Haruskah PK/PM Dilaporkan di SPT Masa PPN?

PERNAHKAH Bapak/Ibu Wajib Pajak diminta membetulkan SPT Masa PPN-nya karena terdapat PK/PM yang sudah Bapak/Ibu laporkan tetapi tidak dilaporkan oleh lawan transaksi Bapak/Ibu? Apakah PK/PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN?

Memang apabila kita pikirkan, secara logika, baik PK maupun PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN PKP. Kenapa? Ya, itulah tujuan adanya ketentuan mengenai PK/PM. Coba kita pikirkan, untuk apa ada ketentuan tentang PK/PM jika tidak untuk dilaporkan? Namun ternyata berbicara mengenai ketentuan perpajakan tidak cukup menggunakan logika, karena menyangkut hukum, dalam hal ini adalah hukum pajak. Sehingga wajib ada dasar hukum pelaksanaannya. Mari kita coba bahas!

Ketentuan di UU KUP
Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan mengunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian di bagian penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang:
a. pengkreditan PM terhadap PK; dan
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas adalah:
a. benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
c. jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Ketentuan di UU PPN
Pasal 9 ayat (2) UU PPN menyebutkan bahwa PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. Memang ayat ini secara tersurat hanya mengatur mengenai pengkreditan PM, seolah-olah ayat ini hanya ditujukan bagi pembeli. Namun apabila kita resapi, ayat ini juga berarti bahwa penjual harus melaporkan PK-nya pada masa dimana PK tersebut dikeluarkan. Hal ini dikarenakan:
a. sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa PPN yang harus disetor diperoleh dengan cara menyelisihkan antara PK dengan PM. Sehingga apabila PK-nya tidak dilaporkan, maka pajak yang harus disetor menjadi tidak ada, atau ada tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (dimana ini menyalahi ketentuan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana diatur di UU KUP)
b. pelaporan PK juga berfungsi sebagai alat DJP melakukan ekualisasi antara omset yang dilaporkan di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Begitu juga dengan pelaporan PM berfungsi sebagai alat melakukan pengecekan HPP maupun beban-beban yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya.

Sehingga bagi DJP, pelaporan PK-PM adalah sebagai alat kontrol, diantaranya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan telah dipungut PPN sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada tahun 2001 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Dimana disana disebutkan bahwa Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. 

Berdasarkan KEP-754/PJ./2001 tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:
a. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP
b. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN
c. faktur pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai PK pada SPT Masa PPN

Sedangkan hasil konfirmasi faktur pajak tersebut dapat berupa:
1. ada dan sesuai
2. tidak ada yang bisa disebabkan karena tiga hal:
a. faktur pajak tersebut belum dilaporkan penjual di SPT Masa PPN-nya
b. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP
c. penyerahan tersebut sebenarnya tidak terjadi

Apabila hasil konfirmasi faktur pajak menyatakan ada dan sesuai, maka PM atas penyerahan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP pembeli. Namun, dalam hal hasil konfirmasi faktur pajak menyatakan:
a. tidak ada karena tidak/belum dilaporkan oleh PKP penjual namun sudah diterbitkan SKPKB/SKPKBT kepada penjual, maka PM nya tetap dapat dikreditkan
c. tidak ada karena penjual bukan PKP dan/atau transaksi tersebut tidak pernah terjadi, maka faktur pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai PM bagi pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan baik PK maupun PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN. Hal ini untuk meyakinkan DJP bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan PKP yang menerbitkan telah dikukuhkan sebagai PKP. Karena apabila terdapat indikasi faktur pajak tersebut tidak sah, maka kepada penjual dapat diterbitkan SKPKB/SKPKBT atau bagi pembeli tidak boleh mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai PM.

Oleh karena itu, sebelum bertransaksi dengan PKP lain, seyogyanya PKP melakukan pengecekan bahwa:
1. PKP penjual sudah dikukuhkan sebagai PKP, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pengukuhan PKP (SPPKP); dan
2. PKP penjual adalah PKP yang patuh, yang melaporkan SPT Masa PPN-nya setiap masa pajak, hal ini dapat dilakukan dengan meminta lawan transaksi menunjukkan bukti pelaporan SPT Masa PPN selama beberapa masa terakhir.
Kedepannya dengan penerapan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) tentu saja pengecekan ini akan lebih mudah, cukup dengan memindai barcode yang ada di faktur pajak yang diterima oleh pembeli.

Semoga bermanfaat!

—————————–
referensi
1. UU KUP
2. UU PPN
3. KEP-754/PJ./2001
4. SE-35/PJ.5/1989
5. PER-16/PJ/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s