PSAK 16-Aset Tetap: Aspek Akuntansi dan Aspek Pajaknya

grid-pojisteni-nemovitosti-domacnostiGambar dari sini.

PADA tulisan kali ini dan beberapa tulisan ke depan, saya akan membahas beberapa PSAK, mengulasnya dari sisi akuntansi dan pajaknya. Tulisan pertama mengenai PSAK saya mulai dengan pembahasan mengenai aset tetap yang diatur di PSAK 16 dan ISAK 25-Hak atas Tanah.

Definisi Aset Tetap
Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi di atas, suatu aset berwujud memiliki ciri digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. PSAK 16 tidak berlaku until properti investasi (PSAK 13) dan hak penambangan maupun reservasi tambang.
Namun, termasuk ke dalam definisi aset tetap adalah tanaman produktif (bearer plants). Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultir, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap).

Pengakuan Biaya Perolehan Awal Aset Tetap
Menurt PSAK 16. untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap, biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi dua kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Yang termasuk dalam komponen biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan langsung dan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi (dismantling cost). Yang dimaksud dengan biaya yang dapat diatribusikan langsung meliputi:
a. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dalam pembangunan atau akuisis aset tetap
b. biaya penyiapan lahan untuk pabrik
c. biaya penanganan dan penyerahan awal
d. biaya perakitan dan instalasi
e. biaya pengujian aset
f. komisi profesional

Sedangkan contoh biaya di bawah ini bukan merupakan biaya perolehan:
a. biaya pembukaan fasilitas baru (grand opening atau soft opening)
b. biaya pengenalan produk atau jasa baru
c. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau pelanggan baru
d. biaya administrate dan overhead umum
e. biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan maksud manajemen namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh
f. kerugian awal saat operasi seperti kerugian permintaan terhadap keluaran masih rendah
g. biaya relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas

Sedangkan menurut UU PPh, harga perolehan suatu aset diatur sebagai berikut:
a. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima
b. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar‐menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
c. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
d.  Apabila terjadi pengalihan harta:
1) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2) yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
e. Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
f.  Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata‐rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Biaya Selanjutnya
Selanjutnya, jika biaya yang dikeluarkan terkait aset memenuhi kriteria kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal, maka biaya lanjutan tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Sedangkan jika biaya lanjutan tersebut tidak memenuhi dia kriteria di atas, maka biaya tersebut langsung dibebankan misalnya biaya perawatan sehari-hari.

Pengukuran Setelah Pengakuan
Pada dasarnya, aset tetap dapat diukur melalui dua model, yaitu cost model atau revaluasian model. Pada model cost/biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluation, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Yang dimaksud penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) dari suatu aset selama umur manfaatnya (useful life). Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut SIAP digunakan, yakni pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Tidak ada definisi yang lebih jelas mengenai penjabaran kata SIAP pada paragraf tersebut, mengingat PSAK saat ini menganut principal base, bukan lagi rule base. Oleh karena itu definisi SIAP tersbeut pada dasarnya diserahkan kepada manajemen.

Penyusutan aset dihentikan ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai ast yang dimiliki untuk dijual (ATUD) atau dihentikan pengakuannya. Implikasi dari ketentuan ini, penyusutan tetap harus dilakukan sekalipun aset tersebut sedang tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali apabila penyusutan dihitung dengan metode unit produksi. Khusus untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai ASET TERPISAH walaupun diperoleh sekaligus.

Menurut UU PPh, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Terdapat perbedaan definisi menurut PSAK 16 dan menurut UU PPh mengenai kapan penyusutan harus dilakukan. Menurut PSAK penyusutan dilakukan ketika aset siap digunakan, sedan menurut UU PPh penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bulan yang dalam proses pengerjaan, penyusutan dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Entitas diperkenankan melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut siap digunakan, namun harus dengan seizin Dirjen Pajak. Sehingga akan timbul kondisi dimana menurut PSAK belum boleh disusutkan (karena aset belum siap digunakan) namun sudah boleh disusutkan menurut UU PPh.

Contoh
PT WAG membeli sebuah mesin pada bulan Januari 2017 dari China, dikirim ke Indonesia dengan menggunakan kapal dan memakan waktu kurang lebih15 hari untuk sampai ke Indonesia di pelabuhan Tanjung Perak. Dari pelabuhan, mesin harus terlebih dahulu melewati proses administrasi cukai, kemudian ada pengecekan mesin (testing), pemasangan dan pengkondisian mesin hingga siap digunakan. Mesin tersebut baru siap digunakan pada bulan Maret 2017.
Menurut PSAK 16, mesin tersebut disusutkan mulai bulan Maret 2017, namun menurut ketentuan perpajakan, mesin harus disusutkan sejak bulan Januari, karena sudah dilakukan pengeluaran terkait mesin tersebut.

Umur Manfaat
Beberapa hal di bawah ini harus diperhatikan dalam menentukan umur manfaat suatu aset:
a. ekspektasi daya pakai aset
b. ekspektasi tingkat keausan fisik aset
c. keusangan teknis dan keusangan komersial
d. pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum (Misalnya karena sewa)

Berdasarkan kriteria di atas, metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas. Metode penyusutan berdasarkan pendapatan pada dasarnya tidak tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, PSAK menyerahkan kepada entitas untuk menghitung sendiri masa manfaat dengan memperhatikan empat kriteria di atas. Sedangkan menurut UU PPh, masa manfaat suatu aset tetap berwujud hanya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1)

Ayat (2)

  1. Bukan bangunan

    Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

  2. Bangunan

    Permanen

    Tidak Permanen

4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun

20 tahun
10 tahun

25%
12,5%
6,25%
5%

5%
10%

50%
25%
12,5%
10%

UU PPh hanya mengenal umur manfaat 4, 8, 16 atau 20 tahun untuk aset selain bangunan dan 10 dan 20 tahun untuk aset bangunan. Hal ini juga yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan penyusutan komersial dan fiskal, selain perbedaan penentuan kapan suatu aset harus mulai disusutkan.

Nilai Wajar
<bersambung>

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s