Keping 44: Gelombang

BEBERAPA hari yang lalu, salah seorang teman memposting foto Gelombang di Path. Saya yang memang sudah menunggu kelahiran–kemunculan–buku ini sejak lama, langsung meluncur ke Gramedia untuk memastikan bahwa Gelombang benar-benar telah lahir dan siap saya pelihara (yaelaah bahasanya).

Membaca keping ke 43 buku ini, saya sudah punya firasat buruk. Firasat buruk saya mengatakan bahwa Gelombang bukanlah akhir dari seri Supernova-nya Dee Lestari. Dan ternyata memang benar. Saya masih harus menanti beberapa buku lagi (yang entah berapa tahun lagi terbitnya) hingga seri Supernova ini bisa dikatakan selesai.

Sebenarnya karena terlalu penasaran dengan Partikel yang ceritanya belum selesai, saya sih berharap di buku ke-5 ini bapaknya Partikel (Firas) yang katanya dibawa pergi alien gara-gara jamur bisa ditemukan. Ternyata bahkan di buku ini Firas sama sekali tidak disinggung.

Memang buku ini sudah mulai menghubungkan dengan buku-buku sebelumnya. Misalnya disebut-sebut nama Diva Anastasya dan Gio, yang merupakan tokoh khayalan yang diceritakan di buku pertama (Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh). Diceritakan juga mengenai Bintang Jatuh, yang mana itu menjadi judul utama buku pertama.

Di endingnya, Gelombang juga sudah memberi sinyal bahwa Asko merupakan tempat berkumpulnya enam gugus kekuatan: Gelombang, Partikel, Akar, Petir, yang dua lagi apa? mungkin embun dan satunya lagi entah apa. Artinya setidaknya masih ada dua buku lagi yang harus diceritakan sebelum Dee Lestari mengakhiri cerita Supernova ini.

Saya kecewa karena ternyata masih lama endingnya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Dee Lestari memang beda, seluruh ceritanya dari buku pertama sampai buku ke lima ini, dibuat dengan konsep yang matang, risetnya sangat niat, sehingga hasilnya juga sangat oke, menurut saya. Maka saya tidak akan heran jika suatu ketika buku-bukunya diterjemahkan ke bahasa lain dan dijual ke luar negeri (atau sudah? saya tidak tau menau mengenai hal ini).

Yuk, mumpung bukunya sudah beredar, kita baca Gelombang!

 

———————————–

Bintaro, 21 Oktober 2014


Akuntansi PPh Pasal 21

SETELAH kita bisa membedakan utang pajak, piutang pajak, dan pelunasan pajak sebagaimana telah kita bahas di sini, sudah sepantasnya kita bertanya-tanya, lalu bagaimana cara menjurnalnya? Berikut akan coba saya uraikan cara penjurnalan pajak-pajak tersebut berdasarkan jenisnya dengan memberikan contoh kasus agar mempermudah kita dalam memahaminya. Postingan kali ini saya khususkan membahas akuntansi pajak untuk PPh Pasal 21.

Sebagaimana kita ketahui, lazimnya PPh Pasal 21 dibayar oleh karyawan melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi kerja. Namun pada prakteknya, kadang pemberi kerja menanggung PPh Pasal 21 tersebut, dan tak jarang juga yang memberikan tunjangan PPh. Berikut saya coba uraikan satu per satu.

a) PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh penerima penghasilan

Pada tanggal 25 Oktober 2014, PT GOINGSATAN mencatat pembayaran gaji kepada pada karyawannya. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada seluruh karyawan bulan itu adalah Rp300.000.000,-. PT GOINGSATAN memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp18.750.000,-; Premi BPJS Kesehatan Rp3.750.000,- dan Iuran Pensiun Rp7.500.000,-. Sehingga jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp270.000.000,- .

Maka jurnalnya adalah:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 300.000.000,-
Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 270.000.000,-

Jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya adalah:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 30.000.000,-

 

b) PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Kerja

Contohnya sama dengan contoh kasus pada huruf a), namun PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal PPh ditanggung oleh pemberi kerja, dan dicatat sebagai beban PPh Pasal 21, beban tersebut harus dikoreksi positif karena tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana diatur oleh UU PPh.

Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 300.000.000,-
Beban PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 288.750.000,-

Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 18.750.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 30.000.000,-

c) PPh Pasal 21 diberikan Tunjangan oleh Pemberi Kerja Tidak di-Gross Up

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut merupakan tambahan penghasilan yang juga harus dipotong PPh Pasal 21. Dalam memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dikenal istilah di-gross up dan tidak di-gross up. Sebenarnya UU PPh, PP No 94 tahun 2010 dan PER-31/PJ/2012 tidak mengenal istilah gross up. Sehingga kita tidak akan menemukan contoh perhitungannya di lampiran PER-31/PJ/2012. Namun anehnya, seolah-olah direstui, perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 secara gross up justru difasilitasi di e-SPT PPh Pasal 21 tahun 2014, yaitu melalui e-SPT versi 2.0 ke atas. Di sana ada fitur gross up untuk menghitung agar tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan ke penerima penghasilan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 terutang.

Untuk PPh Pasal 21 yang diberikan tunjangan namun tidak di gross up, berikut saya ilustrasikan dengan contoh:

PT KRISNALDI BERJAYA melakukan pembayaran gaji kepada para karyawan bulan Oktober pada tanggal 25 Oktober 2014. Gaji yang dibayarkan sebesar Rp300.000.000,- perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp11.250.000,-. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 27.000.000,-. premi BPJS kesehatan Rp3.750.000,- dan iuran pensiun Rp7.500.000,- maka jurnalnya adalah:

Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 300.000.000,-
Beban PPh Pasal 21 11.250.000,-
Utang PPh Pasal 21 27.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 273.000.000,-

Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 27.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 38.250.000,-

d) PPh Pasal 21 Diberikan Tunjangan Dengan di-Gross Up

Pada saat diberikan tunjangan pajak yang dihitung secara gross up, sebagaimana telah kita bahas di atas, artinya jumlah pajak yang akan terutang per karyawan harus sama dengan besarnya tunjangan PPh Pasal 21. Secara umum rumus untuk menghitung tunjangan PPh Pasal 21 dengan cara di-gross up adalah:

NO LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK RUMUS GROSS UP
1 Lapisan 1 Rp0 – Rp47.500.000 (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
2 Lapisan 2 Rp47.500.000 – Rp217.500.000 (PKP Setahun – Rp47.500.000) x 15/85 + Rp2.500.000
3 Lapisan 3 Rp217.500.000 – Rp405.000.000 (PKP setahun – Rp217.500.000) x 25/75 + Rp32.500.000
4 Lapisan 4 >Rp 405.000.000 (PKP setahun – Rp405.000.000) x 30/70 + Rp95.000.000

Melanjutkan contoh pada huruf c), apabila perusahaan membebankan biaya gaji sebesar Rp300.000.000,-, maka besarnya tunjangan PPh Pasal 21 dihitung dengan:

(Rp300.000.000,- - Rp217.500.000,-) x 25/75 + Rp 32.500.000,-

= Rp60.000.000,-

Mari kita uji rumus tersebut

Penghasilan Kena Pajak = Rp300.000.000,- + Rp60.000.000,-

=Rp360.000.000,-

PPh Pasal 21 terutangnya adalah:

5% x Rp50.000.000,- = Rp2.500.000,-

15% x Rp200.000.000,- = Rp30.000.000,-

25% x Rp110.000.000,- = Rp27.500.000,-

Jumlah Rp60.000.000,-

Hasil pengujian terhadap rumus tersebut menunjukkan bahwa besarnya tunjangan pajak sama dengan besarnya PPh terutang. Sehingga rumus sudah benar.

Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji adalah:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Biaya Gaji 360.000.000,-
Utang PPh Pasal 21 60.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 288.750.000,-

Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
25 Oktober 2014 Utang PPh Pasal 21 60.000.000,-
Utang Premi BPJS Kesehatan 3.750.000,-
Utang Iuran Pensiun 7.500.000,-
Kas 71.250.000,-

 

Demikian pembahasan Akuntansi Pajak PPh Pasal 21, semoga bermanfaat.

————————————-

referensi

1. PER-31/PJ/2012

2. UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

3. e-SPT PPh Pasal 21

4. Modul Akuntansi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Izzudin


Optimalisasi Kring Pajak 500200 Sebagai Sarana Penagihan Pajak

DEWASA ini ketika sebuah produk dipasarkan, selain harus dilengkapi dengan buku manual, juga harus dilengkapi dengan informasi mengenai contact center-nya. Sehingga konsumen apabila menemui kesulitan tahu harus kemana bertanya. Contact center belakangan ini tidak melulu berupa nomor telepon, tetapi semakin berkembang dan meluas seperti email, SMS Center, BBM, atau bahkan media sosial seperti twitter dan facebook. Contact center layaknya sebuah kewajiban yang harus disediakan perusahaan sehubungan dengan pemasaran produknya.

Di perusahaan-perusahaan swasta, peran contact center semakin berkembang. Tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan revenue atau pendapatan perusahaan. Hal ini disebabkan diantaranya oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi di semua bidang, perubahan dalam teknologi dan kebudayaan, serta gaya hidup zaman sekarang yang sudah sangat praktis, efisien dan dinamis. Sehingga contact center merupakan channel yang penting yang menghubungkan antara pelanggan dengan perusahaan. Peranan-peranan penting contact center tersebut diantaranya:

1) menemukan dan memperbaiki permasalahan terkait produk dan atau jasa yang diberikan perusahaan

2) memperoleh pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan

3) contact center merupakan lini pertama untuk mengetahui isu-isu hangat terkait produk dan jasa yang diberikan perusahaan, dan

4) mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan keuntungan atau kerugian perusahaan dalam berkompetisi dengan perusahaan lain.

Sehingga contact center juga berperan dalam meningkatkan laba perusahaan. Artinya, contact center telah bergeser dari cost center (sekedar memberikan informasi mengenai produk dengan menggunakan telepon yang notabene membebani perusahaan) menjadi profit centerPerbankan dan perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai melakukan ini, diantaranya dengan gencar menggalakkan promo produk melalui contact center. Di sisi lain, contact center juga digunakan sebagai alat penagihan, misalnya untuk kartu kredit yang telah jatuh tempo pembayarannya, asuransi yang telah jatuh tempo, dll.

Produk pemerintah berupa aturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, sudah selayaknya juga dilengkapi dengan dua hal diatas, yaitu petunjuk manual dan contact center. Ketika mendaftar NPWP, Wajib Pajak akan diberikan starter kit yang berisi mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah memiliki NPWP. Bersama starter kit tersebut juga sudah diberikan informasi kemana Wajib Pajak bisa bertanya apabila menemui permasalahan, baik via telepon, fax, maupun email ke layanan informasi dan pengaduan, atau nama bekennya adalah Kring Pajak 500200.

Selama ini Kring Pajak 500200 melayani Wajib Pajak dengan memberikan informasi peraturan perpajakan, aplikasi pelaporan secara elektronik (e-SPT), maupun juga layanan pengaduan terkait perpajakan yang semuanya dilaksanakan oleh agen inbound call center. Sementara agen outbound call center melaksanakan survey perpajakan, baik mengenai customer satisfaction, survey peraturan perpajakan, maupun survey yang lainnya.

Melihat kesempatan dan perkembangan yang ada dewasa ini, seharusnya DJP mulai memikirkan ke arah mana Kring Pajak 500200 akan dibawa. Apakah hanya sekedar contact center saja, atau dialihkan menjadi profit center, yang bisa berperan dalam memberikan kontribusi yang nyata dan terukur bagi penerimaan negara, misalnya dengan peranan contact center dalam prapenagihan pajak.

Penagihan pajak berdasarkan UU No 19/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 19/2000 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Cara-cara yang ditempuh dalam penagihan pajak diantaranya dengan:

a) menerbitkan surat teguran

b) melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

c) menerbitkan surat paksa

d) mengusulkan pencegahan

e) melaksanakan penyitaan

f) melaksanakan penyanderaan, dan

g) menjual barang yang telah disita

Penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran, dimana surat teguran diterbitkan setelah Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak yang seharusnya dibayar namun tidak juga dibayar oleh Wajib Pajak setelah melewati jatuh tempo pembayarannya. Peranan Kring Pajak 500200 adalah memberikan peringatan dini kepada Wajib Pajak, bahwa Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak tersebut hampir jatuh tempo dan harap segera dibayar. Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak yang dibayar setelah diingatkan oleh Kring Pajak 500200 merupakan kontribusi Kring Pajak 500200 bagi penerimaan negara.

Peran prapenagihan tersebut dijalankan oleh agen outbound yang bertugas menghubungi penanggung pajak melalui telepon agar membayar dan melunasi utang pajaknya. Beberapa indikator keberhasilan yang dapat diterapkan dalam menilai kinerja prapenagihan oleh Kring Pajak 500200 diantaranya:

1. attempted call

Merupakan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh agen outbound dalam jangka waktu tertentu. Apabila pekerjaannya adalah menghubungi Wajib Pajak melalui telepon, maka attempted call merupakan daftar nomor telepon yang harus dihubungi dalam jangka waktu tertentu, misalnya per jam, per hari, per bulan, atau per tahun.

2. contact volume

Merupakan jumlah pelanggan yang dihubungi dalam jangka waktu tertentu, berapapun hasilnya.

3. connected rate

Merupakan persentase jumlah telepon yang terhubung, baik langsung dengan Wajib Pajak maupun dijawab oleh mesin penjawab. Persentase ini dihitung dari attempted call.

4. right party connect (RPC) rate

Merupakan persentase telepon yang terhubung dengan Wajib Pajak langsung, dan Wajib Pajak tersebut benar merupakan orang yang ingin dihubungi. Dalam kaitannya dengan penagihan pajak, RPC merupakan telepon yang terhubung dengan Wajib Pajak yang merupakan penanggung pajak, atau yang namanya tertera dalam Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

5. completion rate

Dari Jumlah RPC, completion rate merupakan persentase telepon yang selesai, pesan mengenai tagihan yang jatuh tempo benar-benar telah disampaikan dan Wajib Pajak mengerti mengenai pesan tersebut.

6. closure rate

Berdasarkan telepon yang komplit (completion rate), berapa jumlah Wajib Pajak yang membayar tagihan tersebut setelah ditelepon, merupakan closure rate. Closure rate merupakan indikator utama keberhasilan prapenagihan pajak yang dilakukan melalui telepon.

Sehingga apabila kita pilah-pilah, penerimaan pajak yang dilakukan oleh DJP dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal:

1) Penerimaan alami sebagai akibat penerapan self assessment system

2) Penerimaan dari kegiatan extra effort yang terdiri dari kontribusi kerja beberapa pihak:

a) himbauan dan konseling yang dilakukan oleh Account Representative sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007

b) pemeriksaan pajak

c) verifikasi

d) prapenagihan pajak yang dilakukan oleh Kring Pajak 500200

e) penagihan pajak

Prapenagihan pajak yang dilakukan oleh agen Kring Pajak 500200 akan berjalan baik apabila infrastruktur di bawah ini disiapkan oleh DJP dengan baik dan memadai:

1. Pegawai

Secara kepegawaian, dengan jumlah agen yang ada sekarang seharusnya Kring Pajak sudah cukup siap untuk menjalankan kegiatan prapenagihan. Hanya perlu disiapkan beberapa hal terkait script dan hal-hal teknis lainnya.

2. Teknologi

Secara teknologi, jumlah trunk/line telepon yang ada harus ditambah, minimal sejumlah agen yang akan melakukan kegiatan prapenagihan. Apabila berdasarkan analisa jumlah Wajib Pajak yang akan ditelepon, Respons Time dan Average Handling Time yang ada, dengan menggunakan formula tertentu akan diperoleh jumlah agen yang harus disiapkan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Di sisi lain, berdasarkan peramalan worlkoad, bisa dibuat workforce untuk menentukan jumlah ruangan, jumlah trunk, jumlah hardware (misal pesawat telepon, server, mesin IVR, dsb), dsb.

3. Proses

Diperlukan juga knowledge base terkait proses yang akan dilaksanakan, misalnya NPWP, nama, alamat dan nomor telepon Wajib Pajak, nomor ketetapan, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang harus dibayar. Diperlukan juga histori atas penerbitan ketetapan itu, karena tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak akan bertanya mengenai alasan penerbitan ketetapan tersebut.

Hal-hal lain seperti daftar bank tempat membayar, alamat bank, dst juga perlu disiapkan. Selain itu knowledge base ini juga harus online dengan data pembayaran untuk melihat siapa saja Wajib Pajak yang melakukan pembayaran segera setelah ditelepon. 

4. Strategi

Hal terakhir yang harus disiapkan namun teramat penting adalah strategi. Strattegi menyangkut berapa target penerimaan yang akan dicapai dari kegiatan prapenagihan ini, daftar Surat Ketetapan yang akan diproses, apakah seluruhnya atau berdasarkan besaran rupiah tertentu, target Wajib Pajak yang akan ditelepon, apakah seluruh Indonesia atau wilayah tertentu saja, apakah meliputi seluruh Wajib Pajak atau hanya Wajib Pajak yang bergerak pada sektor tertentu saja, dst.

Dengan sinergi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, saya rasa kontribusi yang akan masuk dari kegiatan prapenagihan pajak akan cukup besar dan menguntungkan bagi negara terkait penerimaan pajak.

Semoga

—————————–

Referensi:

1) UU No 19/2000

2) PER-170/PJ/2007

3) Modul Pelatihan Sertifikasi Supervisor di Contact Center, 168 Solution, Jakarta.


Timbulnya Utang Pajak dan Piutang Pajak

BERBICARA mengenai akuntansi pajak, tentu saja kita berbicara mengenai jurnalnya: cara menjurnal atau mencatat pajak-pajak. Seperti yang sudah saya bahas di tulisan saya sebelumnya, akuntansi pajak timbul sebagai akibat penerapan sistem self assessment di bidang perpajakan di Indonesia. Dimana Wajib Pajak mau tidak mau harus menggabungkan pembukuan komersialnya dengan pembukuan secara fiskal.

Di dalam sistem self assessment di Indonesia, selain menghitung dan menyetor pajaknya sendiri, dikenal juga istilah withholding system atau hybrid system (Irianto dan Rosdiana, 2012), yaitu dimana pajak dipotong atau dipungut pihak lain pada saat transaksi. Untuk pemotongan maupun pemungutan ini ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final. Bersifat final apabila pemotongan tersebut tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak, baik pada masa tersebut maupun di akhir tahun. Sedangkan bersifat tidak final apabila dapat diperhitungkan lagi dengan pajak yang akan terutang di akhir masa atau akhir tahun pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pencatatan atas transaksi-transaksi di atas adalah:

1. Pajak-pajak yang dipotong/dipungut oleh sendiri : dicatat sebagai utang pajak

2. Pajak-pajak yang dipotong/dipungut pihak lain: dicatat sebagai piutang pajak

3. Pajak-pajak yang dilunasi sendiri: bersifat sebagai pelunasan pajak

 

Utang Pajak

Utang pajak timbul ketika perusahaan diharuskan memotong/memungut pajak orang lain, seperti:

a) PPN atas penjualan (PPN Keluaran)

b) PPh Pasal 21 atas gaji karyawan

c) PPh Pasal 22, jika perusahaan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22

d) PPh Pasal 23

e) PPh Pasal 26

f) PPh Pasal 15

g) PPh Pasal 4 ayat (2)

 

Piutang Pajak

Piutang pajak atau bisa disebut juga uang muka pajak merupakan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain atau yang dibayar sendiri oleh perusahaan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat pengisian SPT Tahunan. Pajak-pajak untuk jenis ini misalnya adalah

a) PPh Pasal 22

b) PPh Pasal 23

c) PPh Pasal 24

d) PPh Pasal 25

e) PPN Masukan

 

Pelunasan Pajak

Pajak-pajak ini bersifat sebagai pelunasan pada tahun berjalan. Caranya dapat melalui penyetoran sendiri maupun pemotongan oleh pihak lain. Misalnya:

a) PPh Pasal 4 ayat (2)

b) PBB

c) Bea Materai

d) BPHTB

e) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)


Akuntansi Komersial atau Akuntansi Fiskal?

MUNGKIN sebagai Wajib Pajak kita pernah bertanya-tanya, sebenarnya yang harus saya pergunakan akuntansi yang mana sih? Akuntansi komersial atau akuntansi fiskal? Sebelum membahas lebih jauh, mungkin ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu karakteristik masing-masing.

Akuntansi komersial atau disebut juga akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi. Lebih lanjut informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Sedangkan Akuntansi fiskal atau biasa disebut akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan (SPT)) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Atau dengan kata lain akuntansi pajak bertujuan menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (tax compliance).

Akuntansi komersial, dalam penyusunan dan penyajiannya, berpedoman kepada standar yang berlaku umum, yaitu PSAK/IFRS. Sedangkan akuntansi pajak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Purba dalam Izzudin (tanpa tahun penerbitan) menyebutkan terdapat beberapa perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, diantaranya:

1. Pengguna Laporan Keuangan

Akuntansi komersial : pemegang saham, kreditur, karyawan, fiskus, manajemen, regulator, dan masyarakat

Akuntansi pajak: fiskus

2. Sifat informasi

Akuntansi komersial: dapat digunakan oleh umum

Akuntansi pajak: rahasia

3. Pedoman Penyusunan dan Penyajian

Akuntansi komersial: PSAK dan interpretasinya

Akuntansi pajak: Undang-undang perpajakan

4. Mata Uang dalam Penyajian Laporan

Akuntansi komersial: dapat disusun dengan mata uang selain rupiah

Akuntansi pajak: wajib disampaikan dengan mata uang rupiah, atau mata uang lain yang diizinkan

5. Dasar Pencatatan Transaksi

Akuntansi komersial: transaksi dicatat dengan asas substance over form, yaitu pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan hukum

Akuntansi pajak: transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansi ekonominya

6. Batas Waktu Penyampaian

Akuntansi komersial: 6 bulan setelah tahun buku berakhir (UU No 40/2007 ttg PT)

Akuntansi pajak: 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lama dua bulan (UU KUP)

Jadi akuntansi mana yang harus saya pakai?

Apabila kita cermati, akuntansi komersial didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh perkumpulan profesi. Sedangkan akuntansi pajak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana ketentuan tersebut mengikat kepada semua anggota masyarakat, termasuk anggota perkumpulan profesi. Dengan demikian apabila terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, maka akuntansi pajak mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek akuntansi komersial.

Secara umum, tujuan penyusunan, penyajian dan pelaporan keuangan secara fiskal adalah untuk:

a) memberikan informasi yang diperkukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

b) membantu Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang

c) mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan sistem self assessment, terutama ketika sedang dilakukan pemeriksaan.

Akuntansi pajak merupakan akibat dari sistem perpajakan yang dipakai di Indonesia, self assesment system, dimana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk melapor, mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan membayar pajak yang terutang secara mandiri, tanpa penetapan terlebih dahulu dari otoritas pajak. Sehingga laporan keuangan untuk tujuan fiskal seharusnya mempunyai ciri kualitatif sebagai berikut:

1) dapat dipahami oleh fiskus

2) sensitivitas informasi, bukan materialitas

3) disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dan beban yang disajikan merupakan penghasilan dan beban yang diperbolehkan oleh undang-undang

4) dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

5) disampaikan tepat waktu

6) bersifat independen terhadap akuntansi komersial

7) apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal

Semoga bermanfaat.

———————————————————————–

referensi :

1. UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. PSAK No. 46

3. Modul Akuntansi Perpajakan, Izzudin, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tanpa tahun penerbitan


Tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014

BEBERAPA tulisan saya sebelumnya banyak menyerang mengenai kelemahan dan ketidakamanatan peraturan-peraturan terkait Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No 46 tahun 2013), diantaranya:

1. Bayar Pajak Sekarang Bisa Lewat ATM

2. PP 46, Kesederhanaan Yang Kompleks

3. Pengusaha Kecil: Dilema PP 46/2013 dan PMK 197/2013

4. Menggugat Ketidakamanatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.011/2013

bukan karena tendensi apa-apa, tulisan-tulisan di atas murni berdasarkan pemikiran saya mengenai apa yang saya amati di lapangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk mengimbangi serangan-serangan tersebut, melalui tulisan ini saya akan memberitahukan kepada pembaca sekalian bahwa beberapa hari yang lalu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP 46/2013. Surat Edaran ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya tulis di tulisan-tulisan saya sebelumnya.

Meskipun hanya ditegaskan melalui Surat Edaran, menurut saya itu lebih baik daripada Wajib Pajak dibiarkan mengalami kebingungan yang tidak kunjung selesai. Beberapa pertanyaan yang terjawab melalui Surat Edaran tersebut diantaranya:

1. Penghasilan Yang Dikenai PP 46/2013

Selama ini Wajib Pajak masih bertanya-tanya, penghasilan yang dikenai PP 46 apakah dari usaha utama atau juga dari usaha sampingan?. Meski sebenarnya tanpa SE-32/PJ/2014 ini pun pertanyaan tersebut sudah terjawab.

Penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan PP 46/2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud PP 46/2013

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri

3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

4. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Jadi, selama penghasilan yang diterima berasal dari kegiatan usaha (baik usaha utama maupun usaha sampingan, maupun penghasilan dari luar usaha) dan tidak termasuk 4 jenis penghasilan yang dikecualikan di atas, maka atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 46/2013.

2. Penentuan Saat Beroperasi Komersial Wajib Pajak Badan

Pertanyaan ini juga beberapa kali saya tanyakan di tulisan-tulisan saya sebelumnya, mengingat baik PP 46/2013 maupun Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013 tidak menegaskan secara jelas mengenai pengertian saat beroperasi komersial. SE-32/PJ/2014 menjawab amanat yang tidak dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013 mengenai saat beroperasi komersial, yaitu:

Saat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali. Bagi Wajib Pajak yang bergerak di sektor:

1. Jasa adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan; dan/atau

2. Dagang dan industri adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan.

Saat beroperasi secara komersial yang didefinisikan oleh SE-32/PJ/2014 adalah saat pertama kali dilakukan penjualan dan/atau diperolehnya penghasilan. Definisi yang diberikan di sini, menggunakan konjungsi dan/atau yang dalam penafsiran saya, peristiwa mana yang terjadi lebih dulu, atau apabila keduanya terjadi bersamaan, maka saat itu merupakan saat beroperasi komersial terjadi.

Namun sayangnya, definisi saat beroperasi secara komersial yang diberikan oleh SE-32/PJ/2014 berbeda dengan definisi yang diberikan secara tersirat oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013. Apabila kita buka lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013, di contoh kasus nomor 5, akan terdapat kalimat:

Pada tanggal 1 November 2013 PT Andalan mulai melakukan kegiatan operasi komersial berupa produksi gula dalam kemasan.

Definisi tersirat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013 mengenai saat beroperasi komersial adalah saat dilakukannya produksi untuk pertama kali, bukan pertama kali dilakukannya penjualan atau diterimanya penghasilan. Kok bisa berbeda? Hanya Tuhan dan para pembuat SE-32/PJ/2014 yang tahu jawabannya.

3. Perlakuan PPh Bagi WP Badan atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan

Atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh

Dalam hal ketentuan persyaratan penanaman kembali sisa lebih tersebut tidak terpenuhi, maka atas sisa lebih tersebut merupakan objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum UU PPh

Dengan demikian perlakuan perpajakan bagi WP Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan mengacu pada ketentuan umum UU PPh.

Artinya, tidak menghitung pajaknya dengan menggunakan PP No 46/2013.

4. Perlakuan PPh bagi Wajib Pajak Reksa Dana

Reksa dana adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang melakukan perhimpunan dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud UU No 8/1995 tentang Pasar Modal

Berdasarkan definisi tersebut, aliran penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak reksa dana termasuk dalam kategori penghasilan yang berasal dari usaha, sehingga apabila Wajib Pajak reksa dana memenuhi kriteria PP No 46/2013, maka Wajib Pajak reksa dana tersebut dikenai PPh final sesuai PP 46/2013 beserta ketentuan pelaksanaannya.

5. Perlakukan PPh bagi Bank / BPR / Koperasi Simpan Pinjam / Lembaga Pemberi Dana Pinjaman

Wajib Pajak Bank / BPR / Koperasi Simpan Pinjam / Lembaga Pemberi Dana Pinjaman yang penghasilannya berupa :

a) pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit/pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman;

b) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan atas simpanan di bank lain, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 46/2013, dikenai PPh berdasarkan PP tersebut.

6. Perlakuan PPh bagi Wajib Pajak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Berdasarkan UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris dan PP No 37/1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ditegaskan bahwa PPAT dapat dipersamakan dengan notaris sebagai orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga perlakuan perpajakan bagi PPAT mengacu pada ketentuan umum PPh

Demikian beberapa isi SE-32/PJ/2014 semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih menggantung mengenai PP 46/2013. Meski sekali lagi, peraturan perundangan pada dasarnya adalah buatan manusia, sehingga pasti ada kekurangan di dalamnya.

Selamat hari raya iedul adha!


The Hard Part is …

THE easy part of life is finding someone to love. The hard part is finding someone to love you back.

Dooh sebenarnya males nulis yang galau-galau begini, tapi kalau gak ditulisin rasanya sama kaya lo makan tapi gak pake minum, sereeet. Atau rasanya sama kaya lo mau bersin tapi gak jadi: ngambang. Jadi ya mending ditulis saja deh. Maaf ya kalau tulisan saya di blog ini kebanyakan curhat, lama-lama saya ganti juga tajuk blog ini jadi:

nasikhudinisme.com

Curhat | Jalan-Jalan | Curhat | Belajar Pajak | Curhat

*kebanyakan curhatnya :D

Mencintai seseorang itu mudah, kata Charlie ST12 cuma butuh waktu satu jam saja buat mencintai seseorang. Yang susah itu ya mendapatkan balasan cintanya, hahaha. Saya tau Anda sudah berpikir hidup saya ngenes sekali. Terima kasih. Tapi bukan ituuuuu yang akan saya ceritakan di sini, weeeekkk :P

Saya ingin cerita tentang cinta orang tua kepada kita. Saya yakin sekali begitu kita lahir ke dunia ini, begitu tangis kita pecah, saat itu pula cinta orang tua kepada kita sudah sedemikian besarnya. Bahkan  rasa cinta itu sudah mulai tumbuh sejak kita masih dalam kandungan. Bukan hal yang sulit rasa cinta itu bersemi hari demi hari. Tapi bagian sedihnya adalah, untuk mendapatkan balasan cinta dari anaknya, orang tua membutuhkan waktu bertahun-tahun, itu pun jika cinta itu berbalas. Tak sedikit yang cintanya justru berbalas kedurhakaan.

Kalau saya sih jangan ditanya lagi ya, sudah menebar cinta kemana-mana, bahkan kepada bunga yang belum mekar sekalipun *hasyaah, mesum!. Namun apa daya belum saatnya mereka terpikat. Ini kenapa jadi curhat lagiii!??!!!

Jadi, sebagai anak, sudah seharusnya kita membalas cinta dan kasih sayang orang tua kita tanpa syarat. Cukup cintai mereka dengan tulus, seperti mereka mencintai dan menyayangi kita sejak kita kecil hingga sekarang ini.

Kata Tulus dalam lirik lagunya: Jangan cintai aku apa adanya, tuntutlah sesuatu agar kita jalan ke depaaan ….

Bahwa pada dasarnya mencintai saja belum cukup. Kita harus membuktikan rasa cinta itu, agar orang yang kita cintai tau dan mengerti, bahwa kita mencintai dia, bukan karena kita dituntut untuk melakukan sesuatu, tapi karena dia layak mendapatkan usaha kita itu.

Selamat malam Selasa!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 464 other followers