G.5. Tujuan, Persyaratan, dan Faktor-Faktor yang Harus Dicermati dalam Manajemen Pajak

ADA empat tujuan pokok dari manajemen pajak, yaitu;

  1. Secara finansial mikro, tujuan manajemen pajak adalah meminimalisasi laba setelah pajak
  2. Secara organisasional-makro, tujuan manajemen pajak adalah memaksimalisasi laba setelah pajak
  3. Secara praktikal, tujuan manajemen pajak adalah mengurangi kejutan-kejutan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak
  4. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku
Financial Goals Objectives Strategies
  • economics
  • efficient
  • effective
  • minimizing tax cost
  • maximizing corporate value
  • anticipatig surprices
  • optimising tax saving
  • planning corporate tax
  • managing payroll and other withholding tax affairs
  • full compliance of VAT
  • handling effectively tax payments
  • managing tax audit and other tax controversies
  • exploring possible tax incentives and facilities

Manajemen pajak yang baik mensyaratkan tiga hal:

  1. Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
  2. Secara bisnis, masuk akal karena manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy
  3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik dari segi pencatatan akuntansi-keuangannya maupun segi hukum perjanjian/pengikatannya seperti bukti tagihan, invoice, kontrak perjanjian dan dokumentasi pendukung lainnya.

Persyaratan-persyaratan tersebut mengakibatkan perusahaan setidaknya menguasai tiga hal pokok:

  1. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik bidang perpajakan
  2. Pemahaman terhadap PSAK, GAAP, ataupun IFRS accounting standard yang berlaku
  3. Memahami prinsip dan ketentuan hukum perdata, perikatan maupun hukum dagang
  4. Memahami human-relationship yang las, komunikasi dan networking yang cukup baik dengan petugas pajak

Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen pajak diantaranya:

Fakta-fakta yang relevan

Perusahaan harus memahami faktor-faktor kunci seperti bidang usaha, tujuan transaksi, produksi, pendanaan, pemasaran dan berbagai situasi yang relevan.

Faktor-faktor perpajakan

Faktor-faktor perpajakan yang harus diketahui meliputi pengetahuan akan sistem perpajakan nasional yang berlaku dan sikap fiskus/petugas pajak dalam menginterpretasikan peraturan perpajakan.

Faktor-faktor di luar perpajakan

Faktor-faktor di luar faktor pajak juga harus menjadi perhatian. Misalnya faktor status badan hukum, mata uang dan nilai tukar, sistem pengawasan devisa, program insentif investasi, sistem peradilan hukum pajak dan administrasi, stabilitas ekonomi dan politik negara, topografi tenaga kerja dan tingkat pengangguran, pasar, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa dan sistem akuntansi dan pembukuan.

———————–

Referensi:

Iman Santoso dan Ning Rahayu, Corporate Tax Management, 2013


Tentang Capital Gain Sebagai Objek Pajak

DALAM bahasa yang sederhana capital gain dapat diartikan sebagai selisih antara harga beli dan harga jual, dimana harga jual lebih besar/lebih tinggi daripada harga belinya, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan sesuatu. Mengapa capital gain perlu kita bahas di sini? Karena UU PPh kita menyatakan dengan jelas bahwa capital gain merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat kita simpulkan bahwa semua jenis keuntungan karena pengalihan harta apapun merupakan objek pajak. Keuntungan tersebut juga termasuk keuntungan karena pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 di atas. Oleh karena itu pembahasan mengenai capital gain ini akan lebih bagus dan rinci lagi jika kita bagi menjadi 5 subbab pembahasan di atas. berikut rencana tulisan saya mengenai capital gain:

Nomor Judul Tulisan Kode
1 Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal H.1.
2

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

H.2.
3 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; H.3.
4 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan H.4.
5 Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan H.5.

Judulnya panjang-panjang ya :D

Jadi utang tulisan saya semakin banyak, semoga bisa cepat saya selesaikan. Selamat beraktivitas :)


G.4. Aspek Legalitas Manajemen Pajak

PERBEDAAN utama antara tax avoidance dan tax evasion terletak para sisi legalitasnya dimana tax avoidance dianggap sebagai upaya tax management yang legal karena lebih banyak memanfaatkan loopholes dalam peraturan, sedangkan tax evasion mengarah pada suatu tindak pidana perpajakan yang ilegal karena berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (unlawfull) (Nobes dalam Santoso dan Rahayu, 2013).

Menurut Gunadi, aspek legalitas dari suatu tax avoidance atau tax evasion baru dapat diketahui setelah adanya putusan pengadilan yang tetap dan mengikah (inkracht). Oleh karena itu istilah yang lebih tepat untuk menyatakan legalitas dari suatu tax management adalah acceptable dan unacceptable atau legitimate dan illegitimate.

Dari perspektif negara, back tax evasion maupun tax avoidance sama-sama tidak memberikan pemasukan uang pajak. Sehingga upaya-upaya manajemen pajak sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya otoritas pajak untuk mengumpulkan uang dari masyarakat melalui pajak. Beberapa pasal yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan legal atau tidaknya upaya-upaya tax management adalah pasal 38, 39, 41, 41A, 41B dan 43 UU KUP.

Solpicciotto dalam Santoso dan Rahayu (2013) mengatakan bahwa terdapat 3 prinsip yang dapat dijadikan uji penentu legal atau tidaknya suatu upaya manajemen pajak, yaitu:

  1. the existence of a valid economic or business purpose
  2. compliance with both the letter and broadly speaking, the spirit of the law
  3. openness, or at least lack of excessive secrecy

—————–

Referensi:

Imam Santoso dan Ning Rahayu, Corporate Tax Management, 2013.


Kenaikan PTKP Tahun 2015 dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak

BEBERAPA hari yang lalu media kita diramaikan dengan berita mengenai DPR yang telah menyetujui kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diajukan Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Judul berita-pun kemudian menjadi sangat beragam, dari ‘Karyawan Tidak Perlu Takut Dipotong Pajak’ sampai ‘Berkah Ramadhan: Karyawan Dengan Gaji di bawah Rp3 juta Tidak Kena Potong Pajak’, hehehe, apa sebenarnya pengaruh kenaikan PTKP bagi pemotongan pajak yang selama ini diberlakukan untuk karyawan?

PPh yang dipotong dari penghasilan karyawan (PPh Pasal 21), baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, ataupun bukan pegawai (seperti dokter, konsultan dan profesional lainnya) selama ini memang menjadi salah satu idola dalam penerimaan pajak. Menjadi idola maksudnya adalah sumbangsihnya cukup besar bagi penerimaan pajak di Indonesia. Secara konstruksi hukum, ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 memang sudah cukup kuat dan tingkat kepatuhan pemotongannya sudah relatif bagus, sehingga pembayaran pajak dari sektor ini memberi kontribusi yang cukup besar.

PTKP merupakan pengurang penghasilan neto karyawan untuk menentukan berapa sebenarnya penghasilan kena pajak (PKP) karyawan tersebut. Semakin besar PTKP, semakin kecil PKP-nya. Sebaliknya, semakin kecil PTKP, semakin kecil PKP-nya. Tahun 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012 Pemerintah telah menaikkan PTKP yang mulai berlaku 1 Januari 2013. Berikut ini sejarah perubahan PTKP di Indonesia:

(ribuan rupiah)

Dsr Hkm UU No 7/1983 UU No 10/1994 UU No 17/2000 KMK No 564/2004 PMK No 137/2005 UU No 36/2008 PMK No 162/2012 Blm Ada Dsr Hkm
Sjk 1/1/84 1/1/95 1/1/01 1/1/05 1/1/06 1/1/09 1/1/13 1/1/16
A 960 1.728 2.880 12.000 13.200 15.840 24.300 36.000
B 480 864 1.440 1.200 1.200 1.320 2.025 3.000
C 960 1.728 2.880 12.000 13.200 15.840 24.300 36.000
D 480 864 1.440 1.200 1.200 1.320 2.025 3.000

A = Untuk diri WP OP
B = Tambahan untuk WP Kawin
C = Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
D = 36.000.000Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp3 juta sebulan atau Rp36 juta setahun, maka karyawan bujangan yang penghasilan netonya di bawah Rp36 juta setahun atau di bawah Rp3 juta sebulan tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Secara lengkap PTKP dapat disajikan dalam tabel berikut:

PTKP 1 tahun, dalam ribuan rupiah

Dsr Hkm UU 7/1983 UU 10/1994 UU 17/2000 KMK 564/2004 PMK 137/2005 UU 36/2008 PMK 162/2012 Blm Ada Dsr Hkm
TK/0 960 1.728 2.880 12.000 13.200 15.840 24.300 36.000
TK/1 1.440 2.592 4.320 13.200 14.400 17.160 26.325 39.000
TK/2 1.920 3.456 5.760 14.400 15.600 18.480 28.350 42.000
TK/3 2.400 4.320 7.200 15.600 16.800 19.800 30.375 45.000
K/0 1.440 2.592 4.320 13.200 14.400 17.160 26.325 39.000
K/1 1.920 3.456 5.760 14.400 15.600 18.480 28.350 42.000
K/2 2.400 4.320 7.200 15.600 16.800 19.800 30.375 45.000
K/3 2.880 5.184 8.640 16.800 18.000 21.120 32.400 48.000
K/I/0 2.400 4.320 11.520 25.200 27.600 33.000 50.625 75.000
K/I/1 2.880 5.184 12.960 26.400 28.800 34.320 52.650 78.000
K/I/2 3.360 6.048 14.400 27.600 30.000 35.640 54.675 81.000
K/I/3 3.840 6.912 15.840 28.800 31.200 36.960 56.700 84.000

Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

Kenaikan PTKP sedikit banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, entah itu negatif maupun positif. Kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 berkurang. Di sisi lain, kenaikan PTKP akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN maupun pajak lainnya (misalnya PPh Pasal 4 ayat (2)) karena adanya peningkatan daya beli, daya investasi dan daya simpan (tabung) masyarakat.

Potential Loss PPh Pasal 21

Potential Loss PPh Pasal 21 dapat dihitung dari selisih kenaikan PTKP yang ada, dihitung dengan kondisi yang sama atas penerimaan pajak tahun lalu. Dengan data yang ada DJP dapat menghitung potential loss PPh Pasal 21 dengan cara berikut ini. Angka-angka yang tertera dalam perhitungan hanya sebagai simulasi, bukan angka yang sebenarnya.

dalam ribuan rupiah

Status WP PTKP Baru PTKP

Lama

Selisih Jml WP Lapis I Jml WP

Lapis II

Jml WP

Lapis III

Jml WP

Lapis IV

Pot. Loss PPh Pasal 21*)
(1) (2) (3) (4 =2-3) (5) (6) (7) (8) (9 =*))
TK/0 36.000 24.300 11.700 100 140 80 120 959.400
TK/1 39.000 26.325 12.675 20 80 70 100 766.837,5
TK/2 42.000 28.350 13.650 30 60 60 100 757.575
TK/3 45.000 30.375 14.625 20 40 50 80 636.187,5
K/0 39.000 26.325 12.675 60 10 40 60 411.937,5
K/1 42.000 28.350 13.650 90 240 20 40 784.875
K/2 45.000 30.375 14.625 120 80 10 100 738.562,5
K/3 48.000 32.400 15.600 200 160 8 50 795.600
K/I/0 75.000 50.625 24.375 60 60 4 40 609.375
K/I/1 78.000 52.650 25.350 40 80 6 20 545.025
K/I/2 81.000 54.675 26.325 20 90 2 10 473.850
K/I/3 84.000 56.700 27.300 10 50 1 8 290.745
Jml 212.550 770 1.090 351 728 7.769.970

Jml WP Lapis I = WP yang menggunakan tarif 5%

Jml WP Lapis II = WP yang menggunakan tarif 15%

Jml WP Lapis III = WP yang menggunakan tarif 25%

Jml WP Lapis IV = WP yang menggunakan tarif 30%

*) = (4x5x5%)+(4x6x15%)+(4x7x25%)+(4x8x30%))

Dengan simulasi di atas, potential loss PPh Pasal 21 yang akan terjadi sebesar Rp7,7 miliar rupiah. Tentu saja angka tersebut tidak merepresentasikan angka yang sebenarnya, saya hanya ingin menunjukan salah satu alternatif cara penghitungannya saja. Angka tersebut diperoleh dengan mengalikah selisih kenaikan PTKP dengan jumlah pegawai per PTKP per tarif pajak, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh potential loss yang terjadi. Perhitungan di atas belum memperhitungkan jumlah karyawan tidak ber NPWP yang dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi. Sementara itu PPh Pasal 21 yang sifatnya final tidak memperhitungkan PTKP.

Kenaikan Pajak-Pajak yang Lain

Kenaikan PTKP di sisi yang lain akan mengakibatkan kenaikan daya beli, daya investasi dan daya tabung masyarakat. Selisih kenaikan PTKP yang dikalikan dengan tarif pajak mencerminkan kenaikan daya-daya tersebut. Misalnya karyawan A, dengan PTKP TK/0 memiliki kenaikan daya beli, daya investasi, maupun daya tabung sebesar Rp11.700.000 x tarif pajak setahun atau sejumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Apabila A memutuskan untuk menggunakan uang tersebut dalam rangka konsumsi, maka akan ada potensi PPN yang akan diterima negara. Apabila A memutuskan untuk  menginvestasikan uang tersebut (misalnya dalam rangka membangun rumah), akan ada potensi PPN atau PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sementara apabila A memilih untuk menabung, juga akan terdapat potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan/deposito. Meskipun akan ada banyak catatan atas potensi-potensi tersebut. Potensi-potensi pajak tersebut tidak dapat kita hitung mengingat pertumbuhan ekonomi memiliki multiplier effect salah satunya terhadap penerimaan pajak.

Semoga bermanfaat.


G.3. Manajemen Pajak: Istilah Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Manajemen Pajak (Tax Management)

ISTILAH tax planning lebih populer dibanding istilah tax management. Namun sebenarnya, tax planning merupakan tahap awal untuk melakukan tax management. Setelah tax planning dilakukan, tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan. Bahkan dalam situasi tertentu, kerap kali perlu dilakukan evaluasi atas sistem informasi perpajakan yang telah dijalankan secara parsial maupun menyeluruh.

Tax Planning

Perencanaan pajak atau tax planning dilakukan melalui aransemen sedemikian rupa dari urusan bisnis dan personal untuk menghasilkan beban pajak serendah mungkin dan pengaturan fakta menurut cara yang paling menguntungkan pajaknya. Dengan demikian tax planning adalah proses pengambilan tax factor yang relevan dan nontax factor yang material untuk menentukan:

  1. apakah;
  2. kapan;
  3. bagaimana; dan
  4. dengan siapa

kita melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun tujuan lainnya,

Zain mengartikan tax planning sebagai proses mengorganisasi usage Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Tax planning merupakan perbuatan mengurangi beban pajak yang legal dan bukan mengurangi kesanggupan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.

Tax Management

Tax Management merupakan usaha melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi yang berarti meningkatkan laba atau penghasilan. Tax planning merupakan bagian dari tax management. 

Tujuan dilakukannya manajemen pajak:

  1. menerapkan peraturan perpajakan secara benar
  2. usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan tersebut akan tercapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu:

  1. perencanaan pajak (tax planning)
  2. pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)
  3. pengendalian pajak (tax control)

Manajemen pajak yang efektif berarti input pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (tugas administrasi perpajakan) diperoleh dengan harga yang relatif murah. Kemudian efektivitasnya dibuktikan dengan keberhasilan membayar pajak seminimal mungkin.

————————-

Referensi:

Iman Santoso dan Ning Rahayu, Corporate Tax Management, 2013


Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Berkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) UU KUP

Tulisan ini telah dimuat di Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 11/2015

Tanggal 13 Februari 2015 lalu Menteri Keuangan mengundangkan tentang berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Apa dan bagaimana penghapusan sanksi administrasi tersebut? Mari kita coba uraikan satu persatu.

Dalam penghapusan sanksi bunga ini, sangat berkaitan erat dengan Undang-undang KUP yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1), dimana bunyi pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut dibawah ini:

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sementara penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU KUP berbunyi:

Ayat (1)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.

Ilustrasi Kasus :

a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 sebesar Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar                                         Rp10.000.000,00

Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan                 Rp6.000.000,00 (-)

Kurang dibayar                                                                   Rp4.000.000,00

Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00)              Rp80.000,00

b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar                                         Rp10.000.000,00

Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan                              Rp10.000.000,00 (-)

Kurang dibayar                                                                   Rp.0,-

Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp10.000.000,00)                        Rp200.000,00

Pada intinya Pasal 19 ayat (1) UU KUP ini mengatur mengenai pengenaan sanksi bunga melalui penerbitan STP dalam hal Wajib Pajak tidak atau kurang membayar SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh temponya. Ketentuan penerbitan STP-nya sendiri diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU KUP, yang menyebutkan diantaranya

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

  • ….
  • Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 pada intinya mengatur mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang membayar jumlah pajak kurang dibayar yang ditagihkan melalui SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh temponya dan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan yang ditagih melalui STP Bunga Penagihan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penghapusan sanksi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

STP Bunga Penagihan sendiri apabila kita baca di Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2013 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak diberi kode 109. Jadi apabila saat ini Wajib Pajak mempunyai STP dengan kode nota 109 (misalnya STP dengan nomor 12345/109/14/501/14), maka Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Cara membaca kode STP tersebut adalah sebagai berikut:

12345/109/14/501/14

12345  : 5 digit pertama nomor ketetapan artinya nomor urut diterbitkannya ketetapan tersebut

109      : kode nota sebagaimana diatur dalam lampiran SE-61/PJ/2013

14        : tahun pajak diterbitkannya ketetapan, 14 artinya tahun 2015

501      : kode KPP penerbit ketetapan, 501 adalah kode KPP Pratama Tegal

14        : tahun penerbitan ketetapan

Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Pasal 19 ayat (1)

Apabila kita baca konsiderannya, pemberlakuan PMK Nomor 29/PMK.03/2015 adalah dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Penerbitkan PMK-29 ini, dimaksudkan sebagai instrument kebijakan untuk meluluskan tujuan tersebut. Menurut PMK-29, Wajib Pajak yang melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016, diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Namun, untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Untuk mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi syarat permohonan penghapusan sanksi, diantaranya sebagai berikut :

  • utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali telah dilunasi oleh Wajib Pajak dan terdapat sisa sanksi administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
  • Satu (1) permohonan untuk satu (1) STP, kecuali dalam hal atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 STP, maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP
  • Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam lampiran PMK-29
  • Melampirkan bukti pelunasan utang pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP
  • Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
  • Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Apabila kita baca ketentuannya, permohonan hanya dapat diajukan terhadap SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang timbul (diterbitkan) sebelum tanggal 1 Januari 2015, dan telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016. Artinya, syarat Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ini adalah:

  1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan sebelum 1 Januari 2015
  2. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016
  3. Telah diterbitkan STP atas tidak atau kurang dibayarnya SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP

Tidak diatur dalam jangka waktu berapa lama sejak STP Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penghapusan sanksi ini.

Wajib Pajak Dapat Mengajukan 2 Kali Permohonan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi atas 1/lebih STP sebanyak 2x permohonan, dengan catatan permohonan yang kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

Tindak Lanjut Oleh Dirjen Pajak

  1. Apabila permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat.
  2. Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan yang kedua apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PMK-29
  3. Apabila syarat pengajuan permohonan yang kedua tidak terpenuhi, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan lagi permohonan penghapusan sanksi administrasi
  4. Apabila permohonan Wajib Pajak memenuhi syarat, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan untuk masing-masing STP paling lama 6 bulan sejak surat permohonan diterima.

Tindakan Penagihan atas STP yang Telah Diterbitkan

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi, tindakan penagihan atas SPT tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal pengembalian permohonan pengembalian permohonan penghapusan sanksi administrasi.

Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan

  1. Penghapusan sanksi administrasi juga dapat dilakukan secara jabatan apabila:
  2. Wajib Pajak telah mengajukan 2x permohonan pengurangan penghapusan sanksi, atau
  3. Wajib Pajak telah mengajukan permohonan penguranggan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 bulan untuk pengajuan kedua telah terlampau
  4. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  5. Utang pajak telah dilunasi dan
  6. Terdapat sisa sanksi administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
  7. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Pajak untuk setiap STP

Penutup

Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, jika terdapat permasalahan seperti ini? untuk membantu Wajib Pajak, kami Ada Beberapa tips yang harus dibagi kepada Wajib Pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Apabila Wajib Pajak memiliki beberapa SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sebaiknya direkap, mana yang sudah jatuh tempo dan mana yang belum jatuh tempo, mana yang sudah dibayar, dan mana yang belum dibayar
  2. Apabila ada yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, sebaiknya segera lakukan pembayaran apabila atas SKPKB atau SKPKBT tidak diajukan upaya hukum (misalnya keberatan)
  3. Apabila ada yang sudah dibayar, segera periksa apakah pembayarannya telah dilakukan seluruhnya atau belum. Apabila ada sisa yang masih belum dibayar, segera lakukan pembayaran
  4. Terhadap SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang telah dibayar, periksa apakah pembayarannya terlambat atau tidak
  5. Langkah 1-4 di atas dilakukan sebagai langkah antisipasi terkait penerbitan STP bunga penagihan yang akan diterbitkan oleh KPP
  6. Diantara STP yang dimiliki oleh Wajib Pajak, teliti apakah ada STP dengan kode 109
  7. Apabila ada, lakukan pengecekan apakah sudah dibayar atau belum
  8. Apabila belum dibayar, teliti kembali STP tersebut diterbitkan atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sebelum 1 Januari 2015 atau sesudah 1 Januari 2015.
  9. Apabila STP tersebut diterbitkan atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sesudah 1 Januari 2015, maka tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi
  10. Apabila STP tersebut diterbitkan atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sebelum 1 Januari 2015, maka dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, silakan penuhi persyaratan yang diharuskan.

Sehingga dapat digambarkan seperti yang ada dibawah ini sebagai berikut:

image-9


Pentingnya Mengubah Basis Penerimaan Pajak di Indonesia

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 11/2015

Berbicara mengenai keuangan negara, kita tidak dapat menghindari pembicaraan mengenai pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak telah merajai pos pendapatan di APBN kita selama lebih dari sepuluh tahun terakhir dengan porsi hingga 83%. Hingga tahun 2015 ini, pendapatan negara dari sektor pajak memang masih menjadi pos yang ‘seksi’ di APBN kita.

Keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang negatif biasanya berpengaruh negatif juga terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Purnamasari (2011) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Indikator Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang dipergunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB). Di mana PDB adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu. PDB ini merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, ekspor netto yang terjadi di suatu negara, serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PDB yang positif seharusnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak, sebaliknya apabila pertumbuhan PDB negatif, berpengaruh negatif juga terhadap penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1, dibawah ini.

Tabel 1

Porsi PDB Per Sektor

Tahun 2013-2014

   Lapangan Usaha 2013 2014
1. Pertanian, Peternakan, 14.42% 14.33%
2. Pertambangan Dan Penggalian 11.29% 10.49%
3. Industri Pengolahan 23.69% 23.71%
4. Listrik, Gas, Dan Air Bersih 0.77% 0.80%
5. Bangunan 9.98% 10.05%
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran 14.32% 14.60%
7. Pengangkutan Dan Komunikasi 6.99% 7.39%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 7.52% 7.65%
9. Jasa – Jasa 11.01% 10.98%
Jumlah Produk Domestik Bruto 100.00% 100.00%

Sumber: PDB atas dasar harga berlaku, BPS, data diolah.

Pada tabel diatas tertuliskan bahwa selama tahun 2013 dan 2014 ini peringkat pertama penyumbang PDB adalah dari sektor industri pengolahan. Kemudian disusul oleh sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, dan di peringkat tiga disumbang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan, penerimaan perpajakan selama dua tahun terakhir ini disumbang oleh sektor-sektor berikut yang tertera pada tabel 2, dibawah ini.

Tabel 2

Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Sektor Usaha

Tahun 2013-2014

No Sektor Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak
2013 2014
1 Industri Pengolahan 31,1% 30,1%
2 Pertambangan dan Penggalian 15,1% 14,1%
3 Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan 13,6% 12,0%
4 Jasa keuangan dan asuransi 10,5% 11,8%
5 Konstruksi 5,0% 5,2%
6 Lainnya 24,5% 26,9%
Jumlah 100% 100%

Sumber: DJP

Apabila kita perhatikan 2 tabel tersebut, terdapat hubungan yang kuat antara PDB dengan penerimaan pajak. Industri pengolahan yang menduduki peringkat pertama PDB, menduduki peringkat pertama dalam penerimaan pajak juga, begitu juga dengan peringkat kedua yang diduduki oleh sektor pertambangan dan penggalian, dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan sektor lainnya pada tabel di atas adalah sektor-sektor selain 5 sektor di atasnya. Sampai di sini kita sepakat bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sampai dengan saat ini penerimaan pajak kita masih didominasi oleh PPh Non Migas, disusul oleh PPN dan PPnBM pada urutan kedua, kemudian PPh Migas, PBB dan Pajak Lainnya pada urutan ketiga hingga kelima sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 terhadap pernerimaan per jenis pajak. Sementara itu PPh Non Migas sendiri masih didominasi oleh PPh Badan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 sehubungan dengan rincian penerimaan PPh Non Migas tahun 2012-2013.

Tabel 3

Penerimaan Per Jenis Pajak

Tahun 2012-2013

Miliar Rupiah

No Jenis Pajak 2012 % 2013 %
1 PPh Non Migas 381.203,98 45,6% 413.897,97 45,1%
2 PPN dan PPn BM 337.413,37 40,3% 383.423,94 41,8%
3 PBB 28.966,41 3,5% 25.296,84 2,7%
4 Pajak Lainnya 4.210,40 0,5% 4.933,25 0,5%
5 PPh Migas 83.460,95 9,9% 88.747,48 9,6%
Jumlah 835.255,12 100% 916.299,57 100%

Sumber: DJP

Tabel 4

Rincian Penerimaan PPh Non Migas

Tahun 2012-2013

Miliar Rupiah

No Jenis Pajak 2012 % 2013 %
1 PPh Pasal 21 79.559,16 20,8% 89.897,55 21,7%
2 PPh Pasal 22 5.495,81 1,5% 6.766,39 1,6%
3 PPh Pasal 22 Impor 31.609,47 8,3% 36.329,63 8,7%
4 PPh Pasal 23 20.290,36 5,3% 22.140,83 5,3%
5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 3.763,25 0,9% 4.378,79 1,0%
6 PPh Pasal 25/29 Badan 152.624,89 40,0% 151.906,61 36,7%
7 PPh Pasal 26 27.458,53 7,2% 31.082,96 7,5%
8 PPh Final 60.369,81 15,8% 71.357,41 17,2%
9 PPh Non Migas Lainnya 32,70 0,0% 37,79 0,0%
Jumlah 381.203.98 100% 413.897,97 100%

Sumber: DJP

Berdasarkan sifat pembayaran, pemotongan dan/atau pemungutannya, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara jenis pajak yang lain kita asumsikan secara merata dibayar oleh Wajib Pajak Badan, maka konstruksi penerimaan PPh Non Migas kita selama tahun 2012 dan 2013 dapat disajikan pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Konstruksi Penerimaan PPh Non Migas

Tahun 2012-2013

No Pembayar Pajak 2012 2013
1 Wajib Pajak Orang Pribadi 21,7% 22,7%
2 Wajib Pajak Badan 78,3% 77,3%
Jumlah 100% 100%

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat kita lihat bahwa lebih dari 75% penerimaan PPh Non Migas kita yang memberikan kontribusi lebih dari 45% terhadap total penerimaan pajak didominasi oleh pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Begitu pula dengan jenis pajak lainnya, PPN dan PPnBM, PBB, Pajak Lainnya dan PPh Migas besar kemungkinannya didominasi oleh pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Dengan data pembayaran pajak (MPN) yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb), dengan memisahkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Bendaharawan, kita bisa melihat seberapa besar kontribusi Wajib Pajak Badan terhadap total penerimaan pajak, apakah di atas 80% atau tidak.

Kondisi ini merupakan kondisi laten yang berbahaya menurut penulis. Apabila suatu sistem perpajakan didominasi oleh penerimaan dari Wajib Pajak Badan yang notabene rentan terhadap kondisi perekonomian dan suhu politik maupun investasi di suatu negara, maka apabila suatu ketika terjadi goncangan terhadap perekonomian maupun politik dan investasi negara tersebut, maka penerimaan pajak juga akan terpengaruh sedemikian besarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan cara-cara untuk memindahkan basis data penerimaan pajak, dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi, atau sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi perekonomian, suhu politik, maupun investasi suatu negara.

Hal Ini merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah, karena tidak mudah melakukan upaya-upaya pemindahan basis data tersebut. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar. Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah Wajib Pajak terdaftar disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Bekerja dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

No Tahun Jumlah Penduduk Bekerja Jumlah NPWP Orang Pribadi Terdaftar Persentase Jumlah Penduduk Bekerja yang ber-NPWP Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Belum ber-NPWP
1 2012 110.810.000 22.131.323 19% 81%
2 2013 110.800.000 25.109.959 22% 78%

Sumber: BPS dan DJP, data diolah.

Masih terdapat potensi 78% penduduk Indonesia yang sudah bekerja yang belum memiliki NPWP. Tentu saja angka tersebut tidak dapat bisa kita pukul rata begitu saja, tetapi dari sini dapat dipastikan bahwa potensi Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat besar.

Di sisi lain, memindahkan basis data penerimaan pajak ke sektor Wajib Pajak Orang Pribadi bukanlah semata-mata urusan ekstensifikasi perpajakan saja. Penambahan jumlah Wajib Pajak dalam beberapa tahun ini terbukti tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Artinya perlu adanya upaya lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal yang mungkin dapat bisa dilakukan pemerintah dalam rangka upaya memindahkan basis data perpajakan ini diantaranya:

  1. Perbaikan basis data perpajakan

Basis data perpajakan yang handal dan akurat dapat dipergunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat. Sensus Pajak yang dilakukan beberapa tahun terakhir belum menunjukkan hasil apapun. Hal ini bisa saja disebabkan karena basis data yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan tidak handal dan akurat. Perbaikan basis data dapat dimulai dengan melakukan matching data kependudukan (misalnya data NIK dari Kementerian Dalam Negeri) dengan data NPWP. Penduduk yang telah mempunyai penghasilan, namun belum memiliki NPWP harus diberikan NPWP secara jabatan. Di sisi lain, penambahan jumlah NPWP yang sangat banyak dalam satu waktu sekaligus hanya akan memberati sistem administrasi perpajakan saja apabila tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu langkah-langkah tindak lanjut setelah diterbitkan NPWP secara jabatan harus dilakukan dengan tepat.

  1. Perbaikan regulasi perpajakan

Regulasi perpajakan yang selama ini dikonsentrasikan lebih banyak menyasar Wajib Pajak Badan. Regulasi perpajakan terkait Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum terlalu banyak. Pemerintah dalam hal ini DJP perlu memperhatikan kebijakan/regulasi yang menyangkut Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan dan regulasi yang menimbulkan kekisruhan di masyarakat (misalnya terkait PP No 46 tahun 2013) sebaiknya diperhitungkan kembali efisiensi dan efektifitasnya. Beberapa regulasi terkait Orang Pribadi dapat dihitung dengan jari tangan, misalnya:

Tabel 7

Regulasi Terkait Wajib Pajak Orang Pribadi

No Jenis Wajib Pajak Mengatur Tentang Nomor Peraturan
1 Karyawan Pemotongan PPh Pasal 21 PER-31/PJ/2012
Pelaporan PPh Pasal 25/29 (Tahunan) PER-19/PJ/2012
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 162/PMK.011/2012
2 Usahawan PPh Pasal 4 ayat (2) PP No 46/2013
Norma Perhitungan Penghasilan Neto KEP-536/PJ./2000
Pelaporan PPh Pasal 25/29 (Tahunan) PER-19/PJ/2012
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 162/PMK.011/2012

Penutup

Pada akhirnya pemerintah harus memikirkan cara agar pengenaan pajak yang dilakukan dapat adil dan efisien, yakni pemungutan pajak yang dilakukan harus:

  1. Dikumpulkan secara efektif
  2. Dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak sekedar meningkatnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun
  3. Mendistorsi pasar sekecil mungkin
  4. Dikenakan terhadap orang-orang yang memperoleh penghasilan
  5. Dikenakan secara adil terhadap orang-orang dengan kemampuan yang sama
  6. Dikenakan secara lebih terhadap orang-orang dengan kemampuan yang lebih.

Tentu saja poin-poin di atas dilakukan setelah menjawab pertanyaan who should pay taxes dan membuat desain regulasi perpajakan yang pas, adil, dan memberikan nilai tambah bagi penerimaan pajak dengan cara yang efektif dan efisien.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 534 other followers