Tahun Penegakan Hukum: Brace Yourselves

DALAM laman fanspage-nya di Facebook, Direktorat Jenderal Pajak memberitakan mengenai pengarahan Menteri Keuangan kepada 4.551 Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka pelaksanaan Tahun Penegakan Hukum tahun 2016. Apa yang perlu disiapkan Wajib Pajak dalam menghadapi Tahun Penegakan Hukum?

Tahun lalu Wajib Pajak telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembetulan SPT melalui reinventing policy, Wajib Pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi pajak. Sayangnya, kesempatan itu hanya berlaku setahun karena tahun 2016 ini DJP telah mencanangkan sebagai Tahun Penegakan Hukum. DJP memang belum mengeluarkan pernyataan atau ketentuan mengenai siapa saja sasaran Tahun Penegakan Hukum tersebut, namun jika dengan membaca tulisan ini Bapak/Ibu Saudara merasa memiliki ‘dosa’ atau kesalahan terhadap ketentuan Perpajakan, saya sangat menyarankan Bapak/Ibu/Saudara segera memperbaiki kesalahan tersebut, terutama jika Bapak/Ibu/Saudara merupakan:

  1. Wajib Pajak yang memiliki usaha dan penghasilan, namun belum memiliki NPWP
    Sudah dengan jelas disebutkan dalam UU KUP bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran mendasar dan paling nyata. Bahkan dalam Pasal 39 UU KUP disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di atas Rp4,8 miliar namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
    Sama seperti penjelasan pada angka 1, UU KUP pun menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP diancam dengan pidana seperti di atas.
  3. Wajib Pajak yang tidak pernah melaporkan SPT
    Setelah memiliki NPWP, Wajib Pajak memiliki tiga kewajiban terkait perpajakan, yaitu kewajiban pembayaran, pelaporan dan pemotongan/pemungutan. Kewajiban pembayaran timbul apabila terdapat pajak yang kurang bayar, sementara kewajiban pelaporan muncul kepada semua Wajib Pajak, ada atau tidaknya penghasilan. Pelaporan tersebut meliputi pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Sementara itu kewajiban pemotongan/pemungutan merupakan kewajiban yang sifatnya penunjukkan kepada Wajib Pajak. Dalam hal Bapak/Ibu/Saudara tidak pernah melaporkan SPT Masa/Tahunan, atau melaporkan SPT Masa namun kadang lapor kadang tidak (misalnya SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 25 maupun SPT Masa PPN), sebaiknya segera perbaiki kesalahan tersebut dengan melaporkan SPT Bapak/Ibu/Saudara sekarang juga.
  4. Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilan dan pajak-pajak dengan sebagaimana mestinya
    Jika penghasilan saya 100, dan harta saya 200, maka dalam SPT saya, saya pun harus melaporkan penghasilan sebesar 100 dan harta saya sebesar 200. Tindakan menutup-nutipi penghasilan maupun harta dalam laporan SPT merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan diancam dengan hukuman pidana.
  5. Memiliki Utang Pajak Yang Belum Dilunasi
    Jika Bapak/Ibu/Saudara memiliki Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak yang telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran, sebaiknya segera dilunasi.

Kesimpulannya, siapapun kita, Warga Negara Indonesia yang taat pajak, mari kita laksanakan kewajiban perpajakan kita dengan baik dan benar. Karena bagaimanapun juga UU mengamanatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara self assessment, yang mana artinya adalah, kita dapat melaporkan suka-suka isi SPT kita, tetapi dengan konsekuensi DJP bisa melakukan pemeriksaan terhadap SPT kita apabila SPT kita tidak benar. Bahkan DJP pun dapat memberikan NPWP/NPPKP secara jabatan apabila seharusnya kita sudah ber-NPWP/dikukuhkan sebagai PKP namun kita belum juga melaksanakan kewajiban tersebut.

Jangan lupa AR Bapak/Ibu/Saudara di KPP tempat Bapak/Ibu/Saudara terdaftar siap membantu permasalahan Bapak/Ibu/Saudara.

Semoga bermanfaat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s