Category Archives: Tulisan di Majalah

Khusus tulisan yang diterbitkan di media selain blog

Wajib Pajak Tertentu yang Boleh Tidak Ikut Amnesti Pajak

SEIRING dengan ramainya pembicaraan mengenai amnesti pajak, pasti kita bertanya-tanya juga. Apa saya harus ikut amnesti pajak? Padahal harta yang belum saya laporkan adalah harta warisan atau hibahan dari orang tua, padahal harta yang saya peroleh berasal dari penghasilan yang sudah dipotong pajak. Memang sih, saya salah. Saya tidak melaporkan harta tersebut. Tapi kaan, tapi kaan …. Tidak perlu tapi-tapian, karena sekarang semua pertanyaan tersebut sudah terjawab di peraturan terbaru yang terbit, PER-11/PJ/2016. Saya membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut pada tulisan saya di sini.

Advertisements

Tentang Saya dan Buku

KALAU dihitung-hitung, koleksi buku saya hingga saat ini mungkin mencapai lebih dari 350 judul yang merupakan koleksi saya sejak SMA sehingga sekarang (yaelaah sehingga … 😀). Bukan jumlah yang banyak, namun tidak juga sedikit karena saya harus menyediakan space dan waktu untuk merapikan dan menyusunnya. Sebagian kecil dari koleksi tersebut ada di Jakarta dan sisanya saya simpan di rumah ibu saya, di kampung.

Saya bukan Hatta yang membawa berpeti-peti buku ketika dibuang ke Digul atau Leon Trotzky yang membawa berpeti-peti buku pula ke tempat pembuangannya di Alma Ata. Bahkan saya juga bukan Tan Malaka yang membawa sepeti buku ke tempat pembuangannya pada 22 Maret 1922. Saya bukan mereka yang dari buku-buku itu melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Sekali lagi saya bukan mereka.

Buku, sampai dengan saat ini masih sekedar menjadi teman. Teman saat saya butuh ide dan inspirasi, teman saat saya tidak tahu lagi harus ngapain. Saya belum bisa mengambil sari pati buku tersebut, lalu menyaringnya untuk masuk ke dalam ruang ideologi saya, untuk kemudian saya tuangkan kembali menjadi bentuk lain yang merupakan ide dan gagasan pribadi saya.

Meski demikian, saya tidak mengerdilkan arti buku dan aktivitas membacanya. Saya mencintai buku, dengan arti cinta yang sama seperti saya mencintai manusia dan kemanusiaannya. Saya mencintai buku, dengan arti yang sama saya mencintai kehidupan saya yang indah dan bahagia. Saya mencintai buku, mesti tidak lebih dari rasa cinta saya kepada istri dan keluarga saya. Buku menempati ruang yang khusus di dalam hati saya. Dan saya sampaikan, bahwa hati saya telah tertambat kepada tiga hal: istri saya, keluarga saya, dan buku.

Butuh bertahun-tahun bagi Hatta dan Tan Malaka untuk menulis dan membagikan karyanya kepada masyarakat, dengan segala kendalanya. Butuh lebih dari setahun untuk Dee membuat sederatan novel Supernova-nya. Dan mungkin saja butuh bertahun-tahun bagi saya untuk menelurkan sebuah karya kecil.

Jika menulis adalah bekerja untuk keabadian, maka membaca buku adalah modalnya. Oleh karena itu menulis dan membaca adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Mari membaca.

PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS PEMERIKSA PAJAK: KABAR BAIK ATAU KABAR BURUK?

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 13/2015

Pemeriksaan pajak tidak harus dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak seperti dahulu kala. Sekarang seluruh petugas pajak bisa melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Kabar baik atau kabar buruk bagi Wajib Pajak?

Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak ternyata mengubah beberapa hal di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara signifikan. Diantaranya adalah perluasan kewenangan Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan yang sekarang tidak harus dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak, tetapi bisa juga dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk.

Berangkat dari sistem perpajakan kita yang menganut self assessment, fungsi yang seharusnya ditonjolkan oleh otoritas pajak adalah fungsi pengawasan alih-alih fungsi pelayanan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah DJP mampu mengawasi seluruh Wajib Pajak? Dengan hampir 28 juta Wajib Pajak terdaftar, sementara jumlah fungsional pemeriksa pajak hanya sekitar 4 ribu orang, maka wajar saja jika audit coverage ratio di Indonesia masih sangat rendah. Beberapa permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah fungsional pemeriksa pajak diantaranya:

  • Rendahnya kualitas pengawasan kepada Wajib Pajak, sehingga masih banyak Wajib Pajak “nakal” yang lolos;
  • Hanya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (kriteria seleksi) yang dilakukan pemeriksaan, misalnya Wajib Pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang statusnya Lebih Bayar, atau Wajib Pajak dengan SPT menyatakan rugi. Sementara Wajib Pajak dengan status kurang bayar (meskipun kurang bayarnya tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya) tidak dilakukan pemeriksaan;
  • Rendahnya kualitas pemeriksaan pajak, hal ini dikarenakan beban pemeriksaan hanya ditanggung oleh segelintir orang saja, padahal pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai amanat UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013

Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 Menteri Keuangan memberi keleluasaan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini pemeriksaan tidak harus selalu dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak, tetapi dapat juga dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk. ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-27/PJ/2015. Beberapa hal yang diatur dalam Surat Edaran tersebut diantaranya:

Petugas Pemeriksa Pajak

Petugas Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP). Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa petugas pemeriksa pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Tenaga Honorer di lingkungan DJP tidak dapat ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak

  • PNS tersebut bukan merupakan pejabat fungsional pemeriksa pajak

Materi SE-27/PJ/2015 menyatakan bahwa petugas pemeriksa pajak terdiri dari:

  1. kepala seksi pemeriksaan dan pelaksana di seksi pemeriksaan
  2. kepala seksi pengawasan dan konsultasi dan Account Representative (AR) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV
  3. kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dan pelaksana di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan
  • Harus ada surat penunjukkan dari Kepala KPP

Untuk menjadi petugas pemeriksa harus ada surat penunjukkan dari Kepala KPP. Surat Penunjukkan tersebut berupa Surat Keputusan Kepala KPP. Artinya petugas pajak tidak bisa sembarangan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak jika tidak ada surat keputusan tersebut.

  • Untuk dapat ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak, PNS DJP harus memenuhi kriteria:
  • Pendidikan formal serendah-rendahnya:
  1. Diploma III di bidang akuntansi/perpajakan/PBB/penilai atau Diploma III lainnya yang telah lulus diklat teknis dasar perpajakan;
  2. SMA atau sederajat, dalam hal sebagai berikut:
  3. diangkat sebagai Account Representative (AR); atau
  4. ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
  • pemberian NPWP secara jabatan;
  • penghapusan NPWP; dan/atau
  • pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Nilai kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal baik; dan
  • Diutamakan pegawai yang:
  1. telah mengikuti diklat setingkat pemeriksaan dasar;
  2. telah mengikuti On the Job Training (OJT) Pemeriksaan Pajak
  3. memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan pajak; atau
  4. memiliki keahlian/pengetahuan khusus pada bidang tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak
  • tidak sedang menjalani hukuman disiplin terkait dengan aspek integritas yaitu permintaan dan/atau penerimaan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • pegawai yang ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak diberikan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

Bekerja dalam Tim

Petugas pemeriksa pajak tidak bekerja sendiri dalam melakukan pemeriksaan, tetapi bekerja dalam tim petugas pemeriksa. Tim petugas pemeriksa terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Keadaan tertentu tersebut diantaranya:

a. pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III atau IV

Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 juga telah dilakukan perombakan fungsi Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang dijabarkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2015. Fungsi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I adalah pelayanan kepada Wajib Pajak, yaitu memberikan konsultasi dan memproses permohonan Wajib Pajak. Sementara Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi pajak.

b. pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang berada di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Susunan tim petugas pemeriksa pajak dapat dikombinasikan juga dengan pejabat fungsional pemeriksa pajak. Penunjukkan sebagai supervisor, ketua tim dan anggota tim tersebut dilakukan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman kerja.

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Jangka Waktunya
Jenis dan ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak diantaranya:

No Tujuan Pemeriksaan Kriteria Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak Jangka Waktu
1 Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal terdapat data yang bersifat konkret antara lain:

i.     hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;

ii.    bukti pemotongan pajak penghasilan;

iii.   keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU KUP; atau

iv.  data lain yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak dilakukan verifikasi

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan dan/atau seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, atau IV Jangka Waktu Pengujuan paling lama 2 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal Wajib Pajak:

i.      menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

ii.     melakukan pekerjaan bebas (Wajib Pajak orang pribadi profesi) yang menyelenggarakan pembukuan dengan peredaran bruto setinggi-tingginya 4,8 miliar rupiah

iii.    tidak memiliki kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas

iv.   melakukan penyerahan kepada pemungut dengan nilai sekurang-kurangnya 75% dari total penyerahan

v.    memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP baik yang diterbitkan SKPPKP maupun yang tidak diterbitkan SKPPKP; atau

vi.   mengajukan permohonan restitusi PPN dengan nilai penyerahan setinggi-tingginya 400 juta rupiah dalam 1 masa pajak.

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujuan paling lama 4 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak Badan dalam hal:

i.     pemeriksaan dilakukan untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi

ii.     Wajib Pajak melakukan penyerahan kepada pemungut dengan nilai sekurang-kurangnya 75% dari total penyerahan

iii.    Wajib Pajak memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP baik yang diterbitkan SKPPKP maupun yang tidak diterbitkan SKPPKP; atau

iv.   Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi PPN dengan nilai penyerahan setinggi-tingginya 400 juta rupiah dalam 1 masa pajak

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujuan paling lama 4 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
Pemeriksaan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P-3 atas Wajib Pajak yang tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Pemeriksaan terhadap Objek PBB sektor P-3 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB.

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan PBB
Pemeriksaan Bea Materai terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan izin pelunasan Bea Materai dengan sistem komputerisasi Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujuan paling lama 2 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
2 Tujuan Lain Pemberian NPWP secara jabatan Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pengukuhan dan Pencabutan PKP secara jabatan Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan
Selain pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan dan pencabutan PKP secara jabatan Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan

Pos yang Dilakukan Pemeriksaan

Tidak semua pos bisa dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak, hanya pos-pos tertentu saja, yaitu:

a. Pemeriksaan terhadap kewajiban PPh Badan atau PPh Orang Pribadi

  • penghasilan bruto/peredaran usaha
  • kredit pajak
  • pos-pos lainnya tidak bersifat wajib, namun dapat dilakukan dalam hal petugas pemeriksa pajak memandang perlu untuk melakukan pengujian pos dimaksud

b. Pemeriksaan terhadap kewajiban PPN

  • penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
  • pajak yang dapat diperhitungkan

c. Pemeriksaan terhadap kewajiban pajak selain yang dimaksud pada huruf a dan b

  • objek pajak
  • pajak yang dapat diperhitungkan

d. Pemeriksaan Khusus dalam rangka menindaklanjuti data yang bersifat konkret dilakukan hanya terhadap pos terkait

e. Pos-pos yang dilakukan pemeriksaan dan pos-pos yang tidak dilakukan pemeriksaan dituangkan dan dijelaskan dalam audit plan dan audit program.

Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik berikut:

  1. pemanfaatan informasi internal dan eksternal DJP
  2. pengujian keabsahan dokumen
  3. penelusuran angka-angka
  4. penelusuran bukti
  5. ekualisasi atau rekonsiliasi
  6. permintaan keterangan atau bukti
  7. konfirmasi
  8. pengujian kebenaran penghitungan matematis
  9. wawancara

Dalam hal dipandang perlu, petugas pemeriksa pajak dapat memilih teknik pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai metode dan teknik pemeriksaan yang berlaku.

Ketentuan Lain

Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan yang berlaku, yaitu :

  1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-25/PJ/2013 tentang Pedoman e-Audit
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Penutup

Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, baik dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak maupun oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh DJP sehubungan dengan penerapan sistem self assessment di Indonesia. Wajib Pajak tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya ketentuan ini hanya menambah tenaga pemeriksaan pajak di tubuh DJP. Ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan tax audit coverage ratio di Indonesia mulai tahun 2015 dan tahun-tahun setelahnya. Ketentuan ini bisa menjadi kabar baik bagi Wajib Pajak yang patuh dan membayar pajaknya dengan benar, tetapi bisa juga menjadi kabar buruk bagi Wajib Pajak “nakal” yang selama ini belum tersentuh pemeriksaan.

Semoga bermanfaat.

Memahami Aspek Perpajakan Pada Industri Perhotelan

Gambar dari sini

Tulisan ini telah dimuat pada Majalah Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 12/2015

Banyak Wajib Pajak yang bergerak di bidang industri perhotelan merasa kebingungan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku pada industri perhotelan. Apa benar terjadi overlapping (tumpang tindih) ketentuan antara pajak daerah dan pajak pusat?

Mengapa usaha perhotelan harus disebut sebagai industri? Padahal jenis usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha industri pada umumnya (misalnya industri manufaktur)? Oxford Dictionary mengartikan industry salah satunya sebagai a commercial activity that provides services, oleh karena itu usaha perhotelan maupun perbankan bisa juga disebut sebagai suatu industri meskipun hanya memproduksi jasa.

Dengan semakin dibukanya usaha-usaha pariwisata dan semakin terbukanya aktivitas ekonomi maupun kerjasama antardaerah maupun antarnegara, industri perhotelan juga ikut berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisata mancanegara maupun domestik dari tahun ke tahun. Saat ini hampir setiap tempat di Indonesia memiliki hotel dengan jenis yang beragam. Semakin beragam jenis hotelnya, semakin beragam pula jenis layanan yang diberikan.

Lalu apa saja sebenarnya aspek perpajakan bagi industri perhotelan? Apakah memang benar terjadi pengenaan pajak yang berganda terhadap industri perhotelan? Tulisan ini akan membahas tuntas mengenai aspek perpajakan pada industri perhotelan.

Gambaran Umum Industri Perhotelan

Hotel merupakan sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan pelayanan berupa pelayanan kamar, pelayanan makan dan minum, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan pengguna dapat mempergunakan fasilitas/perabotan dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Hotel juga seringkali menyediakan fasilitas penunjang seperti fasilitas olahraga, business center, kolam renang, live music, toko obat, ATM, diskotik, tempat pemijatan sehat, dll. Hotel memberikan layanan yang bersifat nyata (tangible) misalnya layanan kamar, makanan dan minuman, kolam renang, dsb; juga layanan yang bersifat tidak nyata (intangible) misalnya keramahtamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dsb.

Hotel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kategorinya. Misalnya berdasarkan faktor tingkatan/bintang-nya, hotel diklasifikasikan sebagai hotel melati, bintang satu, bintang dua, bintang tiga, dst. Sedangkan berdasarkan faktor penerapan tarif/harga kamar hotel dapat diklasifikasikan menjadi European plan, Continental plan, maupun American plan; dan beberapa jenis klasifikasi lainnya.

Business Process Industri Perhotelan

Berdasarkan pengertian industri perhotelan di atas, produk utama industri perhotelan adalah jasa. Dalam menjalankan usahanya industri perhotelan terbagi menjadi dua aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama hotel dijalankan oleh bagian front office, tata graha, tata boga, tata hidangan dan minor operating. Sedangkan aktivitas pendukung hotel dijalankan oleh bagian back office yang meliputi pemasaran, akunting, teknik dan pemeliharaan, personalia dan keamanan.

Tamu hotel yang datang untuk menginap harus check in terlebih dahulu di front office (recepcionist) untuk menentukan jenis kamar dan ketersediaannya, registrasi dan sekaligus pengisian guest card. Bagian Tata Graha (housekeeping) akan menyiapkan kamar agar bisa dipergunakan oleh tamu. Proses penyiapan kamar ini dilakukan oleh floor station yang disuplai perlengkapan kamar oleh housekeeping store dan linen bersih oleh linen room yang juga disuplai linen bersih oleh bagian laundry.

Saat tamu akan memesan makanan dan minuman di hotel, bagian Tata Hidangan akan menyiapkan menu dan mencatat pesanan tamu. Selanjutnya bagian dapur akan membuatkan makanan dan minuman tersebut agar siap disantap oleh tamu. Begitu juga dengan jasa-jasa yang lain, dilakukan oleh fungsi utama dan fungsi pendukung hotel. Semua jasa yang dipergunakan oleh tamu akan ditagih di bagian kasir (yang biasanya menjadi satu dengan bagian recepcionist) pada saat tamu akan melakukan check out.

Akuntansi Industri Perhotelan

Akuntansi perhotelan merupakan akuntansi departemental. Artinya setiap departemen hotel menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ciri departemen dan pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya departemen kamar hanya melaporkan pendapatan kamar dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendapatan tersebut. Sistem akuntansi perhotelan mengutamakan pentingnya sistem kontrol. Oleh karena itu biasanya hotel memiliki 5 jenis buku memorial yaitu buku penerimaan kas, buku penarikan cek, buku utang/biaya, buku pendapatan, dan buku diskon. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh hotel meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Jenis penghasilan dan beban yang biasanya terdapat pada laporan laba rugi hotel meliputi:

Akun Uraian Sumber
Penjualan

Akun ini menjelaskan tentang jumlah penjualan atas jasa dan/atau produk yang ditawarkan oleh hotel selama periode tertentu.

Jasa kamar, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa laundry, jasa komunikasi, dll yang sejenis.

Pendapatan uang servis/service charge

Pendapatan ini sebenarnya bukan pendapatan hotel, karena pendapatan atas uang servis akan diberikan kepada karyawan

Uang tip, service charge, dll yang sejenis.

Harga Pokok dan Biaya operasi departemental

Akun ini menjelaskan mengenai jumlah harga pokok dan biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan setiap periodenya

Biaya gaji, upah, bahan habis pakai pada departemen yang bersangkutan

Laba departemental Adalah selisih antara seluruh penjualan dengan harga pokok dan biaya-biaya operasional suatu departemen.
Biaya-biaya operasional yang tidak terdistribusikan

Akun ini merupakan akun khusus untuk menampung biaya-biaya yang tidak dapat didistribusi ke departemen-departemen di hotel.

Biaya operasional yang terdapat pada departemen administrasi dan umum, departemen pengolahan data, dan departemen personalia

Biaya tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang pengeluarannya tidak dipengaruhi oleh aktivitas hotel

Biaya manajemen, sewa, asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi

Pajak Penghasilan

Menjelaskan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh hotel

Laba bersih

Merupakan laba bersih operasional selama suatu periode tertentu.

Aspek Perpajakan

Berbicara mengenai aspek perpajakan pada industri perhotelan, mau tidak mau kita harus membicarakan mengenai pajak daerah dan pajak pusat, mengingat baik pajak daerah maupun pajak pusat berkepentingan dengan jenis usaha ini.

Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam pengertian ini hotel memiliki perluasan makna, tidak hanya dilihat dari izin usaha yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari jenis usaha yang dilakukan pada kenyataannya, misalnya Wajib Pajak yang memiliki rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar adalah pengusaha hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud meliputi fasilitas telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Tidak termasuk dalam objek pajak hotel diantaranya:

  1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
  2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
  3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
  4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
  5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel dengan tarif ditentukan paling tinggi sebesar 10%. Pengenaan tarif ini diatur dengan Peraturan Daerah.

Jika dikaitkan dengan PPN, Pajak Hotel ini merupakan pajak atas konsumsi yang sejenis dengan PPN. Dimana yang menjadi subjek pajak (yang menanggung beban pajak) adalah konsumen/tamu yang memanfaatkan jasa hotel. Contoh:

Tuan Addin menginap di Hotel ABC selama 2 malam bersama keluarga. Pada saat check out dan harus membayar di kasir, biaya yang harus dibayar oleh Tuan Addin adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah Service Charge (7%) Total
1 Room Charge type Deluxe

2 malam @Rp1.000.000,-

Rp2.000.000,-

Rp140.000,-

Rp2.140.000,-

2 Tagihan restoran Nyunda

Rp875.000,-

Rp61.250,-

Rp936.250,-

3 Tagihan pusat kebugaran

Rp300.000,-

Rp21.000,-

Rp321.000,-

4 Tagihan karaoke keluarga

Rp400.000,-

Rp28.000,-

Rp428.000,-

5 Tagihan laundry

Rp200.000,-

Rp14.000,-

Rp214.000,-

6 Jumlah

Rp3.775.000,-

Rp264.250,-

Rp4.039.250,-

7 Pajak Hotel 10%

Rp403.925,-

8 Jumlah yang harus dibayar

Rp4.443.175,-

Berdasarkan contoh di atas, maka:

  1. yang menjadi objek pajak adalah seluruh jasa/produk yang diberikan oleh hotel
  2. yang menjadi subjek pajak adalah Tuan Addin selaku tamu hotel yang memanfaatkan jasa hotel
  3. yang menjadi Wajib Pajak adalah Hotel ABC. Hotel ABC harus menyetorkan uang pajak hotel sejumlah Rp403.925,- ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pusat: PPN

Pasal 4A Undang-undang nomor 42 tahun 2009 diantaranya menyebutkan:

(2) Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
l. jasa perhotelan

Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, dst tidak dikenai PPN dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah dikenai pajak daerah. Sedangkan jenis jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN meliputi:

  1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan
  2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.

Belum lama ini Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai PPN. Lebih lanjut Peraturan Menteri tersebut mengatur:

  1. yang dimaksud dengan tambahan jasa penyewaan kamar meliputi fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar, antara lain pelayanan kamar (room service), air conditioning, binatu (laundry and dry cleaning), kasur tambahan (extra bed), furniture dan perlengkapan tetap (fixture), telepon, brankas (safety box), internet, televisi satelit/kabel, dan minibar.
  2. yang dimaksud dengan fasilitas yang terkait dengan dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap adalah fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan semata-mata diperuntukkan bagi tamu yang menginap, antara lain fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimil, dan transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) yang semata-mata untuk tamu yang menginap.
  3. Tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN antara lain:
  • jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel antara lain penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik
  • jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya
  • jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan
  1. pengecualian jasa penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya serta fasilitas penunjang terkait lainnya dari kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN didasarkan atas izin usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua jasa perhotelan tidak dikenai PPN, artinya ada yang dikenai PPN dan ada yang tidak. Berikut disajikan dalam matriks:

No Produk/Jasa Objek PPN/Bukan Objek PPN
1 Jasa penyewaan kamar Bukan objek PPN
2 Tambahan jasa penyewaan kamar, meliputi:

a.     pelayanan kamar

b.     air conditioning

c.     binatu (laundry and dry cleaning)

d.     kasur tambahan (extrabed)

e.     furnitur dan perlengkapan tetap (fixture)

f.      telepon

g.     brankas (safety box)

h.     internet

i.      televisi satelit/kabel

j.      minibar

Bukan Objek PPN
3 Fasilitas terkait kegiatan perhotelan untuk tamu, meliputi:

a.     fasilitas olah raga dan hiburan

b.     fotokopi

c.     teleks

d.     faksimil

e.     transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) yang semata-mata untuk tamu yang menginap

Bukan Objek PPN
4 Makanan dan minuman yang disajikan di hotel Bukan Objek PPN
5 Penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik Objek PPN
6 Jasa penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait Objek PPN
7 Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan Objek PPN

            Dengan demikian, apakah pengusaha hotel harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak, harus ditentukan terlebih dahulu:

  • apakah menyerahkan jasa yang terutang PPN atau tidak;
  • apakah memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013 atau tidak.

Dalam hal pengusaha hotel menyerahkan jasa yang terutang PPN (menjadi objek PPN) dan peredaran usaha dari penyerahan jasa tersebut sudah melebihi Rp4,8 miliar maka pengusaha hotel tersebut harus meminta kepada KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Contoh:

PT XYZ adalah pengelola hotel bintang lima, Vacancy Hotel, yang berdiri megah di kawasan bilangan Sudirman, Jakarta Pusat. Selama tahun 2014, penghasilan Vacancy Hotel adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan dari penyewaan kamar hotel                          Rp1.900.000.000.000,-
  2. Penghasilan dari penjualan makanan dan minuman          Rp    200.000.000.000,-
  3. Penghasilan dari jasa tambahan hotel                                Rp    750.000.000000,-
  4. Penghasilan dari sewa ruangan untuk ATM, kantor, dll      Rp        6.000.000.000,-
  5. Penghasilan service charge                                                 Rp      41.000.000.000,-
  6. Penghasilan bunga                                                              Rp           100.000.000,-
  7. Penghasilan lain-lain                                                            Rp             50.000.000,-

Jumlah seluruh Penghasilan                                                          Rp2.900.000.000.000,-

Berdasarkan penghasilan-penghasilan di atas, PT XYZ harus mendaftarkan diri ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP karena melakukan penyerahan yang dikenai PPN berupa sewa ruangan untuk ATM, kantor dll, dan peredaran brutonya sudah melebihi Rp4,8 miliar.

Pajak Daerah Atau PPN?

Agar tidak membingungkan antara Pajak Daerah dan PPN, berikut disajikan persandingan keduanya dalam matriks berikut ini:

No Uraian Pajak Daerah PPN
1 Pengertian hotel Ada Tidak ada
2 Ruang lingkup hotel

Hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos lebih dari 10 kamar

Hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel

3 Mekanisme pengenaan Pemungutan Pemungutan
4 Basis pajak Konsumsi jasa Konsumsi jasa
5 Penanggung pajak Tamu Tamu
6 Tariff Maksimal 10% 10%
7 Tidak termasuk objek

1.     jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah/pemda

2.     jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

3.     jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

4.     jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis,

5.     jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Apabila kita perhatikan matriks tersebut, ruang lingkup hotel yang didefinisikan oleh UU Pajak Daerah berbeda dengan ruang lingkup yang didefinisikan oleh UU PPN. Sehingga seolah-olah akan terjadi overlapping pengenaan pajak terhadap beberrapa pihak, yaitu:

Jenis Usaha Pajak Daerah PPN
Gubuk Pariwisata Ya Ya
Wisma Pariwisata Ya Ya
Pesanggrahan Ya Ya
Rumah kos lebih dari 10 kamar Ya Ya

Dengan kata lain pemilik gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan dan rumah kos lebih dari 10 kamar selain harus memungut pajak daerah, juga harus memungut PPN. Apa benar demikian? Jawabannya terletak pada izin usaha yang dimiliki para Wajib Pajak tersebut. Apabila izin usaha yang dimiliki adalah untuk usaha perhotelan, maka tetap tidak akan dikenai PPN. Sedangkan apabila izin usahanya tidak terkait dengan usaha perhotelan, meskipun usahanya gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan rumah kos yang lebih dari 10 kamar, selain memungut pajak daerah, juga harus memungut PPN. Solusinya bagaimana agar tidak dikenai dua jenis pajak tersebut? Silakan perbaharui/lakukan perubahan izin usahanya ke pihak yang terkait.

Pajak Pusat: PPh

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) tetap akan dikenakan kepada pengusaha hotel, tanpa melihat pengusaha hotel sudah menjadi Wajib Pajak Daerah atau belum. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek PPh adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima oleh hotel yang menjadi objek PPh diantaranya:

  1. Pendapatan Usaha
  • penghasilan dari penyewaan kamar
  • penghasilan dari tambahan jasa penyewaan kamar
  • penghasilan dari penyediaan makanan dan minuman
  • penghasilan dari fasilitas terkait kegiatan perhotelan untuk tamu.
  1. Pendapatan di luar usaha
  • penghasilan dari penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik
  • penghasilan dari penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisny, serta fasilitas penunjang terkait
  • penghasilan dari biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan
  • penghasilan dari jasa perbankan, misalnya penghasilan bunga
  • laba penjualan asset tetap
  • pendapatan jasa perparkiran
  • pendapatan service apartemen
  • pendapatan lainnya

tidak termasuk penghasilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, sedangkan penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenai PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Aspek perpajakan pada setiap tahapan kegiatan hotel digambarkan dalam matriks berikut ini:

No Tahapan Kegiatan Uraian Aspek Perpajakan
1 Pembangunan hotel –       Dibangun sendiri

–       Jasa konstruksi

–     PPN KMS

–     PPh Pasal 4 ayat (2)

2 Penyewaan kamar –       pendapatan usaha

–       service charge

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 21

3 Penjualan makanan dan minuman –       Pendapatan usaha

–       Service charge

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 21

4 Persewaan ruangan bangunan untuk ATM, dll –       Pendapatan di luar usaha (final) –       PPh Pasal 4 ayat (2)

–       PPN

5 Pemakaian lapangan golf

–       milik sendiri

–       pihak ke-3

–       Pendapatan luar usaha

–       Komisi

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 25/29

6 Persewaan mobil Pendapatan di luar usaha PPh Pasal 25/29
7 Pemakaian jasa tenaga ahli untuk konsultan –       WPDN

–       WPLN

–       PPh Pasal 21/23

–       PPh Pasal 26

–       PPN Jasa Luar Negeri

8 Tenaga kerja asing –       SPDN

–       SPLN

–       PPh Pasal 21

–       PPh Pasal 26

9 Pembayaran royalti atas jasa manajemen/pemakaian merk –       SPDN

–       SPLN

–       PPh Pasal 23

–       PPN

–       PPh Pasal 26

–       PPN

10 Jasa perbaikan/renovasi hotel –       Dilakukan sendiri

–       Pihak ke-3

–       PPh Pasal 21/26

–       PPh Pasal 23/26

11 Pembayaran kepada artis untuk acara hotel –       Dilakukan sendiri

–       Pihak ke-3

–       PPh Pasal 21

–       PPh Pasal 23

12 Penjualan melalui toko (toko obat, minimarket) –       Dilakukan sendiri –       PPN
13 Pemakaian pemandu wisata –       PPh Pasal 21`
14 Jasa pengelolaan tempat parkir –       Dikelola sendiri

–       Pihak ke-3

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 23

Isu Terkini

Beberapa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh pengusaha hotel terkait kewajiban perpajakannya diantaranya:

  1. Pengusaha hotel merasa dikenakan pajak secara berganda karena pajak hotel sudah dikenai pajak daerah

Sebenarnya sudah jelas batasan antara pajak daerah dan pajak pusat (PPN). Yang menjadi objek pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 bukan merupakan objek PPN sebagaimana diatur dalam UU No 42 tahun 2009 dan aturan turunannya. Sehingga pengusaha tidak perlu ragu terjadi overlapping (tumpang tindih) peraturan antara pajak daerah dan pajak pusat.

  1. Pengusaha hotel merasa tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena melakukan penyerahan bukan BKP/JKP

Apabila pengusaha hotel melakukan penyerahan BKP/JKP, misalnya penyewaan ruangan untuk drug store, ATM, kantor, perbankan, dll, dan peredaran usaha dari penyerahan BKP/JKP tersebut sudah lebih dari Rp4,8 miliar, maka pengusaha hotel tersebut harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

  1. Bolehkah hotel menggunakan billing yang terpisah untuk pendapatan utama dan bukan pendapatan utama?

Beberapa hotel memisahkan billing untuk pendapatan utama dan pendapatan lain-lainnya. Pendapatan sehubungan dengan penyewaan ruangan hotel menggunakan cash register yang online dengan sistem Pemda, sedangkan untuk pendapatan lainnya hotel menggunakan billing yang berbeda. Memang tidak ada ketentuan yang melarang pemisahan billing tersebut, namun seyogyanya hotel cukup mengunakan 1 jenis billing/pencatatan saja.

  1. Pendapatan atas uang servis/service charge tidak perlu dilaporkan di pembukuan hotel karena pendapatan tersebut pada akhirnya akan dibagikan kepada karyawan.

Pendapatan hotel berupa uang servis/service charge, meskipun pada kenyataannya akan dibagikan kepada karyawan, namun pendapatan tersebut harus dicatat dulu sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan tersebut kemudian akan dibagikan kepada karyawan sebagai beban gaji/honor, sehingga perusahaan harus memotong PPh Pasal 21-nya. Berbeda halnya jika pendapatan tersebut diberikan oleh tamu langsung kepada karyawan sebagai uang tips, maka perusahaan tidak perlu memotong PPh Pasal 21 karena perusahaan tidak mencatat pendapatan/penghasilan tersebut.

  1. Pesanan yang dibatalkan akan dikenakan cancellation fee sejumlah uang muka yang telah dibayar. Uang muka tersebut tidak perlu dicatat sebagai pendapatan perusahaan.

Pesanan yang dibatalkan dan dikenakan cancellation fee sebesar uang muka yang telah dibayarkan harus dicatat perusahaan sebagai pendapatan.

  1. Hotel boleh mengakui HPP atas pemberian cuma-cuma kepada pemegang saham.

Misalnya hotel memberikan layanan kamar secara gratis kepada pemegang saham, tidak ada pengakuan pendapatan. Namun perusahaan tetap membebankan HPP atas pemberian cuma-cuma kepada pemegang saham tersebut dalam laporan keuangan perusahaan.

Pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham tidak boleh dibebankan sebagai biaya sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Penutup

Pada dasarnya tidak ada overlapping terhadap pengenaan pajak hotel dan pengenaan PPN-nya. Memang terdapat perbedaan ruang lingkup yang diatur oleh Undang-undang Pajak Daerah dengan ruang lingkup yang diatur pada Undang-undang PPN. Namun perbedaan tersebut akan terjawab dengan izin usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

*Penulis juga aktif menulis mengenai perpajakan pada blog pribadinya yang dapat diakses melalui nasikhudinisme.com

Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Berkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) UU KUP

Tulisan ini telah dimuat di Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 11/2015

Tanggal 13 Februari 2015 lalu Menteri Keuangan mengundangkan tentang berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Apa dan bagaimana penghapusan sanksi administrasi tersebut? Mari kita coba uraikan satu persatu.

Dalam penghapusan sanksi bunga ini, sangat berkaitan erat dengan Undang-undang KUP yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1), dimana bunyi pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut dibawah ini:

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sementara penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU KUP berbunyi:

Ayat (1)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.

Ilustrasi Kasus :

a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 sebesar Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar                                         Rp10.000.000,00

Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan                 Rp6.000.000,00 (-)

Kurang dibayar                                                                   Rp4.000.000,00

Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00)              Rp80.000,00

b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar                                         Rp10.000.000,00

Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan                              Rp10.000.000,00 (-)

Kurang dibayar                                                                   Rp.0,-

Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp10.000.000,00)                        Rp200.000,00

Pada intinya Pasal 19 ayat (1) UU KUP ini mengatur mengenai pengenaan sanksi bunga melalui penerbitan STP dalam hal Wajib Pajak tidak atau kurang membayar SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh temponya. Ketentuan penerbitan STP-nya sendiri diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU KUP, yang menyebutkan diantaranya

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

  • ….
  • Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 pada intinya mengatur mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang membayar jumlah pajak kurang dibayar yang ditagihkan melalui SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh temponya dan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan yang ditagih melalui STP Bunga Penagihan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penghapusan sanksi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

STP Bunga Penagihan sendiri apabila kita baca di Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2013 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak diberi kode 109. Jadi apabila saat ini Wajib Pajak mempunyai STP dengan kode nota 109 (misalnya STP dengan nomor 12345/109/14/501/14), maka Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Cara membaca kode STP tersebut adalah sebagai berikut:

12345/109/14/501/14

12345  : 5 digit pertama nomor ketetapan artinya nomor urut diterbitkannya ketetapan tersebut

109      : kode nota sebagaimana diatur dalam lampiran SE-61/PJ/2013

14        : tahun pajak diterbitkannya ketetapan, 14 artinya tahun 2015

501      : kode KPP penerbit ketetapan, 501 adalah kode KPP Pratama Tegal

14        : tahun penerbitan ketetapan

Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Pasal 19 ayat (1)

Apabila kita baca konsiderannya, pemberlakuan PMK Nomor 29/PMK.03/2015 adalah dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Penerbitkan PMK-29 ini, dimaksudkan sebagai instrument kebijakan untuk meluluskan tujuan tersebut. Menurut PMK-29, Wajib Pajak yang melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016, diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Namun, untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Untuk mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi syarat permohonan penghapusan sanksi, diantaranya sebagai berikut :

  • utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali telah dilunasi oleh Wajib Pajak dan terdapat sisa sanksi administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
  • Satu (1) permohonan untuk satu (1) STP, kecuali dalam hal atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 STP, maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP
  • Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam lampiran PMK-29
  • Melampirkan bukti pelunasan utang pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP
  • Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
  • Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Apabila kita baca ketentuannya, permohonan hanya dapat diajukan terhadap SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang timbul (diterbitkan) sebelum tanggal 1 Januari 2015, dan telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016. Artinya, syarat Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ini adalah:

  1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan sebelum 1 Januari 2015
  2. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016
  3. Telah diterbitkan STP atas tidak atau kurang dibayarnya SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP

Tidak diatur dalam jangka waktu berapa lama sejak STP Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penghapusan sanksi ini.

Wajib Pajak Dapat Mengajukan 2 Kali Permohonan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi atas 1/lebih STP sebanyak 2x permohonan, dengan catatan permohonan yang kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

Tindak Lanjut Oleh Dirjen Pajak

  1. Apabila permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat.
  2. Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan yang kedua apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PMK-29
  3. Apabila syarat pengajuan permohonan yang kedua tidak terpenuhi, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan lagi permohonan penghapusan sanksi administrasi
  4. Apabila permohonan Wajib Pajak memenuhi syarat, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan untuk masing-masing STP paling lama 6 bulan sejak surat permohonan diterima.

Tindakan Penagihan atas STP yang Telah Diterbitkan

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi, tindakan penagihan atas SPT tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal pengembalian permohonan pengembalian permohonan penghapusan sanksi administrasi.

Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan

  1. Penghapusan sanksi administrasi juga dapat dilakukan secara jabatan apabila:
  2. Wajib Pajak telah mengajukan 2x permohonan pengurangan penghapusan sanksi, atau
  3. Wajib Pajak telah mengajukan permohonan penguranggan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 bulan untuk pengajuan kedua telah terlampau
  4. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  5. Utang pajak telah dilunasi dan
  6. Terdapat sisa sanksi administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
  7. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Pajak untuk setiap STP

Penutup

Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, jika terdapat permasalahan seperti ini? untuk membantu Wajib Pajak, kami Ada Beberapa tips yang harus dibagi kepada Wajib Pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Apabila Wajib Pajak memiliki beberapa SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sebaiknya direkap, mana yang sudah jatuh tempo dan mana yang belum jatuh tempo, mana yang sudah dibayar, dan mana yang belum dibayar
  2. Apabila ada yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, sebaiknya segera lakukan pembayaran apabila atas SKPKB atau SKPKBT tidak diajukan upaya hukum (misalnya keberatan)
  3. Apabila ada yang sudah dibayar, segera periksa apakah pembayarannya telah dilakukan seluruhnya atau belum. Apabila ada sisa yang masih belum dibayar, segera lakukan pembayaran
  4. Terhadap SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang telah dibayar, periksa apakah pembayarannya terlambat atau tidak
  5. Langkah 1-4 di atas dilakukan sebagai langkah antisipasi terkait penerbitan STP bunga penagihan yang akan diterbitkan oleh KPP
  6. Diantara STP yang dimiliki oleh Wajib Pajak, teliti apakah ada STP dengan kode 109
  7. Apabila ada, lakukan pengecekan apakah sudah dibayar atau belum
  8. Apabila belum dibayar, teliti kembali STP tersebut diterbitkan atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sebelum 1 Januari 2015 atau sesudah 1 Januari 2015.
  9. Apabila STP tersebut diterbitkan atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sesudah 1 Januari 2015, maka tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi
  10. Apabila STP tersebut diterbitkan atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sebelum 1 Januari 2015, maka dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, silakan penuhi persyaratan yang diharuskan.

Sehingga dapat digambarkan seperti yang ada dibawah ini sebagai berikut:

image-9

Pentingnya Mengubah Basis Penerimaan Pajak di Indonesia

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 11/2015

Berbicara mengenai keuangan negara, kita tidak dapat menghindari pembicaraan mengenai pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak telah merajai pos pendapatan di APBN kita selama lebih dari sepuluh tahun terakhir dengan porsi hingga 83%. Hingga tahun 2015 ini, pendapatan negara dari sektor pajak memang masih menjadi pos yang ‘seksi’ di APBN kita.

Keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang negatif biasanya berpengaruh negatif juga terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Purnamasari (2011) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Indikator Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang dipergunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB). Di mana PDB adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu. PDB ini merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, ekspor netto yang terjadi di suatu negara, serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PDB yang positif seharusnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak, sebaliknya apabila pertumbuhan PDB negatif, berpengaruh negatif juga terhadap penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1, dibawah ini.

Tabel 1

Porsi PDB Per Sektor

Tahun 2013-2014

   Lapangan Usaha 2013 2014
1. Pertanian, Peternakan, 14.42% 14.33%
2. Pertambangan Dan Penggalian 11.29% 10.49%
3. Industri Pengolahan 23.69% 23.71%
4. Listrik, Gas, Dan Air Bersih 0.77% 0.80%
5. Bangunan 9.98% 10.05%
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran 14.32% 14.60%
7. Pengangkutan Dan Komunikasi 6.99% 7.39%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 7.52% 7.65%
9. Jasa – Jasa 11.01% 10.98%
Jumlah Produk Domestik Bruto 100.00% 100.00%

Sumber: PDB atas dasar harga berlaku, BPS, data diolah.

Pada tabel diatas tertuliskan bahwa selama tahun 2013 dan 2014 ini peringkat pertama penyumbang PDB adalah dari sektor industri pengolahan. Kemudian disusul oleh sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, dan di peringkat tiga disumbang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan, penerimaan perpajakan selama dua tahun terakhir ini disumbang oleh sektor-sektor berikut yang tertera pada tabel 2, dibawah ini.

Tabel 2

Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Sektor Usaha

Tahun 2013-2014

No Sektor Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak
2013 2014
1 Industri Pengolahan 31,1% 30,1%
2 Pertambangan dan Penggalian 15,1% 14,1%
3 Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan 13,6% 12,0%
4 Jasa keuangan dan asuransi 10,5% 11,8%
5 Konstruksi 5,0% 5,2%
6 Lainnya 24,5% 26,9%
Jumlah 100% 100%

Sumber: DJP

Apabila kita perhatikan 2 tabel tersebut, terdapat hubungan yang kuat antara PDB dengan penerimaan pajak. Industri pengolahan yang menduduki peringkat pertama PDB, menduduki peringkat pertama dalam penerimaan pajak juga, begitu juga dengan peringkat kedua yang diduduki oleh sektor pertambangan dan penggalian, dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan sektor lainnya pada tabel di atas adalah sektor-sektor selain 5 sektor di atasnya. Sampai di sini kita sepakat bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sampai dengan saat ini penerimaan pajak kita masih didominasi oleh PPh Non Migas, disusul oleh PPN dan PPnBM pada urutan kedua, kemudian PPh Migas, PBB dan Pajak Lainnya pada urutan ketiga hingga kelima sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 terhadap pernerimaan per jenis pajak. Sementara itu PPh Non Migas sendiri masih didominasi oleh PPh Badan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 sehubungan dengan rincian penerimaan PPh Non Migas tahun 2012-2013.

Tabel 3

Penerimaan Per Jenis Pajak

Tahun 2012-2013

Miliar Rupiah

No Jenis Pajak 2012 % 2013 %
1 PPh Non Migas 381.203,98 45,6% 413.897,97 45,1%
2 PPN dan PPn BM 337.413,37 40,3% 383.423,94 41,8%
3 PBB 28.966,41 3,5% 25.296,84 2,7%
4 Pajak Lainnya 4.210,40 0,5% 4.933,25 0,5%
5 PPh Migas 83.460,95 9,9% 88.747,48 9,6%
Jumlah 835.255,12 100% 916.299,57 100%

Sumber: DJP

Tabel 4

Rincian Penerimaan PPh Non Migas

Tahun 2012-2013

Miliar Rupiah

No Jenis Pajak 2012 % 2013 %
1 PPh Pasal 21 79.559,16 20,8% 89.897,55 21,7%
2 PPh Pasal 22 5.495,81 1,5% 6.766,39 1,6%
3 PPh Pasal 22 Impor 31.609,47 8,3% 36.329,63 8,7%
4 PPh Pasal 23 20.290,36 5,3% 22.140,83 5,3%
5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 3.763,25 0,9% 4.378,79 1,0%
6 PPh Pasal 25/29 Badan 152.624,89 40,0% 151.906,61 36,7%
7 PPh Pasal 26 27.458,53 7,2% 31.082,96 7,5%
8 PPh Final 60.369,81 15,8% 71.357,41 17,2%
9 PPh Non Migas Lainnya 32,70 0,0% 37,79 0,0%
Jumlah 381.203.98 100% 413.897,97 100%

Sumber: DJP

Berdasarkan sifat pembayaran, pemotongan dan/atau pemungutannya, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara jenis pajak yang lain kita asumsikan secara merata dibayar oleh Wajib Pajak Badan, maka konstruksi penerimaan PPh Non Migas kita selama tahun 2012 dan 2013 dapat disajikan pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Konstruksi Penerimaan PPh Non Migas

Tahun 2012-2013

No Pembayar Pajak 2012 2013
1 Wajib Pajak Orang Pribadi 21,7% 22,7%
2 Wajib Pajak Badan 78,3% 77,3%
Jumlah 100% 100%

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat kita lihat bahwa lebih dari 75% penerimaan PPh Non Migas kita yang memberikan kontribusi lebih dari 45% terhadap total penerimaan pajak didominasi oleh pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Begitu pula dengan jenis pajak lainnya, PPN dan PPnBM, PBB, Pajak Lainnya dan PPh Migas besar kemungkinannya didominasi oleh pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Dengan data pembayaran pajak (MPN) yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb), dengan memisahkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Bendaharawan, kita bisa melihat seberapa besar kontribusi Wajib Pajak Badan terhadap total penerimaan pajak, apakah di atas 80% atau tidak.

Kondisi ini merupakan kondisi laten yang berbahaya menurut penulis. Apabila suatu sistem perpajakan didominasi oleh penerimaan dari Wajib Pajak Badan yang notabene rentan terhadap kondisi perekonomian dan suhu politik maupun investasi di suatu negara, maka apabila suatu ketika terjadi goncangan terhadap perekonomian maupun politik dan investasi negara tersebut, maka penerimaan pajak juga akan terpengaruh sedemikian besarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan cara-cara untuk memindahkan basis data penerimaan pajak, dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi, atau sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi perekonomian, suhu politik, maupun investasi suatu negara.

Hal Ini merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah, karena tidak mudah melakukan upaya-upaya pemindahan basis data tersebut. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar. Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah Wajib Pajak terdaftar disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Bekerja dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

No Tahun Jumlah Penduduk Bekerja Jumlah NPWP Orang Pribadi Terdaftar Persentase Jumlah Penduduk Bekerja yang ber-NPWP Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Belum ber-NPWP
1 2012 110.810.000 22.131.323 19% 81%
2 2013 110.800.000 25.109.959 22% 78%

Sumber: BPS dan DJP, data diolah.

Masih terdapat potensi 78% penduduk Indonesia yang sudah bekerja yang belum memiliki NPWP. Tentu saja angka tersebut tidak dapat bisa kita pukul rata begitu saja, tetapi dari sini dapat dipastikan bahwa potensi Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat besar.

Di sisi lain, memindahkan basis data penerimaan pajak ke sektor Wajib Pajak Orang Pribadi bukanlah semata-mata urusan ekstensifikasi perpajakan saja. Penambahan jumlah Wajib Pajak dalam beberapa tahun ini terbukti tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Artinya perlu adanya upaya lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal yang mungkin dapat bisa dilakukan pemerintah dalam rangka upaya memindahkan basis data perpajakan ini diantaranya:

  1. Perbaikan basis data perpajakan

Basis data perpajakan yang handal dan akurat dapat dipergunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat. Sensus Pajak yang dilakukan beberapa tahun terakhir belum menunjukkan hasil apapun. Hal ini bisa saja disebabkan karena basis data yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan tidak handal dan akurat. Perbaikan basis data dapat dimulai dengan melakukan matching data kependudukan (misalnya data NIK dari Kementerian Dalam Negeri) dengan data NPWP. Penduduk yang telah mempunyai penghasilan, namun belum memiliki NPWP harus diberikan NPWP secara jabatan. Di sisi lain, penambahan jumlah NPWP yang sangat banyak dalam satu waktu sekaligus hanya akan memberati sistem administrasi perpajakan saja apabila tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu langkah-langkah tindak lanjut setelah diterbitkan NPWP secara jabatan harus dilakukan dengan tepat.

  1. Perbaikan regulasi perpajakan

Regulasi perpajakan yang selama ini dikonsentrasikan lebih banyak menyasar Wajib Pajak Badan. Regulasi perpajakan terkait Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum terlalu banyak. Pemerintah dalam hal ini DJP perlu memperhatikan kebijakan/regulasi yang menyangkut Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan dan regulasi yang menimbulkan kekisruhan di masyarakat (misalnya terkait PP No 46 tahun 2013) sebaiknya diperhitungkan kembali efisiensi dan efektifitasnya. Beberapa regulasi terkait Orang Pribadi dapat dihitung dengan jari tangan, misalnya:

Tabel 7

Regulasi Terkait Wajib Pajak Orang Pribadi

No Jenis Wajib Pajak Mengatur Tentang Nomor Peraturan
1 Karyawan Pemotongan PPh Pasal 21 PER-31/PJ/2012
Pelaporan PPh Pasal 25/29 (Tahunan) PER-19/PJ/2012
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 162/PMK.011/2012
2 Usahawan PPh Pasal 4 ayat (2) PP No 46/2013
Norma Perhitungan Penghasilan Neto KEP-536/PJ./2000
Pelaporan PPh Pasal 25/29 (Tahunan) PER-19/PJ/2012
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 162/PMK.011/2012

Penutup

Pada akhirnya pemerintah harus memikirkan cara agar pengenaan pajak yang dilakukan dapat adil dan efisien, yakni pemungutan pajak yang dilakukan harus:

  1. Dikumpulkan secara efektif
  2. Dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak sekedar meningkatnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun
  3. Mendistorsi pasar sekecil mungkin
  4. Dikenakan terhadap orang-orang yang memperoleh penghasilan
  5. Dikenakan secara adil terhadap orang-orang dengan kemampuan yang sama
  6. Dikenakan secara lebih terhadap orang-orang dengan kemampuan yang lebih.

Tentu saja poin-poin di atas dilakukan setelah menjawab pertanyaan who should pay taxes dan membuat desain regulasi perpajakan yang pas, adil, dan memberikan nilai tambah bagi penerimaan pajak dengan cara yang efektif dan efisien.

Celah Tersembunyi dari PMK 31/PMK.03/2014

Tulisan ini telah dimuat pada Majalah Inside Tax Edisi 27

 Awal Februari 2014 lalu, Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK-31). Tampaknya, PMK-31 ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 (PMK-81). Tujuan PMK ini, mengatur tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.

Setelah meneliti lebih saksama, terdapat perubahan yang cukup signifikan dari PMK-31 ini. Perubahannya terlihat dari aturan pembayaran kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan dan diminta pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami keadaan gagal berproduksi. Perubahan ini tidak ditemukan jika dibandingkan PMK-81.

Alasan penerbitan PMK-31 adalah berdasarkan hal berikut ini.

Apabila kita cermati, Pasal 9 ayat (2) UU PPN berbunyi, Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Itu artinya, untuk mengkreditkan Pajak Masukan, PKP harus memiliki jumlah Pajak Keluaran. Lalu, apa yang terjadi jika PKP itu belum berproduksi? Menurut Pasal 9 (2a) UU PPN terdapat pengecualian, yaitu bagi PKP yang belum berproduksi berarti belum melakukan penyerahan yang terutang pajak/belum memiliki Pajak Keluaran, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Jadi, apabila PKP itu belum berproduksi/tidak memiliki pajak keluaran, pajak masukan yang dikreditkan sebatas barang modal saja. Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN yang menyatakan Pajak Masukan atas perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi tidak dapat dikreditkan.

Tentunya, hal ini mengakibatkan SPT Masa PPN PKP tersebut menjadi lebih bayar. Pada saat PKP mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang modal, tidak terdapat penyerahan/pajak keluaran. Ditjen Pajak harus mengembalikan jumlah lebih bayar tersebut apabila PKP mengajukan permohonan. Sebenarnya, Pasal 9 ayat (4b) huruf f UU PPN telah mengatur, PKP yang belum berproduksi dapat meminta pengembalian kelebihan Pajak Masukan tersebut pada setiap masa pajak.

Pertanyaan yang menggelitik, sampai kapan negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut? Apakah seterusnya sampai PKP tersebut mulai berproduksi? Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) UU PPN kemudian mengatur

“(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak masa pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.

(6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Dari rumusan pasal di atas maka pengkreditan Pajak Masukan atas barang modal dibatasi paling lama 3 tahun sejak PKP kali pertama mengkreditkan Pajak Masukan tersebut. Apabila setelah melewati jangka waktu 3 tahun, menurut Pasal 9 ayat (6a) UU PPN, PKP tersebut dikategorikan sebagai PKP yang mengalami keadaan gagal berproduksi. Pasal 9 ayat (6b) UU PPN merupakan dasar aturan dari PMK-81 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya PMK-31.

Pembahasan PMK-31

Barang Modal

UU PPN tampaknya tidak memberikan pengertian barang modal yang seperti apa yang atas perolehannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Pengertian barang modal ini terlihat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2012. Dari pasal itu, barang modal, pada prinsipnya harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. Agaknya, Pasal 1 angka 3 PMK-31 mempertegas pengertian barang modal di atas. Dengan demikian, syarat agar Pajak Masukan-nya dapat dikreditkan, barang modalnya harus memenuhi kriteria kumulatif sebagai berikut
a)    berupa harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

b)    tujuan semula dari perolehan barang modal tersebut adalah tidak untuk diperjualbelikan (artinya barang modal tersebut bukanlah barang persediaan/inventory);

c)    termasuk di antaranya adalah pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke barang modal tersebut.

Keadaan Gagal Produksi

Pasal 5 PMK-31 membedakan definisi keadaan kegagalan produksi terlihat dari kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP atau tidak.

a. Dianggap sebagai produsen yang menghasilkan BKP/JKP apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak kali pertama mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:

1.     penyerahan BKP,

2.     penyerahan JKP,

3.     ekspor BKP,

4.     ekspor JKP, atau

yang berasal dari hasil produksinya sendiri;

b.     Sedangkan, dianggap selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak kali pertama mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:

1.     penyerahan BKP,

2.     penyerahan JKP,

3.     ekspor BKP, atau

4.     ekspor JKP.

Pembayaran Kembali Pajak Masukan

Setelah keadaan gagal produksi terlewati, PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian paling lambat akhir bulan berikutnya.

Masa Revolving

Ini yang saya maksud dengan PMK nomor 31/PMK/03/2014 sedikit revolusioner. Masa revolving ini tidak dikenal di PMK nomor 81/PMK.03/2010. Penjelasan terkait masa revolving adalah:

  1. apabila PKP melakukan pembelian/impor barang modal setelah keadaan gagal berproduksi terlewati, Pajak Masukannya tetap dapat dikreditkan
  2. Pajak Masukan tersebut tetap dapat diminta pengembalian atau dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya
  3. Apabila pajak masukan yang terjadi setelah keadaan gagal berproduksi terlewati namun tidak diminta pengembalian, tetap dapat diminta pengembalian atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya
  4. Permintaan pengembalian atau kompensasi kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, maupun c hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah masa pajak keadaan gagal berproduksi telah terlewati.
  5. Jika setelah jangka waktu (2) tahun PKP tidak juga melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP yang berasal dari produksinya sendiri, maka PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian, atau PKP tidak dapat mengkompensasi kelebihan Pajak Masukan ke masa pajak berikutnya setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terlewati
  6. Selain membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian tersebut, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PKP tersebut dan status PKP-nya dicabut.

Jangka waktu 2 (dua) tahun inilah yang disebut sebagai masa revolving. Maksudnya pemerintah memberikan kesempatan kedua kepada PKP untuk membuktikan apakah PKP tersebut dapat memproduksi barang dan melakukan penyerahan atau tidak. Masa revolving ini hanya berlaku bagi PKP yang memproduksi BKP/JKP, tidak berlaku bagi PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP.

Sehingga dapat diskemakan sebagai berikut:

PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP

Januari 2014

 

Membeli barang modal dengan PM Rp70 juta

 

Maret 2014 Januari 2015

 

Februari 2015 Maret 2015 April 2015
PT ABC SPT Masa PPN

Lebih Bayar Restitusi

Rp70 juta

PKP belum juga melakukan penyerahan  

PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

 

PT XYZ

 

SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya

Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini

 

PKP belum juga melakukan penyerahan s.d.a
PT JKL  

PKP tidak mengkreditkan PM Rp70 juta di masa ini

 

SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta

 

PKP belum juga melakukan penyerahan

 

PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

       

Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT ABC dan PT XYZ

 

Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT JKL  

PKP yang memproduksi BKP/JKP

Januari 2014

 

Membeli mesin dengan PM Rp70 juta

Maret 2014 Januari 2017

 

Februari 2017

 

PKP kembali membeli mesin dengan PM Rp 25 juta

 

Maret 2017 April 2017 Februari 2019 Maret 2019
PT ABC SPT Masa PPN

Lebih Bayar Restitusi

Rp70 juta

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri  

PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

 

Pada masa ini juga PKP melaporkan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp25 juta

 

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

dan status PKP nya dicabut

PT XYZ SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini  

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri

 

s.d.a s.d.a s.d.a
PT JKL PKP tidak mengkreditkan PM Rp70 juta di masa ini SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi Rp25 juta  

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri

 

PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

PKP belum juga melakukan penyerahan  

PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

 

Dan Status PKP-nya dicabut

 

       

Keadaan Gagal Berproduksi PT ABC dan PT XYZ

 

   

Keadaan Gagal berproduksi PT JKL

  Masa revolving bagi PT ABC, PT XYZ, dan PT JKL  

 Bencana Alam Penyebab Keadaan Gagal Berproduksi

Apabila bencana alam atau keadaan lain di luar kekuasaan PKP (kahar/force majeure) sebagai penyebab keadaan gagal berproduksi, PKP tidak wajib membayar kembali pajak masukan yang telah dikembalikan tersebut. Adapun, bentuk bencana alam atau keadaan kahar meliputi peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Celah Tersembunyi PMK-31

Setelah mencermati PMK-31, terlihat PMK ini tidak luput dari kesalahan. Pasal 5 PMK ini hanya menyebutkan hal berikut.
  1. suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
  2. penyerahan BKP;
  3. penyerahan JKP;
  4. ekspor BKP;
  5. ekspor JKP; atau

yang berasal dari hasil produksinya sendiri

  1. suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
  2. penyerahan BKP;
  3. penyerahan JKP;
  4. ekspor BKP; atau
  5. ekspor JKP.

Nyatanya, pasal 5 ini tergambarkan kegiatan tidak melakukan penyerahan secara berulang-ulang. Pasal 1A ayat (1) UU PPN jo Pasal 5 PP No. 1/2012 tercantum definisi penyerahan sendiri, diantaranya,

a..

b..

f..

Kelihatannya perumus PMK-31 lalai dengan istilah pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP/JKP termasuk sebagai pengertian penyerahan. Dengan adanya kelalaian ini, memberikan celah kepada PKP untuk memanfaatkannya. Hal ini tampak ketika dalam jangka waktu:

–       1 tahun bagi PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP, atau

–       3 tahun bagi PKP yang memproduksi BKP/JKP;

Kedua PKP tersebut melakukan pemakaian sendiri atas BKP/JKP atau melakukan pemberian secara cuma-cuma, maka PKP tersebut tidak dianggap gagal berproduksi, sehingga tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian.

 Sehingga skema di atas akan berubah menjadi sbb:

 PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP

Januari 2014

 

Membeli barang modal dengan PM Rp70 juta

 

Maret 2014 Januari 2015

 

Februari 2015 Maret 2015 April 2015
PT ABC SPT Masa PPN

Lebih Bayar Restitusi

Rp70 juta

 

PKP belum juga melakukan penyerahan, namun PKP melakukan pemakaian sendiri BKP

 

PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian
PT XYZ SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini  

PKP belum juga melakukan penyerahan, namun PKP melakukan pemakaian sendiri BKP

 

s.d.a
PT JKL PKP tidak mengkreditkan PM Rp70 juta di masa ini SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta  

PKP belum juga melakukan penyeraha, namun PKP melakukan pemakaian sendiri BKP

 

PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian
       

Tidak Termasuk Kriteria Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT ABC dan PT XYZ

 

Tidak Termasuk Kriteria Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT JKL  

PKP yang memproduksi BKP/JKP

Januari 2014

 

Membeli mesin dengan PM Rp70 juta

Maret 2014 Januari 2017

 

Februari 2017

 

PKP kembali membeli mesin dengan PM Rp 25 juta

 

Maret 2017 April 2017
PT ABC SPT Masa PPN

Lebih Bayar Restitusi

Rp70 juta

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri namun melakukan pemakaian sendiri BKP  

PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

 

Pada masa ini juga PKP melaporkan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp25 juta

 

PT XYZ SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini  

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri namun melakukan pemakaian sendiri

 

s.d.a
PT JKL PKP tidak mengkreditkan PM Rp70 juta di masa ini SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi Rp25 juta  

PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri namun melakukan pemakaian sendiri BKP

 

 

PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian

       

Tidak Termasuk Kriteria Keadaan Gagal Berproduksi PT ABC dan PT XYZ

 

   

Tidak Termasuk Kriteria Keadaan Gagal berproduksi PT JKL

 

Dengan melakukan pemakaian sendiri dan membuat faktur pajak dengan kode 040, PKP terhindar dari kriteria gagal berproduksi.

Penutup

Celah yang dapat disusupi oleh PKP tampaknya terlihat dari pemberlakuan PMK-31 dengan cara menghindar dari kriteria gagal produksi. Alhasil, apabila kita perhatikan potensi kebocoran penerimaan negara disebabkan dari adanya restitusi/pengembalian kepada PKP yang tidak seharusnya mendapat pengembalian. Untuk menangkalnya, kita tunggu saja aksi perumus kebijakan itu.