Celotehan Malam (23)

JANGAN pernah menunda perbuatan baik (ibu saya, suatu ketika)

Setiap pagi, dalam perjalanan menuju ke kantor, saya akan melewati sebuah perempatan kecil. Bukan perempatan yang ramai dengan lampu merah, hanya perempatan biasa, tanpa lampu merah. Di perempatan itu saya biasa melihat seorang ibu paruh baya, dari penampilan dan peralatan di sekelilingnya saya tau ibu ini adalah seorang pemulung. Beberapa plastik besar sebagai tempat mengumpulkan sampah dan sebuah gancu selalu tersedia di sampingnya.

Hampir setiap pagi saya melihat ibu ini sedang duduk, menatap nanar dengan wajah agak muram. Antara menanggung beban hidup yang (mungkin) berat baginya, atau menahan lapar karena tidak bertemu makanan sejak kemarin. Ibu ini tidak duduk sendiri, dia bersama tiga orang anaknya yang masih kecil semua. Mereka hanya berempat, tanpa seorang ayah karena saya tidak melihat ada laki-laki dewasa di sana.

Pemandangan saya setiap pagi.
Entah kenapa setiap melewati ibu ini, saya selalu nggerentes (berkata dalam hati), kasihan sekali ibu ini dan keluarganya. Saya kadang ingin berhenti sekedar memberikan uang buat sarapan, tetapi takut ibu ini tersinggung. Beberapa kali saya mengurungkan niat saya itu.

Sampai pada Jumat kemarin, saya melihat ibu itu sepertinya sedang menderita sakit. Muka pucat, mata sedikit berair, dan wajah yang semakin tirus dan memancarkan aura orang sakit. Saya pun teringat bahwa di dalam dompet, saya masih menyimpan uang lima puluh ribu rupiah. Tapi kemudian saya menimbang-nimbang bahwa uang ini adalah uang terakhir saya. Saya masih harus membeli sarapan dan makan siang. Jika uang ini saya berikan kepada ibu tersebut, saya harus ke ATM untuk mengambil uang tunai, yang mana saya agak malas melakukannya. Saya pun urung memberikan lima puluh ribu tersebut kepada ibu pemulung. Namun dalam hati kecil saya mengatakan, besok Senin saya akan memberikan uang kepada ibu itu.

Begitu Senin pagi datang, saya sudah menyiapkan uang di dompet saya yang akan saya berikan kepada ibu pemulung tersebut. Sudah saya bayangkan ekspresi kebahagiaan ibu itu menerima uang tersebut untuk membeli sarapan. Tetapi apa yang terjadi? Ibu pemulung tersebut tidak ada di tempatnya. Perempatan itu sepi, tanpa ibu pemulung dan keluarganya.

Saya mengutuk diri sendiri. Bodoh sekali saya yang terlalu egois hanya karena memikirkan sarapan sendiri sampai lupa pada penderitaan orang lain. Benar sekali yang dikatakan ibu saya, jangan pernah menunda berbuat baik, karena pada dasarnya kesempatan tidak akan datang dua kali.

Semoga bisa dijadikan pelajaran.


Sejarah SPT Masa PPN

BERBICARA mengenai peraturan perpajakan, sebenarnya tidak jauh-jauh dari membicarakan sejarah. Salah satu hal yang penting dalam ilmu perpajakan, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia, adalah mengenai formulir. Karena seluruh peraturan perpajakan pada dasarnya akan di-ejawantah-kan dalam bentuk formulir untuk pelaporannya.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah formulir SPT Masa PPN yang pernah dan sedang digunakan di Indonesia.

Fungsi SPT Masa PPN
Fungsi SPT Masa PPN bagi PKP pada dasarnya adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang:
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sejarah SPT Masa PPN
Pada dasarnya sejarah formulir SPT Masa PPN sampai dengan saat ini bisa kita bagi menjadi beberapa periode, yaitu periode 1984-1994, periode 1995-2005, periode 2006, periode 2007-2010, dan periode 2011 sampai dengan sekarang.

a. Periode 1984-1994
Pada 1 Januari 1984 mulai diberlakukan UU PPN 1984, yaitu UU No 8 tahun 1983. UU PPN ini menggantikan UU Pajak Penjualan tahun 1951. Namun, berdasarkan penelusuran sejarah yang saya lakukan, pada masa ini tidak ditemukan adanya formulir baku SPT Masa PPN. Mungkin dikarenakan keterbatasan data dan sumber yang saya miliki. Berdasarkan penelusuran tersebut, memang terdapat beberapa peraturan yang menyebutkan bahwa pemungutan PPN harus dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Namun tidak ada satu peraturan pun yang memberikan gambaran jelas mengenai bentuk baku SPT Masa PPN. Beberapa peraturan tersebut diantaranya:
1) Keputusan Menteri Keuangan nomor 970/KMK.04/1983 tentang Pedoman Penghitungan Kredit PPN Bagi Pengusaha yang berdasarkan UU PPh 1984 Memilih Dikenakan Pajak dengan Pedoman Norma Penghitungan
2) Keputusan Menteri Keuangan nomor 205/KMK.01/1985 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan PPN atas Penyerahan Bukan Bahan Bakar Minyak Bumi oleh Pertamina

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, saya berkesimpulan: mungkin pada masa ini PKP melaporkan SPT nya dengan laporan sendiri, tidak ditentukan bentuk bakunya. Namun sekali lagi itu hanya kesimpulan sesaat yang masih harus diuji kebenarannya. Mungkin saya harus bertanya langsung kepada saksi hidup mengenai pelaporan SPT Masa PPN pada saat itu. Tulisan ini akan diupdate apabila saya sudah berhasil mendapatkan ketentuan yang berlaku pada waktu itu.

b. Periode 1995-2005
Pada tanggal 6 Februari 1995 dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-12/PJ./1995 mengenai Bentuk dan Isi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN bagi PKP Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya. Keputusan Dirjen Pajak ini mengatur bahwa mulai 1 Januari 1995 PKP harus melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan formulir 1195 atau formulir 1195PE bagi pedagang eceran, juga 1195BM guna pelaporan PPn BM.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya dengan Kepdirjen nomor KEP-386/PJ./2002 dan KEP-145/PJ./2005.

Pada tahun 2001, melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-547/KMK.04/2000, KEP-548/KMK.04/2000, KEP-549/KMK.04/2000 dan KEP-550/KMK.04/2000, telah dikeluarkan bentuk baru formulir SPT Masa PPN, yaitu formulir 1101BM untuk pelaporan PPn BM (formulir ini menggantikan formulir 1195BM) dan formulir SPT Masa bagi wajib pungut dan wajib pungut PPn BM, yaitu formulir 1101PUT, dan 1101BMPUT.

Bentuk formulir SPT Masa PPN 1195, 1195PE, 1101PUT, 1101BM dan 1101BMPUT tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2005.

c. Periode 2006
Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-145/PJ/2005, dimana berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, sejak 1 Januari 2006 diberlakukan bentuk formulir baru, yaitu formulir 1106. Formulir ini berlaku hanya sampai dengan Desember 2006 saja. Formulir 1106 ini menggantikan formulir 1195 dan 1195PE. Serta menghapus ketentuan mengenai pemisahan formulir SPT Masa PPn BM, yaitu 1101BM dan 1101BMPUT.

Sehingga sampai dengan akhir 2006, formulir yang efektif digunakan adalah 1106 dan 1101PUT. Pada periode ini Formulir SPT Masa PPN relatif lebih sederhana, karena hanya terdiri dari dua jenis saja. Sehingga tidak membingungkan dan merepotkan bagi PKP, dan di sisi lain lebih menghemat biaya kepatuhan (compliance cost).

d. Periode 2007-2010
Mulai masa pajak Januari 2007, bentuk formulir SPT Masa PPN 1106 dan 1101PUT digantikan dengan formulir 1107 dan 1107 PUT. Formulir ini diberlakukan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-146/PJ/2006.

Pada tahun 2007, melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderap Pajak nomor PER-180/PJ/2007 telah diberlakukan formulir SPT Masa PPN 1108 yang kemudian diubah dengan PER-14/PJ/2008, PER-29/PJ/2008, dan PER-15/PJ/2010. Formulir ini berlaku dari Januari 2008-Desember 2010, terbatas hanya bagi PKP di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Gambir Tiga, dan Tanah Abang Satu. Formulir ini merupakan alat uji coba untuk pengolahan data dan dokumen di kantor pusat pengolahan dan data dan dokumen perpajakan.

e. Periode 2011 sampai sekarang
Sejak 1 Januari 2011, melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-44/PJ/2010 telah diberlakukan penggunaan formulir baru, yaitu formulir 1111 dan 1111DM bagi PKP yang menghitung PM nya dengan menggunakan pedoman. Formulir ini menggantikan formulir 1107. Peraturan ini masih berlaku hingga sekarang, dimana terakhir diubah dengan PER-25/PJ/2014.

Mulai 1 Januari 2013 sendiri sebenarnya dikeluarkan bentuk formulir baru yang lain, yaitu formulir 1113. Namun formulir tersebut bukanlah SPT Masa PPN, melainkan formulir SPT Masa PPn (Pajak Penjualan) yang berlaku bagi perusahaan kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi pertama. Formulir ini diberlakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.03/2012.

Kesimpulan
Formulir SPT Masa PPN yang sampai dengan saat ini masih dipergunakan adalah formulir 1111, 1107PUT, dan 1111DM.
Dari semua jenis formulir, formulir 1106 adalah formulir yang paling sebentar dipergunakan, karena hanya untuk satu tahun pajak saya, yaitu 1106, sedangkan formulir 1195 dan 1195PE merupakan formulir yang paling lama dipergunakan, hampir 10 tahun masa kejayaan formulir tersebut, meskipun pada tahun 2000 telah dilakukan perubahan terhadap UU PPN melalui reformasi UU Pajak ke-2.

Penamaan SPT Masa PPN diawali dengan angka 11 karena biasanya berlaku mulai 1 Januari (tanggal 1 bulan 1), dimana cara membacanya adalah: satu satu diikuti dengan dua digit. Misal: 1107 dibaca satu satu kosong tujuh (bukan sebelas kosong tujuh), 1111 dibaca satu satu sebelas (bukan sebelas sebelas).

Semoga bermanfaat!


Celotehan Pagi (22)

SEORANG tetangga mengeluh bahwa alarm teman kosnya yang disetel setiap jam dua pagi mengganggunya. Alarm tersebut sebenarnya tidak akan mengganggu jika disetel dengan volume yang wajar. Masalahnya alarm dari hp blackberry itu disetel dengan volume paling maksimal, hampir satu RT bisa mendengarnya. Belum lagi alarm tersebut dipasang dengan mode snooze, sehingga setiap berhenti, setelah beberapa menit akan kembali berbunyi. Usut punya usut, teman kosnya menyetel alarm tersebut agar dia bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat tahajjud.

Bahkan niat yang baik jika tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan dampak yang buruk juga ya ternyata. Niat menyetel alarm agar bisa bangun untuk sholat tahajjud, which is amalan yang baik dalam agama Islam, namun karena dilakukan tidak dengan cara yang cermat, menjadi berkurang nilai sosialnya karena mengganggu tetangganya. Memang urusan sholat adalah urusan hamba dengan tuhannya, bukan menjadi urusan sosial. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah, bahwa manusia adalah makhluk sosial, apa pun tindakan yang diambilnya akan membawa dampak bagi kehidupan sosialnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga kita bisa belajar dari kasus ini.


Groufie Tidak Mengenal Usia

SEBUT saja kami sebagai sekumpulan sahabat dekat. Lima orang dengan usia di atas seperempat abad (ups), yang dipertemukan lewat perjalanan menggelandang ke Jepang, kemudian menjadi dekat, dan kini menjadi sahabat. Setiap kembali berkumpul, kami masih tetap rame, ketawa ketiwi sana sini, dan tidak lupa selfie berkelompok, atau istilahnya sekarang: groufie.

Entah kenapa, perjalanan ke Jepang membawa kami pada satu titik kesadaran bahwa kami berlima memiliki kesamaan: sama-sama ancur kalau sudah bercanda dan sama-sama suka foto narsis, haha. Makanya kami relatif gampang akrab, padahal waktu ke Jepang beberapa di antara kami baru saling kenal. Lagi-lagi kesamaan telah berhasil mendekatkan kami.

Ketika kami rindu Jepang, kami mengadakan pertemuan. Meski tidak diadakan di Jepang, setidaknya pertemuan itu mengingatkan kami pada kenangan di Jepang. Sampai suatu hari seseorang dari kami berlima mengusulkan untuk membuat arisan. Maka kami berlima pun mengadakan arisan, yang alasan sebenarnya adalah agar bisa kumpul-kumpul setiap bulan. Dan ternyata berhasil! Sekarang kami berkumpul (hampir) setiap bulan untuk do arisan (baca: mengocok arisan) sekaligus melepas kangen. Biasanya sih diisi dengan sesi curhat seseorang diantara kami :p

Dan, kami adalah Apes Bahagia!

image

image_1

image_2

image_3


Haruskah Bendahara Pemerintah Bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

BEBERAPA Bendahara Pemerintah bertransaksi hanya dengan PKP, beberapa yang lain bertransaksi juga dengan non-PKP? yang mana yang sesuai dengan ketentuan?

Pertanyaan ini sering mencuat, baik dalam obrolan tingkat warung kopi maupun obrolan serius antara Wajib Pajak dan fiskus. Sebuah vendor yang non-PKP misalnya, mengeluh mengapa untuk bertransaksi dengan bendahara instansi A harus PKP terlebih dahulu, padahal selama ini vendor tersebut bertransaksi dengan instansi B tanpa harus dikukuhkan terlebih dahulu menjadi PKP. Vendor tersebut mempertanyakan, apakah beda ketentuan antara instansi A dan instansi B?

Apabila kita telusuri di beberapa peraturan perpajakan terkait, misalnya di Pasal 16A UU PPN No 42 tahun 2009 dan di Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPn BM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya; tidak terdapat pasal khusus yang mengatakan bahwa bendahara harus bertransaksi hanya dengan PKP. KMK ini hanya mengatur ketentuan apabila bendahara bertransaksi dengan PKP. 

Dengan kata lain, boleh dong bendahara bertransaksi dengan non-PKP? Mari kita lihat!

Pada tahun 2006 Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007. Dimana di Pasal 205 ayat (3) huruf c Permendagri tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen SPP-LS yang salah satu lampirannya berupa SSP disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut. 

Sementara itu pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana pasal 40 ayat (2) huruf h menyebutkan bahwa Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, salah satunya adalah Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran.

Memperhatikan dua ketentuan di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bendahara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dikarenakan hanya PKP yang bisa menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti sah pemungutan PPN/PPn BM yang harus dilampirkan dalam dokumen pembayaran dari uang negara, mengingat non-PKP dilarang menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No 42 tahun 2009. Meski pada prakteknya, misalnya berdasarkan cerita rekan saya yang menjadi bendahara di salah satu instansi di daerah yang agak terpencil, susah menemukan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP di tempat tersebut.

Mungkin apabila dikaitkan dengan batasan pengusaha kecil sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013 adalah pengusaha yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka pengusaha yang akan bertransaksi dengan bendahara pemerintah, meskipun peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar, harus dikukuhkan terlebih dahulu menjadi PKP.

Semoga bermanfaat!


Kekuatan Cinta, Kekuatan Jasa Konstruksi

SAYA kadang berpikir bahwa cinta adalah pelaku jasa, dalam hal ini jasa konstruksi. Bagaimana tidak, kekuatan cinta mampu membangun, namun juga mampu menghancurkan. Pekerjaan konstruksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sementara pekerjaan konstruksi diartikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Menurut ketentuan ini, pekerjaan konstruksi adalah membangun.

Lalu diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 tahun 2013, menyebutkan bahwa pekerjaan pembongkaran adalah salah satu dari jenis pekerjaan konstruksi.
Jadi, baik membangun maupun menghancurkan adalah sama-sama pekerjaan konstruksi.

Saya pernah melihat cinta yang membangun. Bagaimana dua orang saling bertemu, lalu saling mencintai, membangun kebersamaan, semangat hidup, dan menapaki tangga masa depan dengan gemilang. Namun saya juga pernah melihat cinta yang menghancurkan. Alih-alih membangun, cinta itu justru mematikan semangat hidup dan harapan.
Aah begitu banyak yang bisa cinta lakukan.

Meski demikian, cinta tidaklah final seperti PPh atas jasa konstruksi. Detik memang tidak pernah berjalan mundur, tapi kertas putih itu selalu ada, demikian yang diucapkan Rangga lewat puisinya dalam Miniseri AADC.

Lalu, cinta seperti apa yang menantimu?


Haruskah PK/PM Dilaporkan di SPT Masa PPN?

PERNAHKAH Bapak/Ibu Wajib Pajak diminta membetulkan SPT Masa PPN-nya karena terdapat PK/PM yang sudah Bapak/Ibu laporkan tetapi tidak dilaporkan oleh lawan transaksi Bapak/Ibu? Apakah PK/PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN?

Memang apabila kita pikirkan, secara logika, baik PK maupun PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN PKP. Kenapa? Ya, itulah tujuan adanya ketentuan mengenai PK/PM. Coba kita pikirkan, untuk apa ada ketentuan tentang PK/PM jika tidak untuk dilaporkan? Namun ternyata berbicara mengenai ketentuan perpajakan tidak cukup menggunakan logika, karena menyangkut hukum, dalam hal ini adalah hukum pajak. Sehingga wajib ada dasar hukum pelaksanaannya. Mari kita coba bahas!

Ketentuan di UU KUP
Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan mengunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian di bagian penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang:
a. pengkreditan PM terhadap PK; dan
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas adalah:
a. benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
c. jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Ketentuan di UU PPN
Pasal 9 ayat (2) UU PPN menyebutkan bahwa PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. Memang ayat ini secara tersurat hanya mengatur mengenai pengkreditan PM, seolah-olah ayat ini hanya ditujukan bagi pembeli. Namun apabila kita resapi, ayat ini juga berarti bahwa penjual harus melaporkan PK-nya pada masa dimana PK tersebut dikeluarkan. Hal ini dikarenakan:
a. sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa PPN yang harus disetor diperoleh dengan cara menyelisihkan antara PK dengan PM. Sehingga apabila PK-nya tidak dilaporkan, maka pajak yang harus disetor menjadi tidak ada, atau ada tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (dimana ini menyalahi ketentuan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana diatur di UU KUP)
b. pelaporan PK juga berfungsi sebagai alat DJP melakukan ekualisasi antara omset yang dilaporkan di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Begitu juga dengan pelaporan PM berfungsi sebagai alat melakukan pengecekan HPP maupun beban-beban yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya.

Sehingga bagi DJP, pelaporan PK-PM adalah sebagai alat kontrol, diantaranya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan telah dipungut PPN sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada tahun 2001 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Dimana disana disebutkan bahwa Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. 

Berdasarkan KEP-754/PJ./2001 tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:
a. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP
b. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN
c. faktur pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai PK pada SPT Masa PPN

Sedangkan hasil konfirmasi faktur pajak tersebut dapat berupa:
1. ada dan sesuai
2. tidak ada yang bisa disebabkan karena tiga hal:
a. faktur pajak tersebut belum dilaporkan penjual di SPT Masa PPN-nya
b. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP
c. penyerahan tersebut sebenarnya tidak terjadi

Apabila hasil konfirmasi faktur pajak menyatakan ada dan sesuai, maka PM atas penyerahan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP pembeli. Namun, dalam hal hasil konfirmasi faktur pajak menyatakan:
a. tidak ada karena tidak/belum dilaporkan oleh PKP penjual namun sudah diterbitkan SKPKB/SKPKBT kepada penjual, maka PM nya tetap dapat dikreditkan
c. tidak ada karena penjual bukan PKP dan/atau transaksi tersebut tidak pernah terjadi, maka faktur pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai PM bagi pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan baik PK maupun PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN. Hal ini untuk meyakinkan DJP bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan PKP yang menerbitkan telah dikukuhkan sebagai PKP. Karena apabila terdapat indikasi faktur pajak tersebut tidak sah, maka kepada penjual dapat diterbitkan SKPKB/SKPKBT atau bagi pembeli tidak boleh mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai PM.

Oleh karena itu, sebelum bertransaksi dengan PKP lain, seyogyanya PKP melakukan pengecekan bahwa:
1. PKP penjual sudah dikukuhkan sebagai PKP, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pengukuhan PKP (SPPKP); dan
2. PKP penjual adalah PKP yang patuh, yang melaporkan SPT Masa PPN-nya setiap masa pajak, hal ini dapat dilakukan dengan meminta lawan transaksi menunjukkan bukti pelaporan SPT Masa PPN selama beberapa masa terakhir.
Kedepannya dengan penerapan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) tentu saja pengecekan ini akan lebih mudah, cukup dengan memindai barcode yang ada di faktur pajak yang diterima oleh pembeli.

Semoga bermanfaat!

—————————–
referensi
1. UU KUP
2. UU PPN
3. KEP-754/PJ./2001
4. SE-35/PJ.5/1989
5. PER-16/PJ/2014


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 475 other followers