Harta Yang Paling Berharga

SAYA suka bingung kalau ditanya ‘apa hartamu yang paling berharga?’. Pertama, kalau dilihat dari harganya, rasanya harta saya tidak ada yang sangat berharga. Lha iya, istri belum ada, apalagi anak, jadi saya belum bisa mengatakan “Nak, kamulah harta ayah yang paling berharga“. Kedua, saya juga nggak hobi sih ngumpulin harta (kalau yang ini alasan saja :p)

Harta yang saya (anggap) paling berharga sejauh ini adalah ayah ibu saya, kakak dan adik saya, lalu buku-buku saya. Kenapa mesti buku? Karena saya memang mencintai buku-buku saya (yang ini sih karena gak ada lagi yang bisa ‘dicintai’, hahaha).

Saya cerita sedikit ya tentang buku-buku saya

Sebelum sekolah, dua orang kakak saya (keduanya perempuan) sudah mengajarkan saya cara membaca. Jadi begitu sekolah saya sudah bisa membaca. Sejak saya bisa membaca, saya jatuh cinta pada aktivitas itu: membaca. Apa saja saya baca. Saya lewat di depan warung, saya baca spanduknya. Saya lihat potongan koran di jalan, saya baca. Saya beli snack, saya baca bungkusnya, apalagi kalau pelajaran bahasa Indonesia, saya langsung mencari bagian cerpen atau potongan-potongan cerpen yang dibahas di buku itu.

Perpustakaan SD saya berada di ruang guru yang sekaligus ruang kepala sekolah. Jadi kalau saya mau baca buku saya harus masuk ke ruang guru, basa-basi-busuk sebentar sama guru dan kepala sekolah, lalu saya mencari-cari buku cerita yang menarik. Karena tidak boleh dibawa pulang, saya harus nyicil membacanya, karena biasanya satu buku tidak habis saya baca dalam sehari.

Waktu SMP, saya mulai kenal sama novel. Sewaktu SMP inilah saya mulai jatuh cinta sama novelnya JK Rowling, Harry Potter. Ceritanya, ada teman sekelas–anak orang berada–yang juga hobi membaca Harry Potter. Begitu dia membeli novel Harry Potter, bisanya saya ada di antrean pertama yang akan meminjam novelnya, hehe.

Perpustakaan SMA saya tidak terlalu lengkap, novel populernya sangat sedikit. Padahal SMA saya terbilang favorit lho, tapi sayang sekali perpustakaaannya tidak terlalu terurus. Makanya waktu SMA saya masih menjalankan cara lama: pinjem buku teman, hihi.

Begitu kuliah, saya mulai bisa membeli buku sendiri. Bukan buku asli tentunya, saya membeli buku bajakan di pasar loak atau pasar buku bajakan. Saya tidak berhenti membaca.

Sejak memasuki dunia kerja, saya gila-gilaan membeli buku. Sekali datang ke toko buku bisa 4-5 buku saya beli sekaligus. Padahal hampir setiap weekend saya ke toko buku. Seringnya saya cuma beli-beli saja, tanpa dilihat bukunya bagus atau tidak. Jadi saya hanya beli buku berdasarkan judul, kalau judulnya menarik ya saya beli, kalau tidak menarik ya tidak saya beli, boros!

Maka tidak heran kalau koleksi buku saya sangat banyak. Setiap pindah kerja (mutasi), barang terbanyak dan terberat saya ya buku. Pernah suatu kali pindahan, kebetulan kostan saya ada lemari buku yang cukup besar, sekitar 6 rak dengan lebar rak sekitar 1 m. Lemari tersebut ternyata masih kurang menyimpan buku-buku saya.

Koleksi terbanyak saya ya novel. 80% diantaranya adalah novel terjemahan. Koleksi terbanyak kedua adalah buku biografi, lalu buku-buku pajak/akuntansi, dan terakhir adalah genre lainnya.

Gara-gara pernah bercita-cita membuat perpustakaan sendiri, setiap membeli buku, biasanya saya beri nomor identitas buku tersebut. Sampai sekarang pun sebenarnya masih saya lakukan. Jadi begitu saya membeli buku, saya rekam buku tersebut, lalu diberi nomor identitas. Dulu sih saya beri sticker barcode dan embel-embel identitas lainnya, lama-lama saya malas juga membuatnya. Jadi cukup saya beri nomor, saya stempel dan saya paraf saja, hehe.

Sudah sejak kecil saya jatuh cinta pada produk yang disebut buku ini. Mungkin sejalan dengan kecintaan saya pada buku tersebut, saya senang menulis. Semoga suatu saat cita-cita saya bisa menerbitkan buku bisa terwujud. Amin.

———————–


Menyoal Pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

HAMPIR satu minggu ini televisi kita dipenuhi dengan liputan khusus pernikahan artis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dari mulai berita (iya, berita semacam Seputar Indonesia, Liputan 6 SCTV, dll) sampai liputan selebriti (Insert dkk) menyiarkan rangkaian acara pernikahan duo artis ini. Sejak pra acara, acara, sampai resepsinya, bahkan sampai private party-nya, semuanya disiarkan secara live di televisi.

Salah satu stasiun tv menyebutnya sebagai royal wedding, seolah-olah itu merupakan pernikahan kerajaan ala Pangeran William dan Kate Middleton atau pernikahan anak presiden/sultan di Indonesia. Saya menilainya agak lebay, mengingat Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina bukan dari keluarga kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Tapi ya, mereka punya uang kok, mereka yang bayar, itu hak mereka.

Saya sih mikirnya, saat rakyat kita masih hidup di bawah garis kewajaran (baca: batas hidup sejahtera), para artis kita justru mengumbar-umbar gaya hidup mewah dan berlebihan. Mbok sesekali tenggang rasa tepo seliro gitu. Malu sama rakyat kita yang hidup di bawah kolong jembatan atau di kardus-kardus pinggir kota. Tapi ya sekali lagi, itu pilihan mereka ya. Dari survei kecil-kecilan saya, justru masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai hiburan, karena di mana-mana saya mendengar orang membicarakan pernikahan mereka. Dari tukang sayur, tukang jualan makanan di kantin belakang kantor, sampai ibu-ibu kantor ya membicarakan pernikahan Raffi dan Gigi ini.

Oke. Itu pilihan mereka. Termasuk pilihan mereka mengadakan perjanjian pranikah, yang menurut cerita pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, justru perjanjian pranikah ini biasa dilakukan di barat. Katanya sih tujuannya agar jelas, harta yang ini punya siapa, harta yang itu punya siapa, termasuk perjanjian mengenai sanksi jika salah seorang dari mereka berselingkuh (terjadi wan prestasi). Kalau saya baca berita sih, Raffi harus membelikan Gigi satu buah mobil mercy jika ketahuan selingkuh. Masyarakat kita ya, menilai kesetiaan dengan materi. Tapi itu toh pilihan mereka, sekali lagi. (Gak usah nyinyir lo Nash, hihi)

Nah, bukan itu sebenarnya yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas justru kedudukan perjanjian pranikah tersebut di depan hukum. Di depan hukum secara umum jelas kedudukannya kuat, apalagi disaksikan dan disahkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Jelas perjanjian itu akan menjadi dokumen yang bisa dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Lalu, bagaimana posisi perjanjian pranikah tersebut di depan hukum pajak? Mari kita bahas.

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2014 yang juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 28 tahun 2007 tentang KUP menyatakan bahwa wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga. Artinya jelas, bahwa Gigi harus menggunakan NPWP Raffi Ahmad dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Apa tidak boleh Gigi menggunakan NPWP nya sendiri? Boleh saja, dengan syarat Raffi dan Gigi telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim (baca: cerai) atau Raffi dan Gigi mengadakan perjanjian secara tertulis mengenai pemisahan penghasilan dan harta. Jadi untuk menggunakan NPWP nya sendiri, Gigi harus bercerai dengan Raffi ahmad atau melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Kalau bercerai kayanya tidak mungkin lah ya, orang baru aja nikahnya. Dan kita doakan saja semoga pernikahan mereka langgeng, amin!

Apa perjanjian pranikah itu bisa disebut perjanjian pemisahan penghasilan dan harta? Jawabannya bisa iya bisa tidak. Perjanjian pranikah sekaligus merupakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta jika di dalamnya terdapat klausul yang menyebutkan bahwa setelah menikah, penghasilan dan harta yang diperoleh masing-masing tetap menjadi penghasilan dan harta masing-masing, bukan menjadi penghasilan dan harta bersama. Sebaliknya, perjanjian pranikah bukan merupakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta jika tidak mengatur klausul di atas.

Apa bisa tanpa bercerai dan tanpa perjanjian pemisahan harta Gigi tetap menggunakan NPWP nya sendiri? Bisa. Artinya Gigi memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah dari Raffi Ahmad, yang dibuktikan dengan surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas (serta tercermin juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ/2014), dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya ada empat pilihan yang dapat menjadi alternatif Gigi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu :

1) Menggunakan NPWP suami (Kode di kolom identitas SPT Tahunan PPh: KK)

Jika Raffi dan Gigi tidak bercerai, serta tidak mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, juga tidak memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka Gigi harus menggunakan NPWP Raffi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang artinya, jika saat ini Gigi sudah memiliki NPWP sendiri, bisa mengajukan penghapusan NPWP tersebut (baca Pasal 9 ayat (4) huruf h PER-20/PJ/2013).

Berdasarkan ketentuan di Pasal 8 UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka penghasilan dan kerugian Gigi harus digabung dengan penghasilan dan harta Raffi untuk dihitung pajaknya dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh (dalam hal ini menggunakan formulir 1770) dengan NPWP Raffi Ahmad.

Contoh:

Pada tahun 2015, Suami (R) membukukan penghasilan bruto sebesar Rp12 miliar rupiah, dengan beban-beban yang dikeluarkan selama tahun tersebut adalah sebesar Rp7 miliar rupiah. Sedangkan Istri (G) membukukan penghasilan bruto sebesar Rp10 miliar rupiah, dengan beban-beban yang dikeluarkan selama tahun tersebut sebesar Rp4 miliar rupiah. Harta yang telah dikumpulkan masing-masing sampai dengan tahun 2015, R sebesar Rp42 miliar rupiah, sedangkan G sebesar Rp36 miliar rupiah.

Maka pajaknya akan dihitung dengan:

Penghasilan Bruto R - Beban-beban R = Rp12 miliar - Rp7 miliar = Rp5 miliar

Penghasilan Bruto G - Beban-beban G = Rp10 miliar - Rp4 miliar = Rp6 miliar

Jumlah Penghasilan Neto R dan G = Rp11 miliar

Penghasilan Tidak Kena Pajak  (Kode PTKP: K/I/0)  = Rp52.650.000

Sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp10.947.350.000

Maka PPh yang terutang dapat dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU No 36 tahun 2008, dan diperoleh angka sebesar Rp3.229.205.000

Dan harta yang harus dilaporkan pada kolom harta (Lampiran 1771-V) adalah hasil penggabungan harta R dan G, yaitu sebesar Rp78 miliar.

Catatan/disclaimer:

1. Karena dalam contoh di atas penghasilan masing-masing telah mencapai di atas Rp4,8 miliar rupiah, berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 36 tahun 2008, baik R maupun G harus menyelenggarakan pembukuan

2. PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012

3. Asumsi pada 1 Januari 2015 pasangan tersebut belum memiliki anak dan tidak memiliki tanggungan lain.

4. Sekali lagi ini hanya contoh, tidak mencerminkan penghasilan maupun harta yang sebenarnya, orang saya nggak tau kok berapa penghasilan dan harta mereka :p

 

2) Menggunakan NPWP sendiri, dengan mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (Kode di kolom identitas SPT Tahunan PPh: PH)

Jika Raffi dan Gigi mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan harta dan penghasilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No 36 tahun 2008, besarnya PPh terutang dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan netto masing-masing (baca: secara proporsional)

Contoh :

Melanjutkan contoh sebelumnya. Jika diketahui besarnya PPh terutang di akhir tahun atas penggabungan penghasilan R dan G adalah sebesar Rp3.229.205.000, maka besarnya PPh yang harus disetor dan dilaporkan di SPT Tahunan masing-masing adalah:

PPh R = (Rp5 miliar / Rp11 miliar) x Rp3.229.205.000 = Rp1.467.820.455,-

PPh G = (Rp6 miliar / Rp11 miliar) x Rp3.229.205.000 = Rp1.761.384.545,-

 

3) Menggunakan NPWP sendiri, dengan memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah (Kode di kolom identitas SPT Tahunan PPh: MT)

Jika Gigi memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No 36 tahun 2008, besarnya PPh dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan netto masing-masing (baca: secara proporsional). Atau dengan kata lain perhitungannya akan sama dengan nomor 2) di atas.

 

4) Menggunakan NPWP masing-masing apabila telah Hidup Berpisah berdasarkan keputusan hakim (Kode di kolom identitas di SPT Tahunan PPh: HB)

Apabila telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, maka masing-masing melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing dengan menggunakan NPWP masing-masing, tanpa melakukan penggabungan penghasilan terlebih dahulu.

Demikian sekilas celotehan saya mengenai pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta kedudukan perjanjian pranikah yang mereka lakukan di hadapan hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Semoga bermanfaat, terutama bagi pasangan penganten baru tersebut. ihiir.

 

——————————————-

Bintaro, 26 Oktober 2014


Pengalaman Memang Tidak Bisa Dibeli

SAYA ingat betul pesan ibu saya sebelum saya berangkat merantau ke kota (sudah tau kan kalau saya orang desa?), sekitar pertengahan 2005. Kata ibu saya waktu itu “Pergilah kemana pun kamu suka Nak, yang penting kamu bisa baca!“. Waktu itu sih saya mengartikannya ‘saya harus bisa baca biar gak tersesat di negeri orang‘, titik.

Semakin tua (sudah tau juga kan kalau saya sudah tua?) saya semakin sadar kalau yang dimaksud ibu saya lebih dari sekedar membaca a, b, c atau d, atau sekedar tahu arah timur dan utara. Membaca yang dimaksud ibu saya adalah belajarlah dari pengalaman. 

Beberapa hari yang lalu, di kantor, salah seorang agent saya, menerima telepon mengenai perlakuan pajak atas jasa kebandarudaraan. Dimana ada salah satu Peraturan Menteri Keuangan yang menjelaskan mengenai jenis/varian dari jasa kebandarudaraan tersebut, diantaranya adalah jasa penyediaan parkir pesawat, jasa bongkar muat barang penumpang, dan jasa garbarata. Agent tersebut bertanya kepada saya, apa itu garbarata? Saya pun menjelaskan bahwa garbarata adalah bla bla bla.

Iseng, saya pun bertanya, kamu pernah lihat garbarata kan? Eeh, secara mengejutkan dia bilang belum. Dengan polosnya  (FYI, agent saya ini fresh graduate, masih jujur dan polos, hehe) dia bilang kalau belum pernah naik pesawat, makanya gak tau apa itu garbarata. Saya sih gak kaget, mengingat saya sendiri pun baru naik pesawat setelah kerja, hihi. 

Lalu saya bilang ke dia, (sok bijak) Uang bisa dicari, tapi pengalaman tidak; pergilah kemana kamu mau pergi, selagi ada waktu dan kesempatan. Tentu saja kata-kata tersebut saya kutip dari buku/orang lain, bukan kata-kata saya, hihi. 

Terus terang saya penganut mazhab itu (baca: mazhab mencari pengalaman). Saya tidak suka mengumpulkan uang/harta (padahal sih karena memang tidak ada yang dikumpulin, hihi), saya senang mengumpulkan pengalaman. Manusia adalah kumpulan pengalaman, kumpulan waktu, kumpulan data, kumpulan peristiwa, dan juga kumpulan ilmu. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk yang paling kompleks sedunia. Dan yang membuatnya semakin kompleks adalah karena dua hal, hati dan otaknya. Oleh karena itu, saya senang membuat dan mencari pengalaman. Karena pengalaman tidak bisa kita dapatkan dari orang lain, bahkan dengan cara membeli sekali pun. Pengalaman adalah sesuatu yang harus kita alami langsung tanpa perantara. Oleh karena itu pula mungkin dalam kurikulum pendidikan di Indonesia disebutkan bahwa belajar adalah tentang pengalaman. Indeed!

Seorang teman, tadi pagi mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian (yang ternyata dikutip dari Pramoedya Ananta Toer). Jadi jika ingin pengalaman kita abadi, tuliskanlah!

Jadi, carilah pengalaman, lalu tuliskanlah selagi ada waktu dan kesempatan.

Selamat malam Minggu.

———————————–

Bintaro, 25 Oktober 2014


Belajar Dari Orang Lain

SAYA setuju sekaligus percaya bahwa manusia adalah makhluk pembelajar. Di mana pun, dalam kondisi apa pun, pasti manusia tersebut akan belajar. Belajar dari alam, belajar dari keadaan, belajar dari makhluk hidup, bahkan belajar dari manusia yang lain.

Suatu ketika saya dikejutkan dengan munculnya nama saya di papan pengumuman kantor. Pengumuman tersebut diantaranya menyebutkan bahwa sejak tanggal tertentu, status saya diubah dari agent call centre menjadi team leader. Sekaligus disebutkan juga dalam pengumuman itu nama-nama agent yang akan saya pimpin.

Sebenarnya saya kaget atas perubahan itu, mengingat saya belum lama menjadi agent call centre, dan saya pikir masih ada orang lain yang lebih pantas untuk menjadi team leader alih-alih saya. Tapi protes punya protes, saya tetap ditetapkan sebagai team leader. Maka sejak saat itu lah beban saya bertambah: belajar untuk diri sendiri, sekaligus belajar untuk orang lain.

Ternyata menjadi pemimpin (bahkan dalam ruang lingkup yang kecil sekali pun) bukanlah perkara yang mudah. Saya jadi ingat wasiatnya Uncle Ben kepada Peter Parker. Apalagi pemimpin yang perannya adalah sebagai tempat nanya dan konsultasi, hihi. Iya, karena saya team leader di call centre yang pelayanannya adalah memberikan informasi (baca: menjawab pertanyaan Wajib Pajak), maka kerjaan saya setiap hari ya ditanya-tanya sama agent saya). Saya sebut bukan perkara mudah, karena itu artinya saya harus tahu lebih banyak dari pada agent saya. 

Tetapi bukan itu sebenarnya yang ingin saya ceritakan, karena pengetahuan tentang pajak semuanya sudah tertuang secara apik di knowledge base yang dimiliki oleh kantor saya. Melalui tulisan ini saya ingin bercerita tentang belajar dari orang lain.

Beda manusia beda kepala, begitu yang sering kita dengar. Artinya kurang lebih, beda orang beda pemikiran. Betul sekali. Setiap orang memiliki pemikiran, cara pandang, dan cara belajar yang berbeda-beda (kaitannya dengan manusia sebagai makhluk pembelajar). Pemikiran, cara pandang, dan cara belajar si A belum tentu cocok dengan si B maupun si C dan D. Akibatnya gara-gara perbedaan yang sangat mencolok itu, kita harus men-treat manusia dengan cara yang berbeda-beda.

The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Saya dituntut mengerti watak, karakter, bahkan cara belajar yang berbeda-beda dari keenam orang agent saya. Akibatnya adalah saya akan menyampaikan hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda kepada enam orang tersebut. Di sini saya dituntut untuk memiliki cara menyampaikan yang efektif: komunikasi yang efektif sekaligus efisien, mengingat waktu saya menjawab pertanyaan mereka dibatasi oleh waktu.

Lagi-lagi saya harus belajar mengenai ilmu komunikasi—yang mungkin akan saya ganti namanya menjadi ilmu mengenai bagaimana mengerti dan memahami orang lain serta memperlakukan mereka dengan tepat (panjang amat).

Ada manusia yang cukup diberi penjelasan secara garis besar saja sudah langsung paham, tetapi ada yang sudah diberi contoh dari A sampai Z tetapi tidak juga mengerti. Ada yang cukup dijelaskan dengan tulisan, tetapi ada juga yang cukup dengan penggambaran, bahkan ada yang harus dua-duanya, kombinasi tulisan sekaligus visualisasi. Ada yang disampaikan cukup sekali, lalu dia akan ingat seterusnya. Tetapi ada juga yang disampaikan berkali-kali tetapi lupa terus. Lagi-lagi manusia adalah tentang karakter dan kepala yang berbeda-beda.

Dan pada akhirnya saya harus bersyukur dengan semua ini. Bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk terus belajar. Saya berterima kasih kepada agent-agent saya, atas kesempatan saya untuk terus belajar. Dan ilmu itu akan terus bertambah hari demi hari. Karena bagi saya, tiada hari tanpa belajar.

————————————————————————–

Special thanks untuk kelompok 12: Sanda, Naday, Ichwan, Rizki, Indra, dan Jay.

Bintaro, 23 Oktober 2014


Keping 44: Gelombang

BEBERAPA hari yang lalu, salah seorang teman memposting foto Gelombang di Path. Saya yang memang sudah menunggu kelahiran–kemunculan–buku ini sejak lama, langsung meluncur ke Gramedia untuk memastikan bahwa Gelombang benar-benar telah lahir dan siap saya pelihara (yaelaah bahasanya).

Membaca keping ke 43 buku ini, saya sudah punya firasat buruk. Firasat buruk saya mengatakan bahwa Gelombang bukanlah akhir dari seri Supernova-nya Dee Lestari. Dan ternyata memang benar. Saya masih harus menanti beberapa buku lagi (yang entah berapa tahun lagi terbitnya) hingga seri Supernova ini bisa dikatakan selesai.

Sebenarnya karena terlalu penasaran dengan Partikel yang ceritanya belum selesai, saya sih berharap di buku ke-5 ini bapaknya Partikel (Firas) yang katanya dibawa pergi alien gara-gara jamur bisa ditemukan. Ternyata bahkan di buku ini Firas sama sekali tidak disinggung.

Memang buku ini sudah mulai menghubungkan dengan buku-buku sebelumnya. Misalnya disebut-sebut nama Diva Anastasya dan Gio, yang merupakan tokoh khayalan yang diceritakan di buku pertama (Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh). Diceritakan juga mengenai Bintang Jatuh, yang mana itu menjadi judul utama buku pertama.

Di endingnya, Gelombang juga sudah memberi sinyal bahwa Asko merupakan tempat berkumpulnya enam gugus kekuatan: Gelombang, Partikel, Akar, Petir, yang dua lagi apa? mungkin embun dan satunya lagi entah apa. Artinya setidaknya masih ada dua buku lagi yang harus diceritakan sebelum Dee Lestari mengakhiri cerita Supernova ini.

Saya kecewa karena ternyata masih lama endingnya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Dee Lestari memang beda, seluruh ceritanya dari buku pertama sampai buku ke lima ini, dibuat dengan konsep yang matang, risetnya sangat niat, sehingga hasilnya juga sangat oke, menurut saya. Maka saya tidak akan heran jika suatu ketika buku-bukunya diterjemahkan ke bahasa lain dan dijual ke luar negeri (atau sudah? saya tidak tau menau mengenai hal ini).

Yuk, mumpung bukunya sudah beredar, kita baca Gelombang!

 

———————————–

Bintaro, 21 Oktober 2014


Akuntansi PPh Pasal 21

SETELAH kita bisa membedakan utang pajak, piutang pajak, dan pelunasan pajak sebagaimana telah kita bahas di sini, sudah sepantasnya kita bertanya-tanya, lalu bagaimana cara menjurnalnya? Berikut akan coba saya uraikan cara penjurnalan pajak-pajak tersebut berdasarkan jenisnya dengan memberikan contoh kasus agar mempermudah kita dalam memahaminya. Postingan kali ini saya khususkan membahas akuntansi pajak untuk PPh Pasal 21.

Sebagaimana kita ketahui, lazimnya PPh Pasal 21 dibayar oleh karyawan melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi kerja. Namun pada prakteknya, kadang pemberi kerja menanggung PPh Pasal 21 tersebut, dan tak jarang juga yang memberikan tunjangan PPh. Berikut saya coba uraikan satu per satu.

a) PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh penerima penghasilan

Pada tanggal 25 Oktober 2014, PT GOINGSATAN mencatat pembayaran gaji kepada pada karyawannya. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada seluruh karyawan bulan itu adalah Rp300.000.000,-. PT GOINGSATAN memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp18.750.000,-; Premi BPJS Kesehatan Rp3.750.000,- dan Iuran Pensiun Rp7.500.000,-. Sehingga jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp270.000.000,- .

Maka jurnalnya adalah:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 300.000.000,-
Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 270.000.000,-

Jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya adalah:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 30.000.000,-

 

b) PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Kerja

Contohnya sama dengan contoh kasus pada huruf a), namun PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal PPh ditanggung oleh pemberi kerja, dan dicatat sebagai beban PPh Pasal 21, beban tersebut harus dikoreksi positif karena tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana diatur oleh UU PPh.

Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 300.000.000,-
Beban PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 288.750.000,-

Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 30.000.000,-

c) PPh Pasal 21 diberikan Tunjangan oleh Pemberi Kerja Tidak di-Gross Up

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut merupakan tambahan penghasilan yang juga harus dipotong PPh Pasal 21. Dalam memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dikenal istilah di-gross up dan tidak di-gross up. Sebenarnya UU PPh, PP No 94 tahun 2010 dan PER-31/PJ/2012 tidak mengenal istilah gross up. Sehingga kita tidak akan menemukan contoh perhitungannya di lampiran PER-31/PJ/2012. Namun anehnya, seolah-olah direstui, perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 secara gross up justru difasilitasi di e-SPT PPh Pasal 21 tahun 2014, yaitu melalui e-SPT versi 2.0 ke atas. Di sana ada fitur gross up untuk menghitung agar tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan ke penerima penghasilan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 terutang.

Untuk PPh Pasal 21 yang diberikan tunjangan namun tidak di gross up, berikut saya ilustrasikan dengan contoh:

PT KRISNALDI BERJAYA melakukan pembayaran gaji kepada para karyawan bulan Oktober pada tanggal 25 Oktober 2014. Gaji yang dibayarkan sebesar Rp300.000.000,- perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp11.250.000,-. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 27.000.000,-. premi BPJS kesehatan Rp3.750.000,- dan iuran pensiun Rp7.500.000,- maka jurnalnya adalah:

Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 300.000.000,-
Beban PPh Pasal 21 11.250.000,-
Utang PPh Pasal 21 27.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 273.000.000,-

Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 27.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 38.250.000,-

d) PPh Pasal 21 Diberikan Tunjangan Dengan di-Gross Up

Pada saat diberikan tunjangan pajak yang dihitung secara gross up, sebagaimana telah kita bahas di atas, artinya jumlah pajak yang akan terutang per karyawan harus sama dengan besarnya tunjangan PPh Pasal 21. Secara umum rumus untuk menghitung tunjangan PPh Pasal 21 dengan cara di-gross up adalah:

NO LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK RUMUS GROSS UP
1 Lapisan 1 Rp0 – Rp47.500.000 (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
2 Lapisan 2 Rp47.500.000 – Rp217.500.000 (PKP Setahun – Rp47.500.000) x 15/85 + Rp2.500.000
3 Lapisan 3 Rp217.500.000 – Rp405.000.000 (PKP setahun – Rp217.500.000) x 25/75 + Rp32.500.000
4 Lapisan 4 >Rp 405.000.000 (PKP setahun – Rp405.000.000) x 30/70 + Rp95.000.000

Melanjutkan contoh pada huruf c), apabila perusahaan membebankan biaya gaji sebesar Rp300.000.000,-, maka besarnya tunjangan PPh Pasal 21 dihitung dengan:

(Rp300.000.000,- - Rp217.500.000,-) x 25/75 + Rp 32.500.000,-

= Rp60.000.000,-

Mari kita uji rumus tersebut

Penghasilan Kena Pajak = Rp300.000.000,- + Rp60.000.000,-

=Rp360.000.000,-

PPh Pasal 21 terutangnya adalah:

5% x Rp50.000.000,- = Rp2.500.000,-

15% x Rp200.000.000,- = Rp30.000.000,-

25% x Rp110.000.000,- = Rp27.500.000,-

Jumlah Rp60.000.000,-

Hasil pengujian terhadap rumus tersebut menunjukkan bahwa besarnya tunjangan pajak sama dengan besarnya PPh terutang. Sehingga rumus sudah benar.

Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji adalah:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 360.000.000,-
Utang PPh Pasal 21 60.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 288.750.000,-

Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 60.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 71.250.000,-

 

Demikian pembahasan Akuntansi Pajak PPh Pasal 21, semoga bermanfaat.

————————————-

referensi

1. PER-31/PJ/2012

2. UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

3. e-SPT PPh Pasal 21

4. Modul Akuntansi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Izzudin


Optimalisasi Kring Pajak 500200 Sebagai Sarana Penagihan Pajak

DEWASA ini ketika sebuah produk dipasarkan, selain harus dilengkapi dengan buku manual, juga harus dilengkapi dengan informasi mengenai contact center-nya. Sehingga konsumen apabila menemui kesulitan tahu harus kemana bertanya. Contact center belakangan ini tidak melulu berupa nomor telepon, tetapi semakin berkembang dan meluas seperti email, SMS Center, BBM, atau bahkan media sosial seperti twitter dan facebook. Contact center layaknya sebuah kewajiban yang harus disediakan perusahaan sehubungan dengan pemasaran produknya.

Di perusahaan-perusahaan swasta, peran contact center semakin berkembang. Tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan revenue atau pendapatan perusahaan. Hal ini disebabkan diantaranya oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi di semua bidang, perubahan dalam teknologi dan kebudayaan, serta gaya hidup zaman sekarang yang sudah sangat praktis, efisien dan dinamis. Sehingga contact center merupakan channel yang penting yang menghubungkan antara pelanggan dengan perusahaan. Peranan-peranan penting contact center tersebut diantaranya:

1) menemukan dan memperbaiki permasalahan terkait produk dan atau jasa yang diberikan perusahaan

2) memperoleh pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan

3) contact center merupakan lini pertama untuk mengetahui isu-isu hangat terkait produk dan jasa yang diberikan perusahaan, dan

4) mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan keuntungan atau kerugian perusahaan dalam berkompetisi dengan perusahaan lain.

Sehingga contact center juga berperan dalam meningkatkan laba perusahaan. Artinya, contact center telah bergeser dari cost center (sekedar memberikan informasi mengenai produk dengan menggunakan telepon yang notabene membebani perusahaan) menjadi profit centerPerbankan dan perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai melakukan ini, diantaranya dengan gencar menggalakkan promo produk melalui contact center. Di sisi lain, contact center juga digunakan sebagai alat penagihan, misalnya untuk kartu kredit yang telah jatuh tempo pembayarannya, asuransi yang telah jatuh tempo, dll.

Produk pemerintah berupa aturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, sudah selayaknya juga dilengkapi dengan dua hal diatas, yaitu petunjuk manual dan contact center. Ketika mendaftar NPWP, Wajib Pajak akan diberikan starter kit yang berisi mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah memiliki NPWP. Bersama starter kit tersebut juga sudah diberikan informasi kemana Wajib Pajak bisa bertanya apabila menemui permasalahan, baik via telepon, fax, maupun email ke layanan informasi dan pengaduan, atau nama bekennya adalah Kring Pajak 500200.

Selama ini Kring Pajak 500200 melayani Wajib Pajak dengan memberikan informasi peraturan perpajakan, aplikasi pelaporan secara elektronik (e-SPT), maupun juga layanan pengaduan terkait perpajakan yang semuanya dilaksanakan oleh agen inbound call center. Sementara agen outbound call center melaksanakan survey perpajakan, baik mengenai customer satisfaction, survey peraturan perpajakan, maupun survey yang lainnya.

Melihat kesempatan dan perkembangan yang ada dewasa ini, seharusnya DJP mulai memikirkan ke arah mana Kring Pajak 500200 akan dibawa. Apakah hanya sekedar contact center saja, atau dialihkan menjadi profit center, yang bisa berperan dalam memberikan kontribusi yang nyata dan terukur bagi penerimaan negara, misalnya dengan peranan contact center dalam prapenagihan pajak.

Penagihan pajak berdasarkan UU No 19/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 19/2000 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Cara-cara yang ditempuh dalam penagihan pajak diantaranya dengan:

a) menerbitkan surat teguran

b) melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

c) menerbitkan surat paksa

d) mengusulkan pencegahan

e) melaksanakan penyitaan

f) melaksanakan penyanderaan, dan

g) menjual barang yang telah disita

Penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran, dimana surat teguran diterbitkan setelah Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak yang seharusnya dibayar namun tidak juga dibayar oleh Wajib Pajak setelah melewati jatuh tempo pembayarannya. Peranan Kring Pajak 500200 adalah memberikan peringatan dini kepada Wajib Pajak, bahwa Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak tersebut hampir jatuh tempo dan harap segera dibayar. Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak yang dibayar setelah diingatkan oleh Kring Pajak 500200 merupakan kontribusi Kring Pajak 500200 bagi penerimaan negara.

Peran prapenagihan tersebut dijalankan oleh agen outbound yang bertugas menghubungi penanggung pajak melalui telepon agar membayar dan melunasi utang pajaknya. Beberapa indikator keberhasilan yang dapat diterapkan dalam menilai kinerja prapenagihan oleh Kring Pajak 500200 diantaranya:

1. attempted call

Merupakan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh agen outbound dalam jangka waktu tertentu. Apabila pekerjaannya adalah menghubungi Wajib Pajak melalui telepon, maka attempted call merupakan daftar nomor telepon yang harus dihubungi dalam jangka waktu tertentu, misalnya per jam, per hari, per bulan, atau per tahun.

2. contact volume

Merupakan jumlah pelanggan yang dihubungi dalam jangka waktu tertentu, berapapun hasilnya.

3. connected rate

Merupakan persentase jumlah telepon yang terhubung, baik langsung dengan Wajib Pajak maupun dijawab oleh mesin penjawab. Persentase ini dihitung dari attempted call.

4. right party connect (RPC) rate

Merupakan persentase telepon yang terhubung dengan Wajib Pajak langsung, dan Wajib Pajak tersebut benar merupakan orang yang ingin dihubungi. Dalam kaitannya dengan penagihan pajak, RPC merupakan telepon yang terhubung dengan Wajib Pajak yang merupakan penanggung pajak, atau yang namanya tertera dalam Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

5. completion rate

Dari Jumlah RPC, completion rate merupakan persentase telepon yang selesai, pesan mengenai tagihan yang jatuh tempo benar-benar telah disampaikan dan Wajib Pajak mengerti mengenai pesan tersebut.

6. closure rate

Berdasarkan telepon yang komplit (completion rate), berapa jumlah Wajib Pajak yang membayar tagihan tersebut setelah ditelepon, merupakan closure rate. Closure rate merupakan indikator utama keberhasilan prapenagihan pajak yang dilakukan melalui telepon.

Sehingga apabila kita pilah-pilah, penerimaan pajak yang dilakukan oleh DJP dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal:

1) Penerimaan alami sebagai akibat penerapan self assessment system

2) Penerimaan dari kegiatan extra effort yang terdiri dari kontribusi kerja beberapa pihak:

a) himbauan dan konseling yang dilakukan oleh Account Representative sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007

b) pemeriksaan pajak

c) verifikasi

d) prapenagihan pajak yang dilakukan oleh Kring Pajak 500200

e) penagihan pajak

Prapenagihan pajak yang dilakukan oleh agen Kring Pajak 500200 akan berjalan baik apabila infrastruktur di bawah ini disiapkan oleh DJP dengan baik dan memadai:

1. Pegawai

Secara kepegawaian, dengan jumlah agen yang ada sekarang seharusnya Kring Pajak sudah cukup siap untuk menjalankan kegiatan prapenagihan. Hanya perlu disiapkan beberapa hal terkait script dan hal-hal teknis lainnya.

2. Teknologi

Secara teknologi, jumlah trunk/line telepon yang ada harus ditambah, minimal sejumlah agen yang akan melakukan kegiatan prapenagihan. Apabila berdasarkan analisa jumlah Wajib Pajak yang akan ditelepon, Respons Time dan Average Handling Time yang ada, dengan menggunakan formula tertentu akan diperoleh jumlah agen yang harus disiapkan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Di sisi lain, berdasarkan peramalan worlkoad, bisa dibuat workforce untuk menentukan jumlah ruangan, jumlah trunk, jumlah hardware (misal pesawat telepon, server, mesin IVR, dsb), dsb.

3. Proses

Diperlukan juga knowledge base terkait proses yang akan dilaksanakan, misalnya NPWP, nama, alamat dan nomor telepon Wajib Pajak, nomor ketetapan, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang harus dibayar. Diperlukan juga histori atas penerbitan ketetapan itu, karena tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak akan bertanya mengenai alasan penerbitan ketetapan tersebut.

Hal-hal lain seperti daftar bank tempat membayar, alamat bank, dst juga perlu disiapkan. Selain itu knowledge base ini juga harus online dengan data pembayaran untuk melihat siapa saja Wajib Pajak yang melakukan pembayaran segera setelah ditelepon. 

4. Strategi

Hal terakhir yang harus disiapkan namun teramat penting adalah strategi. Strattegi menyangkut berapa target penerimaan yang akan dicapai dari kegiatan prapenagihan ini, daftar Surat Ketetapan yang akan diproses, apakah seluruhnya atau berdasarkan besaran rupiah tertentu, target Wajib Pajak yang akan ditelepon, apakah seluruh Indonesia atau wilayah tertentu saja, apakah meliputi seluruh Wajib Pajak atau hanya Wajib Pajak yang bergerak pada sektor tertentu saja, dst.

Dengan sinergi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, saya rasa kontribusi yang akan masuk dari kegiatan prapenagihan pajak akan cukup besar dan menguntungkan bagi negara terkait penerimaan pajak.

Semoga

—————————–

Referensi:

1) UU No 19/2000

2) PER-170/PJ/2007

3) Modul Pelatihan Sertifikasi Supervisor di Contact Center, 168 Solution, Jakarta.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 465 other followers