Celotehan Malam (35)

SEBELUM meninggal, almarhum kakek saya sering berpesan agar saya tidak terlalu menuntut orang lain, tetapi tuntutlah diri sendiri agar bisa membahagiakan orang lain. Dalam pesan tersebut, beliau menekankan agar saat sedang bahagia, usahakan saya membaginya dengan orang lain, terutama keluarga. Namun saat saya sedang bersedih, jangan pernah membaginya dengan siapapun kecuali Tuhan.

Setelah saya pikir-pikir, apa yang dipesankan kakek saya memang benar dan sangat mendasar. Kebahagiaan yang kita rasakan akan semakin membahagiakan saat kita bagi dengan orang lain. Mungkin kesedihan akan berkurang sedihnya ketika kita bagi dengan orang lain, namun kadang tidak sopan rasanya orang lain harus ikut merasakan kesedihan yang sedang kita derita. Disini kakek saya mengajarkan kepada saya mengenai tata krama/adab berkehidupan sosial.

Saya punya teman kecil yang sangking dekatnya dengan ibunya, saat dia merantau, semua hal diceritakannya kepada ibunya. Tidak perduli itu bahagia atau sedih. Ketika kabar yang diceritakan adalah kabar bahagia, maka seluruh keluarga akan ikut berbahagia, jelas. Namun ketika yang diceritakan adalah kabar yang kurang membahagiakan (bahkan kadang menyedihkan), seluruh keluarga akan panik, karena teman saya iitu jauh merantaunya. Mungkin itu sisi buruknya menceritakan kesedihan kepada keluarga yang jauh.

Dari situ saya belajar agar melakukan penyaringan (filtering), mana yang perlu dan tidak perlu saya ceritakan kepada keluarga. Jika saya terpaksa mengabarkan kabar yang tidak membahagiakan, setidaknya kabar itu tidak membuat keluarga saya yang jauh menjadi panik.

Terima kasih kakek, atas wejangan yang pernah diberikan.

Semoga bermanfaat.


PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS PEMERIKSA PAJAK: KABAR BAIK ATAU KABAR BURUK?

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Indonesian Tax Review Volume VIII/Edisi 13/2015

Pemeriksaan pajak tidak harus dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak seperti dahulu kala. Sekarang seluruh petugas pajak bisa melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Kabar baik atau kabar buruk bagi Wajib Pajak?

Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak ternyata mengubah beberapa hal di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara signifikan. Diantaranya adalah perluasan kewenangan Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan yang sekarang tidak harus dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak, tetapi bisa juga dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk.

Berangkat dari sistem perpajakan kita yang menganut self assessment, fungsi yang seharusnya ditonjolkan oleh otoritas pajak adalah fungsi pengawasan alih-alih fungsi pelayanan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah DJP mampu mengawasi seluruh Wajib Pajak? Dengan hampir 28 juta Wajib Pajak terdaftar, sementara jumlah fungsional pemeriksa pajak hanya sekitar 4 ribu orang, maka wajar saja jika audit coverage ratio di Indonesia masih sangat rendah. Beberapa permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah fungsional pemeriksa pajak diantaranya:

  • Rendahnya kualitas pengawasan kepada Wajib Pajak, sehingga masih banyak Wajib Pajak “nakal” yang lolos;
  • Hanya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (kriteria seleksi) yang dilakukan pemeriksaan, misalnya Wajib Pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang statusnya Lebih Bayar, atau Wajib Pajak dengan SPT menyatakan rugi. Sementara Wajib Pajak dengan status kurang bayar (meskipun kurang bayarnya tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya) tidak dilakukan pemeriksaan;
  • Rendahnya kualitas pemeriksaan pajak, hal ini dikarenakan beban pemeriksaan hanya ditanggung oleh segelintir orang saja, padahal pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai amanat UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013

Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 Menteri Keuangan memberi keleluasaan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini pemeriksaan tidak harus selalu dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak, tetapi dapat juga dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk. ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-27/PJ/2015. Beberapa hal yang diatur dalam Surat Edaran tersebut diantaranya:

Petugas Pemeriksa Pajak

Petugas Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP). Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa petugas pemeriksa pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Tenaga Honorer di lingkungan DJP tidak dapat ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak

  • PNS tersebut bukan merupakan pejabat fungsional pemeriksa pajak

Materi SE-27/PJ/2015 menyatakan bahwa petugas pemeriksa pajak terdiri dari:

  1. kepala seksi pemeriksaan dan pelaksana di seksi pemeriksaan
  2. kepala seksi pengawasan dan konsultasi dan Account Representative (AR) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV
  3. kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dan pelaksana di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan
  • Harus ada surat penunjukkan dari Kepala KPP

Untuk menjadi petugas pemeriksa harus ada surat penunjukkan dari Kepala KPP. Surat Penunjukkan tersebut berupa Surat Keputusan Kepala KPP. Artinya petugas pajak tidak bisa sembarangan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak jika tidak ada surat keputusan tersebut.

  • Untuk dapat ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak, PNS DJP harus memenuhi kriteria:
  • Pendidikan formal serendah-rendahnya:
  1. Diploma III di bidang akuntansi/perpajakan/PBB/penilai atau Diploma III lainnya yang telah lulus diklat teknis dasar perpajakan;
  2. SMA atau sederajat, dalam hal sebagai berikut:
  3. diangkat sebagai Account Representative (AR); atau
  4. ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
  • pemberian NPWP secara jabatan;
  • penghapusan NPWP; dan/atau
  • pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Nilai kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal baik; dan
  • Diutamakan pegawai yang:
  1. telah mengikuti diklat setingkat pemeriksaan dasar;
  2. telah mengikuti On the Job Training (OJT) Pemeriksaan Pajak
  3. memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan pajak; atau
  4. memiliki keahlian/pengetahuan khusus pada bidang tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak
  • tidak sedang menjalani hukuman disiplin terkait dengan aspek integritas yaitu permintaan dan/atau penerimaan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • pegawai yang ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak diberikan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

Bekerja dalam Tim

Petugas pemeriksa pajak tidak bekerja sendiri dalam melakukan pemeriksaan, tetapi bekerja dalam tim petugas pemeriksa. Tim petugas pemeriksa terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Keadaan tertentu tersebut diantaranya:

a. pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III atau IV

Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 juga telah dilakukan perombakan fungsi Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang dijabarkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2015. Fungsi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I adalah pelayanan kepada Wajib Pajak, yaitu memberikan konsultasi dan memproses permohonan Wajib Pajak. Sementara Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi pajak.

b. pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang berada di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Susunan tim petugas pemeriksa pajak dapat dikombinasikan juga dengan pejabat fungsional pemeriksa pajak. Penunjukkan sebagai supervisor, ketua tim dan anggota tim tersebut dilakukan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman kerja.

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Jangka Waktunya
Jenis dan ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak diantaranya:

No Tujuan Pemeriksaan Kriteria Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak Jangka Waktu
1 Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal terdapat data yang bersifat konkret antara lain:

i.     hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;

ii.    bukti pemotongan pajak penghasilan;

iii.   keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU KUP; atau

iv.  data lain yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak dilakukan verifikasi

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan dan/atau seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, atau IV Jangka Waktu Pengujuan paling lama 2 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal Wajib Pajak:

i.      menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

ii.     melakukan pekerjaan bebas (Wajib Pajak orang pribadi profesi) yang menyelenggarakan pembukuan dengan peredaran bruto setinggi-tingginya 4,8 miliar rupiah

iii.    tidak memiliki kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas

iv.   melakukan penyerahan kepada pemungut dengan nilai sekurang-kurangnya 75% dari total penyerahan

v.    memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP baik yang diterbitkan SKPPKP maupun yang tidak diterbitkan SKPPKP; atau

vi.   mengajukan permohonan restitusi PPN dengan nilai penyerahan setinggi-tingginya 400 juta rupiah dalam 1 masa pajak.

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujuan paling lama 4 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak Badan dalam hal:

i.     pemeriksaan dilakukan untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi

ii.     Wajib Pajak melakukan penyerahan kepada pemungut dengan nilai sekurang-kurangnya 75% dari total penyerahan

iii.    Wajib Pajak memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP baik yang diterbitkan SKPPKP maupun yang tidak diterbitkan SKPPKP; atau

iv.   Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi PPN dengan nilai penyerahan setinggi-tingginya 400 juta rupiah dalam 1 masa pajak

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujuan paling lama 4 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
Pemeriksaan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P-3 atas Wajib Pajak yang tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Pemeriksaan terhadap Objek PBB sektor P-3 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB.

Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan PBB
Pemeriksaan Bea Materai terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan izin pelunasan Bea Materai dengan sistem komputerisasi Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujuan paling lama 2 bulan dan jangka waktu pembahasan paling lama 2 bulan
2 Tujuan Lain Pemberian NPWP secara jabatan Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pengukuhan dan Pencabutan PKP secara jabatan Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan
Selain pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan dan pencabutan PKP secara jabatan Petugas Pemeriksa Pajak di Seksi Pemeriksaan Sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan

Pos yang Dilakukan Pemeriksaan

Tidak semua pos bisa dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak, hanya pos-pos tertentu saja, yaitu:

a. Pemeriksaan terhadap kewajiban PPh Badan atau PPh Orang Pribadi

  • penghasilan bruto/peredaran usaha
  • kredit pajak
  • pos-pos lainnya tidak bersifat wajib, namun dapat dilakukan dalam hal petugas pemeriksa pajak memandang perlu untuk melakukan pengujian pos dimaksud

b. Pemeriksaan terhadap kewajiban PPN

  • penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
  • pajak yang dapat diperhitungkan

c. Pemeriksaan terhadap kewajiban pajak selain yang dimaksud pada huruf a dan b

  • objek pajak
  • pajak yang dapat diperhitungkan

d. Pemeriksaan Khusus dalam rangka menindaklanjuti data yang bersifat konkret dilakukan hanya terhadap pos terkait

e. Pos-pos yang dilakukan pemeriksaan dan pos-pos yang tidak dilakukan pemeriksaan dituangkan dan dijelaskan dalam audit plan dan audit program.

Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik berikut:

  1. pemanfaatan informasi internal dan eksternal DJP
  2. pengujian keabsahan dokumen
  3. penelusuran angka-angka
  4. penelusuran bukti
  5. ekualisasi atau rekonsiliasi
  6. permintaan keterangan atau bukti
  7. konfirmasi
  8. pengujian kebenaran penghitungan matematis
  9. wawancara

Dalam hal dipandang perlu, petugas pemeriksa pajak dapat memilih teknik pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai metode dan teknik pemeriksaan yang berlaku.

Ketentuan Lain

Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan yang berlaku, yaitu :

  1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-25/PJ/2013 tentang Pedoman e-Audit
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Penutup

Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, baik dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak maupun oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh DJP sehubungan dengan penerapan sistem self assessment di Indonesia. Wajib Pajak tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya ketentuan ini hanya menambah tenaga pemeriksaan pajak di tubuh DJP. Ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan tax audit coverage ratio di Indonesia mulai tahun 2015 dan tahun-tahun setelahnya. Ketentuan ini bisa menjadi kabar baik bagi Wajib Pajak yang patuh dan membayar pajaknya dengan benar, tetapi bisa juga menjadi kabar buruk bagi Wajib Pajak “nakal” yang selama ini belum tersentuh pemeriksaan.

Semoga bermanfaat.


Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perpajakan Nasional

MASYARAKAT Ekonomi ASEAN (MEA) atau dalam bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community (AEC) akan segera diberlakukan oleh negara-negara ASEAN akhir tahun 2015 ini. Apa dan bagaimana MEA itu, serta pengaruhnya terhadap perpajakan nasional? Yuk kita bahas!

MEA telah direncanakan untuk dilaksanakan sejak satu dekade yang lalu pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997. MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN menuju Wawasan ASEAN 2020. MEA telah disepakati dengan tujuan agar daya saing negara-negara ASEAN mengalami peningkatan serta bisa menyaingi China dan India dalam menarik investasi asing. MEA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Pemberlakukan MEA akan berpengaruh banyak terhadap perekonomian Indonesia. Dari segi kebijakan dan regulasi, tentu saja harus dilakukan perubahan dan penyempurnaan regulasi-regulasi terkait hal-hal yang disepakati dalam kerjasama MEA. Bentuk kerjasama tersebut meliputi:

  1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas
  2. Pengakuan kualifikasi profesional;
  3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
  4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
  5. Meningkatkan infrastruktur
  6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
  7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
  8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sedangkan karakteristik utama MEA adalah:

  1. Pasar dan basis produksi tunggal
  2. Kawasan ekonomi yang kompetitif
  3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
  4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global

Dalam bayangan saya, kebijakan-kebijakan dan regulasi terkait hal-hal berikut ini akan terpengaruh:

  1. tenaga kerja (baik lokal maupun asing)
  2. pajak-pajak dalam rangka impor/ekspor
  3. impor-dan ekspor
  4. kepabeanan dan cukai
  5. kawasan bebas, kawasan berikat dan daerah pabean
  6. penanaman modal/investasi
  7. fasilitas perpajakan
  8. dll

MEA merupakan hal yang menakutkan sekaligus hal yang menantang bagi Indonesia. Rhenald Kasali menyebut MEA sebagai edge of chaos. Kenapa? Karena pada masa MEA ini tidak ada lagi hambatan perdagangan di antara sesama negara ASEAN. Persaingan bisnis menjadi sangat terbuka, dan keras. Dokter-dokter indonesia akan bersaing dengan dokter-dokter di Singapura, arsitek-arsitek kita akan bersaing dengan arsitek Filipina, dan seterusnya. Pekerja kita akan beradu saing dengan pekerja dari vietnam, dan seterusnya. MEA adalah ancaman sekaligus tantangan baru bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa.

Perubahan-perubahan besar tersebut jelas akan berpengaruh kepada perpajakan nasional. PPh Pasal 21, PPN Impor, PPN Dalam Negeri, Pajak Ekspor, PPh orang pribadi maupun PPh badan sedikit banyak akan terpengaruh akibat MEA dijalankan. Beberapa critical point:

  • MEA memungkinkan keluar-masuk bahan baku maupun bahan pembantu produksi secara mudah dan bebas. Artinya ada potensi yang besar dari naiknya volume impor dan ekspor
  • MEA juga memungkinkan masuk dan keluarnya tenaga kerja ke dan dari Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang keluar dan bekerja di luar negeri jelas menjadi pemasukan devisa bagi negara. Namun tenaga asing yang masuk ke Indonesia akan menjadi pesaing baru bagi para pencari kerja di dalam negeri.
  • MEA jelas akan membuat informasi keluar masuk dari dan ke Indonesia. Tidak hanya informasi perdagangan, tetapi juga informasi mengenai pasar dan praktik bisnis yang baik. Ini bisa dimanfaatkan dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.

MEA mungkin akan memberikan guncangan yang cukup kuat bagi perekonomian Indonesia. Namun MEA juga merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengguncang dunia. Jadi, sudah siapkah kita menghadapi MEA?

Referensi:

  1. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec
  2. https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN
  3. http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html
  4. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=291525&val=2274&title=Kebijakan%20Publik%20Menuju%20ASEAN%20Economic%20Community%202015
  5. http://pengertian.website/pengertian-mea-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomi-asean/

Tentang Critical Eleven (#critical11) by Ika Natassa (@ikanatassa)

SAYA tidak mengerti mengapa rasa sakit hati bisa merubah sikap seseorang ke orang lain sampai sedemikian drastisnya. Yang mana rasa sakit hati itu disebabkan–menurut saya–‘hanya‘ karena salah omong.

Adalah suami istri, Anya dan Ale yang hidup bahagia. Meski Ale harus pergi ke lokasi onshore di luar negeri–yang berpindah-pindah–selama 6 minggu dan menjalani 5 minggu berikutnya di rumah, kehidupan mereka tetap bahagia. Beberapa hari sebelum hari perkiraan lahir anak pertama mereka, sebuah musibah terjadi. Anya kehilangan anaknya sewaktu masih dalam kandungan. Kehilangan anak pertama tersebut bukanlah musibah yang sebenarnya, karena musibah yang sebenarnya justru terjadi saat Ale mengatakan hal ini kepada istrinya:

“Seandainya dulu kamu tidak terlalu sibuk, mungkin anak kita masih hidup…”

Anya merasa kalimat itu adalah kalimat tuduhan. Namun mewakili perasaan laki-laki, menurut hemat saya kalimat tersebut bukanlah kalimat tuduhan, hanya kalimat pengandaian yang ingin dishare seorang suami kepada istrinya.

Maka rumah tangga yang bahagia tersebut berubah total hanya dalam hitungan detik. Anya meminta pisah ranjang kepada Ale. Masalah demi masalah mereka temui, sampai 6 bulan kemudian Ale merasa bahwa semuanya harus segera diakhiri. Setuju dengan cara berpikirnya Ale, bahwa jika Anya marah karena kata-kata itu, kenapa masalah itu tidak dibicarakan secara baik-baik, saling memaafkan, lalu selesai? Bukan dengan mendiamkan suami dan menolak berkomunikasi maupun berinteraksi dengan suami sampai 6 bulan lamanya.

Tapi itulah wanita.

Ika Natassa berhasil membuat saya gregetan di novel ini cukup dengan sebuah pertanyaan: kenapa sih wanita bisa bersikap seperti itu hanya karena suaminya salah omong? 

Ika Natassa menceritakan Anya dan Ale dengan gaya yang sama seperti Ika Natassa menceritakan Keara dan Harris di novel Antologi Rasa. Ringan, smart, pendeskripsian yang lengkap tentang tempat, keadaan, atau seseorang sehingga kita berasa ada di kejadian di novelnya. Saya rasa Ika Natassa layak mendapatkan penghargaan sebagai penulis wanita terbaik Indonesia 2015.

Lalu bagaimanakah akhir dari cerita pisah-ranjangnya Anya dan Ale? Mumpung masih banyak bukunya di Gramedia, yuk baca #critical11


Celotehan Malam (34)

SAYA sedang termenung di bengkel menunggu motor saya selesai diservice sama montir ketika tiba-tiba datang sebuah mobil pick up (kendaraan bak terbuka) membawa motor dalam kondisi yang sangat tidak biasa. Ban motor yang penyok–beneran penyok, sama penyoknya seperti tutup panci yang kita tempa dengan palu berkali-kali—rem tangan yang bengkok, lampu depan yang pecah, dan spakboard (entah ini benar atau tidak tulisannya) yang pecah bergerigi. Intinya motor itu datang dalam kondisi rusak parah.

Turun dari motor tersebut beberapa pemuda tanggung, sekitar awal-awal masuk SMP, mungkin ada sekitar 6-7 orang. Lalu mereka bergotong royong menurunkan motor yang rusak tersebut dari mobil dan membawanya masuk ke dalam bengkel. Turun juga dari mobil tersebut dua orang cewek yang sama tanggungnya, seumuran dengan beberapa pemuda tanggung tersebut. Salah seorang cewek mengenakan baju pramuka nampak sangat terpukul dengan mata sembab habis menangis, sementara cewek yang satunya lagi mengelus-elus punggung cewek yang satunya seolah memberi tenaga: all is well. Meski nampak terpukul dan habis menangis, herannya si cewek tadi ternyata masih bisa marah-marah. Dengan muka sewot dan setengah berteriak dia bertanya kepada kumpulan pemuda tanggung tadi: JADI GIMANA NIH MOTOR GW? KAPAN BISA SELESAINYA?

Aah … ternyata cewek yang seperti sedang terpukul ini rupanya pemilik motor yang rusak tersebut, sementara salah seorang pemuda diantara kumpulan pemuda tanggung tadi adalah tersangka yang membuat motor sang cewek menjadi penyok. Supir pick up yang membawa motor penyok pun turun, untuk menengahi keributan kecil di bengkel. Usut punya usut, ternyata salah seorang cowok diantara mereka telah menabrak motor sang cewek yang tengah diparkir di pinggir jalan. Cowok tersangka tersebut sedang belajar menyetir mobil. Yang mana mobil tersebut adalah mobil majikannya, dan dia memakai mobil majikannya tersebut tanpa izin.

Si cowok tersangka yang merasa bersalah terlihat lemas dan linglung. Bagaimana tidak, setelah saya korek informasinya lebih dalam (saya kepo ya), ternyata mobil sang majikan juga rusak parah. Penyok bagian depan dan sampingnya. Juga ternyata kecelakaan tersebut telah mengakibatkan tembok salah satu rumah jebol dan harus diganti. Kasihan sekali pemuda tanggung ini. Saya juga tidak kebayang kalau saya berada dalam posisinya.

Masih bingung? Begini cerita lengkapnya:

Sebut saja si A, pemuda tanggung yang bekerja sebagai kuli panggul di sebuah rumah percetakan di daerah Cipadu. Setiap hari dia mengangkut barang-barang pesanan dan barang-barang belanjaan milik majikannya, Tuan B. Sangkin kayanya, Tuan B punya 3 mobil, dan salah satu mobilnya berupa mobil Avanza digunakan sebagai operasional rumah percetakannya. Hari ini si A memutuskan untuk meminjam kunci mobil Avanza tersebut tanpa izin tuannya, maksud hati ingin belajar menyetir mobil. Ternyata si A belum pernah membawa mobil sama sekali, ini adalah kali pertamanya berlatih menyetir mobil dan sayangnya si A tidak ditemani partner yang berpengalaman dalam bidang setir menyetir mobil.

Ketika sampai di sebuah tikungan, si A panik saat menyetir mobilnya. Dan gara-gara kepanikan tersebut, motor yang tengah terparkir di pinggir jalan harus terseret oleh mobilnya sampai bagian roda depan motor tersebut harus terlindas sepanjang beberapa puluh meter dan mobil yang dibawa si A berakhir menabrak tembok warga. Si C dan temannya si D, adalah penumpang motor yang saat itu tengah parkir tersebut. Karena panik, si C dan si D berteriak minta tolong, padahal waktu itu adzan magrib baru saja berkumandang dan orang-orang tengah bergegas ke mesjid untuk menunaikan sholat berjamaah.

Saat si C dan si D berteriak tersebut, berdatanganlah beberapa orang, yaitu si E, F, G, H, I dan J yang merupakan pemuda tanggung di daerah tersebut. Maka meledaklah emosi keenam pemuda tanggung tersebut dan hampir saja membumihanguskan si A. Ketika ribut-ribut itulah datang Bapak K, yang hendak ke mesjid untuk menengahi keributan yang hampir berujung pada tindakan main hakim sendiri. Setelah ditengahi Bapak K mereka sepakat untuk membawa motor tersebut ke bengkel segera setelah sholat maghrib.

Sekitar jam 18.30 WIB mereka berangkat ke bengkel dengan menggunakan mobil pick up Bapak K bersama-sama. Begitu tiba di bengkel, Bapak K menyarankan kepada F agar mengantar pulang C dan memberitahu keluarganya. si F yang awalnya menolak karena takut, akhirnya mau dan mengerti setelah dinasehati oleh Bapak K. Tidak lama kemudian datanglah ayahanda si C, sebut saja Bapak L. Sayangnya Bapak L datang tidak sendirian, tetapi lengkap dengan anak sulungnya (yang mukanya lebih mirip preman) sebut saja si M, dan beberapa tetangganya sebut saja si N dan si O.

Begitu tiba di bengkel, Bapak L langsung berteriak MANA YANG MENABRAK MOTOR ANAK SAYA? kontan saja seisi bengkel kaget. Wajar saja sih, muka Bapak L sudah merah merona, bukan malu, tetapi marah. Teriakan Bapak L disusul oleh teriakan anak sulungnya (oh iya, kata-kata sulung ini hanya perkiraan, saya tidak sempat mewawancara mereka :)) MANA YANG NABRAK MOTOR ADEK GW?

Si A yang merasa menjadi most wanted person berdiri. Bapak L san kakak M langsung menuju si A. Masih dengan roman marah dan dengan suara yang sengaja diteriak-teriakkan, sang Bapak L berkata: POKOKNYA KAMU HARUS GANTI MOTOR ANAK SAYA, BELIKAN MOTOR YANG BARU. SAYA TIDAK MAU JIKA MOTOR INI HANYA DISERVICE DI BENGKEL. Sang kakak M pun melanjutkan: LO HARUS GANTI BARU, INI MOTOR BARU, INI BUKAN RUSAK MESIN, TIDAK PERLU DISERVICE.

Aah, saya yang menonton pun menjadi pusing sekaligus penasaran, tapi saya juga kasihan dengan si A yang nampak ketakutan dan kebingungan. Tidak lama kemudian datanglah si P, kakaknya si A. si P yang merasa bahwa adiknya bersalah pun datang meminta maaf kepada Bapak L dan kakak M. Namun, karena dalam kondisi marah, Bapak L menolak ajakan bersalaman dari si P sambil mengatakan: SAYA TIDAK MAU SALAMAN SEBELUM MOTOR ANAK SAYA DIBELIKAN BARU. MANA MOBIL YANG DIPAKE BUAT MENABRAK MOTOR ANAK SAYA? SAYA MAU MOBILNYA DIPARKIR DI HALAMAN RUMAH SAYA SEBAGAI JAMINAN!

Saya makin pusing dengan cara berpikir Bapak L. Akhirnya si P mengatakan, BAPAK MOBIL TERSEBUT BUKAN MOBIL ADIK SAYA, MOBIL MAJIKANNYA YANG SAYA JUGA TIDAK TAHU BAGAIMANA CARA MENGGANTINYA. BAGAIMANA JIKA MOTOR SAYA SAJA YANG DIJADIKAN JAMINAN? INI KUNCINYA, bujuk si P. Si M pun berteriak: TIDAK BISA, MOTOR ADIK SAYA BARU, JAMINANNYA MOTOR JELEK BEGINI!

Fyuuh, saya jadi ikut gregetan menyaksikan drama di depan mata ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa membantu banyak sekaligus saya juga tidak suka ikut campur urusan orang. Akhirnya saya mengucap syukur ketika motor saya telah selesai dan saya bisa pulang, setidaknya tidak perlu melihat drama yang semakin dramatis tersebut.

Pesannya, segala masalah bisa diselesaikan baik-baik, tidak perlu marah-marah yang berlebihan ya :)


Celotehan Siang (33)

DULU saat kelas 2 SMP (waktu itu SLTP) celana saya pernah robek gara-gara kena paku. Celana saya robek pas di gundukan–maaf–pantat saya. Padahal itu celana saya satu-satunya, dan masih ada hari Rabu dan Kamis saya harus menggunakan celana itu. Daripada saya tidak bisa sekolah keesokan harinya, saya tambal celana saya dengan menggunakan plester (hansaplast) untuk menutupi robeknya.

Sebenarnya saya anggap itu sebagai kejadian kecil saja sampai saya dipanggil oleh guru matematika saya ke depan kelas untuk mengerjakan soal. Karena waktu saya maju ke depan itulah seisi kelas menertawakan celana tambalan saya itu. Malu campur sakit hati saya rasakan waktu itu. Saya malu karena menjadi bahan tertawaan teman. Saya sakit hati kepada diri sendiri kenapa celana ganti saja saya tidak punya. Saya marah kepada diri sendiri, saya juga marah kepada orang tua saya yang tidak mampu membelikan sekedar celana ganti.

Sejak saat itu, hansaplast menempati ruangan tersendiri di hati saya. Setiap kali melihat hansaplast saya akan ingat kejadian itu. Kemarahan saya kepada orang tua saya lakukan dengan protes dan menuntut mereka membelikan celana baru untuk saya. Meski akhirnya saya mendapatkan celana baru tersebut, pada akhirnya saya justru menyesal. Saya menyesal kenapa saya mendapatkan celana baru tersebut dengan cara menodong ala preman. Tidak menceritakan dengan cara yang baik-baik.

Sebenarnya saya sudah cukup besar waktu itu untuk sekedar mengerti permasalahan ekonomi yang dihadapi orang tua saya. Pada kenyataannya saya tidak mengerti. Saya menuntut saat itu juga orang tua saya membelikan saya celana baru tanpa tapi. Dan itu yang membuat saya menyesal sampai sekarang. Saya masih ingat bagaimana ibu saya harus buru-buru ke pasar membelikan saya celana agar bisa saya pakai keesokan harinya. Dan saya masih ingat persis bahwa uang yang dipergunakan ibu untuk membeli celana tersebut adalah uang belanja keluarga selama beberapa hari ke depan.

Padahal waktu itu saya sadar bahwa yang saya lakukan adalah salah, namun ego saya ternyata lebih besar dari kesadaran saya. Saya tetap menuntut agar esok saya bisa bersekolah dengan celana yang tidak robek. Saya sungguh amat sangat menyesali kejadian yang sampai sekarang saya masih ingat detailnya itu.

Intinya, jangan pernah menekan orang lain karena keadaan. Karena itu hanya akan membuat keadaan menjadi salah. Kadang kita hanya perlu menerima. Seperti pesan salah satu widyaiswara di badan diklat, hidup ini harus HHN, hadapi, hayati dan resapi. Hehe

Semoga bisa menjadi pelajaran.


PTKP Baru Mulai Berlaku Januari 2015, Haruskah Wajib Pajak Melakukan Pembetulan SPT?

BELUM lama ini pemerintah melalui Menteri Keuangan telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012. Besarnya kenaikan PTKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomro 122/PMK.010/2015 tersebut adalah sebagaimana telah saya ulas dalam tulisan saya sebelumnya di sini.

PTKP baru tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2015 meskipun Peraturan Menteri Keuangan tersebut baru diundangankan pada tanggal 29 Juni 2015. Terang saja Wajib Pajak bertanya-tanya bagaimana dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah saya laporkan dari Januari-Mei? Apa harus dilakukan pembetulan? Pasal 2 PMK 122/PMK.010/2015 menyebutkan bahwa ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sehingga saat itu yang bisa dilakukan Wajib Pajak adalah menunggu Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai kenaikan PTKP tersebut.

Agak lama setelah Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 diterbitkan, terbitlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Perdirjen tersebut menggantikan PER-31/PJ/2012 perihal yang sama. Tujuan diterbitkannya PER-32/PJ/2015 tersebut diantaranya:

  1. Peraturan Penjelas dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK/00/2015
  2. Menyesuaikan ketentuan teknis pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang sebelumnya diatur dengan menggunakan PTKP yang lama

Tidak ada perubahan yang berarti pada PER-32/PJ/2015 apabila dibandingkan dengan PER-31/PJ/2012. Perubahan yang nyata-nyata hanya pada besaran PTKP yang telah diatur dengan menggunakan PTKP yang baru. Namun, ketentuan peralihan Perdirjen tersebut harus menjadi perhatian Wajib Pajak. Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 27 PER-32/PJ/2015 tersebut berbunyi:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015
  2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015; dan
  3. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan berdasarkan Peraturan ini.

Sehingga dapat kita simpulkan:

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa Juli-Desember 2015 sudah menggunakan PTKP baru
  2. PPh Pasal 21 masa Januari-Juni yang telah dihitung dengan menggunakan PTKP lama, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT masa Januari-Juni tersebut. Apabila kelebihan pemotongan atas PPh Pasal 21 dikompensasikan ke masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2015. Pembetulan tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian besaran PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015

Semoga bermanfaat.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 638 other followers