Pajak UMKM Kini Turun Tarif Menjadi 0,5%

IMG_20180623_120112

DUA hari ini (Tanggal 22 dan 23 Juni 2018) Presiden Jokowi melaunching Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP) di Surabaya dan Bali. PP tersebut akan menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai Pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Apa saja pokok-pokok perubahannya?

  1. PP no 23 tahun 2018 mengatur mengenai PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
  2. Melalui PP tersebut, tarif PPh Final yang tadinya diatur 1% TURUN TARIF menjadi 0,5%. Oleh karenanya nomor PP-nya pun berubah dari 46 menjadi setengahnya, 23 hehe;
  3. Tujuan dari penurunan tarif tersebut antara lain mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi terhadap negara dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pajak;
  4. Yang dikenai PPh final 0,5% adalah wajib pajak orang pribadi dan badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, jangka waktu maksimal yang diperkenankan menggunakan tarif 0,5% adalah 7 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan, bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas, jangka waktu maksimal yang diperkenankan menggunakan tarif 0,5% adalah 3 tahun, sedangkan badan usaha berbentuk CV, Firma dan Koperasi maksimal 4 tahun
  5. Tujuan dibatasinya pengenaan PPh dengan tarif 0,5% menurut saya dikarenakan PP 23/2018 merupakan salah satu insentif/fasilitas di bidang perpajakan, dan yang namanya insentif biasanya dibatasi jangka waktu/persyaratan tertentu;
  6. Wajib Pajak tertentu tidak dikenai PPh 0,5%, yaitu:
    a. Wajib pajak yang memilih untuk menghitung pajaknya dengan tarif Pasal 17 UU PPh (tarif umum). Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan ke KPP;
    b. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31 UU PPh atau PP no 94 tahun 2010
    c. Wajib pajak badan berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
    d. CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misalnya kantor notaris, legal, akuntan, dll).
  7. Penghasilan yang dikenai PPh 0,5% antara lain penghasilan dari usaha (dagang, industri, dan jasa) dengan peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar dari seluruh gerai/outlet/cabang dan pusatnya
  8. Peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar tersebut merupakan peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan (t-1), yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto cabang
  9. Bukan objek PPh 0,5% adalah:
    a. penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris/PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll)
    b. penghasilan dari luar negeri
    c. penghasilan yang telah dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah lainnya
    d. Penghasilan yang menurut pasal 4 ayat (3) bukan merupakan objek PPh.
  10. Cara pelunasan PPh 0.5% dilakukan dengan cara setor sendiri atau dipotong/dipungut pihak lain
  11. Dengan berlakunya ketentuan ini, sampai dengan masa Juni 2018, wajib pajak menggunakan ketentuan lama (misalnya PP 46/2013 atau PPh tarif umum), dan sejak masa pajak Juli 2018 wajib pajak yang memenuhi ketentuan PP 23/2018 menghitung pajaknya dengan tarif 0,5%

Semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menuju tautan ini.

Sumber: slide sosialisasi PP 23/2018 Eksternal.

Advertisements

Transaksi Afiliasi: Aset Tidak Berwujud (Intangible Property)

file-20170818-7937-1mb0d7k

SERING sekali antarentitas yang berafilisi melakukan transaksi terkait intangible property (IP), misalnya pembayaran royalti atas penggunaan hak merk, trade mark, ataupun pengetahuan spesifik (know how). Bagaimana sebenarnya otoritas pajak memandang transaksi ini?

Transaksi apapun pada dasarnya harus dilakukan wajib pajak dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle), baik dengan entitas independen (pihak ketiga) terlebih dengan entitas afilisi. Apabila wajib pajak telah memenuhi arm’s length principle tersebut, pada dasarnya wajib pajak tidak perlu merasa khawatir apabila ada pengawasan/pemeriksaan dari otoritas pajak.

Aset Tidak Berwujud Menurut PSAK 19

Menurut PSAK 19, aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan (future economic benefits). Pertama, suatu aset disebut teridentifikasi jika dapat dipisahkan dan timbul dari hak kontraktual. Yang dimaksud dapat dipisahkan adalah aset tersebut dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau dipertukarkan baik secara individual maupun bersama-sama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud melakukan hal tersebut atau tidak. Selain dapat dipisahkan, suatu aset juga dikatakan teridentifikasi jika aset tersebut timbul dari hak kontraktual, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kedua, selain memenuhi definisi keteridentifikasian, aset tidak berwujud juga harus dapat dikendalikan. Entitas disebut mengendalikan suatu aset jika entitas tersebut mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang perlu dicatat dalam kaitannya antara pengendalian dengan hak kontraktual adalah, bahwa suatu bentuk pengendalian dapat ditunjukkan dengan hak hukum, namun hak hukum bukan merupakan syarat bagi suatu pengendalian, karena entitas dapat saja mengendalikan manfaat ekonomis di masa depan dengan cara lain. Di sisi lain, suatu aset disebut memberikan manfaat ekonomis di masa depan apabila aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang berupa pendapatan dari penjualan barang atas jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset. Jadi manfaat ekonomis dari suatu aset tidak selalu diukur dari pendapatan/penghasilan yang diciptakan oleh aset tersebut, namun dapat juga diukur dari penghematan biaya yang diciptakan oleh aset tersebut/efisiensi.

Entitas dapat memperoleh aset tidak berwujud melalui beberapa cara, diantaranya:

  1. Perolehan secara terpisah
    Entitas dapat membeli aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang dibeli diukur sebesar harga beli dan biaya terkait langsung perolehan aset tidak berwujud tersebut.
    Aset tidak berwujud dicatat sebesar harga beli, termasuk bea masuk (import) dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, setelah dikurangi diskon dan rabat dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk dapat digunakan sesuai dengan intensinya.
    Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung misalnya imbalan kerja karyawan (upah/gaji), imbalan profesional (fee konsultan) dan biaya untuk menguji apakah aset tidak berwujud tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Sedangkan biaya pengenalan produk/jasa baru, biaya iolanda dan kegiatan promosi, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru, biaya pelatihan karyawan serta biaya administrasi dan biaya overhead umum merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diatribusikan langsung kepada aset tidak berwujud.
  2. Akuisisi aset tidak berwujud sebagai bagian dari kombinasi bisnis
    Entitas juga dapat memperoleh aset tidak berwujud melalui proses akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis yang akan kita bahas pada bahasan mendatang. Contoh mudahnya, ketika mengakuisisi entitas lain, apabila nilai wajar yang dibayarkan entitas lebih besar dari nilai buku entitas yang diakuisisi, maka entitas akan mencatat goodwill sebesar selisih nilai wajar dan nilai buku. Goodwill inilah yang dimaksud dengan perolehan aset melalui akuisisi dalam rangka kombinasi bisnis.
  3. Akuisisi aset dengan hibah pemerintah
    Aset tidak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Misalnya perolehan konsesi tambang atau wilayah tertentu kepada entitas, akan dicatat sebagai aset tidak berwujud. Entitas akan mencatat aset tidak berwujud tersebut sebesar nilai wajar, kecuali apabila nilai wajarnya tidak dapat diukur, maka entitas mencatat aset tidak berwujud terseut sebesar nilai nominal dan biaya yang dapat diatribusikan langsung kepada aset tidak berwujud tersebut. Contoh aset tidak berwujud lain yang diperoleh dari hibah pemerintah adalah hak mendarat di bandara urada, hak beroperasi pada stasiun TV/radio, hak impor, hak izin pengelolaan human atau hak kuota atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya.
  4. Tukar menukar aset
    Aset tidak berwujud juga dapat diperoleh dari tukar menukar aset, baik antaraset tidak berwujud maupun antara aset tidak berwujud dengan aset lainnya. Dalam hal entitas memperoleh aset tidak berwujud melalui tukar menukar, maka aset tidak berwujud tersebut dicatat sebesar nilai wajarnya, kecuali apabila nilai wajar tidak dapat diukur, maka aset tidak berwujud dicatat sebesar aset yang dilepas dalam rangka tukar menukar tersebut.
  5. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal
    Entitas juga dapat menghasilan sendiri suatu aset tidak berwujud melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada tahap penelitian, entitas belum mengakui aset tidak berwujud, sehingga pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan tidak boleh dikapitalisasi (iya lah, mau dikapitalisasi kemana, asetnya aja belum ada ya kan?). Sedangkan dalam tahap pengembangan entitas dapat mengakui aset tidak berwujud juka memenuhi semua kriteria berikut ini:
    a. kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud sehingga dapat digunakan atau dijual. Dalam tahap ini entitas dapat memastikan bahwa aset tidak berwujud telah memenuhi syarat kelayakan teknis untuk dijual atau diperjualbelikan
    b. mempunyai niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Memang syarat ini terkesan absurd, darimana kita bisa melihat niat entitas? Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud sehingga dapat digunakan atau dijual dapat terlihat dari keputusan-keputusan yang diambil management
    c. memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud
    d. bagaimana cara aset tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan, termasuk menunjukkan adanya pasar untuk output aset tersebut atau untuk aset itu sendiri, atau kegunaan dari aset tersebut
    e. tersedia kecukupan sumber day teknis, keuangan dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuuk menggunakan atau menjual aset tersebut
    f. memiliki kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannyaApabila keenam syarat tersebut terpenuhi, selain bisa mengakui aset tidak berwujud, entitas juga dapat mengkapitalisasi pengeluaran yag relevan ke dalam aset tidak berwujud.
    Namun perlu dicatat bahwa merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan dan hal-hal sejenis dengan substansi yang sama yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, karena pengeluaran dalam rangka menghasilkan hal-hal tersebut tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan, sehingga sulit memenuhi kriteria keteridentifikasian.

Sama seperti aset tetap, aset tidak berduju dapat diukur dengan model biaya atau model revaluasi. Umur aset tidak berwujud dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu terbatas dan tidak terbatas dilihat dari masa manfaat ekonomisnya. Apabila masa manfaat ekonomis suatu aset tidak berwujud terbatas, entitas harus menilai jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, berdasarkan masa manfaat ekonomis yang terbatas tersebut kemudian aset tidak berwujud diamortisasi. Sebaliknya, apabila masa manfaat ekonomis suatu aset tidak berwujud tidak terbatas dimana berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan tidak ada batas yang terlihat saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas, maka aset tidak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Namun entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun.

Umur manfaat aset tidak berwujud pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal, faktor ekonomik, yakni dilihat dari periode manfaat ekonomik masa depan yang akan diperoleh entitas serta faktor hukum yang membatasi periode entitas memiliki akses pengendalian atas manfaat tersebut. Untuk menghitung masa manfaat suatu aset tidak berwujud, dipilih periode yang paling singkat diantara dua periode tersebut.

Transaksi Afiliasi: Aset Tidak Berwujud

Pendefinisian aset tidak berwujud dari kacamata transfer pricing harus dilakukan secara tepat, yakni tidak terlalu luas maupun tidak terlalu sempit. Karena apabila definisi yang diberikan terlalu sempit, maka akan muncul argumen bahwa semua hal yang diluar dari definisi aset tidak berwujud tersebut tidak perlu diberikan kompensasi dan sebaliknya apabila definisi yang diberikan terlalu luas maka akan muncul argumen bahwa banyak hal yang harus diberikan kompensasi padahal tidak ada kompensasi apabila transaksi tersebut dilakukan antara pihak independen. Oleh karenanya kacamata transfer pricing melihat bahwa aset tidak berwujud yang tidak dapat dimiliki, dikontrol atau dialihkan tidak perlu diberikan kompensasi.

Menurut BEPS Action Plan 8-10 paragraph 6.6, aset tidak berwujud adalah:

  • Aset yang bukan merupakan aset fisik atau aset keuangan;
  • dapat dimiliki atau dikontrol dalam aktivitas komersial; dan
  • penggunaan atau pengalihannya akan diberikan kompensasi apabila terjadi dalam transaksi antara pihak independen dan dalam kondisi yang sebanding.

Terdapat beberapa aset yang dikeluarkan dari definisi aset tidak berwujud menurut kacamata transfer pricing, sebagai berikut:

  • local market features
  • locatin saving
  • assembled workforce
  • Group synergy

Oleh karenanya, dalam menganalisis transfer pricing, beberapa hal ini berlu diperhatikan beberapa hal menurut abang-abang laundry sebagai berikut:

  1. eksistensi transaksi
    Uji eksistensi dapat dilakukan melalui cara:
    a. Mengidentifikasi kepemlikan legal
    b Mengidentifikasi sift/nilai dari suatu transksi
  2. Identifikasi jenis aset tidak berwujud
    a. Paten

    Paten adalah instrumen hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan suatu penemuan yang diberikan untuk jangka waktu terbatas dalam suatu wilayah geografis tertentu

    b. Know how and trade secret

    Know How dan Trade Secrets adalah informasi kepemilikan atau pengetahuan yang membantu atau meningkatkan kegiatan komersial, tetapi tidak terdaftar secara legal seperti paten atau merek dagang.

    c. Trade marks, trade names and brand
    Trademarks adalah nama, simbol, logo atau gambar dimana pemilik dapat menggunakannya untuk membedakan produk dan layanan miliknya dari produk lain. Hak kepemilikan dari trademarks sering dikonfirmasi melalui sistem pendaftaran. Trademark yang telah terdaftar tidak dibatasi waktu penggunaan jika trademark tersebut secara terus-menerus digunakan dan pendaftarannya secara tepat waktu diperbaharui. Trademarks dapat diberikan terhadap barang atau jasa, dan mungkin berlaku juga untuk produk atau layanan, atau untuk lini produk atau jasa.

    Trade names (sering kali bukan nama perusahaan) adalah nama atau frase yang digunakan dalam perdagangan. Trade names dikenal juga sebagai nama/merek dagang. Trade names dari perusahaan multinasional tertentu dapat dengan mudah dikenali, dan dapat digunakan dalam pemasaran berbagai barang dan jasa.
    d. Hak atas kontrak dan izin pemerintah
    Lisensi pemerintah dan konsesi mungkin penting untuk bisnis tertentu dan dapat mencakup berbagai hubungan bisnis. Termasuk dalam pengertian lisensi adalah hibah pemerintah, hak untuk mengeksploitasi sumber daya
    e. Lisensi dan hak terbatas lainnya
    Hak terbatas dalam aset tidak berwujud biasanya ditransfer melalui lisensi atau kontrak serupa lainnya, baik tertulis, lisan maupun tersirat. Hak lisensi tersebut mungkin terbatas pada bidang, jangka waktu, wilayah geografis atau cara tertentu. Hak terbatas tersebut termasuk sebagai aset tidak berwujud.

  3. pemanfaatan aset tidak berujud
    Dalam kasus transfer pricing yang melibatkan aset tidak berwujud, penentuan satu atau lebih entitas dalam grup usaha yang akhirnya berhak untuk berbagi keuntungan yang berasal dari entitas yang mengeksploitasi aset tidak berwujud adalah hal yang krusial.

  4. Identifikasi pihak yang berkontribusi terhadap paset total entitas.
    Dalam analisis transaksi afiliasi, struktur organisasi dan akta pendirian/perubahan perusahaan sangat penting dan mendesak untuk segera direalisasikan.

    Di bawah ini adalah deskripsi dari beberapa kriteria spesifik yang penting dalam analisis perbandingan atas transfer/pemanfaatan aset tidak berwujud.Kriteria-kriteria tersebut tidak menjabarkan seluruh faktor pembanding karena untuk kasus spesifik memerlukan faktor tambahan atau faktor yang berbeda yang dapat menjadi bagian penting dari analisis komparatif.

    a. Eksklusivitas

    Hal ini terkait apakah pemanfaatan aset tak berwujud dilindungi oleh hak eksklusif atau tidak. Pihak yang memanfaatkan aset tidak berwujud dengan hak eksklusifseharusnya bersedia membayar biaya royalti lebih tinggi dari pada pihak yang memanfaatkan aset tidak berwujud tanpa hak eksklusif.

    Bersambung …

  5. Faktor-faktor pembanding

Gambar dari sini.

 

Transaksi Afiliasi Jasa yang Memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

original

arm’s length principle

SUATU transaksi afiliasi yang dilakukan oleh  para pihak yang memiliki hubungan istimewa disebut memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika dalam kondisi sebanding, tingkat harga atau laba yang terjadi atas transaksi tersebut sama dengan tingkat harga atau laba yang terjadi pada transaksi independen.

Misalnya, PT A melakukan transaksi berupa jasa konsultasi hukum dari pihak afiliasinya di luar negeri (misalnya A Co). Dalam kondisi sebanding, tingkat harga atau laba atas transaksi PT A dengan A Co tersebut harus sama dengan tingkat harga atau laba apabila A Co mencukupi kebutuhan jasa tersebut dari PT B di Indonesia yang merupakan pihak independen.

Lazimnya, untuk memenuhi kebutuhan akan suatu jasa, entitas akan memenuhi kebutuhan tersebut melalui dua cara: 1) memenuhi sendiri (swadaya) tanpa bantuan pihak lain atau 2) memenuhi kebutuhan jasa tersebut dari pihak lain independen yang mempunyai spesialisasi di bidang jasa tersebut.

Oleh karenanya entitas yang tergabung dalam suatu grup usaha biasanya akan memenuhi kebutuhan jasa tersebut dari entitas lain yang masih tergabung dalam grup yang sama. Grup tersebut akan mengatur suatu mekanisme pemberian jasa antarentitas, sehingga menimbulkan transaksi afiliasi diantara para anggota grup. Biaya dalam rangka pemberian jasa tersebut dapat ditanggung oleh masing-masing entitas, atau bisa juga ditanggung oleh entitas induk atau anggota kelompok yang bertindak sebagai group service center.

Lalu bagaimana suatu transaksi jasa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha?

Dalam melakukan pemeriksaan pajak atas transaksi afiliasi, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut SE tersebut, suatu transaksi afiliasi berupa transaksi jasa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha apabila:

  1. Jasa tersebut benar-benar diberikan dan dapat dibuktikan keberadaannya (uji eksistensi)
    Dalam melakukan uji eksistensi, langkah-langkah yang akan diambil oleh pemeriksa pajak diantaranya:

    • Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen yang terkait.
    • Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa).
    • Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan.
    • Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait.
    • Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice.
    • Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa(penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau denganmelibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga).

  2. Jasa yang diberikan memberikan manfaat ekonomi bagi yang menerima jasa (uji economic benefit)
    • Memastikan kesesuaian antara fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak dengan jenis jasa intra-grup yang diterima.
      Contoh :
      Berdasarkan hasil analisis fungsi diketahui bahwa PT AGP sebagai distributor yang tidak melakukan aktivitas yang menambah nilai produk. Oleh karena itu, seharusnya PT AGP tidak dibebankan biaya jasa teknik yang terkait dengan kegiatan pabrikasi.

    • -Meneliti rincian jasa yang dibebankan (jika jasa lebih dari satu) dan memahami secara spesifik bagaimana jasa tersebut dapat atau telah memberikan manfaat ekonomis kepada Wajib Pajak.

    • Memastikan bahwa jasa intra-grup tersebut bukan merupakan kegiatan sebagai berikut:

    Shareholder Activity

    Shareholder activity adalah jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk.
    Dalam kondisi tertentu, perusahaan induk akan membebankan biaya jasa kepada anak perusahaannya meskipun anak perusahaan tersebut tidak membutuhkan jasa tersebut dan tidak akan membayar jasa tersebut apabila tidak terdapat hubungan istimewa. Contoh:
    (a)  Kegiatan dalam rangka kebutuhan pelaporan dari perusahaan induk, misalnya penyiapan laporan keuangan konsolidasian.
    (b)  Kegiatan yang berhubungan dengan status dan struktur hukum dari perusahaan induk, misalnya mengawasi kepatuhan laporan tahunan, melaksanakan pertemuan pemegang saham, menerbitkan saham dan pengawasan oleh dewan pengawas.
    (c)  Menghimpun dana untuk digunakan sendiri oleh induk perusahaan dalam rangka mengakuisisi usaha/cabang lain.

    Duplicative Service

    Duplicative services adalah jasa yang dilakukan oleh anggota grup perusahaan multinasional yang merupakan duplikasi dari kegiatan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dilakukan oleh pihak ketiga.

    Dalam mengevaluasi duplikasi jasa perlu diteliti kemampuan Wajib Pajak untuk menyediakan sendiri jasa tersebut (misalnya dalam hal kualifikasi, keahlian, dan ketersediaan pegawai) atau Wajib Pajak telah membayar pihak independen untuk menyediakan jasa tersebut. Apabila pembebanan biaya merupakan duplikasi jasa maka biaya jasa intra-grup tersebut tidak dapat dibebankan.

    Contoh:
    PT PPW telah melakukan analisis modal dan anggaran operasional secara mandiri, namun demikian pada tahun yang sama perusahaan induk juga membebankan biaya jasa yang sama atas analisis modal dan anggaran operasional ke PT PPW.
    Pengecualian dapat terjadi apabila duplikasi jasa hanya bersifat sementara dan khusus.

    Insidental Benefit

    Jasa yang memberikan manfaat insidental adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu anggota grup usaha untuk anggota tertentuyang juga memberikan manfaat insidental kepada Wajib Pajak dalam grup tersebut. Pada umumnya jasa intra-grup akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penerima tertentu. Anggota grup lainnya kemungkinan memperoleh manfaat secara insidental dari jasa tersebut. Biaya yang dibebankan atas manfaat insidental yang diterima tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan. Contoh 25:

    Suatu grup yang memiliki sentralisasi fungsi teknologi informasi, perusahaan A memasang sistem baru yang terkomputerisasi untuk menangani pesanan dalam perusahaan B (afiliasi). Perusahaan B menjual produknya kepada pihak ketiga dan juga kepada perusahaan C (perusahaan afiliasinya). Efisiensi sistem baru perusahaan B membuat perusahaan C dapat mengurangi biaya overhead berupa pengurangan karyawan pada departemen pembelian.

    Perusahaan C mendapatkan manfaat secara insidental dari jasa yang dilakukan oleh perusahaan A ke perusahaan B. Bagaimanapun perusahaan A tidak dianggap memberikan jasa kepada perusahaan C, yang dalam situasi wajar (arm’s length) perusahaan C tidak akan mau berkontribusi atas beban implementasi sistem baru pada perusahaan B karena kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan A ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan B,

    Passive Association
    Passive association adalah jasa yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota perusahaan grup.
    Contoh:
    Tidak ada biaya jasa yang harus dibayar oleh Wajib Pajak hanya karena Wajib Pajak mendapat peringkat kredit lebih tinggi ketika menjadi bagian dari perusahaan grup dibandingkan dengan ketika Wajib Pajak bukan menjadi bagian dari perusahaan grup.

    On-Call Services
    Jasa siaga adalah jasa yang disediakan oleh salah satu anggota grup usaha (biasanya perusahaan induk) yang selalu tersedia kapan saja diperlukan oleh Wajib Pajak, atau jika disediakan oleh pihak independen, jasa tersebut akan dikenakan biaya khusus untuk menjamin ketersediaannya.
    Jasa siaga tidak dapat dibebankan jika:

    • potensi atas kebutuhan jasa tersebut sangat kecil,
    • manfaat yang diperoleh dari jasa tersebut tidak signifikan (dapat diabaikan), atau
    • jasa siaga dapat segera diperoleh kapan saja dan tersedia dari pihak lain yang independen tanpa harus membuat perjanjian siaga terlebih dahulu
      Dalam menganalisis potensi kebutuhan dan manfaat atas jasa siaga yang disediakan, Pemeriksa Pajak dapat mempertimbangkan penggunaan jasa tersebut pada tahun yang bersangkutan dan tahun- tahun sebelumnya.

  3. Apabila jasa tersebut benar-benar terjadi dan memberikan manfaat ekonomis, maka pembayaran yang dilakukan harus memenuhi prinsip kewajaran (uji kewajaran) yang dilakukan dengan cara:
    a. Mereviu dasar pembebanan biaya jasa intra-grup.
    b. Meneliti komponen basis biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh penyedia jasa serta kesesuaiannya dengan jasa yang diberikan dan manfaat ekonominya bagi Wajib Pajak.
    c. Meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan.
    d. Meneliti dasar alokasi pembebanan jasa.
    e. Meneliti apakah terdapat pembanding atas jasa intra-grup serta mark up-nya dan menerapkan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan kondisi dan fakta.

Gambar dari sini.

Pentingnya Membuat TP Documentation

01_crossborder

BELUM lama ini dunia perpajakan diramaikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor  213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Berdasarkan PMK tersebut, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan persyaratan tertentu wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen harga transfer sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud padal 28 UU KUP.

Menurut PMK tersebut, dokumen penentuan harga transfer (TP Documentation) adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. Sementara itu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Intinya, transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dan sebanding dengan transaksi yang dilakukan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen (baik harga, kondisi maupun labanya).

Definisi hubungan istimewa sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 ayat (2) UU PPN.

Menurut PMK 213/2016 TP Documentation terdiri dari dokumen induk (master file), dokumen lokal (Local file) dan/atau laporan per negara (country by country report). Kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan TP Documentation berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan

  1. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50. 000. 000.000, 00 (lima puluh miliar rupiah);
  2. nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari 20 miliar rupiah untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari 50 miliar rupiah untuk transaksi penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan harta tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
  3. pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan di Indonesia.

Selengkapnya mengenai siapa saja yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan TP Documentation dapat dibaca pada PMK 213/2016.

Master file TP Documentation minimal memuat informasi mengenai:

  • struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota 
  • kegiatan usaha yang dilakukan
  • harta tidak berwujud yang dimiliki
  • aktivitas laporan keuangan dan pembiayaan
  • laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

Sedangkan Local file minimal memuat:

  • identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan
  • informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan
  • penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
  • informasi keuangan
  • peristiwa/kejadian/fakta non keuangan yang memengaruhi harga/tingkat laba

Lalu apa konsekuensinya jika wajib pajak yang seharusnya menyelenggarakan dan menyimpan TP Documentation tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Sebagaimana diatur oleh Pasal 18 UU PPh, bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya‐plus, atau metode lainnya.

Yang artinya, jika wajib pajak tidak menyelenggarakan dan menyimpan TP documentation, atau menyelenggarakan dan menyimpan TP Documentation namun tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka Dirjen Pajak dapat menentukan kembali besarnya penghasilan atau pengurangan dan dihitung kembali berapa besarnya PPh terutang yang seharusnya.

Gambar dari sini.

Tentang Country by Country Reporting

BEPS Action Plan no 13 (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting) salah satunya mengatur mengenai template pelaporan yang harus dilakukan oleh multinational enterprise (MNE) di setiap negara dimana mereka melakukan kegiatan usaha/bisnis. Template pelaporan ini disebut sebagai country-by-country report atau biasa dikenal dengan istilah CbCR.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya menyebutkan bahwa dokumen penentuan harga transfer terdiri dari dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file) dan laporan per negara (country by country report).

Laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen penentuan harga transfer yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Pada 26 Januari 2017 Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on Exchange of CbCR yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbCR dengan negara lain.

Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen yang Entitas Induknya merupakan subjek pajak luar negeri juga wajib menyampaikan Laporan per Negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili 1) tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; 2) tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; 3) atau memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.

Detail mengenai tata cara pengelolaan laporan per negara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2017.

Kita yang Mana ya?

SUATU hari saya ditugaskan kantor untuk pergi ke suatu Kanwil DJP di daerah Kalimantan. Sesampainya di tempat, saya kontak teman seangkatan yang seingat saya bertugas di daerah tersebut. Sayangnya, teman saya tidak lagi ditugaskan disana dan sudah pindah ke kantor lain yang berjarak 200 km dari kota tempat saya menginap.

Alih-alih bertemu, akhirnya kami hanya ngobrol lewat WhatsApp dan membicarakan seputar pekerjaan, pendidikan dan karir. Dari obrolan itu saya menangkap bahwa dia sudah nyaman di tempat kerja sekarang dan tidak berniat melanjutkan pendidikan, atau mutasi ke kota besar.

Di tengah-tengah obrolan kami, dia kemudian memberikan saya link cerita ini. Lucu sih, buat penyegaran, saya saja sampai ngakak bacanya. Cuma, ternyata dia hanya ingin menyampaikan satu hal kepada saya: Bahwa sejatinya kita punya dua opsi dalam menghadapi hidup ini:

  1. opsi untuk kehidupan yang damai dan bahagia selamanya, tapi jadi orang biasa
  2. opsi untuk kehidupan yang keras penuh dengan tantangan dan bahaya, akan tetapi berujung dengan kemuliaan dan menjadi pahlawan yang dikenang semua orang.

Menurut teman saya ini, dia adalah tipe orang dengan opsi pertama, sedangkan saya orang dengan opsi kedua. Saya sih tidak mengiyakan, tapi juga tidak mengaminkan. Karena saya juga orang biasa, bukan orang yang istimewa, apalagi pahlawan yang akan dikenang semua orang.

Sebuah pepatah mengatakan, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya tidak tahu kapan masa saya akan datang. Yang jelas selama kita bisa memberikan yang terbaik, mengapa tidak?

 

 

Perubahan Lanskap Perpajakan Internasional

international-taxation

Gambar dari sini.

The global tax landscape is shifting under our feet. Tax planning is evolving, and increased tax authority scrutiny has caused a jump in the number and size of global tax auditss and assesments –pwc

DEWASA ini lanskap perpajakan internasional terus bergeser, perencanaan pajak terus berkembang, entitas-entitas melakukan transaksi lintas-negara untuk mendapatkan keuntungan pajak tertentu melalui praktek transfer harga. Oleh karena itu otoritas pajak suatu negara harus terus ‘beradaptasi’ dengan perubahan lanskap perpajakan global tersebut. Berikut ini beberapa hal yang melatarbelakangi pergeseran lanskap perpajakan internasional:

  1. Globalisasi
    Dengan adanya globalisasi, transaksi antarnegara menjadi tidak dapat dielakkan, baik transaksi jual/beli, penyerahan jasa maupun transaksi intangible property menjadi sangat mudah. Tidak ada satu negara-pun di dunia yang mampu mencukup segala kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan negara lain. Tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain. Oleh karenanya batas-batas yurisdiksi negara menjadi kabur/crossborderless. Oleh karenanya otoritas pajak suatu negara, dalam kaitannya dengan transaksi internasional bertugas bagaimana mencegah agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda (double taxation), atau bahkan mencegah terjadinya tidak adanya pemajakan di kedua negara (double non taxation).
  2. Underground Economy
    Underground economy 
    adalah kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun illegal yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga dikenal dengan nama lain unofficially economy atau black economy (Scheineider & Enste, 2000). Meningkatkan underground economy menjadi gambaran beratnya beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. 

    Klasifikasi aktivitas underground economy menurut Smith (1994) dalam Faal (2003).

    Samuda (2016) menyatakan bahwa nilai aktivitas underground economy di Indonesia berkisar pada angka 8,33% dari PDB.

    Mengapa underground economy menjadi penting dalam lanskap perpajakan? Karena seperti disebutkan di atas bahwa peningkatan underground economy menunjukkan beratnya beban pajar. Di sisi lain, semakin tinggi nilai underground economy, semakin besar basis pajak yang hilang/tergerus.

  3. Perkembangan Information and Communication Technology 
    Manusia jaman sekarang bisa melakukan hampir apa saja tanpa beranjak dari tempat duduknya. Belanja, membayar tagihan, memesan makanan, bahkan membayar pajak bisa dilakukan dari tempat tidur. Semakin berkembangnya ICT membuat kehidupan manusia semakin mudah. Transaksi jual beli tidak harus terjadi melalui pertemuan antara penjual dan pembeli. Transaksi e-commerce pun semakin meningkat nilainya.

    Berdasarkan grafik di atas (sumber dari sini) dapat kita lihat bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus melonjak, bahkan tahun 2017 melonjak hampir 500% dari 2011.
    Dalam praktek e-commerce sangat terlihat bahwa batas yuridis suatu negara sangat bias. Masyarakat Indonesia yang berbelanja secara online di Amerika tidak tercatat dan tidak dapat dipantau. Bahkan dalam konsep ini aturan mengenai permanent establishment (PE) pun tidak dapat dijalankan.
  4. Pertumbuhan Ekonomi Global
    Saat ini perekonomian dunia berporos pada tiga titik saja: Amerika, Tiongkok dan Eropa. Perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh tiga negara tersebut sangat memengaruhi perekonomian negara lain.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, otoritas pajak suatu negara perlu melakukan perubahan, penyesuaian terutama agar basis pemajakan di negaranya tidak tergerus. Konsep perpajakan internasional sudah dikenal cukup lama. Perpajakan internasional merupakan suatu terminologi yang merujuk pada aspek internasional dari ketentuan pajak masing-masing negara (Darussalam, 2017). Ketentuan pajak internasional suatu negara pada dasarnya mengatur mengenai:

  1. pemajakan atas subjek pajak dalam negeri suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya
  2. pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah teritorial suatu negara.

Indonesia, sebagai capital importing country (negara pengimpor modal) harus menuangkan ketentuan pajak internasional dalam aturan domestiknya. Hal ini bertujuan:

  • meningkatkan pendapatan nasional
    Tentu saja hal ini berkaitan dengan fungsi pajak di Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Oleh karena itu dalam korteks ini, tujuan pemajakan internasional di Indonesia adalah agar negara dapat memajaki subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, serta memajaki subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • kesetaraan
    Prinsip kesetaraan dalam perpajakan mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri diperlakukan sama seperti penghasilan dari dalam negeri (worldwide income). Dengan konsep ini subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri diperlakuakn sama dengan subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri.
  • efisiensi ekonomi
    Dalam konteks internasional, efisiensi ekonomi merujuk pada pengembangan iklim ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral (Darussalam, 2017). Netral dalam arti sistem pajak tidak mendistorsi pilihan ekonomi subjek pajak.

Selain memasukkan unsur pajak internasional dalam ketentuan domestiknya, biasanya suatu negara juga melakukan tindakan bilateral atau multilateral dengan negara lain dalam rangka menghilangkan dampak pajak berganda dengan mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

P3B mengatur alokasi hak pemajakan menurut jenis penghasilannya kepada negara yang mengadakan P3B tersebut:

  • alokasi hak pemajakan secara eksklusif kepada satu negara yang ditandai dengan kata-kata shall be taxable only. Dalam konteks ini tidak ada pajak berganda karena hanya satu negara saja yang dapat memajaki.
  • alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan domisili, dimana negara sumber mendapatkan hak pemajakan yang pertama, sedang negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Alokasi ini biasanya ditandai dengan kata-kata may be taxed.
  • alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan negara domisili, dimana negara sumber mendapatkan hak pemajakan yang pertama, namun dengan pembatasan tarif pajak, setelah itu negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Alokasi ini biasanya ditandai dengan kata-kata may be taxed …. but the tax so charged shall not exceed ….

P3B juga mengatur eliminasi pajak berganda dengan mewajibkan negara domisili untuk mengeliminasi pajak yang telah diklaim oleh negara sumber melalui suatu mekanisme pembebasan atau mekanisme kredit/kredit pajak. Menurut mekanisme pembebasan, negara domisili diwajibkan tidak mengenai pajak dari suatu negara sumber tertentu, sedangkan mekanisme kredit memberikan efek residual, yaitu klaim hak pemajakan negara domisili bergantung pada seberapa besar klaim hak pemajakan yang dilakukan negara sumber. Mekanisme kredit pajak di Indonesia dikenal sebagai kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24).

Sumber:
1. OECD TP Guideline 2017
2. P3B : Panduan, Interpretasi dan Aplikasi, Darussalam dan Danny Septriadi (2017)
3. Underground Economy di Indonesia, Sri Juli Asdiyanti Samuda dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016.