Jika Anda Seorang Artis/Selebritis, Begini Cara Menghitung Pajaknya

artis-harus-bayar-pajak-juga-iya-doonk

HALO Para Pembaca, kali ini saya ingin menulis tentang bagaimana cara menghitung pajak-pajak yang terutang bagi seorang artis/selebritis. Yang saya maksud artis di tulisan ini adalah artis seperti yang ada di pikiran kebanyakan orang Indonesia: selebritis, bintang film, bintang iklan, model, penyanyi, pemain sinetron, dsb. Mengapa saya tiba-tiba ingin menulis mengenai hal ini? Hehe, ada beberapa alasan. Pertama, sering kali saya menemukan notifikasi di blog saya bahwa orang-orang banyak mencari (search terms) tentang PPh Artis, Pajak Artis, Cara Menghitung Pajak Artis, dan lain sebagainya.

Artis, apapun profesinya, cara penghitungan pajaknya hampir sama. Hal ini dikarenakan UU PPh mengatur tata cara pengenaan dan penghitungan PPh bagi seluruh warganya. Permasalahannya adalah–seperti yang telah sama-sama kita pahami–artis biasanya memiliki penghasilan dari sumber yang banyak, entah dari profesinya sebagai artis maupun dari usahanya apabila dia juga melakukan kegiatan usaha.

Pada dasarnya, artis harus menghitung PPh yang terutang sendiri. Hal ini dikarenakan UU PPh kita menggunakan self assessment system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan serta melaporkan sendiri besarnya pajak-pajak yang terutang. Namun, terdapat juga mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tertentu.

Apabila artis melakukan pekerjaan (sebagai pekerja artis), maka dalam hal ini artis memberikan jasa (berupa jasa di bidang kesenian) kepada orang lain: pemberi penghasilan. Maka atas penghasilan yang telah dibayarkan dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi penghasilan tersebut. Sedangkan apabila artis menerima penghasilan dari pihak yang bukan pemotong pajak (misalnya penghasilan dari orang pribadi) maka atas penghasilan tersebut dihitung sendiri besarnya PPh yang terutang.

Dalam ketentuan perpajakan kita artis diklasifikasikan sebagai orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga artis melaporkan PPh nya dengan menggunakan formulir 1770. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan ilustrasi sebagai berikut:

Tuan Rasi Ahmad Bintang merupakan seorang pekerja seni. Sepanjang tahun 2015, Tuan Rasi memperoleh pekerjaan dan penghasilan sebagai berikut:

  1. Menjadi bintang iklan Shampo Bersih dengan total kontrak Rp120 jt, atas penghasilan ini Tuan Rasi mendapat bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp20 jt;
  2. Menjadi bintang iklan pembersih muka Novea dengan total kontrak Rp240 jt, atas penghasilan ini Tuan Rasi mendapat bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp38 jt;
  3. Menjadi pemain utama pada film Bintang Timur Asia dengan total kontrak Rp300 jt; atas penghasilan ini Tuan Rasi dipotong PPh Pasal 21 Rp50 jt;
  4. Menjadi bintang tamu pada acara yang diselenggarakan oleh koleganya, dengan bayaran Rp50 jt. Atas penghasilan ini tidak dipotong pajak;
  5. Mendapatkan permintaan endorse kemeja pria oleh seorang fans, dengan bayaran Rp20 juta;
  6. Penghasilan dari usahanya sebagai desainer baju artis sebanyak Rp1.2 miliar; dan
  7. Setiap bulan Tuan Rasi membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp2 jt / bulan selama 12 bulan sepanjang tahun 2015.

Maka atas penghasilan-penghasilan tersebut, Tuan Rasi dapat membuat daftar seperti ini:

Sumber/Jenis Penghasilan Jumlah PPh Dipotong
Bintang Iklan Shampo Bersih 120.000.000,- 20.000.000,-
Bintang iklan pembersih muka Novea 240.000.000,- 38.000.000,-
Pemain film Bintang Timur Asia 300.000.000,- 50.000.000,-
 Bintang tamu acara kolega 50.000.000,- 0,-
 Endose kemeja pria 20.000.000,- 0,-
 Penghasilan desainer baju artis 1.200.000.000,- 0,-
 Jumlah 2.030.000.000,- 108.000.000,-

Karena penghasilan Tuan Rasi masih di bawah Rp4,8 miliar, maka Tuan Rasi menghitung penghasilan neto-nya menggunakan norma. Norma dari penghasilan neto Tuan Rasi diasumsikan sebagai berikut:

a. Norma untuk penghasilan sebagai artis (penghasilan nomor 1 s.d. 6) sebesar 50%
b. Norma untuk penghasilan dari desainer baju artis sebesar 32%

Apabila Tuan Rasi berstatus K/1, maka penghitungan PPh terutang Tuan Rasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah
Penghasilan neto dari penghasilan keartisan (50% x Rp730.000.000,-) 365.000.000,-
Penghasilan neto dari penghasilan sebagai desainer baju artis (32% x Rp1.200.000.000,-) 360.000.000,-
Jumlah penghasilan neto 725.000.000,-
PTKP (K/1) 45.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 680.000.000,-
PPh Terutang 149.000.000,-
Kredit Pajak:
a. PPh Pasal 21
b. PPh Pasal 25
Jumlah Kredit Pajak		 108.000.000,-
24.000.000,-
132.000.000,-
PPh Kurang Bayar 17.000.000,-

Semoga bermanfaat bagi para artis. Jika Anda adalah seorang artis dan membaca tulisan ini, semoga bisa meninggalkan jejak komentar di bawah ini, hihi. ngarep banget dikomen artis ya🙂

Semoga bermanfaat.

Amnesti atau Tidak?

12092016

HARI ini, sudah hampir setengah jalan kita masuk di bulan September, yang artinya, menurut UU Pengampunan Pajak, sebentar lagi periode pertama pengampunan pajak akan segera berakhir. Dan apakah Anda masih bingung menentukan apakah ikut amnesti atau tidak?

Jika Bapak/Ibu masih bingung apakah akan memanfaatkan amnesti pajak atau tidak, mungkin beberapa pertanyaan berikut ini bisa membantu menjawab kegundahan hati Bapak/Ibu sekalian:

  1. apakah ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir?
    Jika ADA, mungkin sebaiknya Bapak/Ibu mempertimbangkan untuk memanfaatkan amnesti pajak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
    Jika TIDAK ADA dan Bapak/Ibu yakin bahwa seluruh penghasilan Bapak/Ibu telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir, Bapak/Ibu tidak perlu memanfaatkan amnesti pajak.
  2. apakah Bapak/Ibu mempunyai kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh?
    Jika IYA, maka Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan amnesti pajak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
    Jika TIDAK, maka Bapak/Ibu boleh tidak memanfaatkan amnesti pajak. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  3. apakah harta yang belum dilaporkan tersebut berupa harta warisan atau harta hibah?
    jika TIDAK, Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan amnesti pajak.
    Jika IYA, Bapak/Ibu dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
  4. Apakah harta warisan/hibah tersebut sudah dilaporkan di SPT Pewaris atau Pemberi Hibah?
    Jika SUDAH, Bapak/Ibu tidak perlu memanfaatkan amnesti pajak.
    JIKA BELUM, Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan amnesti pajak.

UU Pengampunan Pajak memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu berupa:
a. pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. pelaporan harta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya:
dengan membayar uang tebusan yang dihitung dari nilai harta bersih yang belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh terakhir.

Yuk, kita manfaatkan amnesti pajak di periode pertama ini. Tinggal beberapa hari saja lho. Semoga bermanfaat.

idul-adha

Wajib Pajak Tertentu yang Boleh Tidak Ikut Amnesti Pajak

SEIRING dengan ramainya pembicaraan mengenai amnesti pajak, pasti kita bertanya-tanya juga. Apa saya harus ikut amnesti pajak? Padahal harta yang belum saya laporkan adalah harta warisan atau hibahan dari orang tua, padahal harta yang saya peroleh berasal dari penghasilan yang sudah dipotong pajak. Memang sih, saya salah. Saya tidak melaporkan harta tersebut. Tapi kaan, tapi kaan …. Tidak perlu tapi-tapian, karena sekarang semua pertanyaan tersebut sudah terjawab di peraturan terbaru yang terbit, PER-11/PJ/2016. Saya membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut pada tulisan saya di sini.

Amnesti Pajak atau Pembetulan SPT?

tax_1815371b

SAAT ini sedang ramai dibahas di media sosial, bahwa amnesti pajak merepotkan, mempersulit Wajib Pajak, bahkan amnesti pajak dinilai memaksa Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya pada SPT Tahunan. Biar tambah ramai, tulisan ini juga akan membahas mengenai hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui comment blog atau email kepada saya.

Karena UU KUP lahir terlebih dahulu dibandingkan UU Pengampunan Pajak, saya akan membahasnya terlebih dahulu.

Pengertian SPT

Berdasarkan UU KUP, SPT didefinisikan sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

  2. penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

  3. harta dan kewajiban; dan/atau

  4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas, jelas dapat kita ketahui bahwa fungsi SPT adalah salah satunya untuk melaporkan harta dan kewajiban. Ada atau tidaknya UU Pengampunan Pajak, Wajib Pajak memang harus melaporkan hartanya pada SPT Tahunan PPh.

Pembetulan SPT

Dengan sistem perpajakan kita yang menganut self assessment system, yakni Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh terutang, mungkin saja terjadi kesalahan dalam pelaporan SPT. Oleh karena itu, UU KUP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP: Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Kesalahan jika dilakukan sekali adalah hal yang wajar, namun kesalahan yang dilakukan berkali-kali tidaklah wajar, karena terdapat unsur kesengajaan di sana. Oleh karena itu UU KUP pun mengancam bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kecuali jika kesalahan tersebut dilakukan pertama kali

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pengampunan Pajak

Pada dasarnya, UU Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kesalahan tersebut berupa tidak melaporkan harta yang seharusnya diungkap dan dilaporkan dalam SPT. Harta saja? Iya, harta saja. Penghasilannya? Penghasilan yang tidak dilaporkan di masa lalu, dianggap telah menjadi harta Wajib Pajak.

Bagaimana jika hartanya diperoleh dari penghasilan yang bukan objek pajak? Misalnya warisan atau hibah dari orang tua kandung? UU Pengampunan Pajak mendefinisikan harta sebagai akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi harta di atas merupakan definisi harta secara umum, tanpa melihat apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang telah dikenai pajak atau belum.

Pembetulan atau Amnesti?

Oleh karena itu, pertanyaan apakah Wajib Pajak cukup melakukan pembetulan atau ikut amnesti pajak seharusnya dapat dijawab sendiri oleh Wajib Pajak. Beberapa pertanyaan di bawah ini mungkin bisa menuntun Anda untuk menentukan apakah cukup melakukan pembetulan atau memanfaatkan momentum amnesti pajak:

1) Apakah harta tersebut sengaja tidak dilaporkan?
2) Apakah kesalahan tersebut baru terjadi pertama kali atau berulang-ulang?
3) Apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang belum dikenai pajak dan sengaja Anda tutup-tutupi?
4) Apakah tindakan yang Anda lakukan telah termasuk sebagai tindakan pidana menurut UU KUP?

Jika kebanyakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah “Iya”, saran saya Anda silakan mengikuti amnesti pajak. Yang akan memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan syarat Anda membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan.

Semoga bermanfaat.

PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kini Diskon 50%

KABAR gembira bagi kita semua! Kini PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan didiskon 50% dari tarif terdahulu, dari 5% menjadi 2,5%. Bahkan diatur juga tarif 0% bagi Wajib Pajak yang melakukan penyerahannya kepada pemerintah.

Tapi ada yang baru dari peraturan ini, bukan cuma pengalihan saja yang dikenai PPh, tetapi perubahan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) juga dikenai PPh. Hehe. Lebih detailnya dapat dibaca di sini.

Harta Hibah/Warisan, Apa Harus Ikut Amnesti Pajak/Tax Amnesty?

SEBAGAI Wajib Pajak, tentu saja program amnesti pajak merupakan kabar yang cukup menggembirakan, terutama apabila selama ini ada harta/penghasilan yang belum dilaporkan. Amnesti pajak merupakan kesempatan yang tidak tahu kapan akan datang lagi di masa depan. Namun, agak bingung juga jika ternyata harta yang belum dilaporkan berasal dari warisan/hibah yang nature-nya menurut UU PPh bukan merupakan objek pajak.

Ilustrasi

Tuan Adli, memperoleh warisan dari orang tuanya yang telah meninggal pada tahun 2013. Warisan tersebut berupa sebidang tanah di tengah kota Surakarta dengan harga pasar Rp300.000.000,-. Sampai dengan tahun 2015 Tuan Adli belum mengurus surat-surat terkait pemberian waris tersebut, sehingga dokumen yang dimiliki hanya berupa surat pernyataan/keterangan waris saja. Sejak diperoleh hingga tahun pajak 2015 Tuan Adli belum melaporkan tanah tersebut dalam SPT Tahuannnya.

Tuan Makarim memperoleh hibah berupa uang/tabungan pada tahun 2014 dari ayahnya sebesar Rp250 juta. Hibah tersebut rencananya akan dijadikan modal membangun usaha. Tidak ada akta atau surat-surat keterangan terkait hibah tersebut. Tuan Makarim belum melaporkan harta hibahan tersebut dalam SPT Tahunannya.

Pertanyaan pertama, apakah perlu Tuan Adli dan Tuan Makarim mengikuti amnesti pajak?

Baik Tuan Adli maupun Tuan Makarim dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya amnesti pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunannya dalam Surat Pernyataan dan membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.

Apakah ada alternatif lain selain mengikutu amnesti pajak?

Selain amnesti pajak, Wajib Pajak juga dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan, dengan syarat setelah pembetulan Wajib Pajak tidak memanfaatkan amnesti pajak. Hal ini disebabkan karena Setelah Undang-Undang Amnesti Pajak diundangkan, pembetulan SPT untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan. Bagaimanapun juga dengan berlakunya UU Amnesti Pajak, bukan berarti meniadakan ketentuan yang diatur dalam UU KUP, terutama mengenai pembetulan SPT.

Di sisi lain, apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan, maka terkait hibah/warisan tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh dari hibah/warisan benar-benar bukan objek pajak yang diatur dalam UU PPh.