arm’s length principle

SUATU transaksi afiliasi yang dilakukan oleh  para pihak yang memiliki hubungan istimewa disebut memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika dalam kondisi sebanding, tingkat harga atau laba yang terjadi atas transaksi tersebut sama dengan tingkat harga atau laba yang terjadi pada transaksi independen.

Misalnya, PT A melakukan transaksi berupa jasa konsultasi hukum dari pihak afiliasinya di luar negeri (misalnya A Co). Dalam kondisi sebanding, tingkat harga atau laba atas transaksi PT A dengan A Co tersebut harus sama dengan tingkat harga atau laba apabila A Co mencukupi kebutuhan jasa tersebut dari PT B di Indonesia yang merupakan pihak independen.

Lazimnya, untuk memenuhi kebutuhan akan suatu jasa, entitas akan memenuhi kebutuhan tersebut melalui dua cara: 1) memenuhi sendiri (swadaya) tanpa bantuan pihak lain atau 2) memenuhi kebutuhan jasa tersebut dari pihak lain independen yang mempunyai spesialisasi di bidang jasa tersebut.

Oleh karenanya entitas yang tergabung dalam suatu grup usaha biasanya akan memenuhi kebutuhan jasa tersebut dari entitas lain yang masih tergabung dalam grup yang sama. Grup tersebut akan mengatur suatu mekanisme pemberian jasa antarentitas, sehingga menimbulkan transaksi afiliasi diantara para anggota grup. Biaya dalam rangka pemberian jasa tersebut dapat ditanggung oleh masing-masing entitas, atau bisa juga ditanggung oleh entitas induk atau anggota kelompok yang bertindak sebagai group service center.

Lalu bagaimana suatu transaksi jasa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha?

Dalam melakukan pemeriksaan pajak atas transaksi afiliasi, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut SE tersebut, suatu transaksi afiliasi berupa transaksi jasa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha apabila:

1. Jasa tersebut benar-benar diberikan dan dapat dibuktikan keberadaannya (uji eksistensi)
   Dalam melakukan uji eksistensi, langkah-langkah yang akan diambil oleh pemeriksa pajak diantaranya:
   • Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen yang terkait.
   • Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa).
   • Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan.
   • Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait.
   • Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice.

   • Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa(penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau denganmelibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga).

2. Jasa yang diberikan memberikan manfaat ekonomi bagi yang menerima jasa (uji economic benefit)

   • Memastikan kesesuaian antara fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak dengan jenis jasa intra-grup yang diterima.
     Contoh :
     Berdasarkan hasil analisis fungsi diketahui bahwa PT AGP sebagai distributor yang tidak melakukan aktivitas yang menambah nilai produk. Oleh karena itu, seharusnya PT AGP tidak dibebankan biaya jasa teknik yang terkait dengan kegiatan pabrikasi.

   • -Meneliti rincian jasa yang dibebankan (jika jasa lebih dari satu) dan memahami secara spesifik bagaimana jasa tersebut dapat atau telah memberikan manfaat ekonomis kepada Wajib Pajak.

   • Memastikan bahwa jasa intra-grup tersebut bukan merupakan kegiatan sebagai berikut:

   Shareholder Activity

   Shareholder activity adalah jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk.
   Dalam kondisi tertentu, perusahaan induk akan membebankan biaya jasa kepada anak perusahaannya meskipun anak perusahaan tersebut tidak membutuhkan jasa tersebut dan tidak akan membayar jasa tersebut apabila tidak terdapat hubungan istimewa. Contoh:
   (a)  Kegiatan dalam rangka kebutuhan pelaporan dari perusahaan induk, misalnya penyiapan laporan keuangan konsolidasian.
   (b)  Kegiatan yang berhubungan dengan status dan struktur hukum dari perusahaan induk, misalnya mengawasi kepatuhan laporan tahunan, melaksanakan pertemuan pemegang saham, menerbitkan saham dan pengawasan oleh dewan pengawas.
   (c)  Menghimpun dana untuk digunakan sendiri oleh induk perusahaan dalam rangka mengakuisisi usaha/cabang lain.

   Duplicative Service
   

   Duplicative services adalah jasa yang dilakukan oleh anggota grup perusahaan multinasional yang merupakan duplikasi dari kegiatan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dilakukan oleh pihak ketiga.

   Dalam mengevaluasi duplikasi jasa perlu diteliti kemampuan Wajib Pajak untuk menyediakan sendiri jasa tersebut (misalnya dalam hal kualifikasi, keahlian, dan ketersediaan pegawai) atau Wajib Pajak telah membayar pihak independen untuk menyediakan jasa tersebut. Apabila pembebanan biaya merupakan duplikasi jasa maka biaya jasa intra-grup tersebut tidak dapat dibebankan.

   Contoh:
   PT PPW telah melakukan analisis modal dan anggaran operasional secara mandiri, namun demikian pada tahun yang sama perusahaan induk juga membebankan biaya jasa yang sama atas analisis modal dan anggaran operasional ke PT PPW.
   Pengecualian dapat terjadi apabila duplikasi jasa hanya bersifat sementara dan khusus.

   Insidental Benefit
   

   Jasa yang memberikan manfaat insidental adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu anggota grup usaha untuk anggota tertentuyang juga memberikan manfaat insidental kepada Wajib Pajak dalam grup tersebut. Pada umumnya jasa intra-grup akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penerima tertentu. Anggota grup lainnya kemungkinan memperoleh manfaat secara insidental dari jasa tersebut. Biaya yang dibebankan atas manfaat insidental yang diterima tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan. Contoh 25:

   Suatu grup yang memiliki sentralisasi fungsi teknologi informasi, perusahaan A memasang sistem baru yang terkomputerisasi untuk menangani pesanan dalam perusahaan B (afiliasi). Perusahaan B menjual produknya kepada pihak ketiga dan juga kepada perusahaan C (perusahaan afiliasinya). Efisiensi sistem baru perusahaan B membuat perusahaan C dapat mengurangi biaya overhead berupa pengurangan karyawan pada departemen pembelian.

   Perusahaan C mendapatkan manfaat secara insidental dari jasa yang dilakukan oleh perusahaan A ke perusahaan B. Bagaimanapun perusahaan A tidak dianggap memberikan jasa kepada perusahaan C, yang dalam situasi wajar (arm’s length) perusahaan C tidak akan mau berkontribusi atas beban implementasi sistem baru pada perusahaan B karena kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan A ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan B,

   Passive Association
   Passive association adalah jasa yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota perusahaan grup.
   Contoh:
   Tidak ada biaya jasa yang harus dibayar oleh Wajib Pajak hanya karena Wajib Pajak mendapat peringkat kredit lebih tinggi ketika menjadi bagian dari perusahaan grup dibandingkan dengan ketika Wajib Pajak bukan menjadi bagian dari perusahaan grup.

   On-Call Services
   Jasa siaga adalah jasa yang disediakan oleh salah satu anggota grup usaha (biasanya perusahaan induk) yang selalu tersedia kapan saja diperlukan oleh Wajib Pajak, atau jika disediakan oleh pihak independen, jasa tersebut akan dikenakan biaya khusus untuk menjamin ketersediaannya.
   Jasa siaga tidak dapat dibebankan jika:

   • potensi atas kebutuhan jasa tersebut sangat kecil,
   • manfaat yang diperoleh dari jasa tersebut tidak signifikan (dapat diabaikan), atau

   • jasa siaga dapat segera diperoleh kapan saja dan tersedia dari pihak lain yang independen tanpa harus membuat perjanjian siaga terlebih dahulu
     Dalam menganalisis potensi kebutuhan dan manfaat atas jasa siaga yang disediakan, Pemeriksa Pajak dapat mempertimbangkan penggunaan jasa tersebut pada tahun yang bersangkutan dan tahun- tahun sebelumnya.

3. Apabila jasa tersebut benar-benar terjadi dan memberikan manfaat ekonomis, maka pembayaran yang dilakukan harus memenuhi prinsip kewajaran (uji kewajaran) yang dilakukan dengan cara:
   a. Mereviu dasar pembebanan biaya jasa intra-grup.
   b. Meneliti komponen basis biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh penyedia jasa serta kesesuaiannya dengan jasa yang diberikan dan manfaat ekonominya bagi Wajib Pajak.
   c. Meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan.
   d. Meneliti dasar alokasi pembebanan jasa.
   e. Meneliti apakah terdapat pembanding atas jasa intra-grup serta mark up-nya dan menerapkan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan kondisi dan fakta.

Gambar dari sini.

BELUM lama ini dunia perpajakan diramaikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor  213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Berdasarkan PMK tersebut, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan persyaratan tertentu wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen harga transfer sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud padal 28 UU KUP.

Menurut PMK tersebut, dokumen penentuan harga transfer (TP Documentation) adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. Sementara itu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Intinya, transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dan sebanding dengan transaksi yang dilakukan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen (baik harga, kondisi maupun labanya).

Definisi hubungan istimewa sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 ayat (2) UU PPN.

Menurut PMK 213/2016 TP Documentation terdiri dari dokumen induk (master file), dokumen lokal (Local file) dan/atau laporan per negara (country by country report). Kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan TP Documentation berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan

1. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50. 000. 000.000, 00 (lima puluh miliar rupiah);
2. nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari 20 miliar rupiah untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari 50 miliar rupiah untuk transaksi penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan harta tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
3. pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan di Indonesia.

Selengkapnya mengenai siapa saja yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan TP Documentation dapat dibaca pada PMK 213/2016.

Master file TP Documentation minimal memuat informasi mengenai:

• struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota 
• kegiatan usaha yang dilakukan
• harta tidak berwujud yang dimiliki
• aktivitas laporan keuangan dan pembiayaan
• laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

Sedangkan Local file minimal memuat:

• identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan
• informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan
• penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
• informasi keuangan
• peristiwa/kejadian/fakta non keuangan yang memengaruhi harga/tingkat laba

Lalu apa konsekuensinya jika wajib pajak yang seharusnya menyelenggarakan dan menyimpan TP Documentation tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Sebagaimana diatur oleh Pasal 18 UU PPh, bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya‐plus, atau metode lainnya.

Yang artinya, jika wajib pajak tidak menyelenggarakan dan menyimpan TP documentation, atau menyelenggarakan dan menyimpan TP Documentation namun tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka Dirjen Pajak dapat menentukan kembali besarnya penghasilan atau pengurangan dan dihitung kembali berapa besarnya PPh terutang yang seharusnya.

Gambar dari sini.

BEPS Action Plan no 13 (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting) salah satunya mengatur mengenai template pelaporan yang harus dilakukan oleh multinational enterprise (MNE) di setiap negara dimana mereka melakukan kegiatan usaha/bisnis. Template pelaporan ini disebut sebagai country-by-country report atau biasa dikenal dengan istilah CbCR.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya menyebutkan bahwa dokumen penentuan harga transfer terdiri dari dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file) dan laporan per negara (country by country report).

Laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen penentuan harga transfer yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Pada 26 Januari 2017 Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on Exchange of CbCR yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbCR dengan negara lain.

Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen yang Entitas Induknya merupakan subjek pajak luar negeri juga wajib menyampaikan Laporan per Negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili 1) tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; 2) tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; 3) atau memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.

Detail mengenai tata cara pengelolaan laporan per negara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2017.

DALAM dunia investasi, para pemegang dana dapat menyalurkan dananya sebagai setoran modal/saham atau bahkan pemberian pinjaman/utang. Baik modal atau utang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Setoran saham/modal akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila entitas membukukan laba dan membagikan dividen, sedangkan utang akan dikembalikan kepada pemiliknya berupa pokok utang ditambah bunga. Dari sisi perpajakan, pembayaran bunga kepada kreditur dari debitur merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, sehingga merupakan penghasilan bagi penerimanya/kreditur. Sebaliknya, pembayaran dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan bagi penerimanya/kreditur dapat merupakan penghasilan atau bukan penghasilan.

Mengingat karakter yang berbeda tersebut, maka sebagai pemegang dana/calon investor, maupun sebagai pemegang saham perlu mengetahui perbedaan karakter diantara keduanya. Hal ini akan berguna, terutama dalam menentukan keputusan penyaluran dana. Di sisi lain, perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan suatu utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

Di sisi lain, OECD Transfer Pricing Guideliness 2010 (paragraph 1.65) memberikan panduan bahwa apabila aliran dana berupa pinjaman pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan secara substansial, otoritas pajak dapat mengklasifikasikan pinjaman tersebut sebagai peyertaan modal.

Lalu apa perbedaan karakter antara utang dan modal tersebut? Merjaana Helminen, dalam The international tax Law Concept of Dividen (2010:165- 168) menjelaskan perbedaan antara kriteria utang dengan kriteria penyertaan modal sebagai berikut:

Contoh kasus

PT ABC di Indonesia memiliki kontrak pinjaman dengan ABC Ltd. di Singapura yang merupakan pemegang sahamnya dengan kepemilikan 65%. Di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan ABC Ltd. sebesar USD 20 juta dengan tingkat suku Bungan LIBOR + 1%. Pinjaman tersebut akan digunakan PT ABC dalam memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Dana tersebut dikirim ke rekening PT ABC pada bank nasional Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012, rekening Koran dan bukti pendukung lainnya dapat ditunjukkan oleh PT ABC. Salah satu pasal dalam kontrak utang piutang mengatur bahwa pokok pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Meskipun eksistensi pinjaman dapat dibuktikan melalui kontrak dan rekening Koran, namun dikarenakan pokok utang akan dikembalikan tanpa adanya batas waktu, meskipun secara legal formal berupa utang, namun substansi ekonomi membuktikan bahwa pada dasarnya pinjaman ABC Ltd tersebut merupakan setoran modal, bukan pemberian pinjaman/utang. Sehingga biaya bunga yang dibayarkan PT ABC kepada ABC Ltd dapat dikoreksi.

Gambar dari sini.

Gambar dari sini.

SEJAK berlakunya undang-undang tax amnesty, sistem perpajakan di Indonesia ‘sedikit mengalami pembelokan’, yakni dengan adanya pemajakan atas harta. Meskipun harta yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan dianggap sebagai akumulasi penghasilan. Hal ini dikarenakan UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Atau dengan kata lain:

P = K + H

Dimana
P = Penghasilan
K = Konsumsi
H = Harta

Oleh karena itu, untuk mencari proxy penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak, otoritas pajak dapat melihatnya dari jumlah yang dikonsumsi wajib pajak, atau jumlah harta yang dikumpulkan wajib pajak. Alih-alih menghitung penghasilan yang seharusnya dilaporkan dari konsumsi, UU TA lebih memilih menghitung penghasilan wajib pajak dari harta.

Misalnya, Tuan Adli dalam suatu tahun pajak mengumpulkan penghasilan sebesar Rp1000. Dari penghasilan tersebut, Rp600 digunakan untuk konsumsi, sedangkan Rp400 digunakan untuk menambah harta melalui kepemilikan properti dan surat berharga. Namun di dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut, Tuan Adli hanya melaporkan penghasilan sebesar Rp500.

Atas kasus Tuan Adli di atas, menjadi tugas otoritas pajak adalah mencari nilai penghasilan yang tidak/belum dilaporkan oleh Tuan Adli, yaitu sebesar Rp500. Namun dikarenakan data-data mengenai konsumsi tidak dapat diperoleh oleh otoritas pajak, maka satu-satunya cara menghitung besaran penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh Tuan Adli adalah dari data-data kepemilikan harta. Sehingga apabila diperoleh data pembelian properti dan surat berharga diperoleh otoritas pajak, maka dapat ditagih penghasilan sebesar Rp400 yang tidak/belum dilaporkan Tuan Adli di SPT Tahunan PPh-nya.

Nah, amnesti pajak memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri penghasilan yang tidak/belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh nya dengan cara mengungkapkan harta-harta yang perolehannya berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan pajak-pajaknya. Oleh karenanya total harta yang diungkap wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak menggambarkan besaran penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya yang selama ini ‘lolos’ dari pengawasan otoritas pajak. Ilustrasi:

Dari tabel di atas, Rp10.000,- merupakan nilai penghasilan yang tidak berhasil dipajaki oleh otoritas pajak selama periode tahun 1985 s.d. 2015.

Selanjutnya, pada tahun pajak 2016 nilai harta tambahan yang dilaporkan oleh wajib pajak dapat menjadi proxy menghitung penghasilan tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, penghasilan yang dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunan PPh 2016 minimal sebesar Rp40.000,- yang dihitung dari Rp150.000,- dikurangi dengan penjumlahan antara Rp100.000,- dan Rp10.000,-.

Dalam hal total penghasilan yang dilaporkan wajib pajak pada tahun pajak 2016 hanya Rp32.000,- maka dapat dilakukan analisis penghitungan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan proxy harta sehingga dapat ditelusuri penghasilan sebesar Rp8.000,- yang tidak/belum dilaporkan oleh wajib pajak.

Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana otoritas pajak menghitung proxy penghasilan yang seharusnya dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunannya dari data harta. Dari ilustrasi di atas, dapat dilakukan penelitian mengenai apakah kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan setelah adanya program pengampunan pajak.