Gambar dari sini.

PADA tulisan sebelumnya saya sedikit membahas mengenai compliance risk management (CRM), pada tulisan ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai CRM dan peranannya dalam administrasi pajak. CRM secara umum didefinisikan sebagai sebuah proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, meng-asses, memprioritisasi dan menindaklanjuti serta mengevaluasi risiko ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mereka miliki. CRM membantu otoritas pajak mencapai tujuannya, yakni tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Melihat definisi di atas, CRM merupakan alat pengambilan keputusan bagi otoritas pajak, baik terkait strategi pemeriksaan, pengawasan, maupun pelayanan dan penyuluhan  terhadap wajib pajak. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak sesuai dengan level ketidakpatuhannya perlu diberikan treatment yang berbeda.

Berdasarkan perilaku wajib pajak, risk engine CRM–menggunakan suatu formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya–akan menghitung risiko wajib pajak. Secara umum wajib pajak akan dikategorikan menjadi wajib pajak berisiko tinggi, sedang dan rendah. Wajib pajak dengan risiko tinggi merupakan wajib pajak yang harms dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berisiko sedang dapat dilakukan pengawasan, sedangkan wajib pajak berisiko rendah dilakukuan penyuluhan perpajakan. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli, salah satunya pendapat ATO berikut ini:

Gambar dari sini.

Piramida pada gambar di atas menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak di level terbawah dengan jumlah terbanyak adalah wajib pajak yang mau melakukan hal yang benar, wajib pajak ini merupakan tipe wajib pajak patuh dan harus diberikan pelayanan dengan baik. Di level berikutnya, dengan jumlah yang lebih sedikit dari tipe sebelumnya, merupakan wajib pajak yang coba-coba tidak patuh, namun tidak selalu berhasil. Wajib pajak dengan tipe ini harus dibantu untuk patuh, misalnya diberikan penyuluhan pajak, kelas pajak, dll. Pada level selanjutnya akan kita temui wajib pajak yang tidak ingin patuh, wajib pajak tipe ini harus dilakukan pengawasan oleh otoritas pajak. Sementara di level terakhir dengan jumlah paling sedikit, merupakan wajib pajak yang sudah memutuskan untuk tidak patuh. Wajib pajak tipe ini harus dilakukan law enforcement, misalnya dilakukan pemeriksaan, penyidikan, dll.

Bagi otoritas pajak, CRM juga berguna dalam alokasi sumber daya. Sesekali otoritas pajak perlu mengalihkan sumber dayanya untuk melakukan pemeriksaan pajak, sesekali perlu memperkuat tenaga pengawas perpajakan dan sesekali perlu memperkuat tenaga penyuluh tergantung strategi yang telah diputuskan. Secara umum CRM bermanfaat dalam:

1. menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis
2. men-treatment wajib pajak sesuai dengan perilaku ketidakpatuhannya
3. fokus dalam peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak
4. fokus dalam pemeriksaan wajib pajak berisiko tinggi
5. mengidentifikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak
6. optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki otoritas pajak
7. memberlakukan equal and consistent treatment terhadap wajib pajak
8. membobot efek yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak
9. mengukur hasil dari suatu program berdasarkan data dan informasi yang relevan
10. meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan sistem perpajakan

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dibedakan menjadi empat kategori, yaitu kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban melaporkan SPT, kewajiban melaporkan SPT dengan lengkap dan benar dan kewajiban melakukan pembayaran pajak dengan benar. Berdasarkan empat kategori kepatuhan tersebut, CRM menghitung risiko wajib pajak.

Semoga bermanfaat.

Reference:
– Alink dan Kommer, Handbook on Tax Administration (2011)
– situs ATO pada link berikut ini.

RISK-FREE environments do not exist, begitu katanya. Siapapun, atau apapun di dunia ini pasti menghadapi risiko. Ketika kita berbicara organisasi, tidak ada satu-pun organisasi yang tidak menghadapi risiko, bahkan organisasi paling sederhana sekalipun. Di dalam praktek administrasi perpajakan, kita sering mendengar istilah risk management, kadang disertai juga dengan kata compliance atau enterprise di depannya: compliance risk management atau enterprise risk management. Risk management sama artinya dengan enterprise management, sedangkan compliance risk management merupakan bagian dari risk management. 

Risk management, atau ada yang menyebutnya dengan enterprise risk management (ERM) pada dasarnya merupakan alat bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan risk management, organisasi akan membalik suatu risiko/ancaman (threat) menjadi suatu kesempatan dan dengan manajemen yang baik kesempatan itu akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara sederhana risk management merupakan suatu proses yang sistematis di dalam organisasi, berdasarkan analisis risiko untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Administrasi pajak menghadapi ancaman berupa keadaan yang terus berubah, yang mana perubahan tersebut akan berdampak terhadap tujuan administrasi pajak. Perubahan tersebut dapat berupa perkembangan ekonomi, perubahan demografi, perkembangan IT, perubahan teknis, perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak, dll. Perubahan-perubahan tersebut menciptakan atau mengubah risiko yang dihadapi oleh administrasi pajak.

Risiko-risiko yang dihadapi suatu organisasi harus dianalisis untuk meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya risk management dilakukan di semua lini: strategis, taktis, maupun operasional. Risiko sendiri didefinisikan sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan/kejadian akan berdampak negatif terhadap organisasi. Risiko timbul sebagai akibat dari adanya ketidakpastian dan kemungkinan terjadinya kerugian. Karakter/ciri-ciri yang melekat pada suatu risiko biasanya berupa kerentanan, signifikansi dan frekuensi terjadinya risiko tersebut.

Risk management yang baik biasanya meliputi keseluruhan proses yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Risk management untuk administrasi pajak digunakan untuk mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

1. ketahanan legislasi (kurangnya celah dan isu-isu interpretasi)
2. kelayakan struktur organisasi
3. ketersediaan perencanaan dan monitoring yang efektif sebagai wujud akuntabilitas kepada stakeholder
4. ketersediaan manajemen yang profesional untuk mengoperasikan dan me-menej sistem-sistem dan proses-proses yang berbeda-beda di dalam organisasi
5. ketersediaan proses bisnis yang efektif untuk mengakomodasi ekpektasi users internal maupun eksternal
6. ketersediaan sistem IT yang andal dan efektif untuk mendukung proses bisnis organisasi
7. integritas sistem IT (terkait keamanan data)
8. ketersediaan jumlah dan kualitas staff untuk menghadapi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa mendatang
9. ketersediaan kebijakan dan praktik yang memadai terkait rekrutmen dan seleksi, promosi, mutasi dan pengembangan kapasitas pegawai
10. ketersediaan program-program integritas untuk pegawai, meliputi ketentuan bagaimana pegawai harus bersikap, tidak korupsi, standar profesional profesi, kerahasiaan data dan informasi, dll.
11. ketersediaan mekanisme yang efektif untuk menjamin masa depan organisasi dalam melaksanakan kewajibannya
12. ketersediaan perangkat aturan dalam menggaransi kerjasama yang efektif dan pertukaran informasi dengan mitra domestik maupun internasional

Risk management akan memberikan manfaat bagi administrasi pajak berupa:

1. mempromosikan equal treatment dan kepercayaan publik
2. mudah dalam mengalokasikan sumber daya
3. memfasilitasi keputusan strategi yang efektif
4. meringankan wajib pajak yang patuh dari beban pemeriksaan pajak
5. meningkatkan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang lebih baik
6. memudahkan pembagian pekerjaan secara sistematis
7. membuka kemungkinan komunikasi dan kooperasi yang efektif
8. keputusan yang diambil didasarkan pada pendekatan analisis ilmiah
9. memudahkan dalam mereview hal-hal yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak
10. memberikan alternatif-alternatif dalam mengurangi risiko dan hubungan antar altenatif tersebut
11. analisis risiko dan penggunaan sumber daya untuk mencapai pelaksanaan ketentuan hukum yang optimal.

Demikian besar cakupan dan manfaat risk management bagi organisasi. Untuk DJP sendiri saat ini risk management yang dijalankan berkiblat kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Risiko di Kementerian Keuangan, belum ada aturan khusus yang mengatur manajemen risiko bagi administratur pajak.

Gambar dari sini.
Reference: Handbook on Tax Administration, Alink dan Kommer (2011).

JIKA kita baca literatur-literatur ekonomi, tujuan dari berdirinya sebuah badan usaha atau tujuan orang melakukan usaha pada umumnya adalah menghasilkan profit, atau memaksimalkan laba. Ada juga literatur yang menyebutkan bahwa tujuan berdirinya sebuah badan usaha adalah mensejahterakan pemegang sahamnya. Keduanya sama-sama benar. Bahwa tidak ada badan usaha yang didirikan dengan tujuan mencari kerugian. Lalu bagaimana jika perusahaan saya rugi terus?

Darussalam dan Danny Septriadi (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kerugian yang dialami suatu badan usaha disebabkan karena:

1. Perusahaan baru beroperasi
   Perusahaan pada tahap awal operasi seringkali mengalami kerugian, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Hal ini dikarenakan pada tahap awal usahanya perusahaan banyak membeli barang-marang modal seperti mesin, membangun pabrik, gedung kantor, kendaraan, dll untuk operasional perusahaan. Otoritas perpajakan biasanya memberikan jangka waktu maksimal sampai kapan perusahaan dapat mengalami kerugian, karena tidak mungkin kerugian yang dialami suatu badan usaha terus-terus ditoleransi. Di Indonesia sendiri, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.03/2014 memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun perusahaan dapat melaporkan kerugian, meskipun PMK tersebut tidak secara langsung menyatakan demikian. Beberapa negara lain juga memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap perusahaan yang melaporkan kerugian, misalnya Kanada 3 dan Australia memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun.
2. Ketidakmampuan manajemen dan gangguan usaha (poor management and dedundancies)
   Bagi sebuah perusahaan, efisiensi merupakan kunci memperoleh laba yang tinggi. Semakin efisien, semakin tinggi profit yang akan dihasilkan. Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan menciptakan efisiensi tertentu. Kadangkala perusahaan juga mengalami gangguan, misalnya terlalu banyak mesin yang menganggur, jam operasi tidak maksimal, dll.
3. Strategi bisnis (deliberate business strategies)
   Kadangkala strategi bisnis yang dilakukan perusahaan juga membawa efek kerugian bagi perusahaan, misalnya perusahaan gencar melakukan promosi untuk memperluas pasar. Namun, tentu saja perusahaan tidak menjalankan strategi tersebut sampai bertahun-tahun.
4. Kondisi ekonomi
   Kondisi ekonomi merupakan hal yang lumrah bagi perusahaan mengalami kerugian, Misalnya karena terjadi resesi, sehingga permintaan akan produk tertentu mengalami penurunan.
5. Tahapan atau siklus usaha (stage in business and industrial life cycle)
   Tahapan atau siklus suatu usaha biasanya terbagi menjadi 4 bagian, the pioneer, growth, mature and decline phases. Pada tahap pioneer, masih ada keraguan apakah produk dapat diterima pasar dan apakah strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Pada tahap growth, produk sudah dapat diterima pasar dan pertumbuhan dan hasil penjualan sudah mulai dapat dilihat hasilnya. Pada tahap mature, tren industri sejalan dengan kondisi ekonomi pada umumnya dan para pelaku usaha sedang dalam tahap berkompetisi untuk mendapatkan pangsa pasar saat industri dalam kondisi stabil. Sedang pada tahap decline, pelanggan mulai beralih ke produk lain karena faktor cita rasa atau teknologi yang berkembang. Pada tahap pioneer dan decline biasanya perusahaan mengalami kerugian.
6. Risiko keuangan yang tinggi (excessive financial risk)
   Perusahaan adakalanya menghadapi risiko keuangan termasuk risiko atas piutang yang tidak tertagih atau risiko rugi karena selisih kurs.
7. Dampak kebijakan pemerintah (effect of goverment policies)
   Pemerintah biasanya mengintervensi ekonomi melalui kebijakan kontrol harga, kontrol suku bunga, pembatasan penggunaan teknologi dan jasa, subsidi terhadap sektor usaha tertentu, dan kontrol terhadap nilai tukar. Hal ini juga dapat berakibat kerugian bagi perusahaan, meskipun tak jarang juga justru menjadi jalan perusahaan mendapatkan laba.

Jika perusahaan Anda mengalami kerugian, apakah salah satu dari ketujuh alasan tersebut menjadi penyebabnya? Dari sisi perpajakan, perusahaan yang mengalami kerugian selama beberapa tahun berturut-turut dapat menarik perhatian otoritas pajak. Jika selama (misalnya) 5 tahun berturut-turut perusahaan Anda mengalami kerugian, tapi tetap bertahan dan tidak dilikuidasi, mungkin ada yang disembunyikan perusahaan agar tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

• gambar ilustrasi dari sini.
• Sumber utama: Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan, Darussalam dan Danny Septriadi (2008).

PT ABC di Indonesia sahamnya dimiliki 40% oleh ABC Pte Ltd di Singapura dan 60% sisanya dimiliki oleh PT XYZ di Indonesia. PT ABC merupakan produsen sebuah produk sepatu yang sudah mendunia dengan mark ABC Shoes. PT XYZ merupakan distributor utama dari produk sepatu tersebut, baik untuk penjualan lokal maupun untuk penjualan ekspor. Untuk penjualan lokal, PT ABC langsung menyerahkan sepatu kepada PT XYZ dan selanjutnya PT XYZ menjual sepatu tersebut ke pembeli lokal.

Sedangkan untuk penjualan ekspor ke Singapura, PT XYZ meminta bantuan ABC Pte Ltd di Singapura untuk memasarkan ABC Shoes di Singapura. PT XYZ akan membuat kontrak jual beli dengan ABC Pte Ltd. Keuntungan ABC Pte Ltd dihitung dari cost yang keluar ditambah margin tertentu (cost plus). Selanjutnya ABC Pte Ltd akan melakukan penjualan kepada pembeli di Singapura. Namun, barang dikirimkan langsung oleh PT ABC kepada ABC Pte Ltd.

Sehingga untuk penjualan ekspor ABC Shoes dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Berdasarkan bagan di atas, siapakah yang sebenarnya melakukan ekspor? PT ABC atau PT XYZ? Apakah Bapak/Ibu memiliki kasus sejenis? Silakan komen di bawah atau kirim saya email untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut.

Siapa yang tidak mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh), hampir semua orang Indonesia mengenal istilah tersebut. Terlebih dewasa ini kesadaran masyarakat akan pajak semakin meningkat sebagai akibat edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah semakin baik. Apa sih sebenarnya penghasilan itu?

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut UU PPh dibagi menjadi tiga jenis, penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenai PPh Final dan Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

UU PPh mengenal penghasilan dalam arti luas. Pada dasarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan penghasilan yang dikenai pajak, kecuali diatur bahwa penghasilan itu bukanlah objek pajak. Penghasilan dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan tersebut dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Oleh karena itu salah satu cara menghitung penghasilan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan analisis biaya konsumsi atau analisis harta.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa seluruh penghasilan dikenai pajak, kecuali UU menentukan bahwa penghasilan tersebut bukanlah objek pajak.

UU PPh kita mengatur jenis-jenis penghasilan dalam pasal-pasal berikut:
a. Penghasilan yang dikenai PPh: Pasal 4 ayat (1)
b. Penghasilan yang dikenai PPh Final: Pasal 4 ayat (2)
c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak: Pasal 4 ayat (3)

Semoga bermanfaat.

Utang piutang ternyata memiliki banyak implikasi hukum. Tidak hanya hukum agama dan perdata, namun utang piutang juga memiliki implikasi dari segi hukum pajak. Berikut saya coba uraikan.

Dalam akuntansi kita mengenal kaidah harta merupakan penjumlahan dari kewajiban dan modal. Artinya, kewajiban dan modal yang kita laporkan merepresentasikan harta yang kita miliki dan seharusnya kita laporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Bagi yang berhutang, melaporkan hutang dalam SPT Tahunan PPh jelas menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki hutang kepada pihak tertentu. Tentu saja hutang tersebut harus bisa direpresentasikan dalam harta yang dimilikinya, kecuali hutangnya dipergunakan untuk konsumsi.

Bagi yang menghutangkan, piutang merupakan harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Jelas kita ketahui bersama bahwa piutang merupakan kategori aset. Yang harus diperhatikan bagi pihak yang menghutangkan, apakah piutang tersebut sudah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh sebagai harta atau belum. Karena jika kita tidak melaporkan piutang tersebut sebagai harta, namun pihak yang berhutang melaporkan hutang tersebut dalam SPT nya, otoritas pajak akan menganggap kita memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh kita.

Ilustrasi:

Tuan Adli memiliki hutang sebesar Rp200 juta kepada Tuan Makarim. Hutang tersebut diperoleh tahun 2015 untuk kekurangan pembelian tanah. Tuan Adli telah melaporkan hutang tersebut dalam SPT Tahunan PPh 2015. Namun, Tuan Makarim lalai melaporkan piutang tersebut dalam SPT Tahunan PPh nya. Dalam hal ini, Tuan Makarim dapat dianggap belum melaporkan harta berupa piutang tersebut.

Semoga bermanfaat.

Entah ini kemajuan atau kemunduran ya bagi DJP. Disaat semua hal bisa dilakukan secara daring, DJP justru kembali ke semi-daring.Dengan e-Form, kini Wajib Pajak bisa terlebih dahulu mengisi SPT di Formulir, kemudian menguploadnya di website djponline.

Namun ternyata bukan soal kemajuan atau kemundurannya, justru DJP mengklaim bahwa e-Form merupakan fasilitas untuk mempermudah Wajib Pajak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada wilayah atau masyarakat di Indonesia yang belum terjangkau internet secara penuh, atau bahkan tidak ada internet sama sekali. Serta tidak jarang juga server djponline melambat di detik-detik terakhir pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu dengan e-Form Wajib Pajak bisa mengisi formulir secara online terlebih dahulu, baru mengunggahnya di situs djponline.

Untuk membuka eForm Wajib Pajak terlebih dahulu menginstall aplikasi form viewer yang bisa diunduh di pajak.go.id atau di laman djponline atau bisa juga diklik disini. Saat ini formulir eForm tersedia bagi SPT 1770 atau 1770S bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Jadi, tinggal pilih saja mau pakai efiling langsung atau semiefiling: dengan eForm.