Tag Archives: underground economy

Perubahan Lanskap Perpajakan Internasional

international-taxation

Gambar dari sini.

The global tax landscape is shifting under our feet. Tax planning is evolving, and increased tax authority scrutiny has caused a jump in the number and size of global tax auditss and assesments –pwc

DEWASA ini lanskap perpajakan internasional terus bergeser, perencanaan pajak terus berkembang, entitas-entitas melakukan transaksi lintas-negara untuk mendapatkan keuntungan pajak tertentu melalui praktek transfer harga. Oleh karena itu otoritas pajak suatu negara harus terus ‘beradaptasi’ dengan perubahan lanskap perpajakan global tersebut. Berikut ini beberapa hal yang melatarbelakangi pergeseran lanskap perpajakan internasional:

  1. Globalisasi
    Dengan adanya globalisasi, transaksi antarnegara menjadi tidak dapat dielakkan, baik transaksi jual/beli, penyerahan jasa maupun transaksi intangible property menjadi sangat mudah. Tidak ada satu negara-pun di dunia yang mampu mencukup segala kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan negara lain. Tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain. Oleh karenanya batas-batas yurisdiksi negara menjadi kabur/crossborderless. Oleh karenanya otoritas pajak suatu negara, dalam kaitannya dengan transaksi internasional bertugas bagaimana mencegah agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda (double taxation), atau bahkan mencegah terjadinya tidak adanya pemajakan di kedua negara (double non taxation).
  2. Underground Economy
    Underground economy 
    adalah kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun illegal yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga dikenal dengan nama lain unofficially economy atau black economy (Scheineider & Enste, 2000). Meningkatkan underground economy menjadi gambaran beratnya beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. 

    Klasifikasi aktivitas underground economy menurut Smith (1994) dalam Faal (2003).

    Samuda (2016) menyatakan bahwa nilai aktivitas underground economy di Indonesia berkisar pada angka 8,33% dari PDB.

    Mengapa underground economy menjadi penting dalam lanskap perpajakan? Karena seperti disebutkan di atas bahwa peningkatan underground economy menunjukkan beratnya beban pajar. Di sisi lain, semakin tinggi nilai underground economy, semakin besar basis pajak yang hilang/tergerus.

  3. Perkembangan Information and Communication Technology 
    Manusia jaman sekarang bisa melakukan hampir apa saja tanpa beranjak dari tempat duduknya. Belanja, membayar tagihan, memesan makanan, bahkan membayar pajak bisa dilakukan dari tempat tidur. Semakin berkembangnya ICT membuat kehidupan manusia semakin mudah. Transaksi jual beli tidak harus terjadi melalui pertemuan antara penjual dan pembeli. Transaksi e-commerce pun semakin meningkat nilainya.

    Berdasarkan grafik di atas (sumber dari sini) dapat kita lihat bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus melonjak, bahkan tahun 2017 melonjak hampir 500% dari 2011.
    Dalam praktek e-commerce sangat terlihat bahwa batas yuridis suatu negara sangat bias. Masyarakat Indonesia yang berbelanja secara online di Amerika tidak tercatat dan tidak dapat dipantau. Bahkan dalam konsep ini aturan mengenai permanent establishment (PE) pun tidak dapat dijalankan.
  4. Pertumbuhan Ekonomi Global
    Saat ini perekonomian dunia berporos pada tiga titik saja: Amerika, Tiongkok dan Eropa. Perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh tiga negara tersebut sangat memengaruhi perekonomian negara lain.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, otoritas pajak suatu negara perlu melakukan perubahan, penyesuaian terutama agar basis pemajakan di negaranya tidak tergerus. Konsep perpajakan internasional sudah dikenal cukup lama. Perpajakan internasional merupakan suatu terminologi yang merujuk pada aspek internasional dari ketentuan pajak masing-masing negara (Darussalam, 2017). Ketentuan pajak internasional suatu negara pada dasarnya mengatur mengenai:

  1. pemajakan atas subjek pajak dalam negeri suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya
  2. pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah teritorial suatu negara.

Indonesia, sebagai capital importing country (negara pengimpor modal) harus menuangkan ketentuan pajak internasional dalam aturan domestiknya. Hal ini bertujuan:

  • meningkatkan pendapatan nasional
    Tentu saja hal ini berkaitan dengan fungsi pajak di Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Oleh karena itu dalam korteks ini, tujuan pemajakan internasional di Indonesia adalah agar negara dapat memajaki subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, serta memajaki subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • kesetaraan
    Prinsip kesetaraan dalam perpajakan mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri diperlakukan sama seperti penghasilan dari dalam negeri (worldwide income). Dengan konsep ini subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri diperlakuakn sama dengan subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri.
  • efisiensi ekonomi
    Dalam konteks internasional, efisiensi ekonomi merujuk pada pengembangan iklim ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral (Darussalam, 2017). Netral dalam arti sistem pajak tidak mendistorsi pilihan ekonomi subjek pajak.

Selain memasukkan unsur pajak internasional dalam ketentuan domestiknya, biasanya suatu negara juga melakukan tindakan bilateral atau multilateral dengan negara lain dalam rangka menghilangkan dampak pajak berganda dengan mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

P3B mengatur alokasi hak pemajakan menurut jenis penghasilannya kepada negara yang mengadakan P3B tersebut:

  • alokasi hak pemajakan secara eksklusif kepada satu negara yang ditandai dengan kata-kata shall be taxable only. Dalam konteks ini tidak ada pajak berganda karena hanya satu negara saja yang dapat memajaki.
  • alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan domisili, dimana negara sumber mendapatkan hak pemajakan yang pertama, sedang negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Alokasi ini biasanya ditandai dengan kata-kata may be taxed.
  • alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan negara domisili, dimana negara sumber mendapatkan hak pemajakan yang pertama, namun dengan pembatasan tarif pajak, setelah itu negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Alokasi ini biasanya ditandai dengan kata-kata may be taxed …. but the tax so charged shall not exceed ….

P3B juga mengatur eliminasi pajak berganda dengan mewajibkan negara domisili untuk mengeliminasi pajak yang telah diklaim oleh negara sumber melalui suatu mekanisme pembebasan atau mekanisme kredit/kredit pajak. Menurut mekanisme pembebasan, negara domisili diwajibkan tidak mengenai pajak dari suatu negara sumber tertentu, sedangkan mekanisme kredit memberikan efek residual, yaitu klaim hak pemajakan negara domisili bergantung pada seberapa besar klaim hak pemajakan yang dilakukan negara sumber. Mekanisme kredit pajak di Indonesia dikenal sebagai kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24).

Sumber:
1. OECD TP Guideline 2017
2. P3B : Panduan, Interpretasi dan Aplikasi, Darussalam dan Danny Septriadi (2017)
3. Underground Economy di Indonesia, Sri Juli Asdiyanti Samuda dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016.

 

Advertisements

Potensi Pajak Pada Shadow Economy

SAYA sering melihat tempat makan di pinggir jalan yang rame-nya minta ampun, rameeee banget, sampai-sampai si penjualnya tidak terlihat. Saya juga sering melihat tempat makan yang cabangnya ada di mana-mana, dan hampir semua cabangnya rame dan berhasil. Saya sering menjahit baju, dan sekali menjahit ongkosnya lebih dari seratus lima puluh ribu rupiah, plus saya harus ekstra sabar karena kain saya akan dijahit di urutan ke sekian puluh, karena mengantri dengan pelanggan lainnya.

Saya juga sering melihat bengkel yang jam 7 pagi sampai jam 9 malam masih saja rame, sampai-sampai saya harus datang jam 6 pagi untuk mengantri sebelum bengkelnya buka. Saya sering melihat katering yang pesanannya dari mana-mana, sehari bisa lebih dari seribu boks pesanan makanannya.

Semuanya rame dan laku. Pertanyaan saya selanjutnya, mereka bayar pajak nggak ya?

Pernah saya iseng tanya-tanya ke tukang soto yang jualannya ruameee banget. Selidik punya selidik, katanya dalam sehari bisa habis sekitar 250 mangkok, dimana keuntungan bersih satu mangkoknya adalah empat ribu rupiah, dia berjualan 6 hari seminggu karena hari Jumat libur. Bisa dihitung kan berapa keuntungan bersihnya sehari? seminggu? sebulan? setahun? dikurangi PTKP (asumsi K/3)? ketahuan kan berapa pajaknya? Giliran saya tanya, bayar pajak gak pak? Apa coba jawaban Bapak tukang soto itu?

Laah mas, usaha kecil gini ngapain bayar pajak? Yang usahanya besar saja pada gak mau bayar pajak …. 

Kalau dipikir-pikir benar juga sih apa kata tukang soto ini. Siapa coba yang mau membayar pajak??

Pernah mendengar istilah shadow economy? Sebenarnya ada banyak istilah lain yang dipergunakan selain shadow economy, misalnya underground economy, informal economy (ini yang lebih sering kita dengar: sektor informal), parallel economy, black economy, hidden economy, unobserved economy, second economy, irregular economy, bahkan ada yang menyebutnya sebagai cash economy. Secara umum dapat diartikan bahwa shadow economy adalah semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto tetapi aktivitas tersebut sama sekali tidak terdaftar (Fiedrich Schneider dan Dominik H. Enste dalam Tobing, 2014).

OECD sendiri menggunakan istilah nonobserved economy untuk shadow economy yang tengah kita bahas. Dimana OECD membaginya ke dalam 4 aktivitas utama, yaitu:

1. Produksi bawah tanah (underground production); yaitu aktivitas produktif yang bersifat legal, tetapi sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan tujuan mengelak dari pajak dan peraturan lainnya

2. Produksi ilegal (illegal production); yaitu aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang oleh hukum

3. Produksi sektor informal (informal sector production); aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil yang umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum

4. Produksi rumah tangga untuk dipergunakan sendiri (production of households for own final use)

Beberapa contoh lain terkait shadow economy dapat diberikan sebagai berikut:

a. aktivitas ekonomi yang bersifat ilegal misalnya penyelundupan, perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkotika, dan

b. aktivitas ekonomi yang legal tetapi penghasilannya tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, misalnya kasus tukang soto di atas.

Undang-undang perpajakan kita pada dasarnya mengenal pengertian penghasilan dalam arti umum. Artinya, penghasilan tidak dibedakan apakah itu legal atau ilegal, apalagi halal atau haram. Oleh karena itu setiap penghasilan yang diperoleh dengan cara apapun pada dasarnya dapat dipajaki.

Berdasarkan data dari Friedrich Schneider, Andreas Buehn dan Clauido E. Montenegro (dalam Tobing, 2014), rata-rata shadow economy di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2007 berkisar pada angka 18,9% dari PNB kita. Angka yang menurut saya lumayan fantastis. Bayangkan saja: hampir 20% dari total kontributor PNB di Indonesia dipastikan tidak membayar pajak.

Memangnya seberapa besar potensi pajaknya?

Pertanyaan ini tentu sangat susah dijawab, terutama karena shadow economy tersebut masih harus dipetakan menjadi badan hukum atau orang pribadi, apakah usahanya dikenai pajak atau tidak, dan seterusnya. Secara umum, berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, potensi pajak dari shadow economy yang hilang adalah:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

Tentu saja yang dimaksud adalah PPh Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam PP No 46 tahun 2013. Pemerintah kehilangan potensi pajak sebesar 1% dari nilai shadow economy, dengan catatan shadow economy dilakukan oleh orang pribadi yang tidak melakukan usaha sehubungan dengan pekerjaan bebas.

2. PPh Pasal 25/29

Pelaku shadow economy yang tidak dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% seharusnya dikenai PPh Pasal 25/29, dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

3. PPh Lainnya

Potensi pajak lainnya yang juga hilang diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, maupun PPh Pasal 4 ayat (2) lainnya.

4. PPN

Jika pelaku shadow economy sudah mempunyai penghasilan bruto di atas 4,8 miliar rupiah, maka dia harus dikukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak, sehingga ada potensi PPN 10% dari total omset-nya. Dengan catatan barang/jasa yang diserahkan adalah BKP/JKP dan penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas ada potensi besar yang hilang dari aktivitas shadow economy. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Kita tunggu saja action dari pemerintahan yang baru mengenai pemajakan pada sektor shadow economy tersebut, terutama terkait pendataan aktivitas shadow economy agar memiliki NPWP dan diawasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sekedar mengingatkan, pada kurun waktu 2012-2013 DJP melakukan Sensus Pajak. Yang jika datanya valid, bisa dimanfaatkan sebagai data awal untuk mendata aktivitas shadow economy. 

—————————————–

Referensi

UU PPh, Inside Tax edisi 14, Maret 2013