Beban Pajak dan Upaya Memperbesar/Memperkecil-nya

SUDAH lama saya sangat tertarik dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang dipergunakan di negara kita, oleh karena itu beberapa tulisan ke depan akan membahas beberapa materi pokok dalam mempelajari ilmu dasar perpajakan. Jangan bosan ya! Hehe.

Secara matematis, beban pajak dapat dituliskan dengan rumus berikut:

Tax (T) = Rate (R) x Base (B)

Beban pajak (Tax) merupakan hasil perkalian antara tarif pajak (Rate) dan dasar pengenaan pajak (Base/DPP). Ketiga faktor tersebut berbanding secara lurus, artinya semakin besar tarif pajak dan/atau DPP, maka akan semakin besar pula besarnya beban pajak.

Di negara manapun, pemerintah selalu mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pembayar pajak. Kepentingan pemerintah adalah bagaimana mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, sedangkan kepentingan pembayar pajak adalah bagaimana membayar pajak dengan jumlah sekecil-kecilnya, jika memungkinkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk membayar pajak.

 

Optimalisasi Penerimaan Pajak oleh Pemerintah

Pemerintah—dalam hal ini otoritas pajak—saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selalu dibebani dengan tugas mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya. Meskipun dalam tugas pokoknya, DJP hanya berperan sebagai administratur penerimaan pajak, bukan memenuhi target penerimaan pajak. Berikut tahapan perumusan target penerimaan pajak yang selama ini terjadi :

1)    DJP menyampaikan usulan target penerimaan pajak tahun setelah tahun sekarang (tahun depan). Usulan tersebut biasanya didasarkan pada realisasi pencapaian penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya yang disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Angka-angka tersebut akan diolah dengan perumusan tertentu sehingga diperoleh suatu angka yang tidak akan jauh berbeda dari realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya. Usulan tersebut disampaikan oleh DJP kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk dirapatkan dan dievaluasi

2)    BKF biasanya akan menaikkan angka yang telah diusulkan DJP. Tentu saja BKF memiliki alasan tertentu, DJP sebagai otoritas eselon I biasanya hanya manut saja

3)    Angka yang telah diusulkan tersebut akan terus naik saat pembicaraan dilakukan di tingkat Wakil Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, hingga diusulkan di DPR dan disahkan di UU APBN.

Dari gambaran tersebut terjadi keanehan saat target penerimaan tidak ditentukan sendiri oleh DJP, tetapi DJP dikejar-kejar kewajiban/tugas untuk memenuhinya. Mungkin fenomena ini bisa kita sebut sebagai ketidaksinkronan tugas dan fungsi pemerintahan.

Tetapi, terlepas dari ketidaksinkronan tersebut, bagaimanapun juga DJP tetap harus mengumpulkan uang pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan formula beban pajak di atas, maka cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak diantaranya:

1)    Menaikkan tarif pajak (R)

Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tentu saja kebijakan ini harus dipikirkan matang-matang. Laffer (2004)—yang terkenal dengan kurva Laffer-nya—mengatakan bahwa pada tingkat tarif 100%, pemerintah justru tidak akan mendapatkan uang pajak karena willingness to pay dari masyarakat akan berkurang, yang muncul justru perilaku tax avoidance. Tarif pajak yang akan memberikan penerimaan negara yang  maksimal adalah tarif yang tinggi pada tax base yang kecil dan tarif yang rendah pada tax base yang besar.

Masih menurut Laffer, kebijakan tarif yang diambil oleh pemerintah akan memberikan dua jenis efek terhadap penerimaan negara, yaitu arithmetic effect dan economic effect. Arithmetic Effect terjadi apabila tarif rendah, maka penerimaan pajak akan rendah; sebaliknya apabila tarif tinggi, maka penerimaan pajak akan naik. Sedangkan economic effect terjadi apabila kebijakan tarif membawa dampak terhadap kegiatan ekonomi, misalnya kesempatan kerja, output, dll.

Lalu mana yang berdampak positif terhadap perekonomian? Pengalaman membuktikan bahwa kebijakan menaikkan tarif pajak akan membawa multiplier effect yang negatif terhadap perekonomian, sedangkan kebijakan menurunkan tarif pajak akan membawa multiplier effect yang positif terhadap kegiatan ekonomi.

Kebijakan tarif yang diambil pemerintah baru-baru ini adalah pada saat Undang-undang nomor 36 tahun 2008 diberlakukan. Dimana tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan diubah dari tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

2)    Memperluas basis pajak (B)

Cara kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memperluas basis pajak. Dengan tarif yang sama tapi basis pajak yang diperluas/diperbanyak, pemerintah akan memperoleh sumber lain penerimaan pajak.

Jones (2007) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua basis dalam pengenaan pajak, yaitu basis transaksi (transaction based taxes) dan basis aktivitas (activity based taxes). Pajak dapat dikenai pada suatu peristiwa atau transaksi maupun atas suatu aktivitas tertentu. Pada basis transaksi, pajak hanya akan dikenakan apabila terjadi transaksi tertentu. Contohnya pajak penjualan hanya akan dipungut apabila ada transaksi penyerahan barang atau jasa tertentu. Contoh lainnya, pajak atas minuman beralkohol hanya akan dikenakan apabila ada transaksi pembelian alcohol. Cara menghindari pajak yang dikenai berdasarkan basis transaksi ini tentu saja dengan menghindari transaksi tersebut. Dengan memilih untuk tidak meminum minuman beralkohol, maka seseorang telah menghindari pengenaan pajak atas pembelian minuman beralkohol tersebut.

Pajak dikenai atas suatu dasar aktivitas tertentu. Pembayar pajak harus mengelola aktivitas-aktivitasnya, membuat laporan atas aktivitas tersebut selama suatu periode tertentu, dan membayar pajak atas aktivitas tersebut. Contoh mudahnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) tahunan yang dikenakan atas laba suatu kegiatan/aktivitas perusahaan.

 

Upaya Pembayar Pajak untuk Memperkecil Jumlah Pajak Terhutang

Berbeda dengan pemerintah yang berupaya mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, yang dilakukan oleh pembayar pajak justru sebaliknya: membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin.

Masih berdasarkan formulasi Beban Pajak di atas, Santoso dan Rahayu (2013) mengatakan bahwa untuk memperkecil beban pajak, pembayar pajak—terutama perusahaan—dapat melakukan hal-hal di bawah ini:

1)    Minimize tax rate

Perusahaan dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan tarif pajak. Apa yakin bisa dilakukan? Upaya meminimalkan tarif pajak ini harus dipandang secara kreatif, tidak dilihat dari segi statutory tax rate yang siifatnya given dari pemerintah. Bagaimana cara kreatif tersebut?

Dalam pengenaan pajak yang menggunakan tarif pajak progresif, semakin besar nilai DPP makan akan semakin besar pula pajak terhutangnya. Atau dengan kata lain, semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayar. Dengan langkah yang kreatif, perusahaan dapat membagi laba tersebut ke beberapa perusahaan. Maksudnya, lebih baik mendirikan banyak perusahaan dengan usaha sejenis dengan keuntungan yang lebih kecil, daripada laba tersebut hanya diperoleh dari satu perusahaan saja. Langkah ini disebut sebagai shifting income from one pocket to another.

Sebagai contoh, suatu perusahaan dengan laba—yang merupakan DPP—sebesar Rp 200.000.000,-

Pada tarif progresif (tarif lama yang dikenakan pada UU PPh tahun 2000) akan dikenai pajak sebesar:

10% x Rp   50.000.000,-                     = Rp   5.000.000,-

15% x Rp   50.000.000,-                     = Rp   7.500.000,-

30% x Rp 100.000.000,-                     = Rp 30.000.000,-

Jumlah PPh Terutang                         = Rp 42.500.000,-

Dengan membagi keuntungan menjadi keuntungan 4 perusahaan, maka pajak yang dibayar hanya sejumlah:

10% x Rp 50.000.000,- x 4                 = Rp 20.000.000,-

Penghematan yang bisa dilakukan sebesar Rp 22.500.000,- tentu saja hal ini harus memperhatikan beberapa hal, misalnya biaya pendirian perusahaan baru, aspek legalitas, dsb.

Namun dengan pengenaan tarif tunggal seperti sekarang ini, upaya kreatif di atas sudah tidak relevan lagi. Namun beberapa pasal di UU PPh bisa dijadikan dasar untuk melakukan upaya kreatif lainnya, misalnya Pasal 17 ayat (2b) dan Pasal 31E. Baca uraian saya mengenai Pasal 31E UU PPh di sini.

2)    Optimize tax deduction

UU PPh mengatur mengenai biaya-biaya yang dapat dibebankan dan tidak dapat dibebankan dalam penghitungan DPP. Di UU PPh kita diatur di Pasal 6 dan Pasal 9. Pada praktiknya, penentuan apakah suatu beban dapat atau tidak dapat dibebankan tidaklah hitam putih seperti yang tertuang di Pasal 6 dan Pasal 9 tersebut. Karena kadang judgement perusahaan berperan penting dalam menentukan apakah biaya tersebut dapat dibebankan atau tidak. Dalam hal ini yang dilakukan perusahaan adalah transform non-deductible to deductible expense.

3)    Maximize tax exemption

UU PPh juga mengatur mengenai penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sehingga atas perolehannya tidak akan dikenai pajak. Dalam konsep ini, upaya yang dilakukan perusahaan adalah converting income from one type to another, terutama ke jenis penghasilan yang dapat dikategorikan sebagai bukan objek pajak.

4)    Explore allowable tax facilities/tax incentives

Langkah lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah memanfaatkan fasilitas atau insentif pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Fasilitas atau insentif pajak biasanya diberikan sebagai stimulus di bidang perpajakan bagi industri-industri tertentu.

________________________________

Bahan bacaan:

1)    Sally M. Jones. Principles of Taxation For Business and Investment Planning, NYC: McGraw-Hill Irwin, 2007.

2)    Iman Santoso dan Ning Rahatu. Corporate Tax Management, Jakarta: Ortax, 2013.

3)    Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s