PPh Pasal 21 atas Rapel dan Gaji Susulan

Nasikhudin

DALAM dunia pekerjaan, terutama dalam dunia per-karyawanan (ini istilah saya sendiri :p) sering kita mendengar istilah Rapel maupun Gaji Susulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yg diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yg belum diberikan. Jadi rapel biasanya terjadi karena ada kenaikan gaji yang berlaku surut. Misalnya keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2014, sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2014 (berlaku surut/mundur). Maka atas kekurangan pembayaran gaji dari Januari-Juni yang dibayarkan pada bulan Juli disebut sebagai uang rapel.

Bagaimana menghitung PPh Pasal 21 atas Uang Rapel?

Di dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012 halaman 2 diberikan cara menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel. Untuk memudahkan penggambaran cara penghitungan PPh Pasal 21 nya, langsung saja saya berikan contoh perhitungannya :

Pada bulan Juli 2014, Sdr. Afrilia Irdan (K/0) yang bekerja pada perusahaan multinasional mendapatkan SK kenaikan gaji yang berlaku surut sejak Januari 2014. Kenaikan yang terjadi dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan. Pada bulan Juli tersebut dibayarkan juga rapel atas kenaikan gaji dari Januari-Juni 2014, sedangkan gaji bulan Juli sudah dibayarkan menggunakan gaji yang baru. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel yang diterima Sdr. Afrilia Irdan tersebut?

Berdasarkan ilustrasi di atas, pada bulan Juli 2014, penghasilan yang diterima oleh Sdr. Afrilia Irdan adalah :

Gaji Baru Bulan Juli + Rapel Kenaikan Gaji Januari s.d. Juni 2014

= Rp 25.000.000,- + 6 x ( Rp 25.000.000,- Rp 20.000.000,-)

= Rp 25.000.000,- + Rp 30.000.000,-

= Rp 55.000.000,-

 

Cara menghitung PPh Pasal 21 bulan Juli atas penghasilan yang diterima oleh Sdr. Afrilia Irdan  sebagaimana diatur di lampiran PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 Sebelum Kenaikan Gaji

Gaji Sebulan disetahunkan                        Rp 20.000.000,- x 12        = Rp 240.000.000,-

Pengurangan Biaya Jabatan 5%                                                       = Rp    6.000.000,-

Penghasilan Neto setahun                                                                 = Rp 234.000.000,-

PTKP                                                                                                            = Rp   26.325.000,-

PKP                                                                                                               = Rp 207.675.000,-

 

PPh Pasal 21

5% x Rp 50.000.000,-                                       = Rp 2.500.000,-

15% x Rp 157.675.000,-                                  = Rp 23.651.250,-

Jumlah PPh Pasal 21Terutang Setahun             = Rp 26.151.250,-

PPh Pasal 21 Terutang sebulan                          = Rp   2.179.271,-

 

b. PPh Pasal 21 Setelah Kenaikan Gaji

Gaji Sebulan disetahunkan                        Rp 25.000.000,- x 12        = Rp 300.000.000,-

Pengurangan Biaya Jabatan 5%                                                       = Rp    6.000.000,-

Penghasilan Neto setahun                                                                  = Rp 294.000.000,-

PTKP                                                                                                             = Rp   26.325.000,-

PKP                                                                                                                = Rp 267.675.000,-

 

PPh Pasal 21

5% x Rp 50.000.000,-                                       = Rp 2.500.000,-

15% x Rp 200.000.000,-                                  = Rp 30.000.000,-

25% x Rp 17.675.000,-                                      = Rp   4.418.750,-

Jumlah PPh Pasal 21Terutang Setahun         = Rp 36.918.750,-

PPh Pasal 21 Terutang sebulan                          = Rp  3.076.563,-

 

PPh Pasal 21 atas Uang rapel sebulan adalah selisih antara perhitungan b dengan perhitungan a, yaitu :

Rp 3.076.563,-  –   Rp 2.179.271,- = Rp 897.292

 

Sehingga PPh Pasal 21 atas rapel selama 6 bulan adalah 6 x Rp 897.292,- = Rp 5.383.752,-

Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas rapel ini mirip dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus atau THR.

 

Sehingga PPh Pasal 21 yang harus dibayar Sdr. Afrilia Irdan pada bulan Juli 2014 adalah

PPh Pasal 21 atas gaji baru bulan Juli 2014 + PPh Pasal 21 atas uang rapel

= Rp 3.076.563,- + Rp 5.383.752,-

= Rp 8.460.315,-

 

PPh Pasal 21 atas Gaji Susulan

Sering kita mendengar istilah gaji susulan. Sebenarnya istilah ini tidak dikenal dalam PER-31/PJ/2012. Apa itu gaji susulan? lazimnya gaji susulan adalah gaji yang pembayarannya tidak dilakukan di bulan yang sama dengan bulan seharusnya gaji dibayarkan. Misalnya Gaji bulan Januari dan Februari baru dibayarkan pada bulan Maret. Bagaimana PPh Pasal 21 nya?

PER-31/PJ/2012 tidak mengenal istilah gaji susulan, karena jelas disebutkan di peraturan tersebut mengenai saat terutang PPh Pasal 21 yang diatur di pasal 21 ayat (1), (2), dan (3).

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

(2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

(3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan

sehingga meskipun dilakukan pembayaran gaji susulan, PPh Pasal 21-nya tetap terutang di masa-masa seharusnya PPh Pasal 21 tersebut terutang, Artinya apabila SPT Masa PPh Pasal 21 sudah terlanjur dilaporkan, pemberi kerja harus menghitung kembali PPh pasal 21 nya, kemudian membayarkan kekurangan pajaknya dan melaporkan SPT Pembetulan.

 

Semoga bermanfaat

Published by Nasikhudin

28 Comments

  1. Saya mau tanya kalau gaji selama tahun 2105 2,5jt perbulan, di bulan april ada kenaikan gaji menjadi 3jt fan mendapat thr 3jt, bagaimana cr menghitung pph 21 atas thr nya, dan di e-spt? Trims di tunggu balasannua

    Like

    Reply

  2. Selamat malam ibu Fanny
    Dari pertanyaan ibu dapat saya simpulkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Gaji bulan Januari-Maret Rp2,5 juta perbulan
    b. Gaji bulan April-Desember Rp3 jt perbulan
    c. Ibu mendapat THR (sebut saja bulan Juli) Rp3 juta

    atas penghasilan tersebut maka pemotongan PPh Pasal 21 nya adalah:
    a. Gaji bulan Januari-Maret dihitung seperti biasa
    b. Pada bulan April dihitung PPh Pasal 21 atas:
    – Gaji bulan April sendiri seperti biasa
    – Rapel gaji bulan JAnuari-Maret (jika ada) yang perhitungannya seperti saya contohkan dalam tulisan ini
    c. Untuk PPh Pasal 21 atas THR dilakukan pemotongan seperti biasanya

    Semoga membantu

    Like

    Reply

  3. thx artikelnya, sgt membantu. kalo misalnya gaji jan s.d. sept 3.500.000, lalu dari okt-des jadi 4.000.000, untuk penghasilan bruto yg dimasukkan ke dalam form 1770 SS brp? biaya jabatan yg dipakai yg mana? dan pajak yg terutangnya brarti hanya tinggal dikali 5% dari pkp nya? thanks in advance 😊

    Like

    Reply

  4. thx artikelnya, sgt membantu. kalo misalnya gaji jan s.d. sept 3.500.000, lalu dari okt-des jadi 4.000.000, untuk penghasilan bruto yg dimasukkan ke dalam form 1770 SS brp? biaya jabatan yg dipakai yg mana? dan pajak yg terutangnya brarti hanya tinggal dikali 5% dari pkp nya?

    thanks in advance 😊

    Like

    Reply

    1. Selamat malam ibu Nurul, jika demikian penghasilan bruto-nya silakan dijumlahkan saja seluruh penghasilan yang ibu terima selama setahun. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Pph terutang dikalikan tarif pasal 17 UU PPh dari penghasilan kena pajak. Semoga membantu.

      Like

      Reply

  5. Selamat sore, kami mau bertanya….kami mempunyai beberapa staff yang memiliki gaji UMR 2015 yaitu di 2,7 juta. dalam tahun berjalan ternyata 2016 januari ditetapkan UMR naik menjadi 3.1 juta.
    Pertanyaannya adalah sebagai berikut :
    1. Ada beberapa karyawan yang sudah menandatangani kontrak kerja karyawan di bulan Juni 2015 dengan Gaji UMR 2.7, kemudian dalam tahun berjalan Januari 2106 atau 7 bulan setalah menandatangani kontrak tersebut ternyata UMR berubah di 3.1. Dan karyawan tersebut bekerja sampai dengan bulan Maret 2016. Apakah ada kewajiban perusahaan untuk Rapel/Gaji Susulan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016 ( 3 bulan ) yang sudah mengalami prubahan atau kekurangan Rp. 400.000 per bulan…..?
    2. Apakah memang harus menunggu kontrak selama 1 tahun berakhir, seperti contoh kontrak awal 1 Juni 2015 sd 1 Juni 2016 nanti baru kita akan menyesuaikan dengan UMR yang baru pada kontrak tahun ke 2 yaitu 1 juni 2016 sd 2017.

    Terima Kasih atas bantuannya.

    Nanang.

    Like

    Reply

    1. Selamat malam Bpk Nanang, terkait pertanyaan bapak, mungkin lebih cocok ditanyakan kepada pihak yang menangani permasalahan mengenai UMR/Ketenagakerjaan. Sepengetahuan saya, dalam aturan yang mengatur mengenai kenaikan UMR tersebut seharusnya memuat klausul-klausul yang Bapak tanyakan. Semoga membantu.

      Like

      Reply

  6. Selamat pagi,

    Saya ingin tanya, untuk pajak Desember 2015 telah disetorkan dan dilaporkan pada bulan Januari 2016. Namun setelah dihitung ulang terjadi kesalahan penghitungan kurang bayar , sehingga kami menyetorkan kekurangannya pada bulan Maret 2016. Pertanyaannya, apakah SPT pelaporan kekurangan tersebut disampaikan sebagai SPT Pembetulan atau Normal ?

    Terima kasih.

    Like

    Reply

    1. Selamat pagi ibu Ira. Jika ibu telah melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 Desember, maka seharusnya ibu melakukan pembetulan SPT Masa bulan Desember tersebut.

      Like

      Reply

      1. Terima kasih atas balasannya, pak. Saya barusan baca bahwa untuk ada sanksi bunga untuk pembetulan SPT ? Jika ya, berarti saya harus setor lagi di bank atau menunggu surat dari KPP saja ?

        Salam

        Like

  7. Untuk sanksi akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) Bu, jd ibu cukup bayar kekurangan pembayaran menurut perhitungan ibu saja.

    Like

    Reply

  9. Dear Rekan,

    Saya mau tanya terkait contoh perhitungan RAPEL di atas.

    Pada perhitungan di bagian –> a. PPh Pasal 21 Sebelum Kenaikan Gaji <– itu, nilai yang disetahunkan adalah nilai bulan Juni atau bulan kapan? Semisal dari bulan dari Januari-Juni berbeda-beda penghasilan brutonya, misal, ada potong gaji dikarenakan tidak masuk tanpa keterangan. Di bulan apakah yang disetahunkan bila terjadi kondisi tersebut.

    Mohon jawabannya

    Thank

    Syauqi

    Like

    Reply

  10. Dear Rekan,

    Saya mau tanya terkait contoh perhitungan RAPEL di atas.

    Pada perhitungan di bagian –> a. PPh Pasal 21 Sebelum Kenaikan Gaji <– itu, nilai yang disetahunkan adalah nilai bulan Juni atau bulan kapan? Semisal dari bulan dari Januari-Juni berbeda-beda penghasilan brutonya, misal, ada potong gaji dikarenakan tidak masuk tanpa keterangan. Di bulan apakah yang disetahunkan bila terjadi kondisi tersebut.

    Mohon jawabannya

    Thank

    Syauqi

    Like

    Reply

    1. Selamat malam Bpk Syauqy, Contoh di atas menggunakan asumsi gaji yang dibayarkan sebelum ataupun sesudah kenaikan gaji nilainya tetap, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam hal gaji yang dibayarkan setiap bulannya berbeda-beda, Bapak bisa menghitung selisih tersebut untuk setiap bulannya.

      Like

      Reply

  11. Maksud dari Bapak “menghitung selisih tersebut untuk setiap bulannya” itu seperti ini kah;

    Jumlah PPh Jan-Juni (yang berbeda tiap bulannya) tinggal dibagi 6 saja, begitu kah?

    *Misalkan nilai PPh dari Jan-Jun;

    1 Januari 2.179.271
    2 Februari 1.879.271
    3 Maret 1.729.271
    4 April 2.029.271
    5 Mei 2.104.271
    6 Juni 2.179.271

    Jumlah 1 s/d 6 : 6 = 2.016.771

    PPH setelah kenaikan gaji = 3.076.563 (mengambil contoh di atas)
    PPh Jan-Juni sebelum kenaikan gaji = (2.016.771)

    PPh atas Rapel 1 bulan = 1.059.792

    Begitukah maksud dari “menghitung selisih tersebut untuk setiap bulannya”?

    Terima kasih

    Like

    Reply

  12. Apakah karyawan yg sudah resign tetap dapat rapel gaji ? Kenaikan gaji januari 2016, baru dibayarkan oktober 2016, resign september 2016. Apakah tetap dapat rapel gaji ?

    Like

    Reply

    1. Keputusan apakah karyawan resign dpt memperoleh rapel gaji atau tidak sepenuhnya diatur oleh perusahaan. Ketentuan PPh Pasal 21 hanya mengatur tata cara pemotongannya saja.

      Like

      Reply

  15. terimakasih untuk artikelnya pak 🙂 sangat membantu, tapi satu yang ingin saya tanyakan,jika penjelasan diatas menjelaskan pelaporan SPT masa , bagaimana dengan pelaporan SPT tahunannya? terima kasih 🙂

    Like

    Reply

    1. Selamat sore, untuk PPh Pasal 21 tidak ada SPT Tahunannya. Apabila yang ibu maksud adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, nanti dasar penghitungannya dari bukti potong PPh Pasal 21 yang dibuat oleh pemberi kerja

      Like

      Reply

  16. Saya mau bertanya , apakah perusahaan/outsourching berhak membatalkan secara sepihak pembayaran rapelan gaji karyawan jika karyawan tsb sudah resign.?

    Misalnya : pada kenaikan UMR tahun 2017, perusahaan C baru melakukan kenaikan UMR pada Agustus 2017, dengan kata lain rapelan dari Januari-Juli akan dibayarkan serempak pada Agustus 2017 juga. Nah bagaimana jika ada karyawan B yang resign pada 1 Agustus 2017,? Apakah dia tetap mendapatkan rapelan dari januari-Juli? atau tidak sama sekali (hangus). Mohon infonya

    Like

    Reply

  18. Selamat malam pak.
    Saya mau menanyakan Rapelan Gajih Januari
    Apakah perhitungan Rapelan gajih ini Murni selisih UMK lama dengan UMK baru atau Selisih Gaji Kotor pada bulan yang di rapel yaitu januari.

    contoh
    saya memiliki 2 karyawan yang gajih pokonya sama,, akan tetapi gajih kotor mereka berbeda dikarnakan ada yang tidak hadir karna Absen/alpa kerja.

    nah pertanyaannya apakah saya tetap memberikan rapelan gajih yang sama kepada keduanya.
    trimakasih

    Like

    Reply

  19. saya mau tanya terkait gaji susulan. ditempat saya ada kasus seperti itu. gaji direktur bulan jan-apr baru dibayarkan dibulan mei dikarenakan sebelumnya belum ada karyawan. jadi pembayaran gaji ditunda ketika sudah ada karyawan. untuk case ini pph 21 terutang tetap dibayar dan dilaporkan sesuai masanya kah? sementara saya pernah bertanya dengan kring pajak dimana pelaporannya masuk di masa pajak dilakukannya pembayaran gaji. mohon pencerahannya, terima kasih

    Like

    Reply

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.