Harta Hibah/Warisan, Apa Harus Ikut Amnesti Pajak/Tax Amnesty?

SEBAGAI Wajib Pajak, tentu saja program amnesti pajak merupakan kabar yang cukup menggembirakan, terutama apabila selama ini ada harta/penghasilan yang belum dilaporkan. Amnesti pajak merupakan kesempatan yang tidak tahu kapan akan datang lagi di masa depan. Namun, agak bingung juga jika ternyata harta yang belum dilaporkan berasal dari warisan/hibah yang nature-nya menurut UU PPh bukan merupakan objek pajak.

Ilustrasi

Tuan Adli, memperoleh warisan dari orang tuanya yang telah meninggal pada tahun 2013. Warisan tersebut berupa sebidang tanah di tengah kota Surakarta dengan harga pasar Rp300.000.000,-. Sampai dengan tahun 2015 Tuan Adli belum mengurus surat-surat terkait pemberian waris tersebut, sehingga dokumen yang dimiliki hanya berupa surat pernyataan/keterangan waris saja. Sejak diperoleh hingga tahun pajak 2015 Tuan Adli belum melaporkan tanah tersebut dalam SPT Tahuannnya.

Tuan Makarim memperoleh hibah berupa uang/tabungan pada tahun 2014 dari ayahnya sebesar Rp250 juta. Hibah tersebut rencananya akan dijadikan modal membangun usaha. Tidak ada akta atau surat-surat keterangan terkait hibah tersebut. Tuan Makarim belum melaporkan harta hibahan tersebut dalam SPT Tahunannya.

Pertanyaan pertama, apakah perlu Tuan Adli dan Tuan Makarim mengikuti amnesti pajak?

Baik Tuan Adli maupun Tuan Makarim dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya amnesti pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunannya dalam Surat Pernyataan dan membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.

Apakah ada alternatif lain selain mengikutu amnesti pajak?

Selain amnesti pajak, Wajib Pajak juga dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan, dengan syarat setelah pembetulan Wajib Pajak tidak memanfaatkan amnesti pajak. Hal ini disebabkan karena Setelah Undang-Undang Amnesti Pajak diundangkan, pembetulan SPT untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan. Bagaimanapun juga dengan berlakunya UU Amnesti Pajak, bukan berarti meniadakan ketentuan yang diatur dalam UU KUP, terutama mengenai pembetulan SPT.

Di sisi lain, apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan, maka terkait hibah/warisan tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh dari hibah/warisan benar-benar bukan objek pajak yang diatur dalam UU PPh.

Tunggakan Pajak yang Harus Dilunasi Sebagai Syarat Memanfaatkan Amnesti Pajak

SORE ini saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia! 71 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera. Jika saat ini kita merasa belum makmur dan sejahtera, maka sekaranglah saatnya kita wujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi Indonesia. Pembangunan yang merata, baik di Jawa maupun luar Jawa. Pendidikan yang menyentuh seluruh masyarakat, tidak hanya 9-12 tahun, tetapi hingga pendidikan tinggi. Pengentasan kemiskinan, tidak hanya secara statistik, tetapi juga secara nyata. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kesusahan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, tidak ada lagi pemberontakan-pemberontakan, tetap menjaga toleransi antarumat beragama, dan saling bersatu dan bersinergi, bekerja dan berupaya dalam rangka mendukung cita-cita Pendiri Bangsa. Dan Pajak adalah salah satu cara mencapai cita-cita itu.

Adalah satu kebanggaan menjadi fiskus, dimana tugas mengumpulkan pajak dibebankan kepadanya. Karena pajak telah menjelma tidak hanya sebagai penentu pendapatan suatu negara, tetapi juga menjelma sebagai hal yang dapat menentukan keberadaan suatu negara.

Tetapi ada kebanggaan yang lebih besar dibandingkan kebanggaan menjadi fiskus, yaitu kebanggaan menjadi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena Wajib Pajak lah pembangunan dapat terus dilaksanakan, program-program pemerintah berjalan, dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan dapat terus dilaksanakan. Jadi, banggalah sebagai Wajib Pajak!

Kembali ke amnesti pajak. hehehe. 

Di dalam ketentuan amnesti pajak, disebutkan bahwa salah satu syarat mengikuti amnesti pajak adalah melunasi seluruh tunggakan pajak, dimana tunggakan pajak didefinisikan sebagai jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Termasuk sebagai pengertian tunggakan pajak adalah biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud tunggakan pajak yang harus dilunasi sebagai syarat memanfaatkan amnesti pajak adalah:

  1. Pokok pajak yang tertulis dalam STP yang didalamnya terdapat pokok pajak terutang
  2. Pokok pajak dalam SKPKB, SKPKBT
  3. Pokok pajak dalam Surat Keputusan Pembetulan
  4. Pokok Pajak dalam Surat Keputusan Keberatan
  5. Pokok Pajak dalam Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
  6. Biaya penagihan pajak yang timbul sebagai adanya tindakan penagihan pajak

CONTOH

Tuan Andri bermaksud mengikuti/memanfaatkan amnesti pajak yang saat ini tengah gencar disosialisasikan. Setelah bertanya ke helpdesk amnesti pajak di KPP terdaftar, Tuan Andri jadi mengetahui bahwa ternyata masih terdapat STP PPh Pasal 25 yang belum dibayar oleh Tuan Andri. Karena sesuatu dan lain hal, STP tersebut hilang dari pengadministrasian Tuan Andri. STP tersebut berjumlah Rp300.000,- yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000,- dan sanksi sebesar Rp200.000,-.

Sehingga untuk dapat memanfaatkan amnesti pajak, Tuan Andri cukup membayar STP tersebut sebesar pokoknya saja, yaitu Rp100.000,-

Dalam beberapa kasus, terdapat Wajib Pajak yang telah melunasi sebagian dari tunggakan pajak tersebut, dimana dalam pelunasan yang telah dilakukan terdapat pokok maupun sanksi yang telah dibayar. Oleh karena itu kemudian aturan amnesti pajak mengatur bahwa dalam hal Tunggakan Pajak telah dibayar sebagian, penghitungan besarnya Tunggakan Pajak dihitung secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

CONTOH

Dapat dibaca pada halama 79 PMK 118/2016 yang dapat dilihat pada link berikut ini

118~PMK.03~2016Per

Selanjutnya, dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memuat secara rin:ci penghitungan besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi dihitung sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak.

Semoga bermanfaat.

Kita di Dunia Maya

MARI rehat sejenak dari urusan pajak, khususnya amnesti pajak, hehehe. Dulu sekali, awal-awal saya baru mengenal media sosial (friendster, facebook), saya merasa latah. Sedikit-sedikit (dan sebentar-sebentar) update status di medsos tersebut. Bukan masalah update statusnya, tetapi isi dari status saya tersebut. Saya banyak mengeluh, saya terlalu banyak mengomentari, bahkan kadang saya mengomentari sesuatu yang saya tidak punya kapasitas terhadap sesuatu itu. Duuh saya malu kalau facebook menampilkan memori update status saya 7-8 tahun yang lalu, saat saya masih alay. Biasanya saat facebook memunculkan memory itu, langsung saya ignore.

Awalnya saya berpikir semua orang melewati masa-masa itu. Masa-masa suka curhat di facebook, masa-masa jadi tukang komentar, masa-masa marah-marah di facebook, bahkan masa-masa menulis dengan huruf besar dan kecil dengan kombinasi angka dan huruf. Mungkin itu semacam etape yang harus dilalui dalam hidup seseorang untuk menuju etape berikutnya. Sayangnya pikiran saya itu salah, banyak juga orang yang tidak melalui masa-masa itu. Untunglah sekarang saya sudah taubat, hehehe. Bayangin saja dulu saya sok-sokan komentar soal politik, ekonomi atau kebijakan pemerintah sambil maki-maki tanpa mau tahu masalah yang sebenarnya. Atau saya menyindir seorang teman di facebook, berharap teman saya membaca status saya itu kemudian meminta maaf, iiih nggak gentle sama sekali, hehe. 

Dari pengalaman bergaul di media sosial, saya menemui orang-orang dengan banyak karakter. Ada yang aslinya pendiam, tetapi aktif di media sosial. Bahkan hiperaktif. Sedikit-sedikit (atau sebentar-sebentar) update status. Bahkan sekedar ke toilet saja harus menekan tombol post/share terlebih dahulu. Ada yang aslinya rame, ternyata pendiam di media sosial, seperti saya, hihi. 

Saya menemui orang yang kalau punya masalah lebih senang bercerita di dunia maya dari pada di kehidupan nyata. Si A punya masalah sama si B, si A menuliskan keluh kesahnya di facebook, sayangnya si B tidak berteman dengan si A di facebook, atau bahkan si B tidak punya akun facebook sama sekali. Lha trus gimana si B tau keluh kesah si A? Apa menunggu seseorang meng-capture keluh kesah si A dan menyampaikannya ke si B?

Saya jadi banyak tau urusan (baca: masalah) orang di media sosial. Positifnya, saya jadi merasa lebih bersyukur, bahwa masalah yang saya hadapi tidak seberat masalah orang lain. Negatifnya, saya jadi silent reader yang jadi tau urusan/masalah banyak orang, meski saya tidak menginginkannya.

Pelajaran yang saya ambil, bahwa seseorang bisa menjadi ‘orang lain’ di dunia maya. Atau sebaliknya, seseorang menunjukkan karakter aslinya di dunia maya. Seperti kata Owl City, everything is not always what it seems. Pesan saya, hati-hati dengan apa yang kita share di dunia maya. Karena banyak mata tertuju kepada diri kita. Kita tidak pernah tahu orang seperti apa yang kita hadapi di dunia maya (salah satunya ya orang kaya saya ini), jadi berhati-hatilah.

Sekian tulisan nggak penting saya tentang dunia maya, khususnya facebook, hehehe. 

Saya Seorang Karyawan, Bisakah Ikut Amnesti Pajak?

lt5790584f9728f

MUNGKIN Anda termasuk salah satu orang yang bertanya-tanya, sebenarnya amnesti pajak ditujukan untuk siapa? Apakah hanya untuk perusahaan-perusahaan besar saja? Apakah untuk pengusaha saja? Apakah karyawan juga bisa mengikuti amnesti pajak?

Jika Anda belum menemukan jawabannya, maka, melalui tulisan ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU No 11/2016, disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Artinya SETIAP Wajib Pajak, siapapun dia, baik perusahaan (Wajib Pajak Badan), pengusaha maupun karyawan berhak diampuni. Yang namanya hak, boleh dipergunakan boleh tidak. Artinya keputusan memanfaatkan amnesti pajak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak sendiri.

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan 118/2016 mengatur bahwa Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan amnesti pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Menurut UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT, dimana jenis SPT meliputi SPT Tahunan dan SPT Masa. Penyampaian SPT Tahunan tersebut diwajibkan kepada seluruh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh.

Selain itu, UU Amnesti Pajak dan Peraturan Penjelasnya mengatur juga bahwa Wajib Pajak yang sedang:

  1. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;

  2. dalam proses peradilan; atau
  3. menjalani hukuman pidana,

atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, juga dikecualikan dari hak mengikuti/memanfaatkan amnesti pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan:

Wajib Pajak karyawan (baik sudah ber-NPWP atau belum), berhak memanfaatkan amnesti pajak. Kecuali jika karyawan tersebut:
a. menerima atau memperoleh penghasilan tidak melebihi PTKP tahun pajak terakhir;
b. sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
c. sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; atau
d. sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.

Ilustrasi

Tuan Addin, adalah seorang karyawan pada sebuah perusahaan swasta. Tuan Addin telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Palembang Ilir Barat. Akibat gencarnya sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan oleh aparat pajak, Tuan Addin tertarik untuk mengikuti program amnesti pajak tersebut. Hal ini disebabkan selama ini Tuan Addin tidak melaporkan seluruh hartanya dengan benar.

Setelah mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi, Tuan Addin mulai melakukan persiapan-persiapan mengikuti amnesti pajak. Tuan Addin terlebih dahulu mempersiapkan NPWP yang valid dan masih aktif terdaftar di KPP. Daftar harta yang dilaporkan Tuan Addin pada SPT Tahunan PPh 2015 diantaranya:

a. Tanah dan bangunan Rp200.000.000,-
b. Mobil Rp160.000.000,-
c. Obligasi Rp100.000.000,-
d. Uang tunai Rp32.000.000,-
Total Harta Rp492.000.000,-

Setelah direkap, Tuan Addin seharusnya melaporkan harta sebagai berikut:
a. Tanah dan bangunan Rp320.000.000,-
b. Mobil Rp160.000.000,-
c. Obligasi Rp120.000.000,-
d. Uang tunai Rp32.000.000,-
e. Asuransi Unit Link Rp45.000.000,-
f. Saham pada PT ABC Rp24.000.000,-
Total Harta seharusnya Rp701.000.000,-

Sehingga Tuan Addin harus membayar uang tebusan sesuai ketentuan sebagai berikut:

> Dasar pengenaan uang tebusan = Rp701.000.000 – Rp492.000.000 = Rp209.000.000,-
>  Uang tebusan jika Tuan Addin mengikuti amnesti pajak bulan Agustus 2016 = 2% x Rp209.000.000 = Rp4.180.000,-

Dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa meskipun karyawan, tidak menutup kemungkinan adanya harta yang belum dilaporkan/diungkap dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, meskipun berstatus karyawan, tetap boleh memanfaatkan amnesti pajak.

Banyak juga karyawan yang sebenarnya memiliki harta di luar negeri dan tidak/belum dilaporkan dalam SPT Tahunannya. Sekarang, negara memanggil. Mari kita jawab panggilan itu.

Gambar dari sini.

Step by Step Amnesti Pajak

tax-amnesty-for-rental-income

AMNESTI PAJAK, bagaimanapun juga harus dipersiapkan dengan baik segala persyaratannya, dipertimbangkan manfaatnya dan diperhitungkan akibatnya apabila kita tidak memanfaatkannya. Apakah saya bisa mengikuti program amnesti pajak? Bagaimana cara menghitung uang tebusannya? Apa saja dokumen yang harus saya persiapkan? Berikut ulasan saya mengenai hal tersebut.

Gambar dari sini.

Cara Menghitung Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang Akan Memanfaatkan Amnesti Pajak

078194000_1456746195-pengampunan_pajak

BANYAK hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh Wajib Pajak yang akan memanfaatkan amnesti pajak. Dan diantara banyak hal tersebut adalah uang tebusan yang harus dihitung dan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Bagaimana cara menghitung uang tebusan tersebut? Simak tulisan saya di Ortax berikut ini.

Gambar dari sini.

/am·nes·ti/amnésti/n – /pa·jak/n

SEKEDAR ikut merayakan euforia amnesti pajak, berikut ini saya kutipkan tulisan Alink dan Kommer dari buku Handbook on Tax Administration terbitan IBFD (2011) pada halaman 349 s.d. halaman 352.


9789087221027

Tax Amnesties

Voluntary compliance is the most effective and efficient way of collecting taxes. But not all taxpayers comply voluntary with their tax obligations. Many countries contend with heavy non-compliance behaviour of large groups of taxpayers; workloads of enforcement activities can be very high; considerable arrears can arise and the enforcement cannot be fulfilled in a proper way. In these situations, tax amnesty programmes can be a temporary solution. The basic concept of tax amnesties is to relieve taxpayers from tax obligations from the past in exchange for better behaviour and compliance in the future. Relief can be given from taxes as well as from interest and penalties. Relief can also be limited to penalties only. This will be done by Tax Administrations to encourage taxpayers to file and pay their back taxes.

Tax amnesties have been used in Latin America, Europe and other regions as well. Amnesties can cover all tax evaders, all periods and all elements of tax base, but they can also be limited to specific taxpayers or tax base groups.

Tax amnesties can be used in different stages of the enforcement process (e.g. filing, record-keeping, assessment, examination, investigation and prosecution).

Tax amnesties are generally seen as an expression of weak enforcement capacity of the Tax Administration. Serious arguments for the use of a tax amnesty are the presence of large workload arrears or the introduction of a major tax reform. A frequent use of this instrument will create a situation where taxpayers will be anticipating amnesties, which can lead to negative compliance and revenue effects.

In general, the effect on compliance and revenue is unsure and dependent on many factors. Nevertheless, we would not recommend the use of this instrument. In the long run, the negative compliance and revenue effects and equity costs will probably exceed the short-term gains. Misuse of this instrument for political reasons should be prevented. For that reason, there must always be a legal basis for tax amnesty programmes.

Tax amnesty and voluntary disclosure programmes can be used by Tax Administrations to encourage people to file and pay their back taxes. The taxpayer must disclose and pay the entire amount of taxes due (plus interest) by a certain deadline. The taxpayer can (and should) also be asked to sign an agreement to pay and file the taxes on time in future.

Tax relief can be given to all taxpayers who have not filed their tax returns or who have undertated their tax obligation. Tax amnesties can also be limited to specific groups of taxpayers, e.g. taxpayers who have participated in a specific tax shelter programme. In exchange for voluntary (disclosure) of their participation a relief from penalties can be given.

General tax amnesty and voluntary disclosure programmes can be offered on an ongoing basis without a deadline. Specific tax amnesty programmes targeted at specific sources of income or other specific taxable subjects will be more effective if the taxpayer has the obligation to disclose the amount of taxes due by a clear deadline.

Belgium has undertaken a series of tax amnesties; for instance, it introduced a one-time tax amnesty on funds repatriated in 2004 subject to a reduced rate if they met certain conditions. This measure was succesfull in terms of revenue collected and, based on that experience, a permanent procedure was introduced in 2006 concerning individuals and legal entities that can report previously undeclared income. The reported income is taxed at the normal tax rate but subject to no penalty or a limited penalty in some cases.

Germany, Italy, Mexico, Russia, and South Africa have also implemented tax amnesties programmes.


Referensi:
Alink, Matthijs and Victor van Kommer, 2011. Handbook on Tax Administration, Netherland. IBFD.


Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa dari tulisan di atas, silakan para pembaca yang budiman menyimpulkan sendiri dan membandingkannya dengan kebijakan amnesti pajak yang saat ini tengah berjalan. Semoga bermanfaat.