Cermat Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2014

Tulisan ini telah dimuat di Indonesia Tax Review Volume VIII/Edisi04/2015

Tidak terasa tahun pajak 2014 telah berakhir, sebentar lagi kita harus menunaikan salah satu kewajiban perpajakan kita, yaitu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). SPT Tahunan PPh harus disampaikan oleh seluruh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyelenggara hajatan besar penyampaian SPT Tahunan PPh ini tentu harus melakukan persiapan-persiapan agar prosesi penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dapat dilaksanakan dengan lancar. Salah satu persiapan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya adalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan terkait SPT Tahunan belum lama ini, diantaranya:

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan sarana dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas penerimaan SPT Tahunan PPh yang diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa SPT Tahunan PPh harus disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun takwim, maka bulan Maret adalah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan bulan April adalah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Oleh karena itu bulan Maret dan April adalah bulan sibuk bagi Direktorat Jenderal Pajak karena akan menyelenggarakan penerimaan SPT Tahunan PPh. Terutama DJP akan disibukkan dengan penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, mengingat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2013 sendiri adalah sekitar 94% dari total Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan (data Direktorat Jenderal Pajak).

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penting untuk mengetahui hal-hal terkait penyampaian SPT Tahunan tersebut. Misalnya mengenai bentuk formulir yang dipergunakan, status perkawinan, dll. Tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Tentukan Jenis Penghasilan

Penting untuk menentukan jenis penghasilan yang diperoleh Orang Pribadi dalam satu tahun pajak. Selain agar penghasilan tersebut dapat dilaporkan dengan benar, hal ini juga terkait dengan bentuk formulir SPT Tahunan yang akan dipergunakan. Sampai dengan tulisan ini dimuat, terdapat tiga jenis formulis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, yaitu formulir 1770SS, 1770S, atau 1770.

UU Pajak Penghasilan (UU PPh) sendiri mengartikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan asal aliran tambahan kemampuan ekonomis tersebut, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis (UU PPh hanya membagi menjadi 4 (empat) jenis, namun untuk tujuan kemudahan, penulis membaginya menjadi 5 (lima) jenis), yaitu:

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja;

Misalnya penghasilan berupa berupa gaji, honorarium, upah, dsb.

  1. Penghasilan dari pekerjaan bebas;

Misalnya penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dsb. Biasanya berupa fee, komisi, imbalan jasa, dll.

  1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

Penghasilan dari jenis ini biasanya berupa keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan.

  1. Penghasilan dari modal;

Modal yang dimaksud di sini baik berupa harta gerak maupun tak gerak. Misalnya penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan karena pengalihan atau penjualan harta yang tidak dipergunakan untuk usaha, dll.

  1. Penghasilan lain-lain;

Misalnya penghasilan karena pembebasan utang, hadiah, dsb.

Berdasarkan kelima jenis penghasilan tersebut, dalam penggunaan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam PER-19/PJ/2014 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi hanya memperoleh penghasilan dari angka 1, 4, 5, dan/atau angka 3 yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat Final, dengan jumlah tidak lebih dari Rp60.000.000, setahun, maka formulir yang dipergunakan adalah 1770SS (sangat sederhana);

b. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi hanya memperoleh penghasilan dari angka 1, 4, 5, dan/atau angka 3 yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat Final, maka formulir yang dipergunakan adalah 1770S (sederhana); atau

c. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh penghasilan dari angka 2 dan/atau angka 3, maka formulir yang harus dipergunakan adalah 1770.

Oleh karena itu, di dalam PER-19/PJ/2014 disebutkan penggunaan masing-masing formulir adalah sebagai berikut:

  1. Formulir 1770 dipergunakan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a.Dari usaha/pekerjaan bebas; b. Dari satu atau lebih pemberi kerja; c. Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final; dan/atau d. Dalam negeri lainnya/luar negeri.
  2. Formulir 1770S dipergunakan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. Dari satu atau lebih pemberi kerja; b. Dalam negeri lainnya; dan/atau c. Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat F
  3. Formulir 1770SS dipergunakan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- setahun.

Apabila kita cermati, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada hakikatnya adalah formulir 1770, kemudian formulir ini mengalami penyederhanaan menjadi formulir 1770S dan 1770SS. Pada dasarnya semua Wajib Pajak Orang Pribadi bisa melaporkan SPT Tahunan PPh nya dengan formulir 1770.

Tentukan Status Kewajiban Perpajakan Suami-Isteri

Sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Oleh karena itu, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga. Artinya, bagi sepasang suami isteri, pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Direktur nomor PER-20/PJ/2013 yang menyatakan bahwa “Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.

Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban perpajakan suami isteri tersebut dapat dikenakan secara terpisah, yakni dalam hal:

  1. Suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
  2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Sebagaimana diatur di PER-19/PJ/2014, secara umum status kewajiban perpajakan suami dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

  1. KK/Kepala Keluarga

Status ini dipergunakan bagi suami isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Dalam hal ini isteri menggunakan NPWP suami dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Seluruh penghasilan atau kerugian isteri dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami, sehingga harus dilaporkan bersama dengan SPT Tahunan PPh suami. Kecuali penghasilan isteri tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

  1. HB/Hidup Berpisah

Dalam kondisi tertentu terdapat suami isteri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Suami isteri tersebut tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri dengan menggunakan NPWP masing-masing.

  1. PH/Pisah Harta

Apabila suami isteri menghendaki secara tertulis (yang dibuktikan dengan perjanjian) untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan, maka suami isteri tersebut masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri. Berbeda dengan suami isteri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, suami isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta masih dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis.

  1. MT/Memilih Terpisah

Adakalanya suami isteri tidak hidup berpisah, tetapi juga tidak melakukan perjanjian pemisahan harta. Dalam kondisi ini isteri secara sadar menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri yang terpisah dari suami. Kehendak ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa isteri, tanpa paksaan dari pihak manapun memang menginginkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perjakannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU PPh, suami isteri yang memiliki status kewajiban perpajakan PH dan MT, dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Secara garis besar perbedaan keempat status kewajiban perpajakan suami isteri tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

KK

HB

PH/MT

Penghasilan yang dilaporkan suami di SPT Tahunannya adalah penghasilan suami digabungkan dengan penghasilan isteri, kecuali isteri semata-mata memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya Seluruh penghasilan atau kerugian suami isteri merupakan penghasilan atau kerugian masing-masing dan dilaporkan di SPT Tahunan PPh masing-masing. Penghasilan dan kerugian suami isteri merupakan penghasilan dan kerugian masing-masing
Kerugian isteri yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai kerugian suaminya Dalam menghitung besarnya PPh terutang penghasilan suami digabung terlebih dahulu dengan penghasilan isteri, kemudian untuk mengetahui besarnya PPh yang harus dilunasi masing-masing dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto suami dan isteri.

Tentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan demikian pada dasarnya PTKP merupakan hak yang melekat kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan yang tidak dikenai PPh Final dan/atau bersifat Final.

PTKP sendiri diatur di dalam Pasal 7 UU PPh, yang dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok . Besaran mengenai PTKP terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012, yaitu:

a. 24. 300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;

b. 2. 025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. 24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh;

d. 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Status PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Apabila suami isteri pada 1 Januari tahun berjalan belum memiliki anak, kemudian anak pertama lahir pada bulan Oktober tahun berjalan, maka status PTKP untuk pelaporan SPT Tahunan PPh tahun tersebut adalah K/0 (kawin dengan 0 tanggungan).

Berdasarkan PER-19/PJ/2014, status PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari:

Status WP Uraian
TK / … Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP
K / … Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP
K / I / … Kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami.

Kaitannya dengan status perpajakan suami isteri, kondisi yang mungkin timbul adalah:

Status Perpajakan Suami Isteri Kondisi PTKP yang mungkin
KK K /
HB TK /
PH / MT K / I /

PTKP bagi masing-masing suami isteri yang telah Hidup Berpisah (HB) diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang diperkenankan di Pasal 7 UU PPh. Contoh: Suami isteri pada awal tahun pajak telah memiliki status hidup berpisah dengan putusan hakim dan memiliki 5 orang anak. Misalkan 3 anak menjadi tanggungan suami dan 2 orang anak menjadi tanggungan isteri. PTKP yang diperkenankan untuk suami adalah TK/3 dan untuk isteri adalah TK/0, atau suami TK/2 dan isteri TK/1, atau suami TK/0 dan isteri TK/3; hal ini mengingat tanggungan yang diperkenankan untuk setiap keluarga paling banyak 3 orang.

Inventaris Harta dan Hutang yang dimiliki

Harta dan hutang yang dimiliki Wajib Pajak harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Harta yang dilaporkan adalah harta yang dikuasai pada akhir tahun, sedangkan hutang yang dilaporkan adalah hutang yang masih menjadi kewajiban pada akhir tahun. Mulai tahun pajak 2014, harta dan hutang yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilaporkan dengan menggunakan kode tertentu. Sesuai dengan PER-19/PJ/2014, kode harta dan hutang adalah sebagai berikut:

Kode Harta

Jenis Harta Kode Harta Uraian
Kas dan setara kas 011 Uang tunai
012 Tabungan
013 Giro
014 Deposito
019 Setara kas lainnya
Piutang 021 Piutang
022 Piutang afiliasi (piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh
029 Piutang lainnya
Investasi 031 Saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 Saham
033 Obligasi perusahaan
034 Obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah Negara, dll)
035 Surat utang lainnya
036 Reksadana
037 Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
038 Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya)
Alat transportasi 041 Sepeda
042 Sepeda motor
043 Mobil
049 Alat transportasi lainnya
Harta bergerak lainnya 051 Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052 Batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053 Barang-barang seni dan antik
054 Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus
055 Peralatan elektronik, furniture
059 Harta bergerak lainnya
Harta tidak bergerak 061 Tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
062 Tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063 Tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069 Harta tidak gerak lainnya

Apabila kita perhatikan untuk jenis harta tidak bergerak, tanah dan/atau bangunan yang dipisahkan hanya untuk tempat tinggal dan untuk usaha. Dalam kondisi tertentu terdapat tanah dan/atau bangunan yang digunakan baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha, misanya rumah toko (ruko) maupun rumah kantor (rukan). Berdasarkan contoh yang diberikan di lampiran PER-19/PJ/2014, ruko dimasukkan kedalam kelompok tanah dan/atau bangunan untuk usaha dengan kode 062.

Kode Hutang

Kode Hutang Uraian
101 Utang bank/lembaga keuangan bukan bank (KPR, leasing kendaraan bermotor, dan sejenisnya)
102 Kartu kredit
103 Utang afiliasi (pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh
109 Utang lainnya

Penutup

Setelah melakukan identifikasi dan inventarisasi hal-hal di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan formulir yang sesuai yang tata caranya diatur dalam PER-19/PJ/2014. Selamat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2014!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s