Kita yang Mana ya?

SUATU hari saya ditugaskan kantor untuk pergi ke suatu Kanwil DJP di daerah Kalimantan. Sesampainya di tempat, saya kontak teman seangkatan yang seingat saya bertugas di daerah tersebut. Sayangnya, teman saya tidak lagi ditugaskan disana dan sudah pindah ke kantor lain yang berjarak 200 km dari kota tempat saya menginap.

Alih-alih bertemu, akhirnya kami hanya ngobrol lewat WhatsApp dan membicarakan seputar pekerjaan, pendidikan dan karir. Dari obrolan itu saya menangkap bahwa dia sudah nyaman di tempat kerja sekarang dan tidak berniat melanjutkan pendidikan, atau mutasi ke kota besar.

Di tengah-tengah obrolan kami, dia kemudian memberikan saya link cerita ini. Lucu sih, buat penyegaran, saya saja sampai ngakak bacanya. Cuma, ternyata dia hanya ingin menyampaikan satu hal kepada saya: Bahwa sejatinya kita punya dua opsi dalam menghadapi hidup ini:

  1. opsi untuk kehidupan yang damai dan bahagia selamanya, tapi jadi orang biasa
  2. opsi untuk kehidupan yang keras penuh dengan tantangan dan bahaya, akan tetapi berujung dengan kemuliaan dan menjadi pahlawan yang dikenang semua orang.

Menurut teman saya ini, dia adalah tipe orang dengan opsi pertama, sedangkan saya orang dengan opsi kedua. Saya sih tidak mengiyakan, tapi juga tidak mengaminkan. Karena saya juga orang biasa, bukan orang yang istimewa, apalagi pahlawan yang akan dikenang semua orang.

Sebuah pepatah mengatakan, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya tidak tahu kapan masa saya akan datang. Yang jelas selama kita bisa memberikan yang terbaik, mengapa tidak?

 

 

Advertisements

Perubahan Lanskap Perpajakan Internasional

international-taxation

Gambar dari sini.

The global tax landscape is shifting under our feet. Tax planning is evolving, and increased tax authority scrutiny has caused a jump in the number and size of global tax auditss and assesments –pwc

DEWASA ini lanskap perpajakan internasional terus bergeser, perencanaan pajak terus berkembang, entitas-entitas melakukan transaksi lintas-negara untuk mendapatkan keuntungan pajak tertentu melalui praktek transfer harga. Oleh karena itu otoritas pajak suatu negara harus terus ‘beradaptasi’ dengan perubahan lanskap perpajakan global tersebut. Berikut ini beberapa hal yang melatarbelakangi pergeseran lanskap perpajakan internasional:

  1. Globalisasi
    Dengan adanya globalisasi, transaksi antarnegara menjadi tidak dapat dielakkan, baik transaksi jual/beli, penyerahan jasa maupun transaksi intangible property menjadi sangat mudah. Tidak ada satu negara-pun di dunia yang mampu mencukup segala kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan negara lain. Tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain. Oleh karenanya batas-batas yurisdiksi negara menjadi kabur/crossborderless. Oleh karenanya otoritas pajak suatu negara, dalam kaitannya dengan transaksi internasional bertugas bagaimana mencegah agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda (double taxation), atau bahkan mencegah terjadinya tidak adanya pemajakan di kedua negara (double non taxation).
  2. Underground Economy
    Underground economy 
    adalah kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun illegal yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga dikenal dengan nama lain unofficially economy atau black economy (Scheineider & Enste, 2000). Meningkatkan underground economy menjadi gambaran beratnya beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. 

    Klasifikasi aktivitas underground economy menurut Smith (1994) dalam Faal (2003).

    Samuda (2016) menyatakan bahwa nilai aktivitas underground economy di Indonesia berkisar pada angka 8,33% dari PDB.

    Mengapa underground economy menjadi penting dalam lanskap perpajakan? Karena seperti disebutkan di atas bahwa peningkatan underground economy menunjukkan beratnya beban pajar. Di sisi lain, semakin tinggi nilai underground economy, semakin besar basis pajak yang hilang/tergerus.

  3. Perkembangan Information and Communication Technology 
    Manusia jaman sekarang bisa melakukan hampir apa saja tanpa beranjak dari tempat duduknya. Belanja, membayar tagihan, memesan makanan, bahkan membayar pajak bisa dilakukan dari tempat tidur. Semakin berkembangnya ICT membuat kehidupan manusia semakin mudah. Transaksi jual beli tidak harus terjadi melalui pertemuan antara penjual dan pembeli. Transaksi e-commerce pun semakin meningkat nilainya.

    Berdasarkan grafik di atas (sumber dari sini) dapat kita lihat bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus melonjak, bahkan tahun 2017 melonjak hampir 500% dari 2011.
    Dalam praktek e-commerce sangat terlihat bahwa batas yuridis suatu negara sangat bias. Masyarakat Indonesia yang berbelanja secara online di Amerika tidak tercatat dan tidak dapat dipantau. Bahkan dalam konsep ini aturan mengenai permanent establishment (PE) pun tidak dapat dijalankan.
  4. Pertumbuhan Ekonomi Global
    Saat ini perekonomian dunia berporos pada tiga titik saja: Amerika, Tiongkok dan Eropa. Perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh tiga negara tersebut sangat memengaruhi perekonomian negara lain.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, otoritas pajak suatu negara perlu melakukan perubahan, penyesuaian terutama agar basis pemajakan di negaranya tidak tergerus. Konsep perpajakan internasional sudah dikenal cukup lama. Perpajakan internasional merupakan suatu terminologi yang merujuk pada aspek internasional dari ketentuan pajak masing-masing negara (Darussalam, 2017). Ketentuan pajak internasional suatu negara pada dasarnya mengatur mengenai:

  1. pemajakan atas subjek pajak dalam negeri suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya
  2. pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah teritorial suatu negara.

Indonesia, sebagai capital importing country (negara pengimpor modal) harus menuangkan ketentuan pajak internasional dalam aturan domestiknya. Hal ini bertujuan:

  • meningkatkan pendapatan nasional
    Tentu saja hal ini berkaitan dengan fungsi pajak di Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Oleh karena itu dalam korteks ini, tujuan pemajakan internasional di Indonesia adalah agar negara dapat memajaki subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, serta memajaki subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • kesetaraan
    Prinsip kesetaraan dalam perpajakan mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri diperlakukan sama seperti penghasilan dari dalam negeri (worldwide income). Dengan konsep ini subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri diperlakuakn sama dengan subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri.
  • efisiensi ekonomi
    Dalam konteks internasional, efisiensi ekonomi merujuk pada pengembangan iklim ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral (Darussalam, 2017). Netral dalam arti sistem pajak tidak mendistorsi pilihan ekonomi subjek pajak.

Selain memasukkan unsur pajak internasional dalam ketentuan domestiknya, biasanya suatu negara juga melakukan tindakan bilateral atau multilateral dengan negara lain dalam rangka menghilangkan dampak pajak berganda dengan mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

P3B mengatur alokasi hak pemajakan menurut jenis penghasilannya kepada negara yang mengadakan P3B tersebut:

  • alokasi hak pemajakan secara eksklusif kepada satu negara yang ditandai dengan kata-kata shall be taxable only. Dalam konteks ini tidak ada pajak berganda karena hanya satu negara saja yang dapat memajaki.
  • alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan domisili, dimana negara sumber mendapatkan hak pemajakan yang pertama, sedang negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Alokasi ini biasanya ditandai dengan kata-kata may be taxed.
  • alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan negara domisili, dimana negara sumber mendapatkan hak pemajakan yang pertama, namun dengan pembatasan tarif pajak, setelah itu negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Alokasi ini biasanya ditandai dengan kata-kata may be taxed …. but the tax so charged shall not exceed ….

P3B juga mengatur eliminasi pajak berganda dengan mewajibkan negara domisili untuk mengeliminasi pajak yang telah diklaim oleh negara sumber melalui suatu mekanisme pembebasan atau mekanisme kredit/kredit pajak. Menurut mekanisme pembebasan, negara domisili diwajibkan tidak mengenai pajak dari suatu negara sumber tertentu, sedangkan mekanisme kredit memberikan efek residual, yaitu klaim hak pemajakan negara domisili bergantung pada seberapa besar klaim hak pemajakan yang dilakukan negara sumber. Mekanisme kredit pajak di Indonesia dikenal sebagai kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24).

Sumber:
1. OECD TP Guideline 2017
2. P3B : Panduan, Interpretasi dan Aplikasi, Darussalam dan Danny Septriadi (2017)
3. Underground Economy di Indonesia, Sri Juli Asdiyanti Samuda dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016.

 

Memahami Perbedaan Utang atau Modal

kredit-pembiayaan-modal-kerja

DALAM dunia investasi, para pemegang dana dapat menyalurkan dananya sebagai setoran modal/saham atau bahkan pemberian pinjaman/utang. Baik modal atau utang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Setoran saham/modal akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila entitas membukukan laba dan membagikan dividen, sedangkan utang akan dikembalikan kepada pemiliknya berupa pokok utang ditambah bunga. Dari sisi perpajakan, pembayaran bunga kepada kreditur dari debitur merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, sehingga merupakan penghasilan bagi penerimanya/kreditur. Sebaliknya, pembayaran dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan bagi penerimanya/kreditur dapat merupakan penghasilan atau bukan penghasilan.

Mengingat karakter yang berbeda tersebut, maka sebagai pemegang dana/calon investor, maupun sebagai pemegang saham perlu mengetahui perbedaan karakter diantara keduanya. Hal ini akan berguna, terutama dalam menentukan keputusan penyaluran dana. Di sisi lain, perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan suatu utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

Di sisi lain, OECD Transfer Pricing Guideliness 2010 (paragraph 1.65) memberikan panduan bahwa apabila aliran dana berupa pinjaman pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan secara substansial, otoritas pajak dapat mengklasifikasikan pinjaman tersebut sebagai peyertaan modal.

Lalu apa perbedaan karakter antara utang dan modal tersebut? Merjaana Helminen, dalam The international tax Law Concept of Dividen (2010:165- 168) menjelaskan perbedaan antara kriteria utang dengan kriteria penyertaan modal sebagai berikut:

Utang

Modal

Dana akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan Dana hanya akan dikembalikan pada saat likuidasi
Imbalan dari utang harus tetap dibayar meskipun penerima utang dalam keadaan merugi Imbalan dari penyertaan modal tergantung dari performa usaha penerima modal
Dalam keadaan likuidasi, pemberi utang/kreditur memiliki prioritas atas aset Hak pemberi modal/pemegang saham atas aset merupakan hak tagih terakhir setelah kreditur
Pemberi utang/kreditur tidak memiliki kontrol atas perusahaan Pemberi modal/pemegang saham memiliki kontrol atas perusahaan

Contoh kasus

PT ABC di Indonesia memiliki kontrak pinjaman dengan ABC Ltd. di Singapura yang merupakan pemegang sahamnya dengan kepemilikan 65%. Di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan ABC Ltd. sebesar USD 20 juta dengan tingkat suku Bungan LIBOR + 1%. Pinjaman tersebut akan digunakan PT ABC dalam memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Dana tersebut dikirim ke rekening PT ABC pada bank nasional Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012, rekening Koran dan bukti pendukung lainnya dapat ditunjukkan oleh PT ABC. Salah satu pasal dalam kontrak utang piutang mengatur bahwa pokok pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Meskipun eksistensi pinjaman dapat dibuktikan melalui kontrak dan rekening Koran, namun dikarenakan pokok utang akan dikembalikan tanpa adanya batas waktu, meskipun secara legal formal berupa utang, namun substansi ekonomi membuktikan bahwa pada dasarnya pinjaman ABC Ltd tersebut merupakan setoran modal, bukan pemberian pinjaman/utang. Sehingga biaya bunga yang dibayarkan PT ABC kepada ABC Ltd dapat dikoreksi.


Gambar dari sini.

Menakar Kepatuhan Wajib Pajak dari Harta yang Dilaporkan

property-tax-2

Gambar dari sini.

SEJAK berlakunya undang-undang tax amnesty, sistem perpajakan di Indonesia ‘sedikit mengalami pembelokan’, yakni dengan adanya pemajakan atas harta. Meskipun harta yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan dianggap sebagai akumulasi penghasilan. Hal ini dikarenakan UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Atau dengan kata lain:

P = K + H

Dimana
P = Penghasilan
K = Konsumsi
H = Harta

Oleh karena itu, untuk mencari proxy penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak, otoritas pajak dapat melihatnya dari jumlah yang dikonsumsi wajib pajak, atau jumlah harta yang dikumpulkan wajib pajak. Alih-alih menghitung penghasilan yang seharusnya dilaporkan dari konsumsi, UU TA lebih memilih menghitung penghasilan wajib pajak dari harta.

Misalnya, Tuan Adli dalam suatu tahun pajak mengumpulkan penghasilan sebesar Rp1000. Dari penghasilan tersebut, Rp600 digunakan untuk konsumsi, sedangkan Rp400 digunakan untuk menambah harta melalui kepemilikan properti dan surat berharga. Namun di dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut, Tuan Adli hanya melaporkan penghasilan sebesar Rp500.

Atas kasus Tuan Adli di atas, menjadi tugas otoritas pajak adalah mencari nilai penghasilan yang tidak/belum dilaporkan oleh Tuan Adli, yaitu sebesar Rp500. Namun dikarenakan data-data mengenai konsumsi tidak dapat diperoleh oleh otoritas pajak, maka satu-satunya cara menghitung besaran penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh Tuan Adli adalah dari data-data kepemilikan harta. Sehingga apabila diperoleh data pembelian properti dan surat berharga diperoleh otoritas pajak, maka dapat ditagih penghasilan sebesar Rp400 yang tidak/belum dilaporkan Tuan Adli di SPT Tahunan PPh-nya.

Nah, amnesti pajak memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri penghasilan yang tidak/belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh nya dengan cara mengungkapkan harta-harta yang perolehannya berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan pajak-pajaknya. Oleh karenanya total harta yang diungkap wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak menggambarkan besaran penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya yang selama ini ‘lolos’ dari pengawasan otoritas pajak. Ilustrasi:

 

Nilai harta yang dilaporkan s.d. SPT Tahun 2015 sebelum UU TA Nilai Harta Tambahan yang diungkap dalam SPH  Keterangan
Rp100.000,- Rp10.000,-

Dari tabel di atas, Rp10.000,- merupakan nilai penghasilan yang tidak berhasil dipajaki oleh otoritas pajak selama periode tahun 1985 s.d. 2015.

Selanjutnya, pada tahun pajak 2016 nilai harta tambahan yang dilaporkan oleh wajib pajak dapat menjadi proxy menghitung penghasilan tahun 2016.

Nilai harta yang dilaporkan s.d. SPT Tahun 2015 sebelum UU TA Nilai Harta Tambahan yang diungkap dalam SPH  Nilai harta yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh 2016
Rp100.000,- Rp10.000,- Rp150.000,-

Berdasarkan tabel di atas, penghasilan yang dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunan PPh 2016 minimal sebesar Rp40.000,- yang dihitung dari Rp150.000,- dikurangi dengan penjumlahan antara Rp100.000,- dan Rp10.000,-.

Dalam hal total penghasilan yang dilaporkan wajib pajak pada tahun pajak 2016 hanya Rp32.000,- maka dapat dilakukan analisis penghitungan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan proxy harta sehingga dapat ditelusuri penghasilan sebesar Rp8.000,- yang tidak/belum dilaporkan oleh wajib pajak.

Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana otoritas pajak menghitung proxy penghasilan yang seharusnya dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunannya dari data harta. Dari ilustrasi di atas, dapat dilakukan penelitian mengenai apakah kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan setelah adanya program pengampunan pajak.

 

 

PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar

readily20determinable20fair20value20updates20and20the20use20of20net20asset20value2002

SERING sekali kita mendengar istilah nilai wajar/fair value, baik dalam bidang akuntansi,  bidang perpajakan, maupun bidang lainnya. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut kita dapat mencatat beberapa unsur/elemen nilai wajar, yaitu harga, aset atau liabilitas, transaksi danpelaku pasar.

Berdasarkan definisi di atas, PSAK 68 menganut exit price dalam menentukan nilai wajar, yaitu harga untuk melepaskan suatu aset atau liabilitas, bukan harga untuk memperoleh suatu aset atau liabilitas (entry price).

Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri (misalnya instrumen keuangan atau aset nonkeuangan) atau sekelompok aset, sekelompok liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas (misalnya suatu unit penghasil kas atau bisnis).

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi penjualan aset atau pengalihan liabilitas terjadi di pasar utama (principal market) atau pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market). Pasar utama merupakan pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas. Sedang pasar yang paling menguntungkan adalah pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transportasi. Oleh karena itu dalam pengukuran nilai wajar entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran, meskipun entitas juga tidak perlu untuk dapat menjual aset atau mengalihkan liabilitas.

Harga yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar adalah harga pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Harga yang digunakan tidak perlu disesuaikan dengan biaya transaksi, karena biaya transaksi dicatat sesuai PSAK yang berlaku.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dari aset tersebut dengan mempergunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest best and use), atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Dalam menentukan highest best and use suatu aset nonkeuangan, entitas mempertimbangkan:

  1. penggunaan secara fisik dimungkinkan
  2. penggunaan secara hukum diizinkan
  3. penggunaan layak secara keuangan

Ketika harga kuotasian (quoted price) untuk pengalihan suatu liabilities atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilities atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik sebagai aset pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar dari perspektif pelaku pasar ditentukan melalui:

  1. harga kuotasian di pasar aktif
  2. input lain yang yang dapat diobservasi seperti harga di pasar yang tidak aktif
  3. teknik penilaian lain, seperti pendekatan penghasilan, atau pendekatan pasar.

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dapat digunakan secara luas:

  1. Pendekatan pasar
    Pendekatan pasar (market approach) merupakan teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau sebanding, seperti bisnis.
  2. Pendekatan biaya
    Pendekatan biaya mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (service capacity) aset (sering disebut dengan biaya pengganti saat ini)
  3. Pendekatan penghasilan
    Pendekatan penghasilan mengkonversikan jumlah masa depan (misalnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat ini (yaitu didiskontokan).

 

 

Gambar judul dari sini.

 

PSAK 48: Penurunan Nilai Aset dan Koreksi Fiskal Positif

asset-1024x648

ASET kadang mengalami kenaikan nilai wajar, tak jarang pula mengalami penurunan nilai wajar. Karena nilai wajar aset mengalami kenaikan maupun penurunan, dikhawatirkan jumlah tercatat aset akan melebihi nilai terpulihkannya. Suatu aset dikatakan dicatat melebihi nilai terpulihkannya apabila jumlah tercatat aset tersebut lebih besar dari jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Oleh karena itu PSAK 48 mengatur mengenai penurunan nilai aset.

Intinya, setiap akhir periode pelaporan, entitas harus menguji apakah terdapat indikasi penurunan nilai atas asetnya. Apabila ada, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan (recoverable amount) dari aset tersebut. Penurunan nilai aset dihitung dengan:

impairment-of-assets-11-728

Gambar dari sini.

Berdasarkan gambar di atas, penurunan nilai aset diukur dengan cara membandingkan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan, dimana jumlah terpulihkan merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Nilai pakai didefinisikan sebagai nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil aset.

Untuk aset berwujud tertentu dan goodwill, terlepas dari apakah ada indikasi penurunan aset atau tidak, entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai minimal setahun sekali untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, aset tak berwujud yang belum digunakan dan goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis.

Jumlah terpulihkan merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Contoh biaya pelepasan misalnya biaya hukum, biaya materai, pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan aset dan biaya inkremental langsung lainnya.

Berdasarkan pembandingan nilai tercatat dan nilai terpulihkan, apabila nilai terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka aset mengalami penurunan nilai. Apabila terjadi penurunan nilai, maka nilai tercatat aset diturunkan sebesar nilai terpulihkannya dan dianggap terjadi rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai diakui segera di laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain.

Dari uraian di atas, konsep impairment akan selalu mengalami kerugian. Tidak akan pernah ada keuntungan atas kenaikan nilai aset, kecuali apabila aset dicatat dengan model revaluasian sebagaimana diatur dalam PSAK 16 atau model nilai wajar pada PSAK 19. Hal ini dikarenakan aset tidak boleh dicatat melebihi nilai terpulihkan, artinya apabila nilai terpulihkan lebih dari nilai tercatat, entitas tidak mencatat untung, artinya aset tetap dicatat sebesar nilai tercatatnya (tidak terjadi penurunan nilai).

Contoh:

PT Cantika melakukan uji penurunan nilai peralatan yang dimilikinya. Nilai buku dari peralatan tersebut sebesar Rp200 juta, sedangkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sebesar Rp180 juta dan nilai pakainya Rp205 juta.

481

Berdasarkan figur di atas, nilai terpulihkan dipilih yang lebih tinggi antara Rp180 juta dan Rp205 juta. Dalam kasus ini, nilai terpulihkan peralatan sebesar Rp205 juta. Untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau tidak, dibandingkan antara nilai tercatat dengan nilai terpulihkan, yaitu Rp200 juta dibandingkan dengan Rp205 juta. Dikarenakan nilai terpulihkan lebih besar daripada nilai tercatat, maka entitas tidak mencatat rugi penurunan nilai.

Contoh 2

Apabila berdasarkan contoh di atas, nilai pakai dari peralatan PT Cantika hanya sebesar Rp175 juta.

482

Dikarenakan nilai terpulihkan peralatan hanya sebesar Rp180 juta, sementara nilai tercatatnya Rp200 juta, maka terdapat indikasi penurunan nilai atas aset peralatan tersebut. Oleh karena itu PT Cantika akan mencatat rugi penurunan nilai aset sebesar Rp20 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Cantika:

Dr. Rugi penurunan nilai Rp20 juta
       Cr. Akumulasi penurunan nilai-peralatan Rp20 juta

Koreksi Fiskal Positif pada SPT Tahunan PPh

Pada contoh 2 di atas, PT Cantika akan mengakui rugi penurunan nilai sebesar Rp20 juta dan akan mengurangi laba terutang tahun berjalan. bagaimana aspek pajaknya?

Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh tidak secara tegas mengatur bahwa rugi penurunan nilai merupakan biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Namun kembali ke konsep PSAK 48, bahwa standar bermaksud mengatur bagaimana entitas mencadangkan kerugian yang akan ditanggung apabila aset tersebut dilepaskan. Oleh karena itu, rugi penurunan nilai yang diakui PT Cantika pada dasarnya hanya pencadangan saja. Pada dasarnya pembentukan atau pemupukan dana cadangan/pencadangan tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak sesuai pasal 9 UU PPh.

Oleh karena itu entitas harus melakukan koreksi fiskal positif pada SPT Tahunannya.

Contoh penerapan PSAK 48 dapat dilihat pada ilustrasi PSAK 48.

 

Gambar atas dari sini.

PP 36 Tahun 2017 dan Isu Keadilan

harta

BELUM lama ini kita dikagetkan dengan terbitnya aturan turunan UU Pengampunan Pajak (UU No 11/2016), yaitu Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan PPh atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Kaget karena Peraturan Pemerintah tersebut sedikit mengganggu aturan pajak positif yang berlaku di Indonesia. Lalu berkembanglah isu-isu mengenai PP tersebut, terutama isu keadilan. Adilkah PP 36/2017?

Pertama
Dari judul PP 36/2017, terdapat kalimat yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Kata diperlakukan tidak dapat ditemukan pada KBBI, namun kita dapat menemukan kata memperlakukan yang berarti menjadikan atau menganggap. Sedangkan kata dianggap dapat diartikan dengan dipandang sebagai. Kata diperlakukan atau dianggap merupakan bentuk lain/sinonim dari kata diasumsikan yang berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. 

PP 36/2017 pada intinya menganggap harta yang ditemukan atas suatu wajib pajak apabila harta tersebut tidak/belum dilaporkan (baik di SPT Tahunan PPh maupun pada saat Pengampunan Pajak) sebagai penghasilan pada tahun ditemukannya harta tersebut.

PSAK 25 mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan mengenal istilah estimasi, dimana menurut Kerangka Dasar Konseptual Pelaporan Keuangan (KDPLK) pada paragraf 3.15 disebutkan:

3.15. Representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya. Dalam hal ini, bebas dari kesalahan tidak berarti akurat secara sempurna dalam segala hal. Sebagai contoh, estimasi harga atau nilai yang tidak dapat diobservasi tidak dapat dikatakan akurat atau tidak akurat. Akan tetapi, representasi dari estimasi tersebut dapat menjadi tepat jika jumlah tersebut dideskripsikan secara jelas dan akurat sebagai sebuah estimasi, sifat, dan keterbatasan dari proses pengestimasian dijelaskan, dan tidak ada kesalahan yang dibuat dalam pemilihan dan penerapan proses yang tepat dalam pembuatan estimasi.

Perihal representasi tepat dapat dibaca pada PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Menurut KDPLK dan PSAK 1 tersebut disampaikan bahwa estimasi pada dasarnya dapat memenuhi karakteristik kualitatif fundamental berupa representasi tepat apabila jumlah estimasi dideskripsikan dengan jelas dan akurat sebagai sebuah estimasi, termasuk pengungkapan mengenai sifat dan keterbatasan dari proses pengestimasian dan tidak ada kesalahan yang dibuat dalam prosesnya.

Sampai disini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses pendugaan/pengestimasian  harta menjadi penghasilan yang dilakukan oleh PP 36/2017 dapat dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, meski tentu saja tidak menjadikan proses pengestimasian tersebut menjadi 100% akurat.

Kedua
UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Berdasarkan definisi penghasilan tersebut, kita dapat melihat bahwa harta merupakan muara dari setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak karena apabila tidak dipergunakan untuk konsumsi, penghasilan dipergunakan untuk menambah harta/kekayaan. Sehingga penghasilan yang diterima wajib pajak pada suatu tahun pajak dapat dirumuskan sebagai penjumlahan dari konsumsi dan penambahan harta di tahun pajak tersebut.

Penghasilan (P) = Konsumsi (K) + Penambahan Harta Bersih (Hb)

Ketiga
Bahwa landasan hukum PP 36 tahun 2017 adalah Pasal 13 dan Pasal 18 UU No 11/2016 serta Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh. Menurut PP 36/2017:

  1. harta bersih tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) UU nomor 11/2016
  2. harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UU nomor 11/2016
  3. harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU nomor 11/2016 dengan syarat Dirjen Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih tersebut sebelum 1 Juli 2009.

dianggap sebagai penghasilan tertentu yang terutang PPh Final dengan tarif:

  1. Wajib pajak badan 25%
  2. Wajib pajak orang pribadi 30%
  3. Wajib pajak tertentu sebesar 12,5%

Sehingga dari uraian di atas berdasarkan formula:

Penghasilan (P) = Konsumsi (K) + Penambahan Harta Bersih (Hb)

PP 36/2017 mengasumsikan/mengestimasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa apabila wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh maupun SPH, maka penghasilan tersebut akan tercermin dari nilai harta wajib pajak
  2. PP 36/2017 tidak menyinggung masalah penghasilan yang digunakan untuk konsumsi
  3. Dalam hal wajib pajak telah melaporkan penghasilan dengan benar, maka seharusnya wajib pajak juga telah melaporkan hartanya dengan benar

Isu Keadilan PP 36/2017 
Berdasarkan estimasi/asumsi di atas, maka pada dasarnya PP 36/2017 menjadi adil bagi wajib pajak yang selain telah melaporkan penghasilannya dengan benar, juga melaporkan hartanya dengan benar. Karena wajib pajak lain yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar akan dihitung kembali kewajiban pajaknya menggunakan proxy penghasilan yang dihitung dari nilai harta. Padahal kesempatan memperbaiki kesalahan tersebut sudah diberikan melalui banyak kesempatan: pembetulan SPT maupun Tax Amnesty. 

Namun PP 36/2017 menjadi tidak adil bagi wajib pajak yang telah melaporkan penghasilan dengan benar namun lalai dalam melaporkan hartanya, misalnya karena kelupaan (bagi wajib pajak orang pribadi) atau error dalam melakukan pembukuan bagi wajib pajak badan.

Menanggapi isu keadilan ini, sebagaimana diatur dalam SE-20/PJ/2017, pengawasan terhadap wajb pajak pasca periode pengampunan pajak ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan. Sehingga apabila terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan dengan objek pajak berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan, tugas wajib pajak adalah membuktikan bahwa harta bersih tersebut sudah dilaporkan pajaknya pada saat penghasilannya diperoleh. Dalam hal wajib pajak tidak dapat membuktikan bahwa penghasilan yang dipergunakan untuk memperoleh harta tersebut sudah dipajaki dengan benar, maka berlaku PP 36/2017 tersebut dan wajib pajak harus mau menerimanya.

Gambar dari sini.