Bayar Pajak Sekarang Bisa Lewat ATM

Berbicara tentang pajak memang selalu “seksi” bagi banyak kalangan, baik itu pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat Indonesia. Kenapa “seksi” dengan tanda petik? karena semua kalangan berkepentingan dengan pajak.

Belakangan ini kalangan pengusaha kecil menengah (UKM) diramaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam PP tersebut diatur bahwa bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak melebihi 4.8 miliar setahun, harus membayar PPh dengan tarif 1%  dari peredaran usaha dan bersifat final. Menjadi heboh karena tarif 1% bagi beberapa kalangan dianggap memberatkan. Sementara kalangan lain menyoroti, dengan menerapkan pajak yang bersifat final menunjukkan bahwa DJP belum mampu mengawasi Wajib Pajak dengan baik.

Menurut saya pribadi, kedua pendapat tersebut benar. Tarif 1% memang besar, karena kalau Wajib Pajak menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh, PPh yang terutang kemungkinan di bawah 1% dari peredaran usahanya, oleh karena itu jelas Wajib Pajak “berteriak” dengan terbitnya PP tersebut.

Pendapat kedua juga ada benarnya, karena dengan sistem perpajakan self assessment system, pemerintah dituntut untuk mengawasi SELURUH Wajib Pajak, tanpa terkecuali. Disamping pengawasan, hal yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah adalah edukasi terhadap wajib pajak, mengingat sistem administrasi perpajakan kita yang sedikit ribet. Lalu lagi-lagi isu yang mencuat adalah tentang kemampuan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang mencapai sekitar 26 jutaan harus diawasi hanya oleh sekitar 32ribu pegawai DJP. Jika pengawasan yang dimaksud adalah pemeriksaan, jumlah pemeriksa pajak di DJP hanya berjumlah sekitar 4ribuan pemeriksa. Dengan perbandingan itu, artinya 1 pemeriksa pajak di DJP harus mengawasi sekitar 6.500 Wajib Pajak. Bukan jumlah yang sedikit. Sementara di Jepang, 1 pemeriksa pajak hanya mengawasi ratusan Wajib Pajak.

Jadi kalau mau diambil jalan tengahnya, PP-46 tahun 2013 dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutangnya, di sisi lain mempermudah DJP dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Baru saja beberapa hari yang lalu DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PPh atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Intinya Perdirjen ini menfasilitasi Wajib Pajak yang akan membayar PPh yang bersifat final yang terutang sebagai akibat diberlakukannya PP-46 tahun 2013 dengan membayar pajaknya melalui mesin ATM. Tujuan utamanya masih senada dengan tujuan diberlakukannya PP-46 tahun 2013, dalam rangka mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak cukup datang ke mesin ATM terdekat, kemudian cukum memasukkan NPWP, Masa Pajak, dan Jumlah Nominal PPh yang akan dibayar, tekan OK, keluarlah struk ATM yang kedudukannya dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Mudah bukan?

Sebenarnya inovasi ini bukan hal yang baru, karena beberapa waktu sebelumnya DJP sedang melakukan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system), hanya saja waktu itu belum khusus diperuntukkan bagi Wajib Pajak PP-46 tahun 2013.

Dari apa yang saya amati selaku orang umum, memang tidak mudah mengawasi Wajib Pajak dengan jumlah yang sangat besar, diperlukan SDM yang banyak dengan kemampuan mumpuni, juga sistem administrasi yang baik. Namun dalam hal ini DJP terus melakukan perbaikan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Karena bagaimana pun juga, negara yang kita cintai ini dibiayai hampir 75%-nya dari penerimaan pajak.

______________________________________________

Beberapa peraturan terkait posting yang ini dapat diunduh di sini :

PP No 46 Tahun 2013

PER – 37.PJ.2013

15 November 2013

Advertisements

One thought on “Bayar Pajak Sekarang Bisa Lewat ATM

  1. Pingback: Tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 | nasikhudinisme.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s