Taxing Power

TAXING power menunjukkan kewenangan suatu negara untuk mengenakan pajak di negaranya: the power to tax. Taxing Power kita kenal juga sebagai yurisdiksi pemajakan yang menunjukkan dasar kewenangan suatu negara memungut pajak kepada seseorang atau suatu badan, terutama mengenai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam undang-undang. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di wilayah kekuasaannya. Lebih jauh yurisdiksi pemajakan akan mengatur mengenai perlakuan perpajakan terhadap subjek dan objek luar negeri. Singkatnya, taxing power atau yurisdiksi pemajakan adalah kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan.

Martha dalam Rosdiana dan Irianto (2012) mengatakan ada empat teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu:

1. The realistic or empirical theory

Yurisdiksi pemajakan pada dasarnya adalah setara dengan kewenangan fisik (physical power), yaitu kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan.

Namun pada kenyataannya yurisdiksi pemajakan tidaklah semata-mata kewenangan fisik, karena yurisdiksi pemajakan juga kemudian terkait kepada orang dan harta yang berada atau berasal dari luar kekuasaan negara, sehingga harus diatur dalam peraturan perundangan.

2. The ethical or retributive theory

Teori etis atau disebut juga teori retributif menyatakan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kontraprestasi (return) atas manfaat yang diperoleh dari negara. Sehingga secara etis/retributif perusahaan harus berkontribusi terhadap pengeluaran negara. Manfaat dari negara yang dimaksud dalam teori ini lebih kepada manfaat ekonomi, yaitu perusahaan memperoleh keuntungan ekonomis dari melakukan kegiatan ekonomi di suatu negara.

3. The contractual theory

Teori ini mengatakan seolah-olah ada kontrak (tidak tertulis) antara negara dengan subjek pajak. Kontrak tersebut mengakibatkan subjek pajak harus membayar atas barang dan jasa yang diterima dalam suatu negara.

4. The theory of sovereignity

Teori soverenitas atau teori kedaulatan menyatakan bahwa untuk mengamankan dan melestarikan keberadaannya, negara memiliki hak untuk memajaki (taxing right) yang berasal dari soverenitas (kedaulatan) negara tersebut. Sehingga negara mempunyai hak untuk meminta sesuatu atau kontribusi dari siapa saja yang berada di bawah kewenangan hukumnya.

Mengutip Gunadi dalam Rosdiana dan Irianto (2012), sistem perpajakan di Indonesia membangun yurisdiksi berdasarkan dua kaitan (pertalian) fiskal, yaitu (a) subjektif dan (b) objektif. Yurisdiksi pemajakan yang mendasarkan pada pertalian subjektif disebut yurisdiksi domisili (status), sedangkan yurisdiksi yang mendasarkan pada pertalian objektif disebut yurisdiksi sumber.

1. Yurisdiksi Domisili/Status (Penduduk atau Kewarganegaraan)

Negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan karena berdomisili di negara yang bersangkutan, atau karena status kewarganegaraannya. Sehingga negara bisa mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan dari seluruh dunia yang diterima oleh penduduknya maupun oleh warga negara yang tidak menjadi penduduknya (misalnya warga negaranya namun tinggal di negara lain).

Penentuan subjek pajak dalam negeri yang  didasarkan atas tempat tinggal atau keberadaan orang pribadi yang bersangkutan di suatu negara, disebut sebagai residence criterion atau fiscal domicile criterion (Mansury, 1998:11).

Indonesia menganut prinsip domisili sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan:

Pasal 2

(3) Yang dimaksud Subjek Pajak dalam negeri adalah:

(a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus depalan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2. Yurisdiksi Sumber

Menurut yurisdiksi sumber, negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari negaranya.

Indonesia menganut asas sumber sebagaimana tersirat dalam Pasal 26 UU PPh :

Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen

b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

e. hadiah dan penghargaan

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
 
Semoga bermanfaat
—————————————————————————-
Referensi:
1. Principle of Taxation (Sally M Jones, 2007)
2. Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012)
3. UU Nomor 17 tahun 2000 s.t.d.t.d. UU Nomor 36 tahun 2008
4. Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-undang Domestik Indonesia (Mansury, 1998)
Advertisements

One thought on “Taxing Power

  1. Pingback: Penentuan Sumber Penghasilan dalam Yurisdiksi Pemajakan | nasikhudinisme.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s