Sakit

TERNYATA manusia sama seperti mesin. Ketika digunakan terus menerus tanpa istirahat, pada akhirnya KO juga. Ketidakmampuan itu diejawantahkan dalam wujud sakit. Kita memaknai sakit selalu dari dua sisi, sisi kasih sayang dan sisi teguran. Sakit adalah kasih sayang karena dengannya Tuhan membiarkan kita beristirahat dari rutinitas-rutinitas dan tekanan-tekanan. Namun sakit juga adalah teguran, bahwa selama ini kita lupa untuk sekedar beristirahat.

Lebaran tahun ini memang sedikit berbeda dari lebaran-lebaran tahun sebelumnya. Saya baru kebagian tiket mudik pas malam takbiran berkumandang alias malam lebaran. Alhamdulillah sih ya masih dapat tiket. Sampai di rumah sekitar jam 11 malam, kemudian saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan ibu dan sepupu sampai jam 1 malam. Keesokan shubuhnya, sekitar jam 5 pagi saya harus mandi karena akan melaksanakan sholat ied. Selesai sholat ied bersilaturahim dengan keluarga dan tetangga, serta nyekar ke makam mbah dan leluhur. Siangnya sholat Jumat, karena memang lebaran jatuh di hari Jumat dan setelahnya masih melanjutkan acara silaturahim. Kegiatan tersebut diselingi makan dan minum dengan varian yang beraneka macam tanpa disaring. Semuanya dimakan, masuk ke perut. Keesokan paginya kami sekeluarga harus bepergian lumayan jauh untuk bersilaturahim dengan sejawat yang lokasinya lumayan jauh.

Lalu beberapa hari kemudian saya pun tumbang. Demam menyerang, mual, pusing dan lemas. Saya ke dokter dan didiagnosis sebagai gejala typhus. Keesokan paginya saya ke rumah sakit untuk membuktikan diagnosis dokter itu. Setelah tes lab, ternyata saya malah divonis Demam Berdarah. Dan sekarang saya berbaring di ranjang pesakitan di rumah sakit ini karenanya.

Alhamdulillah, Allah masih sayang sama saya hingga saya diberi waktu untuk beristirahat lebih lama karena seharusnya saya memang sudah kembali masuk kerja sejak kemarin. Dan Alhamdulillah, saya punya asuransi yang mengcover seluruh biaya rumah sakit.

———


Memahami Aspek Perpajakan Pada Industri Perhotelan

Gambar dari sini

Tulisan ini telah dimuat pada Majalah Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 12/2015

Banyak Wajib Pajak yang bergerak di bidang industri perhotelan merasa kebingungan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku pada industri perhotelan. Apa benar terjadi overlapping (tumpang tindih) ketentuan antara pajak daerah dan pajak pusat?

Mengapa usaha perhotelan harus disebut sebagai industri? Padahal jenis usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha industri pada umumnya (misalnya industri manufaktur)? Oxford Dictionary mengartikan industry salah satunya sebagai a commercial activity that provides services, oleh karena itu usaha perhotelan maupun perbankan bisa juga disebut sebagai suatu industri meskipun hanya memproduksi jasa.

Dengan semakin dibukanya usaha-usaha pariwisata dan semakin terbukanya aktivitas ekonomi maupun kerjasama antardaerah maupun antarnegara, industri perhotelan juga ikut berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisata mancanegara maupun domestik dari tahun ke tahun. Saat ini hampir setiap tempat di Indonesia memiliki hotel dengan jenis yang beragam. Semakin beragam jenis hotelnya, semakin beragam pula jenis layanan yang diberikan.

Lalu apa saja sebenarnya aspek perpajakan bagi industri perhotelan? Apakah memang benar terjadi pengenaan pajak yang berganda terhadap industri perhotelan? Tulisan ini akan membahas tuntas mengenai aspek perpajakan pada industri perhotelan.

Gambaran Umum Industri Perhotelan

Hotel merupakan sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan pelayanan berupa pelayanan kamar, pelayanan makan dan minum, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan pengguna dapat mempergunakan fasilitas/perabotan dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Hotel juga seringkali menyediakan fasilitas penunjang seperti fasilitas olahraga, business center, kolam renang, live music, toko obat, ATM, diskotik, tempat pemijatan sehat, dll. Hotel memberikan layanan yang bersifat nyata (tangible) misalnya layanan kamar, makanan dan minuman, kolam renang, dsb; juga layanan yang bersifat tidak nyata (intangible) misalnya keramahtamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dsb.

Hotel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kategorinya. Misalnya berdasarkan faktor tingkatan/bintang-nya, hotel diklasifikasikan sebagai hotel melati, bintang satu, bintang dua, bintang tiga, dst. Sedangkan berdasarkan faktor penerapan tarif/harga kamar hotel dapat diklasifikasikan menjadi European plan, Continental plan, maupun American plan; dan beberapa jenis klasifikasi lainnya.

Business Process Industri Perhotelan

Berdasarkan pengertian industri perhotelan di atas, produk utama industri perhotelan adalah jasa. Dalam menjalankan usahanya industri perhotelan terbagi menjadi dua aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama hotel dijalankan oleh bagian front office, tata graha, tata boga, tata hidangan dan minor operating. Sedangkan aktivitas pendukung hotel dijalankan oleh bagian back office yang meliputi pemasaran, akunting, teknik dan pemeliharaan, personalia dan keamanan.

Tamu hotel yang datang untuk menginap harus check in terlebih dahulu di front office (recepcionist) untuk menentukan jenis kamar dan ketersediaannya, registrasi dan sekaligus pengisian guest card. Bagian Tata Graha (housekeeping) akan menyiapkan kamar agar bisa dipergunakan oleh tamu. Proses penyiapan kamar ini dilakukan oleh floor station yang disuplai perlengkapan kamar oleh housekeeping store dan linen bersih oleh linen room yang juga disuplai linen bersih oleh bagian laundry.

Saat tamu akan memesan makanan dan minuman di hotel, bagian Tata Hidangan akan menyiapkan menu dan mencatat pesanan tamu. Selanjutnya bagian dapur akan membuatkan makanan dan minuman tersebut agar siap disantap oleh tamu. Begitu juga dengan jasa-jasa yang lain, dilakukan oleh fungsi utama dan fungsi pendukung hotel. Semua jasa yang dipergunakan oleh tamu akan ditagih di bagian kasir (yang biasanya menjadi satu dengan bagian recepcionist) pada saat tamu akan melakukan check out.

Akuntansi Industri Perhotelan

Akuntansi perhotelan merupakan akuntansi departemental. Artinya setiap departemen hotel menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ciri departemen dan pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya departemen kamar hanya melaporkan pendapatan kamar dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendapatan tersebut. Sistem akuntansi perhotelan mengutamakan pentingnya sistem kontrol. Oleh karena itu biasanya hotel memiliki 5 jenis buku memorial yaitu buku penerimaan kas, buku penarikan cek, buku utang/biaya, buku pendapatan, dan buku diskon. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh hotel meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Jenis penghasilan dan beban yang biasanya terdapat pada laporan laba rugi hotel meliputi:

Akun Uraian Sumber
Penjualan

Akun ini menjelaskan tentang jumlah penjualan atas jasa dan/atau produk yang ditawarkan oleh hotel selama periode tertentu.

Jasa kamar, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa laundry, jasa komunikasi, dll yang sejenis.

Pendapatan uang servis/service charge

Pendapatan ini sebenarnya bukan pendapatan hotel, karena pendapatan atas uang servis akan diberikan kepada karyawan

Uang tip, service charge, dll yang sejenis.

Harga Pokok dan Biaya operasi departemental

Akun ini menjelaskan mengenai jumlah harga pokok dan biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan setiap periodenya

Biaya gaji, upah, bahan habis pakai pada departemen yang bersangkutan

Laba departemental Adalah selisih antara seluruh penjualan dengan harga pokok dan biaya-biaya operasional suatu departemen.
Biaya-biaya operasional yang tidak terdistribusikan

Akun ini merupakan akun khusus untuk menampung biaya-biaya yang tidak dapat didistribusi ke departemen-departemen di hotel.

Biaya operasional yang terdapat pada departemen administrasi dan umum, departemen pengolahan data, dan departemen personalia

Biaya tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang pengeluarannya tidak dipengaruhi oleh aktivitas hotel

Biaya manajemen, sewa, asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi

Pajak Penghasilan

Menjelaskan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh hotel

Laba bersih

Merupakan laba bersih operasional selama suatu periode tertentu.

Aspek Perpajakan

Berbicara mengenai aspek perpajakan pada industri perhotelan, mau tidak mau kita harus membicarakan mengenai pajak daerah dan pajak pusat, mengingat baik pajak daerah maupun pajak pusat berkepentingan dengan jenis usaha ini.

Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam pengertian ini hotel memiliki perluasan makna, tidak hanya dilihat dari izin usaha yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari jenis usaha yang dilakukan pada kenyataannya, misalnya Wajib Pajak yang memiliki rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar adalah pengusaha hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud meliputi fasilitas telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Tidak termasuk dalam objek pajak hotel diantaranya:

  1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
  2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
  3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
  4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
  5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel dengan tarif ditentukan paling tinggi sebesar 10%. Pengenaan tarif ini diatur dengan Peraturan Daerah.

Jika dikaitkan dengan PPN, Pajak Hotel ini merupakan pajak atas konsumsi yang sejenis dengan PPN. Dimana yang menjadi subjek pajak (yang menanggung beban pajak) adalah konsumen/tamu yang memanfaatkan jasa hotel. Contoh:

Tuan Addin menginap di Hotel ABC selama 2 malam bersama keluarga. Pada saat check out dan harus membayar di kasir, biaya yang harus dibayar oleh Tuan Addin adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah Service Charge (7%) Total
1 Room Charge type Deluxe

2 malam @Rp1.000.000,-

Rp2.000.000,-

Rp140.000,-

Rp2.140.000,-

2 Tagihan restoran Nyunda

Rp875.000,-

Rp61.250,-

Rp936.250,-

3 Tagihan pusat kebugaran

Rp300.000,-

Rp21.000,-

Rp321.000,-

4 Tagihan karaoke keluarga

Rp400.000,-

Rp28.000,-

Rp428.000,-

5 Tagihan laundry

Rp200.000,-

Rp14.000,-

Rp214.000,-

6 Jumlah

Rp3.775.000,-

Rp264.250,-

Rp4.039.250,-

7 Pajak Hotel 10%

Rp403.925,-

8 Jumlah yang harus dibayar

Rp4.443.175,-

Berdasarkan contoh di atas, maka:

  1. yang menjadi objek pajak adalah seluruh jasa/produk yang diberikan oleh hotel
  2. yang menjadi subjek pajak adalah Tuan Addin selaku tamu hotel yang memanfaatkan jasa hotel
  3. yang menjadi Wajib Pajak adalah Hotel ABC. Hotel ABC harus menyetorkan uang pajak hotel sejumlah Rp403.925,- ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pusat: PPN

Pasal 4A Undang-undang nomor 42 tahun 2009 diantaranya menyebutkan:

(2) Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
l. jasa perhotelan

Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, dst tidak dikenai PPN dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah dikenai pajak daerah. Sedangkan jenis jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN meliputi:

  1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan
  2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.

Belum lama ini Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai PPN. Lebih lanjut Peraturan Menteri tersebut mengatur:

  1. yang dimaksud dengan tambahan jasa penyewaan kamar meliputi fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar, antara lain pelayanan kamar (room service), air conditioning, binatu (laundry and dry cleaning), kasur tambahan (extra bed), furniture dan perlengkapan tetap (fixture), telepon, brankas (safety box), internet, televisi satelit/kabel, dan minibar.
  2. yang dimaksud dengan fasilitas yang terkait dengan dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap adalah fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan semata-mata diperuntukkan bagi tamu yang menginap, antara lain fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimil, dan transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) yang semata-mata untuk tamu yang menginap.
  3. Tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN antara lain:
  • jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel antara lain penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik
  • jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya
  • jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan
  1. pengecualian jasa penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya serta fasilitas penunjang terkait lainnya dari kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN didasarkan atas izin usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua jasa perhotelan tidak dikenai PPN, artinya ada yang dikenai PPN dan ada yang tidak. Berikut disajikan dalam matriks:

No Produk/Jasa Objek PPN/Bukan Objek PPN
1 Jasa penyewaan kamar Bukan objek PPN
2 Tambahan jasa penyewaan kamar, meliputi:

a.     pelayanan kamar

b.     air conditioning

c.     binatu (laundry and dry cleaning)

d.     kasur tambahan (extrabed)

e.     furnitur dan perlengkapan tetap (fixture)

f.      telepon

g.     brankas (safety box)

h.     internet

i.      televisi satelit/kabel

j.      minibar

Bukan Objek PPN
3 Fasilitas terkait kegiatan perhotelan untuk tamu, meliputi:

a.     fasilitas olah raga dan hiburan

b.     fotokopi

c.     teleks

d.     faksimil

e.     transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) yang semata-mata untuk tamu yang menginap

Bukan Objek PPN
4 Makanan dan minuman yang disajikan di hotel Bukan Objek PPN
5 Penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik Objek PPN
6 Jasa penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait Objek PPN
7 Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan Objek PPN

            Dengan demikian, apakah pengusaha hotel harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak, harus ditentukan terlebih dahulu:

  • apakah menyerahkan jasa yang terutang PPN atau tidak;
  • apakah memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013 atau tidak.

Dalam hal pengusaha hotel menyerahkan jasa yang terutang PPN (menjadi objek PPN) dan peredaran usaha dari penyerahan jasa tersebut sudah melebihi Rp4,8 miliar maka pengusaha hotel tersebut harus meminta kepada KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Contoh:

PT XYZ adalah pengelola hotel bintang lima, Vacancy Hotel, yang berdiri megah di kawasan bilangan Sudirman, Jakarta Pusat. Selama tahun 2014, penghasilan Vacancy Hotel adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan dari penyewaan kamar hotel                          Rp1.900.000.000.000,-
  2. Penghasilan dari penjualan makanan dan minuman          Rp    200.000.000.000,-
  3. Penghasilan dari jasa tambahan hotel                                Rp    750.000.000000,-
  4. Penghasilan dari sewa ruangan untuk ATM, kantor, dll      Rp        6.000.000.000,-
  5. Penghasilan service charge                                                 Rp      41.000.000.000,-
  6. Penghasilan bunga                                                              Rp           100.000.000,-
  7. Penghasilan lain-lain                                                            Rp             50.000.000,-

Jumlah seluruh Penghasilan                                                          Rp2.900.000.000.000,-

Berdasarkan penghasilan-penghasilan di atas, PT XYZ harus mendaftarkan diri ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP karena melakukan penyerahan yang dikenai PPN berupa sewa ruangan untuk ATM, kantor dll, dan peredaran brutonya sudah melebihi Rp4,8 miliar.

Pajak Daerah Atau PPN?

Agar tidak membingungkan antara Pajak Daerah dan PPN, berikut disajikan persandingan keduanya dalam matriks berikut ini:

No Uraian Pajak Daerah PPN
1 Pengertian hotel Ada Tidak ada
2 Ruang lingkup hotel

Hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos lebih dari 10 kamar

Hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel

3 Mekanisme pengenaan Pemungutan Pemungutan
4 Basis pajak Konsumsi jasa Konsumsi jasa
5 Penanggung pajak Tamu Tamu
6 Tariff Maksimal 10% 10%
7 Tidak termasuk objek

1.     jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah/pemda

2.     jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

3.     jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

4.     jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis,

5.     jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Apabila kita perhatikan matriks tersebut, ruang lingkup hotel yang didefinisikan oleh UU Pajak Daerah berbeda dengan ruang lingkup yang didefinisikan oleh UU PPN. Sehingga seolah-olah akan terjadi overlapping pengenaan pajak terhadap beberrapa pihak, yaitu:

Jenis Usaha Pajak Daerah PPN
Gubuk Pariwisata Ya Ya
Wisma Pariwisata Ya Ya
Pesanggrahan Ya Ya
Rumah kos lebih dari 10 kamar Ya Ya

Dengan kata lain pemilik gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan dan rumah kos lebih dari 10 kamar selain harus memungut pajak daerah, juga harus memungut PPN. Apa benar demikian? Jawabannya terletak pada izin usaha yang dimiliki para Wajib Pajak tersebut. Apabila izin usaha yang dimiliki adalah untuk usaha perhotelan, maka tetap tidak akan dikenai PPN. Sedangkan apabila izin usahanya tidak terkait dengan usaha perhotelan, meskipun usahanya gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan rumah kos yang lebih dari 10 kamar, selain memungut pajak daerah, juga harus memungut PPN. Solusinya bagaimana agar tidak dikenai dua jenis pajak tersebut? Silakan perbaharui/lakukan perubahan izin usahanya ke pihak yang terkait.

Pajak Pusat: PPh

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) tetap akan dikenakan kepada pengusaha hotel, tanpa melihat pengusaha hotel sudah menjadi Wajib Pajak Daerah atau belum. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek PPh adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima oleh hotel yang menjadi objek PPh diantaranya:

  1. Pendapatan Usaha
  • penghasilan dari penyewaan kamar
  • penghasilan dari tambahan jasa penyewaan kamar
  • penghasilan dari penyediaan makanan dan minuman
  • penghasilan dari fasilitas terkait kegiatan perhotelan untuk tamu.
  1. Pendapatan di luar usaha
  • penghasilan dari penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik
  • penghasilan dari penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisny, serta fasilitas penunjang terkait
  • penghasilan dari biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan
  • penghasilan dari jasa perbankan, misalnya penghasilan bunga
  • laba penjualan asset tetap
  • pendapatan jasa perparkiran
  • pendapatan service apartemen
  • pendapatan lainnya

tidak termasuk penghasilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, sedangkan penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenai PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Aspek perpajakan pada setiap tahapan kegiatan hotel digambarkan dalam matriks berikut ini:

No Tahapan Kegiatan Uraian Aspek Perpajakan
1 Pembangunan hotel –       Dibangun sendiri

–       Jasa konstruksi

–     PPN KMS

–     PPh Pasal 4 ayat (2)

2 Penyewaan kamar –       pendapatan usaha

–       service charge

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 21

3 Penjualan makanan dan minuman –       Pendapatan usaha

–       Service charge

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 21

4 Persewaan ruangan bangunan untuk ATM, dll –       Pendapatan di luar usaha (final) –       PPh Pasal 4 ayat (2)

–       PPN

5 Pemakaian lapangan golf

–       milik sendiri

–       pihak ke-3

–       Pendapatan luar usaha

–       Komisi

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 25/29

6 Persewaan mobil Pendapatan di luar usaha PPh Pasal 25/29
7 Pemakaian jasa tenaga ahli untuk konsultan –       WPDN

–       WPLN

–       PPh Pasal 21/23

–       PPh Pasal 26

–       PPN Jasa Luar Negeri

8 Tenaga kerja asing –       SPDN

–       SPLN

–       PPh Pasal 21

–       PPh Pasal 26

9 Pembayaran royalti atas jasa manajemen/pemakaian merk –       SPDN

–       SPLN

–       PPh Pasal 23

–       PPN

–       PPh Pasal 26

–       PPN

10 Jasa perbaikan/renovasi hotel –       Dilakukan sendiri

–       Pihak ke-3

–       PPh Pasal 21/26

–       PPh Pasal 23/26

11 Pembayaran kepada artis untuk acara hotel –       Dilakukan sendiri

–       Pihak ke-3

–       PPh Pasal 21

–       PPh Pasal 23

12 Penjualan melalui toko (toko obat, minimarket) –       Dilakukan sendiri –       PPN
13 Pemakaian pemandu wisata –       PPh Pasal 21`
14 Jasa pengelolaan tempat parkir –       Dikelola sendiri

–       Pihak ke-3

–       PPh Pasal 25/29

–       PPh Pasal 23

Isu Terkini

Beberapa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh pengusaha hotel terkait kewajiban perpajakannya diantaranya:

  1. Pengusaha hotel merasa dikenakan pajak secara berganda karena pajak hotel sudah dikenai pajak daerah

Sebenarnya sudah jelas batasan antara pajak daerah dan pajak pusat (PPN). Yang menjadi objek pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 bukan merupakan objek PPN sebagaimana diatur dalam UU No 42 tahun 2009 dan aturan turunannya. Sehingga pengusaha tidak perlu ragu terjadi overlapping (tumpang tindih) peraturan antara pajak daerah dan pajak pusat.

  1. Pengusaha hotel merasa tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena melakukan penyerahan bukan BKP/JKP

Apabila pengusaha hotel melakukan penyerahan BKP/JKP, misalnya penyewaan ruangan untuk drug store, ATM, kantor, perbankan, dll, dan peredaran usaha dari penyerahan BKP/JKP tersebut sudah lebih dari Rp4,8 miliar, maka pengusaha hotel tersebut harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

  1. Bolehkah hotel menggunakan billing yang terpisah untuk pendapatan utama dan bukan pendapatan utama?

Beberapa hotel memisahkan billing untuk pendapatan utama dan pendapatan lain-lainnya. Pendapatan sehubungan dengan penyewaan ruangan hotel menggunakan cash register yang online dengan sistem Pemda, sedangkan untuk pendapatan lainnya hotel menggunakan billing yang berbeda. Memang tidak ada ketentuan yang melarang pemisahan billing tersebut, namun seyogyanya hotel cukup mengunakan 1 jenis billing/pencatatan saja.

  1. Pendapatan atas uang servis/service charge tidak perlu dilaporkan di pembukuan hotel karena pendapatan tersebut pada akhirnya akan dibagikan kepada karyawan.

Pendapatan hotel berupa uang servis/service charge, meskipun pada kenyataannya akan dibagikan kepada karyawan, namun pendapatan tersebut harus dicatat dulu sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan tersebut kemudian akan dibagikan kepada karyawan sebagai beban gaji/honor, sehingga perusahaan harus memotong PPh Pasal 21-nya. Berbeda halnya jika pendapatan tersebut diberikan oleh tamu langsung kepada karyawan sebagai uang tips, maka perusahaan tidak perlu memotong PPh Pasal 21 karena perusahaan tidak mencatat pendapatan/penghasilan tersebut.

  1. Pesanan yang dibatalkan akan dikenakan cancellation fee sejumlah uang muka yang telah dibayar. Uang muka tersebut tidak perlu dicatat sebagai pendapatan perusahaan.

Pesanan yang dibatalkan dan dikenakan cancellation fee sebesar uang muka yang telah dibayarkan harus dicatat perusahaan sebagai pendapatan.

  1. Hotel boleh mengakui HPP atas pemberian cuma-cuma kepada pemegang saham.

Misalnya hotel memberikan layanan kamar secara gratis kepada pemegang saham, tidak ada pengakuan pendapatan. Namun perusahaan tetap membebankan HPP atas pemberian cuma-cuma kepada pemegang saham tersebut dalam laporan keuangan perusahaan.

Pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham tidak boleh dibebankan sebagai biaya sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Penutup

Pada dasarnya tidak ada overlapping terhadap pengenaan pajak hotel dan pengenaan PPN-nya. Memang terdapat perbedaan ruang lingkup yang diatur oleh Undang-undang Pajak Daerah dengan ruang lingkup yang diatur pada Undang-undang PPN. Namun perbedaan tersebut akan terjawab dengan izin usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

*Penulis juga aktif menulis mengenai perpajakan pada blog pribadinya yang dapat diakses melalui nasikhudinisme.com


Lebaran 2015: Penghapusan Dosa dan Sanksi Bunga

TIDAK terasa hampir satu bulan Ramadhan ini kita jalani, dan sebentar lagi Ramadhan akan meninggalkan kita. Berikut ini video pendek penghapusan dosa di hari yang fitri dan penghapusan sanksi administrasi di Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 ini dari teman-teman kreatif di KPP 203:


H.1. Keuntungan Karena Pengalihan Harta Kepada Perseroan, Persekutuan, dan Badan Lainnya Sebagai Pengganti Saham atau Penyertaan Modal

PEMBAHASAN mengenai capital gain memang menarik karena kita membahas mengenai keuntungan (baca: uang) yang menjadi objek pajak. Keuntungan Karena Pengalihan Harta Kepada Perseroan, Persekutuan, dan Badan Lainnya Sebagai Pengganti Saham atau Penyertaan Modal merupakan penghasilan bagi yang menerimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 UU PPh. Keuntungan tersebut akan terjadi apabila pengalihan yang dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga perolehannya. Karena Pengalihan Harta Kepada Perseroan, Persekutuan, dan Badan Lainnya Sebagai Pengganti Saham atau Penyertaan Modal tidak terjadi aliran uang, maka harga pengalihan diukur dengan menggunakan harga pasar.

Contoh 1.

Tuan Addin sebelumnya adalah seorang pengusaha percetakan. Namun karena satu dan lain hal, usaha percetakannya bangkrut. Satu tahun setelah kebangkrutan, Tuan Addin diajak untuk bergabung menjadi pemegang saham pada sebuah PT yang juga bergerak di bidang usaha percetakan. Berdasarkan kesepakatan, Tuan Addin menyerahkan mesin bekas percetakannya dulu sebagai pengganti saham. Mesin tersebut diperoleh dengan harga Rp80 juta. Setelah dilakukan penilaian, harga pasar mesin tersebut adalah sebesar Rp100 juta, sehingga Tuan Addin memiliki 100 lembar saham dengan nilai par Rp1 juta per lembarnya. Kareta Tuan Addin mengalihkan mesin lebih tinggi dari pada nilai perolehannya, maka atas keuntungan sebesar Rp20 juta tersebut merupakan penghasilan Tuan Addin yang menjadi objek PPh.

Contoh 2.

Tuan Addin dan Tuan Djaya sepakat untuk mendirikan CV yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Tuan Addin menyerahkan rumah toko (ruko) yang dimilikinya sebagai tempat usaha dan Tuan Djaya menyerahkan persediaan awal. Pada saat penyerahan, harga pasar ruko tersebut adalah Rp1 miliar, padahal harga perolehannya cuma Rp400 juta. Sementara Tuan Djaya menyerahkan persediaan senilai Rp500 juta. Maka atas keuntungan sebesar Rp600 juta yang diperoleh Tuan Addin merupakan penghasilan. Namun, karena penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan objek pajak PPh yang bersifat final, maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar 5% dari nilai tertinggi antara NJOP atau harga pasar.

Perlakuan Bagi Pihak Penerima …

Bagi PT atau CV yang menerima pengalihan harta tersebut, apa menjadi penghasilan? Tidak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa harta termasuk setoran tunai yang diteirma oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal dikecualikan dari objek pajak. 

Semoga bermanfaat.


Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk CV

SEORANG sahabat lama menanyakan kepada saya mengenai aspek perpajakan pada badan usaha berbentuk CV atau persekutuan komanditer, kemudian saya menjanjikan kepadanya bahwa saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui tulisan yang akan saya posting di blog saya. Tulisan ini membayar janji tersebut, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di benak sahabat saya tersebut, dan tentu saja semoga tulisan ini membawa manfaat kepada Anda, para pembaca sekalian.

Pengertian CV

Menurut Wikipedia, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Oleh karena itu di dalam CV dikenal dua istilah sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu diam/pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak menentukan arah kebijakan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal dalam persekutuan tersebut.

CV didirikan dengan menggunakan akta yang ditandatangani notaris, namun CV bukanlah entitas yang terpisah dari pemiliknya seperti layaknya PT. Perbedaan utama antara CV dengan PT adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

  1. PT merupakan badan hukum, sedangkan CV bukan badan hukum, hanya badan usaha biasa.
  2. Kepemilikan PT terbagi-bagi atas saham sebagai penyertaan modal, sedangkan CV tidak
  3. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya/pemegang saham karena antara PT dan pemiliknya merupakan entitas yang terpisah, sedangkan CV tidak. Kekayaan CV merupakan kekayaan pemiliknya, tidak ada batasan antara kekayaan CV dan kekayaan pribadi sekutunya/pemiliknya
  4. CV tidak terikat ketentuan adanya modal minimal sebagaimana PT

CV di Mata Undang-undang Pajak

Berbicara mengenai CV maupun PT dalam kacamata Undang-undang Pajak, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai Subjek Pajak. Subjek Pajak mengatur mengenai siapa-siapa saja yang menjadi subjek pelaku ketentuan perpajakan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

  1. Orang Pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantukan yang berhak
  3. Badan
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dimana badan menurut Pasal 1 angka (3) UU KUP diartikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan demikian, menurut kacamata UU Pajak, CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, meskipun menurut pengertian/secara hukum CV bukan merupakan badan hukum.

Saat Saya Mendirikan CV, Maka Saya Harus …

Ketika Pembaca telah mendirikan sebuah CV, maka yang harus dilakukan menurut ketentuan perpajakan adalah:

  1. Melaporkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili/lokasi usaha CV yang bersangkutan untuk memperoleh NPWP
  2. Meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran usaha dalam satu tahun pajak telah mencapai lebih dari Rp4,8 miliar, atau belum mencapai lebih dari Rp4,8 miliar namun memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (misalnya karena akan menjadi rekanan pemerintah, dll)
  3. Menyelenggarakan pembukuan secara taat asas sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP
  4. Menyimpan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online selama 10 tahun di Indonesia
  5. Menghitung besarnya pajak yang terutang secara mandiri sesuai prinsip self assessment
  6. Memperhitungkan besarnya pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut pihak lain dalam pajak terutang sesuai ketentuan Pasal 28 UU PPh
  7. Menyetorkan besarnya pajak kurang bayar ke bank persepsi/kantor pos dengan menggunakan SSP
  8. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dan melaporkannya ke KPP tempat CV terdaftar sebagai Wajib Pajak
  9. Melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar

Tentu saja kewajiban-kewajiban perpajakan di atas masih kita bicarakan secara umum-umum saja, belum mendetail kepada rincian kewajibannya.

Ketentuan Umum Perpajakan Untuk CV

Beberapa ketentuan di bawah ini berlaku baik untuk CV maupun badan hukum lainnya:

  1. Kewajiban pajak subjektif CV dimulai saat CV didirikan dan berakhir pada saat dibubarkan
  2. Yang menjadi objek pajak CV adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal atau keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  3. Mengingat CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, maka hak dan kewajiban CV sama seperti hak dan kewajiban PT di mata UU Pajak

Secara umum jenis pajak yang harus dipenuhi oleh CV adalah:

  • Apabila CV membayarkan penghasilan kepada karyawannya (baik tetap maupun tidak tetap), CV harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21
  • Apabila CV melakukan penyerahan yang terutang PPN, CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari harga jual/nilai penggantian
  • Apabila CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, CV akan dipungut PPN dan PPh Pasal 22/23
  • Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan, CV harus memotong/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final
  • CV harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku
  • Apabila CV memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negeri tersebut, maka pajak yang telah dipotong dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh
  • dll yang ketentuannya dipersamakan dengan PT/Wajib Pajak badan lainnya

Ketentuan Khusus Perpajakan Untuk CV

Berbeda dengan PT, CV ternyata memiliki ketentuan-ketentuan khusus terkait perpajakannya yang dapat saya uraikan berikut ini:

  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dikecualikan dari objek pajak. Ini yang membuat pendirian CV di Indonesia sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan PT. Hal ini dikarenakan, pengenaan pajak CV hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat CV memperoleh laba. Saat laba tersebut dibagikan kepada sekutu sebagai prive, dikecualikan dari objek pajak. Berbeda dengan PT, saat laba dibagikan dalam bentuk deviden, maka akan dikenai lagi PPh, baik PPh Pasal 23 apabila penerimanya badan, maupun PPh Pasal 4 ayat (2) apabila penerima devidennya adalah orang pribadi, atau PPh Pasal 26 apabila penerima penghasilannya berada di luar negeri.

Simulasi

Berikut ini saya berikan simulasi lengkap mengenai kewajiban perpajakan CV

Tuan Budi dan Tuan Anas adalah pemilik sekaligus pendiri CV Karya Agung yang bergerak di bidang usaha jasa percetakan. Pada tanggal 16 Maret 2014 telah terdaftar di KPP Pratama Tegal untuk memperoleh NPWP dan telah dikukuhkan pula sebagai PKP meskipun peredaran usahanya belum mencapai lebih dari Rp4,8 miliar. CV Karya Agung didirikan oleh Tuan Budi dan Tuan Anas pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai akta notaris Nugraha, S.H., M.Kn. nomor 156 tanggal 1 Januari 2014 dan telah didaftarkan/mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Slawi. Meskipun telah berdiri sejak 1 Januari 2014, CV Karya Agung baru beroperasi komersial pada pertengahan Februari 2014. Pada saat pendirian, masing-masing pendiri menyerahkan harta di bawah ini sebagai tanda penyertaan modal:

   Tuan Budi Tuan Anas
  1. Bangunan sebagai lokasi usaha senilai Rp1 miliar
  2. Mesin cetak baru senilai Rp500 juta
  3. Perlengkapan cetak (baru) senilai Rp300 juta
  4. Biaya legal dan pendirian perusahaan senilai total Rp50 juta
  1. Meja dan kursi untuk furnitur kantor senilai Rp50 juta
  2. Penataran dan pelatihan pegawai percetakan dengan pihak ahli senilai Rp50 juta
  3. Pemasangan listrik kantor sekaligus lokasi usaha sebesar Rp20 juta

Tuan Budi dan Tuan Anas sepakat bahwa yang bertindak sebagai sekutu aktif adalah Tuan Anas, sedangkan Tuan Budi bertindak sebagai sekutu pasif. Apabila CV mendapat keuntungan akan dibagi Tuan Anas dan Tuan Budi dengan proporsi 30:70.

Pada tahun 2014, CV Karya Agung melaporkan laporan laba ruginya sebagai berikut:

   Uraian Jumlah (Rp)
a. Peredaran Usaha

1.000.000.000,-

b. Harga Pokok Penjualan

400.000.000,-

c. Biaya Usaha Lainnya

100.000.000,-

d. Penghasilan Neto dari Usaha ( a – b – c )

500.000.000,-

e. Penghasilan dari Luar Usaha

300.000.000,-

f. Biaya dari Luar Usaha

200.000.000,-

g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha ( e – f )

100.000.000,-

h. Jumlah Penghasilan Neto ( d + g )

600.000.000,-

Atas laba sebesar Rp600 juta tersebut, sesuai kesepakatan, Rp300 juta akan dibagi kepada masing-masing sekutu sebesar Rp90 juta kepada Tuan Anas dan Rp210 juta kepada Tuan Budi, sedangkan sisanya sebesar Rp300 juta akan disimpan sebagai retained earning/laba ditahan.

Selama tahun 2014, CV Karya Agung banyak melakukan transaksi dengan pihak pemotong/pemungut dan telah dipotong pajak-pajak sebagai berikut:

  • PPh Pasal 22 sebesar Rp10 juta
  • PPh Pasal 23 sebesar Rp40 juta

Kewajiban PPN telah dilakukan CV Karya Agung dengan baik dan benar (tidak akan di bahas di sini).

Maka, hal-hal di bawah ini dapat kita simpulkan/hitung berdasarkan simulasi di atas:

  1. Pada saat Tuan Budi dan Tuan Anas menyerahkan harta sebagai tanda penyertaan modal, maka harta tersebut bukan merupakan penghasilan bagi CV sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh: harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal dikecualikan dari objek pajak
  2. PPh yang harus dibayar oleh CV Karya Agung tahun 2014 adalah sebesar Rp150 juta yang dihitung dari 25% x Rp600 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh yang harus dilunasi dan dibayar paling lambat tanggal 30 April 2015
  3. Pada saat Tuan Budi dan Tuan Anas mengambil bagian laba masing-masing sebesar Rp90 juta dan Rp210 juta, penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak perlu dipotong PPh Pasal 21
  4. PPh Pasal 22 dan 23 yang telah dipotong/dipungut pihak lain dapat dijadikan sebagai kredit pajak, sehingga PPh Pasal 29 yang harus dibayar oleh CV Karya Agung cukup Rp150 juta – Rp50 juta = Rp100 juta

Namun …

Dalam hal CV memenuhi syarat untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan PP No 46/2013, maka CV Karya Agung harus membayar pajaknya sebesar 1% dari peredaran bruto. Pembahasan mengenai PP No 46/2013 dapat ditemui pada tulisan saya yang lainnya.

Semoga bermanfaat.


G.5. Tujuan, Persyaratan, dan Faktor-Faktor yang Harus Dicermati dalam Manajemen Pajak

ADA empat tujuan pokok dari manajemen pajak, yaitu;

  1. Secara finansial mikro, tujuan manajemen pajak adalah meminimalisasi laba setelah pajak
  2. Secara organisasional-makro, tujuan manajemen pajak adalah memaksimalisasi laba setelah pajak
  3. Secara praktikal, tujuan manajemen pajak adalah mengurangi kejutan-kejutan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak
  4. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku
Financial Goals Objectives Strategies
  • economics
  • efficient
  • effective
  • minimizing tax cost
  • maximizing corporate value
  • anticipatig surprices
  • optimising tax saving
  • planning corporate tax
  • managing payroll and other withholding tax affairs
  • full compliance of VAT
  • handling effectively tax payments
  • managing tax audit and other tax controversies
  • exploring possible tax incentives and facilities

Manajemen pajak yang baik mensyaratkan tiga hal:

  1. Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
  2. Secara bisnis, masuk akal karena manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy
  3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik dari segi pencatatan akuntansi-keuangannya maupun segi hukum perjanjian/pengikatannya seperti bukti tagihan, invoice, kontrak perjanjian dan dokumentasi pendukung lainnya.

Persyaratan-persyaratan tersebut mengakibatkan perusahaan setidaknya menguasai tiga hal pokok:

  1. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik bidang perpajakan
  2. Pemahaman terhadap PSAK, GAAP, ataupun IFRS accounting standard yang berlaku
  3. Memahami prinsip dan ketentuan hukum perdata, perikatan maupun hukum dagang
  4. Memahami human-relationship yang las, komunikasi dan networking yang cukup baik dengan petugas pajak

Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen pajak diantaranya:

Fakta-fakta yang relevan

Perusahaan harus memahami faktor-faktor kunci seperti bidang usaha, tujuan transaksi, produksi, pendanaan, pemasaran dan berbagai situasi yang relevan.

Faktor-faktor perpajakan

Faktor-faktor perpajakan yang harus diketahui meliputi pengetahuan akan sistem perpajakan nasional yang berlaku dan sikap fiskus/petugas pajak dalam menginterpretasikan peraturan perpajakan.

Faktor-faktor di luar perpajakan

Faktor-faktor di luar faktor pajak juga harus menjadi perhatian. Misalnya faktor status badan hukum, mata uang dan nilai tukar, sistem pengawasan devisa, program insentif investasi, sistem peradilan hukum pajak dan administrasi, stabilitas ekonomi dan politik negara, topografi tenaga kerja dan tingkat pengangguran, pasar, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa dan sistem akuntansi dan pembukuan.

———————–

Referensi:

Iman Santoso dan Ning Rahayu, Corporate Tax Management, 2013


Tentang Capital Gain Sebagai Objek Pajak

DALAM bahasa yang sederhana capital gain dapat diartikan sebagai selisih antara harga beli dan harga jual, dimana harga jual lebih besar/lebih tinggi daripada harga belinya, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan sesuatu. Mengapa capital gain perlu kita bahas di sini? Karena UU PPh kita menyatakan dengan jelas bahwa capital gain merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat kita simpulkan bahwa semua jenis keuntungan karena pengalihan harta apapun merupakan objek pajak. Keuntungan tersebut juga termasuk keuntungan karena pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 di atas. Oleh karena itu pembahasan mengenai capital gain ini akan lebih bagus dan rinci lagi jika kita bagi menjadi 5 subbab pembahasan di atas. berikut rencana tulisan saya mengenai capital gain:

Nomor Judul Tulisan Kode
1 Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal H.1.
2

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

H.2.
3 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; H.3.
4 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan H.4.
5 Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan H.5.

Judulnya panjang-panjang ya :D

Jadi utang tulisan saya semakin banyak, semoga bisa cepat saya selesaikan. Selamat beraktivitas :)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 624 other followers