Tukang Soto, Tukang Baso, Tukang Siomay, dll, Apakah Harus Bayar Pajak?

gambar dari sini.

TUKANG Soto : Pak, saya ini hanya seorang tukang soto, apakah bisa saya turut berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak?
Fiskus : Tentu saja Bapak Bisa.

Dialog di atas tentu saja hanya rekaan saya saja. Sejauh yang saya temui belum ada tukang soto atau tukang baso yang memiliki niat sedemikian tulusnya untuk negara. Jangankan tukang soto atau tukang baso, milyarder atau bahkan pengusaha terkaya sekalipun–yang sudah jelas-jelas harus membayar pajak–masih menghindar dari pajak. Seandainya ada tukang soto atau tukang baso yang seperti itu, saya harus angkat topi dan sudah semestinya para milyarder merasa tersindir.

Tulisan ini mengandaikan apabila ada tukang baso atau tukang soto yang benar-benar ingin berkontribusi bagi negara melalui pembayaran pajak.

Apa bisa? Tentu saja bisa, karena pembangunan negara ini terletak di pundak seluruh warga negaranya, bukan hanya sekelompok orang tertentu saja. Siapapun warga negara Indonesia bisa memberikan kontribusi, meskipun itu kecil dalam rangka pembangunan negara. Hal ini jelas diartikan dalam Pasal 4 UU PPh bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengertian tersebut tidak membedakan siapa Wajib Pajaknya, apakah itu tukang baso, tukang soto, atau milyarder sekalipun, tidak membedakan juga penghasilannya diperoleh dari cara apa, berjualan soto, bakso, menjadi pengusaha, bahkan koruptor sekalipun. UU PPh tidak melihat konsep penghasilan dari sisi legal atau ilegalnya, bahkan lebih ekstrim lagi UU PPh tidak melihat penghasilan dari sisi halal haramnya. Pada intinya, siapapun yang memiliki penghasilan, harus membayar pajak sebagai kontribusinya dalam pembangunan negara.

1. Hitung Penghasilan

Mengingat objek PPh adalah Penghasilan yang pengertiannya sebagaimana diuraikan di atas, maka tukang baso atau tukang soto harus menghitung berapa sebenarnya penghasilannya. Yang terjadi di lapangan adalah tukang baso atau tukang soto merasa bingung berapa sebenarnya penghasilannya. Hal ini dikarenakan uang yang diterima langsung dibelanjakan kembali tanpa dilakukan pencatatan. Pembelanjaan kembali tersebut baik untuk keperluan penjualan baso atau sotonya, atau bahkan untuk keperluan pribadi. Yang dapat dilakukan adalah:

a) Hitung rata-rata penjualan baso atau soto yang terjual dalam satu hari. Tukang baso atau tukang soto biasanya menghitung rata-rata penjualannya menggunakan satuan porsi. Misalnya dalam sehari menjual 40 porsi soto atau baso.

b) Hitung rata-rata hari berjualan dalam satu bulan. Misalnya senin  adalah hari libur bagi tukang baso atau soto, maka dalam satu bulan ada 4 hari libur, artinya rata-rata hari berjualan dalam satu bulan adalah 24-26 hari. Ambil saja 25 hari kerja dalam satu bulan.

c) Jika dalam satu hari rata-rata menjual 40 porsi dan dalam satu bulan bekerja rata-rata 25 hari, maka dalam satu bulan tukang baso atau tukang soto tersebut menjual rata-rata 1.000 porsi, artinya akan ada rata-rata 12.000 porsi yang terjual dalam satu tahun.

d) Jika harga rata-rata (asumsi harga naik atau turun selama beberapa kali) satu porsi bakso atau soto adalah Rp8.000,- maka dalam satu tahun peredaran usaha tukang baso atau soto tersebut adalah sebesar Rp96.000.000,-

2. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

UU kita mengharuskan orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan menghitung penghasilan neto nya dengan menggunakan norma. Berdasarkan KEP-536/PJ/2000, tukang baso dapat dikelompokkan sebagai kegiatan lain yang tidak jeals batasannya dankegiatan yang belum terliput dalam salah satu golongan lainnya dengan tarif norma di 10 ibukota provinsi sebesar 40%. Dengan demikian penghasilan neto tukang baso atau soto tersebut dalah satu tahun sebesar Rp38.400.000,-

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

UU PPh kita mengenal istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu ambang batas seseorang dikenai pajak atau tidak. PTKP ditentukan pada awal tahun pajak dan dihitung berbeda-beda untuk setiap kondisi yang berbeda. Wajib Pajak bujangan memiliki PTKP yang berbeda dengan Wajib Pajak yang telah kawin, memiliki tanggungan, dst. Ketentuan mengenai PTKP bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012.

Melanjutkan contoh di atas, misalnya tukang baso/soto tersebut kawin dengan 1 orang anak, maka PTKP-nya adalah Rp28.350.000,- sehingga angka ini akan dikurangkan dari penghasilan netonya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan formula tersebut maka PKP akan diperoleh dengan cara:

Rp38.400.000,- – Rp28.350.000,- = Rp10.050.000,-

3. Hitung Pajaknya

Setelah diketahui jumlah penghasilan kena pajak (PKP) nya, maka Wajib Pajak bisa menghitung Pajaknya sesuai tarif Pasal 17 UU PPh. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah tarif progresif dengan ketentuan:

Penghasilan Rp0 s.d. Rp50.000.000,- tarifnya 5%
Penghasilan Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- tarifnya 15%
Penghasilan Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,- tarifnya 25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000,- tarifnya 30%

Mengingat tukang baso/soto di atas masih pada level penghasilan Rp0 s.d. Rp50.000.000,- maka tarif pajaknya adalah Rp5%. Sehingga PPh yang harus dibayar dalam satu tahun pajak adalah sebesar 5% x Rp10.050.000,- = Rp502.500,-

Dengan demikian, kontribusi yang bisa diberikan oleh tukang baso/soto tersebut dalam satu tahun pajak kepada negara sebesar Rp502.500,- dari total Rp96.000.000,- omset nya.

Semoga bermanfaat.

———–

Keterangan:
Pasal 2 ayat (3) PP No 46/2013 menyebutkan bahwa orang pribadi yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dikecualikan dari pengenaan PP No 46/2013. Tulisan ini mengasumsikan bahwa tukang baso/soto menggunakan sarana prasarana yang dibongkar pasang dalam melakukan usahanya.

Advertisements

3 thoughts on “Tukang Soto, Tukang Baso, Tukang Siomay, dll, Apakah Harus Bayar Pajak?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s