Kekuatan Cinta, Kekuatan Jasa Konstruksi

SAYA kadang berpikir bahwa cinta adalah pelaku jasa, dalam hal ini jasa konstruksi. Bagaimana tidak, kekuatan cinta mampu membangun, namun juga mampu menghancurkan. Pekerjaan konstruksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sementara pekerjaan konstruksi diartikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Menurut ketentuan ini, pekerjaan konstruksi adalah membangun.

Lalu diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 tahun 2013, menyebutkan bahwa pekerjaan pembongkaran adalah salah satu dari jenis pekerjaan konstruksi.
Jadi, baik membangun maupun menghancurkan adalah sama-sama pekerjaan konstruksi.

Saya pernah melihat cinta yang membangun. Bagaimana dua orang saling bertemu, lalu saling mencintai, membangun kebersamaan, semangat hidup, dan menapaki tangga masa depan dengan gemilang. Namun saya juga pernah melihat cinta yang menghancurkan. Alih-alih membangun, cinta itu justru mematikan semangat hidup dan harapan.
Aah begitu banyak yang bisa cinta lakukan.

Meski demikian, cinta tidaklah final seperti PPh atas jasa konstruksi. Detik memang tidak pernah berjalan mundur, tapi kertas putih itu selalu ada, demikian yang diucapkan Rangga lewat puisinya dalam Miniseri AADC.

Lalu, cinta seperti apa yang menantimu?


Haruskah PK/PM Dilaporkan di SPT Masa PPN?

PERNAHKAH Bapak/Ibu Wajib Pajak diminta membetulkan SPT Masa PPN-nya karena terdapat PK/PM yang sudah Bapak/Ibu laporkan tetapi tidak dilaporkan oleh lawan transaksi Bapak/Ibu? Apakah PK/PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN?

Memang apabila kita pikirkan, secara logika, baik PK maupun PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN PKP. Kenapa? Ya, itulah tujuan adanya ketentuan mengenai PK/PM. Coba kita pikirkan, untuk apa ada ketentuan tentang PK/PM jika tidak untuk dilaporkan? Namun ternyata berbicara mengenai ketentuan perpajakan tidak cukup menggunakan logika, karena menyangkut hukum, dalam hal ini adalah hukum pajak. Sehingga wajib ada dasar hukum pelaksanaannya. Mari kita coba bahas!

Ketentuan di UU KUP
Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan mengunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian di bagian penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang:
a. pengkreditan PM terhadap PK; dan
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas adalah:
a. benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
c. jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Ketentuan di UU PPN
Pasal 9 ayat (2) UU PPN menyebutkan bahwa PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. Memang ayat ini secara tersurat hanya mengatur mengenai pengkreditan PM, seolah-olah ayat ini hanya ditujukan bagi pembeli. Namun apabila kita resapi, ayat ini juga berarti bahwa penjual harus melaporkan PK-nya pada masa dimana PK tersebut dikeluarkan. Hal ini dikarenakan:
a. sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa PPN yang harus disetor diperoleh dengan cara menyelisihkan antara PK dengan PM. Sehingga apabila PK-nya tidak dilaporkan, maka pajak yang harus disetor menjadi tidak ada, atau ada tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (dimana ini menyalahi ketentuan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana diatur di UU KUP)
b. pelaporan PK juga berfungsi sebagai alat DJP melakukan ekualisasi antara omset yang dilaporkan di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Begitu juga dengan pelaporan PM berfungsi sebagai alat melakukan pengecekan HPP maupun beban-beban yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya.

Sehingga bagi DJP, pelaporan PK-PM adalah sebagai alat kontrol, diantaranya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan telah dipungut PPN sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada tahun 2001 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Dimana disana disebutkan bahwa Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. 

Berdasarkan KEP-754/PJ./2001 tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:
a. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP
b. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN
c. faktur pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai PK pada SPT Masa PPN

Sedangkan hasil konfirmasi faktur pajak tersebut dapat berupa:
1. ada dan sesuai
2. tidak ada yang bisa disebabkan karena tiga hal:
a. faktur pajak tersebut belum dilaporkan penjual di SPT Masa PPN-nya
b. faktur pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP
c. penyerahan tersebut sebenarnya tidak terjadi

Apabila hasil konfirmasi faktur pajak menyatakan ada dan sesuai, maka PM atas penyerahan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP pembeli. Namun, dalam hal hasil konfirmasi faktur pajak menyatakan:
a. tidak ada karena tidak/belum dilaporkan oleh PKP penjual namun sudah diterbitkan SKPKB/SKPKBT kepada penjual, maka PM nya tetap dapat dikreditkan
c. tidak ada karena penjual bukan PKP dan/atau transaksi tersebut tidak pernah terjadi, maka faktur pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai PM bagi pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan baik PK maupun PM harus dilaporkan di SPT Masa PPN. Hal ini untuk meyakinkan DJP bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan PKP yang menerbitkan telah dikukuhkan sebagai PKP. Karena apabila terdapat indikasi faktur pajak tersebut tidak sah, maka kepada penjual dapat diterbitkan SKPKB/SKPKBT atau bagi pembeli tidak boleh mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai PM.

Oleh karena itu, sebelum bertransaksi dengan PKP lain, seyogyanya PKP melakukan pengecekan bahwa:
1. PKP penjual sudah dikukuhkan sebagai PKP, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pengukuhan PKP (SPPKP); dan
2. PKP penjual adalah PKP yang patuh, yang melaporkan SPT Masa PPN-nya setiap masa pajak, hal ini dapat dilakukan dengan meminta lawan transaksi menunjukkan bukti pelaporan SPT Masa PPN selama beberapa masa terakhir.
Kedepannya dengan penerapan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) tentu saja pengecekan ini akan lebih mudah, cukup dengan memindai barcode yang ada di faktur pajak yang diterima oleh pembeli.

Semoga bermanfaat!

—————————–
referensi
1. UU KUP
2. UU PPN
3. KEP-754/PJ./2001
4. SE-35/PJ.5/1989
5. PER-16/PJ/2014


Tahun Buku Tidak Sama Dengan Tahun Takwim, Bagaimana PPh Pasal 21-nya?

PERUSAHAAN saya menggunakan tahun buku Juli tahun berjalan sampai dengan Juni tahun berikutnya. Bagaimana saya menghitung PPh Pasal 21 karyawan saya? 

Kira-kira seperti itu seringnya Wajib Pajak mempertanyakan mengenai perbedaan tahun buku dan tahun takwim. Tulisan saya kali ini akan membahas mengenai perbedaan tahun tersebut dan bagaimana pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21-nya disertai contoh.

Pengertian Tahun Buku, Tahun Takwim, dan Tahun Pajak
Tahun Buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh Wajib Pajak. Biasanya Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender/tahun takwim yaitu Januari-Desember, namun banyak juga Wajib Pajak yang tahun bukunya berbeda, misalnya Juli-Juni, April-Maret, September-Agustus, dst.
Tahun Takwim adalah tahun kalender. Dimana tahun kalender yang dipergunakan oleh negara kita adalah kalender masehi, yaitu Januari-Desember.
Tahun Pajak sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 angka 8 UU No 28 tahun 2007 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi ini dapat kita simpulkan bahwa Tahun Pajak adalah mengikuti Tahun Buku Wajib Pajak.
Bagian Tahun Pajak sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 angka 9 UU No 28 tahun 2007 adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, akan mudah bagi Wajib Pajak jika Tahun Buku = Tahun Takwim = Januari – Desember. Namun pada praktiknya banyak Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Lalu Bagaimana PPh Pasal 21-nya?

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012 mengatur beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) dan (2) PER-31/PJ/2012
a. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan
b. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

Pasal 14 ayat (2) PER-31/PJ/2012
c. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
2. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Pasal 14 ayat (3) PER-31/PJ/2012
d. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

Pasal 1 angka 24 PER-31/PJ/2012
e. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

Pasal 14 ayat (5) PER-31/PJ/2012
f. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa PPh Pasal 21 terutang untuk setiap masa pajak menggunakan penghasilan yang diperkirakan selama setahun, kemudian PPh-nya dibagi jumlah bulan dalam penyetahunan tersebut. Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tahun takwim, yaitu Januari-Desember. Hal ini tercermin dari penghitungan PPh Pasal 21 di masa pajak terakhir (Desember) sebagaimana dijelaskan di atas.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang Tahun Bukunya berbeda dengan Tahun Takwim
Pada bagian ini akan diuraikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berbeda dengan tahun takwim. Contoh yang diberikan akan meliputi dua hal, yaitu pada saat Wajib Pajak pertama kali berdiri dan pada tahun berikutnya. Contoh yang diberikan hanya perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap.

PT Mandala adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, mulai berdiri bulan Juni 2014. PT Mandala menggunakan tahun buku Juli-Juni. Pada bulan Juli 2014 PT Mandala baru memperoleh NPWP dimana di Surat Keterangan Terdaftar-nya salah satu kewajibannya adalah PPh Pasal 21. Pada bulan Juli 2014 juga PT Mandala mulai beroperasi komersial dan mulai membayarkan gaji kepada para karyawannya. Salah satu pegawai tetap-nya adalah Bapak Robertus (WNI). Berdasarkan kartu NPWP, surat nikah, dan kartu keluarganya, Bapak Robertus berstatus kawin dengan 2 orang tanggungan. Gaji yang dibayarkan kepada Bapak Robertus setiap bulan mulai bulan Juli sampai dengan seterusnya adalah Rp15.000.000,-/bulan. PT Mandala mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Mandala menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Bapak Robertus membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gajinya setiap bulan. Disamping itu PT Mandala juga mengikuti program pensiun dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp100.000 dibayar perusahaan dan Rp50.000 dibayar sendiri oleh Bapak Robertus. Hitunglah PPh Pasal 21 Bapak Robertus pada:

1. bulan Juli 2014 jika Bapak Robertus hanya menerima gaji saja
2. bulan Nopember 2014 jika pada bulan yang sama Bapak Robertus menerima bonus sebesar 2x gajinya setiap bulan
3. bulan Desember 2014, bapak Robertus hanya menerima gaji saja
4. bulan Januari 2014, bapak Robertus hanya menerima gaji saja

Penyelesaian
1. Penghitungan PPh Pasal 21 Bapak Robertus bulan Juli 2014 adalah:

Gaji Rp  15.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 75.000,-
Premi Jaminan Kematian Rp 45.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 15.120.000,-
 Pengurangan:
 1. Biaya Jabatan
5% x Rp15.120.000,-
Rp 500.000,-
 2. Iuran Pensiun Rp 50.000,-
 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 300.000,-
 Jumlah Pengurang Rp 850.000,-
 Penghasilan neto sebulan Rp 14.270.000,-
 Penghasilan neto setahun
6 x Rp14.270.000,-
Rp  85.620.000,-
 PTKP (K/2) Rp 30.375.000,-
 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 55.245.000,-
 PPh Pasal 21 terutang Rp 3.286.750,-
 PPh Pasal 21 bulan juli
 1/6 x Rp3.286.750,-
Rp 547.791,-

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak Robertus bulan Nopember (dengan pembayaran bonus)

Gaji Rp  15.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 75.000,-
Premi Jaminan Kematian Rp 45.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto sebulan Rp 15.120.000,-
Penghasilan Bruto Setahun Rp 90.720.000,-
Bonus (2x gaji sebulan) Rp 30.000.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto setahun Rp 120.720.000,-
 Pengurangan:
 1. Biaya Jabatan
5% x Rp120.720.000,-
Rp 6.000.000,-
 2. Iuran Pensiun 6xRp50.000,- Rp 300.000,-
 3. Iuran Jaminan Hari Tua 6xRp300.000,- Rp 1.800.000,-
 Jumlah Pengurang Rp 8.100.000,-
 Penghasilan neto setahun Rp 112.620.000,-
 PTKP (K/2) Rp 30.375.000,-
 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 82.245.000,-
 PPh Pasal 21 terutang dengan bonus Rp 7.336.750,-
 PPh Pasal 21 terutang tanpa bonus Rp 3.286.750,-
 PPh Pasal 21 terutang atas bonus Rp 4.050.000,-

Sehingga PPh Pasal 21 terutang bulan Nopember adalah:
PPh Pasal 21 atas bonus + PPh Pasal 21 tanpa bonus sebulan
= Rp4.050.000,- + Rp547.791,- = Rp4.597.791,-

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak Robertus bulan Desember (masa pajak terakhir)

Gaji Juli-Desember Rp  90.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Juli-Desember Rp 450.000,-
Premi Jaminan Kematian Juli-Desember Rp 270.000,-
Bonus Rp 30.000.000,-
Penghasilan Bruto Setahun Rp 120.720.000,-
 Pengurangan:
 1. Biaya Jabatan
5% x Rp120.720.000,-
Rp 6.000.000,-
 2. Iuran Pensiun Rp 300.000,-
 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 1.800.000,-
 Jumlah Pengurang Rp 8.100.000,-
 Penghasilan neto setahun Rp 112.620.000,-
 PTKP (K/2) Rp 30.375.000,-
 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 82.245.000,-
 PPh Pasal 21 terutang Juli-Desember Rp 7.336.750,-
 PPh Pasal 21 telah dipotong Juli-Nopember Rp 6.788.955,-
 PPh Pasal 21 bulan Desember Rp 547.795,-

4. Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak Robertus bulan Januari 2015

Gaji Rp  15.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 75.000,-
Premi Jaminan Kematian Rp 45.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 15.120.000,-
 Pengurangan:
 1. Biaya Jabatan
5% x Rp15.120.000,-
Rp 500.000,-
 2. Iuran Pensiun Rp 50.000,-
 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 300.000,-
 Jumlah Pengurang Rp 850.000,-
 Penghasilan neto sebulan Rp 14.270.000,-
 Penghasilan neto setahun
12 x Rp14.270.000,-
Rp  171.240.000,-
 PTKP (K/2) Rp 30.375.000,-
 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 140.865.000,-
 PPh Pasal 21 terutang Rp 20.216.250,-
 PPh Pasal 21 bulan juli
 1/12 x Rp20.216.250,-
Rp 1.684.687,-

Semoga bermanfaat!


Mockingjay (Part1): Arti Sebuah Propaganda

5741813_16144029_lz

 

SAYA tidak pernah tau kekuatan seperti apa yang bisa dihadirkan oleh politik propaganda sebelum menonton film ini. Dimana perang disulut dengan propaganda.

Katniss Everdeen, yang telah meruntuhkan langit-langit dan panggung ‘tontotan’ milik Capitol dalam Hunger Games telah menjelma menjadi ‘sosok’ bagi seluruh distrik di Panem. Berdasarkan kesosokan inilah Katniss dijadikan alat propaganda oleh Distrik 13 untuk membangkitkan semangat seluruh distrik agar memberontak terhadap Capitol yang rakus dan licik.

Sayangnya, meski Katniss adalah media propaganda bagi Distrik 13–dan juga bagi seluruh distrik, ternyata Capitol juga memiliki media propaganda bagi Katniss: Peetha Mellark, yang kepadanya Katniss telah menambatkan hatinya. Kesakitan yang teramat sangat akan kita rasakan jika rasa sakit itu datang dari orang yang paling kita cintai, begitu ucapan presiden Capitol, Coriolanus Snow yang juga melatarbelakangi propaganda Peetha untuk Katniss.

Seperti biasa The Hunger Games selalu menyajikan gambaran cerita penuh trik dan intrik yang dilakukan Capitol terhadap seluruh distrik, meski semuanya akan terangkum menjadi satu kata: kejam. Katniss juga masih tetap hadir sebagai sosok yang galau, terutama mengenai kepada siapa hatinya akan berlabuh: Gale Hawthorne atau Peetha Mellark. Masih dibungkus dengan nuansa penuh teknologi canggih (apalagi pesawat tempurnya, keren abis!!) meski kostum-kostumnya tidak segemerlap di film-film sebelumnya, mengingat setting dan alur Mockingjay Part 1 ini adalah suasana perang antara Distrik 13 dan Capitol.

Di Mockingjay bagian pertama ini kita tidak menemukan adegan ciuman yang dilakukan Katniss, hihi, padahal itu yang saya tunggu-tunggu. Meski diakhir film yang menghabiskan hampir 2 jam waktu tayangnya ini saya harus bertanya kepada diri saya sendiri: gini doank? 

Ya, lagi-lagi karena alasan bisnislah film ini dibuat menjadi dua bagian. Sehingga mau tidak mau saya harus menunggu part 2 nya dirilis. Semoga film keduanya segera dirilis tidak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Bagi yang belum menonton film sebelumnya mungkin akan sedikit bingung karena di awal film kita tidak diajak mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Ada sih, bagian dimana kita bisa mengingat bahwa di film sebelumnya Katniss meruntuhkan ‘panggung’ Capitol, tapi hanya lewat dialog yang diucapkan oleh Presiden Alma Coint, yaitu pemimpin distrik 13.

Dan, menurut pendapat saya, lagu-lagu di film ini keren semua. Bagi yang penasaran soundtracknya, berikut saya coba listkan:

1. Stromae-Melt Down
2. CHVRCHES-Dead Air
3. Major Lazer-All My Love
4. Lorde-Yellow Flickr Beat
5. Grace Jones-Original Beast
6. Lorde-Flickr
7. XOV-Animal
8. The Chemical Brothers-This is not a game
9. Lorder-Ladder Song
(Sumber: iTunes)

Selamat menonton!


Biaya Promosi Bank dan Aspek Pajaknya

SAAT kita belanja biasanya kita ditawarkan promosi yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa bank. Promosi tersebut baik berupa diskon, buy one get one free,  maupun promo cicilan dengan persentase tertentu. Belanja di supermarket, toko buku, toko baju, bahkan nonton film di bioskop sekalipun kita akan ditawari promo bank.

Cara yang dipergunakan untuk promosi pun sangat beragam. Mulai dari promo di website atau pun  media sosial seperti twitter, facebook, dll; sampai promo lewat SMS yang harus ditunjukkan saat pembayaran. Bentuk promonya pun sangat bervariasi, misalnya belanja dengan jumlah tertentu menggunakan kartu debit/kredit bank tertentu akan mendapatkan gratis produk tertentu pula, belanja dengan rekening ponsel/e-cash bank tertentu beli satu gratis satu, bahkan sampai belanja dengan menunjukkan SMS promo akan mendapatkan diskon sejumlah tertentu. Intinya bank-bank sangat gencar promosinya.

Seberapa penting promosi bagi dunia perbankan?
Seperti kita ketahui, produk perbankan di Indonesia bisa dikatakan seragam. Tidak ada produk tertentu yang sangat berbeda yang ditawarkan suatu bank dibandingkan bank yang lain. Produknya hanya berkisar pada jasa keuangan seperti tabungan, pembiayaan, kartu kredit, KPR, dan fitur-fitur tertentu yang relatif sama antarbank di Indonesia. Mengingat produk perbankan yang sangat seragam tersebut, semakin banyak jumlah bank yang beroperasi, semakin ketat pula persaingan antarbank (Sipahutar, 2007). Sehingga biaya promosi memegang peranan yang sangat penting bagi dunia perbankan.

Siringoringo (2006) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Promosi Bank Terhadap Penghimpunan Tabungan dan Deposito menyimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis data time series dan analisis data panel, promosi memberikan pengaruh yang positif terhadap penghimpunan tabungan dan deposito baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Sehingga wajar saja jika bank melakukan promosi besar-besaran terhadap produk-produknya. Dewasa ini sedang marak bank-bank di Indonesia memperkenalkan rekening tabungan dengan menggunakan nomor handphone. Dari sini bisa kita lihat bahwa partner promosi bank-pun semakin melebar, dari perusahaan dagang (misal supermarket, toko baju, dll) hingga ke perusahaan telekomunikasi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, biaya promosi yang dilakukan oleh dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI,  berkisar pada angka 5% – 7% dari total biaya operasional, angka yang tidak kecil. Dalam tabel di bawah ini saya gambarkan biaya promosi Bank Mandiri dan Bank BNI  beserta total pendapatan bank tersebut pada periode 2010 – 2013:

Bank Mandiri

Tahun Biaya Promosi (juta rupiah) Biaya Operasional (juta rupiah) Persentase (%) Pendapatan Operasional (juta rupiah)
 2010 881.846 12.074.973 7,30 28.504.338
 2011 929.292 16.312.021 5,88 35.359.306
 2012 1.000.810 18.913.028 5,29 41.591.486
 2013 989.542 21.500.987 4,60 50.089.269

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Bank Mandiri (Audited)

Bank BNI

Tahun Biaya Promosi (juta rupiah) Biaya Operasional (juta rupiah) Persentase (%) Pendapatan Operasional (juta rupiah)
 2010 675.153 9.643.357 7,00 18.781.770
 2011 682.569 11.134.002 6,13 20.797.289
 2012 820.454 12.739.104 6,44 23.904.804
 2013 935.349 14.572.521 6,42 28.499.185

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Bank BNI (Audited)

Contoh-contoh promosi yang dilakukan oleh bank diantaranya:

a. beli satu gratis 1 tiket nonton bioskop dengan kartu debit tertentu
b. gratis tiket dan snack ukuran combo dengan point reward
c. membeli tiket dengan redeem point yang diberikan oleh bank
d. dll

Aspek Perpajakan
Secara fiskal, biaya promosi dapat dibebankan dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa ketentuan yang mengatur diantaranya:

Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 UU No 36 tahun 2008: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya promosi dan penjualan yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan
b. Besarnya biaya promosi merupakan akumulasi dari jumlah
– biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
– biaya pameran produk
– biaya pengenalan produk baru, dan/atau
– biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk
c. Tidak termasuk sebagai biaya promosi:
– pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
– biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final
d. Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan
e. Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku
f. Daftar nominatif:
- Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain
– daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya PPh yang dipotong
– daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh
– jika tidak dibuat daftar nominatif tersebut, maka biaya promosi yang sudah dikurangkan harus dikoreksi secara fiskal.

Contoh daftar nominatif adalah seperti ini:
dafnom
Kesimpulan
1. Promosi yang dilakukan oleh bank sangat penting peranannya dalam peningkatan pendapatan bank, mengingat produk bank yang sangat seragam dan cenderung tidak ada pembedaan antara satu bank dengan bank yang lain
2. Biaya promosi tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal sepanjang dibuat daftar nominatif yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh

Semoga bermanfaat
———————————-
referensi:
1. Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Bank Mandiri 2013 dan 2011 (Audited) diakses melalui http://www.bankmandiri.co.id
2. Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Bank BNI 2013 dan 2011 (Audited) diakses melalui http://www.bni.co.id
3. Skripsi berjudul Analisis Pengaruh Promosi Bank Terhadap Penghimpunan Tabungan dan Deposito (Studi Kasus Sepuluh Bank Terbaik Berdasarkan Aset Tahun 2005) oleh Lambok Siringoringo, IPB, 2006
4. blitzmegaplex.com
5. 21cineplex.com
6. UU No 36 tahun 2008
7. PMK nomor 02/PMK.03/2010


Virtual Office: PPh Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 23?

SERING kita mendengar istilah virtual office atau kantor virtual yang mulai marak di dunia bisnis. Apa dan bagaimana virtual office itu? Lalu  bagaimana aspek perpajakannya? Mari kita bahas.

Kantor virtual pada dasarnya adalah kantor yang tidak nyata. Wiki menerjemahkannya sebagai ‘ruang kerja’ yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadinya tanpa memiliki ‘fisik’ lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Kantor virtual juga biasanya berupa penyewaan ruangan kantor (fisik) hanya untuk menjalankan fungsi administrasi dan kesekretariatan kantor. Tujuan dari kantor virtual lagi-lagi kembali kepada prinsip ekonomi, yaitu efisiensi. Penggunaan lingkungan kantor secara fisik akan mengurangi biaya yang signifikan. Sehingga kantor virtual ini berperan sebagai cost reductor. 

Fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh kantor virtual diantaranya:
a. penyewaan alamat dan telepon, sehingga penyewa dapat menggunakan alamat dan telepon ini di kartu nama atau bahkan mempergunakannya sebagai alamat korespondensi
b. layanan penyewaan meeting office, call forwarding, dll.

Kantor virtual ini semakin marak disebabkan beberapa hal, misalnya:
a. perusahaan membutuhkan kantor perwakilan di kota besar, misalnya perusahaan dari Jawa Timur membutuhkan perwakilan di Jakarta
b. tempat kedudukan perusahaan berada di daerah permukiman yang tidak boleh menjadi tempat kegiatan usaha
c. perusahaan membutuhkan alamat di ‘pusat bisnis’ untuk meningkatkan citra perusahaan
d. perusahaan ingin menghemat biaya penyediaan fasilitas, infrastruktur, dll.

Lalu, PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23?

Apabila kita perhatikan pengertian kantor virtual di atas, seolah-olah ada dua jenis kantor virtual. Yaitu kantor virtual yang benar-benar berupa fisik kantor (ruangan disewa sebagai kantor sebagaimana layaknya kantor, ada ruangan, ada meja, ada alamat, ada pesawat telepon, faximile, internet, dll) dan kantor virtual yang benar-benar virtual (hanya penyewaan alamat saja, bukan berupa fisik ruangan). Sehingga apakah PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23? mari kita bahas satu per satu.

PPh Pasal 4 ayat (2)
Terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan jika memang terdapat tanah dan/atau bangunan yang disewakan. Biasanya ditandai dengan adanya ruangan, meja, telepon, faximile, dan alamat fisik yang bisa ditemui. Hal ini sejalan dengan pengertian sewa tanah dan/atau bangunan yang diberikan oleh Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-227/PJ./2002 yang menyatakan bahwa Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

PPh Pasal 23
Menjadi objek PPh Pasal 23 jika tidak terdapat tanah dan/atau bangunan yang disewa. Kantor virtual hanya menyewa alamat saja (misalnya untuk keperluan PO Box saja), tanpa ada ruangan yang disewa. Atau bahkan hanya persewaan server/bandwith internet saja. Jika demikian, persewaan tersebut bisa dimasukkan sebagai sewa sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh yang telah diperjelas pengertiannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-35/PJ/2010 yang mengatur bahwa Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. 

Memang dalam pengertian tersebut tidak disebutkan bahwa harta yang disewakan harus berupa harta berwujud. Apabila kantor virtual menyewa harta berupa server/bandwith internet, tentu saja ini termasuk dalam kategori sewa sebagaimana dimaksud SE-35/PJ./2010 tersebut. Lalu bagaimana jika kantor virtual hanya menyewa alamat saja? Ketentuan ini masih dispute mengingat yang disewakan berupa ‘alamat’ yang notabene tidak memenuhi syarat sebagai harta, apalagi harta berwujud?. Di sisi lain PPh Pasal 23 menganut prinsip positive list, artinya jika tidak disebutkan seharusnya tidak menjadi objek PPh Pasal 23. Untuk menentukan apakah kantor virtual yang berupa penyewaan alamat ini menjadi objek PPh Pasal 23 atau tidak, Wajib Pajak bisa mengajukan penegasan ke KPP tempat terdaftar.

Semoga bermanfaat!

—————
referensi:
1. wikipedia
2. http://dianrespati.wordpress.com/2013/09/03/sudut-pandang-perpajakan-atas-virtual-office-untuk-penentuan-tempat-terdaftar-wajib-pajak/


Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

BEBERAPA tulisan sebelumnya sudah membahas akuntansi untuk PPh Pasal 21. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi PPN. Memang apabila kita lihat di PSAK 46 tidak mengatur mengenai PPN karena hanya mengatur mengenai PPh saja.

Secara umum, akuntansi untuk PPN menggunakan dua akun, yaitu akun PPN Masukan (PM) dan akun PPN Keluaran (PK). Akun PPN Masukan dipergunakan untuk mencatat PM yang dibayar atau dipungut atas transaksi pembelian atau penerimaan BKP/JKP, sedangkan akun PPN Keluaran dipergunakan untuk mencatat PK yang dipungut atau disetorkan ke kas negara atas transaksi penyerahan BKP/JKP.

Untuk memberikan gambaran lengkap mengenai akuntansi PPN, akan dijelaskan melalui contoh kasus.

PT Villagers adalah perusahaan tekstil. Selain mengekspor, PT Villagers juga menjual hasil produksinya ke dalam negeri. Berikut data-data PT Villagers selama bulan Maret 2014:

Uraian Maret (Rp) PPN
 Pembelian 300.000.000 ,- 30.000.000,-
 Penjualan 450.000.000,- 22.500.000,-

Porsi ekspor dan penjualan dalam negeri sebesar 50:50, sehingga PPN Keluaran hanya Rp22.500.000,- saja. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

mencatat pembelian

Uraian Debit Kredit
 Pembelian 300.000.000 ,-
 PPN Masukan 30.000.000,-
      Utang dagang/kas 330.000.000,-

mencatat penjualan

Uraian Debit Kredit
 Piutang dagang/kas 472.000.000 ,-
      PPN Keluaran 22.500.000,-
      Penjualan 450.000.000,-

jurnal pada akhir Maret

Uraian Debit Kredit
 PPN Keluaran 22.500.000,-
      PPN Masukan 22.500.000,-

Sehingga SPT Masa PPN PT Villagers bulan Maret akan Lebih Bayar sebesar Rp7.500.000,-

Semoga bermanfaat!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 469 other followers