi masih di bawah Rp4,8 miliar, maka Tuan Rasi menghitung penghasilan neto-nya menggunakan norma. Norma dari penghasilan neto Tuan Rasi diasumsikan sebagai berikut:

a. Norma untuk penghasilan sebagai artis (penghasilan nomor 1 s.d. 6) sebesar 50%
b. Norma untuk penghasilan dari desainer baju artis sebesar 32%

Apabila Tuan Rasi berstatus K/1, maka penghitungan PPh terutang Tuan Rasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah
Penghasilan neto dari penghasilan keartisan (50% x Rp730.000.000,-) 365.000.000,-
Penghasilan neto dari penghasilan sebagai desainer baju artis (32% x Rp1.200.000.000,-) 360.000.000,-
Jumlah penghasilan neto 725.000.000,-
PTKP (K/1) 45.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 680.000.000,-
PPh Terutang 149.000.000,-
Kredit Pajak:
a. PPh Pasal 21
b. PPh Pasal 25
Jumlah Kredit Pajak
108.000.000,-
24.000.000,-
132.000.000,-
PPh Kurang Bayar 17.000.000,-

Semoga bermanfaat bagi para artis. Jika Anda adalah seorang artis dan membaca tulisan ini, semoga bisa meninggalkan jejak komentar di bawah ini,¬†hihi.¬†ngarep banget dikomen artis ya ūüôā

Semoga bermanfaat.