F.3. Pajak Berbasis Konsumsi: Perbedaan Income-Based Taxation dan Expenditure-Based Taxation

NICHOLAS Kaldor dalam The Expenditure Tax in a System of Personal Taxation dalam Rosdiana dan Irianto (2012) menyebutkan bahwa hal-hal di bawah ini tidak termasuk ke dalam personal consumption, yaitu:
a. pengeluaran untuk bisnis dalam arti sempit;
b. semua pengeluaran investasi, yaitu jumlah yang dikhususkan untuk pembelian properti (seperti tanah, saham, dan surat-surat berharga) atau non-income yielding (misalnya deposito bank, emas batangan, dll); semua jenis pinjaman, dan jumlah yang dikhususkan untuk pembayaran hutang
c. Belanja modal/barang untuk digunakan secara pribadi, misalnya pembelian rumah, karya seni, perhiasan dan ornamen di atas jumlah tertentu
d. Hadiah yang diberikan kepada orang lain dalam jumlah tertentu, termasuk mas kawin, dll.

Dengan demikian selain dari 4 hal di atas termasuk dalam pengertian konsumsi dan menjadi objek pajak atas konsumsi.

Secara lebih sistematis, David F. Bradford membedakan income dan expenditure/consumption-bases dari bagaimana cara menghitung ability to pay:

Income Consumption
Earnings
plus
Gifts and bequests received
minus
Cost of earnings
minus
Certain other outlays
Earnings
plus
Gifts and bequests received
minus
Cost of earnings
minus
Certain other outlays
minus
increase in net worth

———-
Referensi
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Perpajakan, 2012


Kehabisan Ide Menulis di Tengah Jalan

SAYA memang bukan penulis profesional yang bukunya ada dimana-mana karena sampai detik ini belum ada satu buku pun yang bisa saya telurkan. Tetapi sedikit banyak saya punya pengalaman menulis, entah itu di blog, di majalah, bahkan pengalaman menulis surat dinas di kantor :P. Saat ini saya ingin berbagi mengenai tips dan trik saat saya kehabisan ide menulis, terutama saat ide itu habis di pertengahan jalan saat kita sedang menulis.

Harus Ada Ide
Menulis tidak hanya sekedar menyusun kata-kata menjadi kalimat, karena menulis adalah mewujudkan ide. Artinya, untuk menulis harus ada ide terlebih dahulu. Tidak mungkin kita menulis sesuatu tanpa ide. Menulis tentang pajak harus ada ide tentang pajak, menulis tentang jalan-jalan harus ada ide jalan-jalannya kemana, dimana, sama siapa, dan seterusnya. Bahkan menulis sesuatu yang random sekalipun harus ada ide kerandomannya. Para profesional menyebut ide tersebut sebagai premis. Menulis adalah mewujudkan premis menjadi deretan kata, kalimat, dan paragraf yang mempunyai isi, dapat dimengerti, ada alur berceritanya, dan bisa disimpulkan.

Paragraf Pembuka Harus Nendang
Di kantor saya sering diprotes bos saya jika membuat surat dinas yang isinya kurang ‘nendang’ menurut istilah beliau. Kurang nendang menurut beliau adalah jika surat saya tidak memberikan efek yang signifikan kepada pembaca surat. Entah itu efek geram, marah, semangat atau kemauan untuk melakukan sesuatu setelah membaca surat tersebut. Dalam menulis, paragraf pembuka adalah inti. Karena paragraf pembuka tersebut yang akan menentukan apakah pembaca akan melanjutkan ke paragraf berikutnya atau tidak. Oleh karena itu paragraf pembuka harus dibuat dengan pertimbangan yang matang karena harus pas dan mengena.

Saya senang menggunakan metode induksi dalam menulis, dimana saya meletakkan ide utama pada paragraf pertama, meski tidak secara utuh. Paragraf pertama adalah ide besar tulisan (premis) sekaligus menarik pembaca untuk membaca paragraf-paragraf berikutnya. Ide besar yang tidak utuh tersebut kemudian saya elaborasi dan saya utuhkan di paragraf-paragraf selanjutnya.

Itulah alasannya (dan biasanya memang begitu) kenapa menemukan kalimat pembuka saat kita mulai menulis membutuhkan energi yang ekstra. Tapi setelah kalimat pembuka tersebut jadi, kita akan dengan mudah melanjutkan ke kalimat dan paragraf berikutnya.

Jika Berhenti di Tengah Jalan
Saat menulis saya sering kehabisan–atau bahkan kehilangan–ide di tengah jalan. Kehabisan ide jika saya tidak tahu harus ngapain lagi dengan tulisan tersebut, kehilangan ide jika tulisan saya kemudian berubah arah/haluan di tengah-tengah jalan, tidak lagi sesuai premis. Biasanya yang saya lakukan adalah:
a. Membaca basmalah
b. Mengingat-ingat premis yang ingin saya wujudkan dalam tulisan tersebut
c. Membaca ulang tulisan dari awal. Membawa ulang tulisan dari awal biasanya membantu kita menemukan kembali ide yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Dengan demikian kita bisa kembali mengingat apa sebenarnya pesan yang ingin kita utarakan kepada pembaca. Membaca ulang tulisan dari awal juga bisa sekaligus mengoreksi apabila ada kata atau kalimat atau bahkan tanda baca dan tata penulisan yang kurang pas.

Penutup yang Pas
Jika kalimat pembuka adalah pengantar menuju premis, maka kalimat penutup adalah kesimpulan premis. Kalimat penutup harus menyimpulkan sekaligus memberikan closing terhadap ide yang kita sampaikan di awal, sehingga tulisan kita menjadi tulisan yang utuh, lengkap elemen-elemennya dan memenuhi etika kepenulisan yang baik. Kalimat penutup khas saya biasanya disertai dengan doa dan harapan, hehe, meski tidak harus selalu demikian, yang penting enak dan memberi kesimpulan.

Banyak Membaca
Hil yang mustahal jika seseorang ingin menjadi penulis tetapi tidak suka membaca. Menulis pada dasarnya adalah menyampaikan ulang ide-ide orang lain yang kita baca melalui tulisan-tulisannya. Ide-ide tersebut kita sampaikan dalam bahasa yang lain dengan tulisan kita sendiri. Mungkin itu sebabnya perintah pertama nabi Muhammad adalah untuk membaca.

Semoga tips-tips di atas bisa membantu dan memberikan gambaran dalam menulis. :)


F.2. Pajak Berbasis Konsumsi: Kelebihan-Kelebihan Expenditure-Based Taxation

KONTROVERSI antara income-based taxation dan expenditure-based taxation bermuara pada empat isu utama, yaitu efisiensi, keadilan, netralitas, dan kemudahan administrasi. Julio Escalano (1995) berpendapat bahwa dua kelebihan utama expenditure-based taxation adalah efisiensi dan netralitas.

Salah satu kelebihan consumption-based taxation adalah lebih efisien secara ekonomis dibandingkan dengan income-based taxation. Income-based taxation dikenakan langsung terhadap penghasilan begitu penghasilan tersebut diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Hal ini menyebabkan jumlah yang tersedia untuk ditabung menjadi berkurang, sehingga mengurang potensi penghasilan yang bisa diterima Wajib Pajak di masa mendatang dari penghasilan bunga. Sehingga income-based taxation dianggap tidak netral.

Di sisi lain, income-based taxation dianggap kurang efisien karena menyebabkan double-taxation khususnya berkaitan dengan penghasilan yang berbentuk dividen sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Isu lain juga mengatakan bahwa consumption-based taxation dianggap lebih adil dibandingkan income-based taxation karena akar permasalahan berada pada konsep yang mendasar, yaitu bagaimana menentukan ability to pay. 

Harvey S. Rosen menyatakan bahwa kelebihan expenditure-based taxation dari sisi administrasi adalah:

1. No need to measure capital gains and depreciation
2. Fewer problems with inflation
3. No need for separate corporation tax

————

Referensi:

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Perpajakan, 2012.


F.1. Pajak Berbasis Konsumsi: Perkembangan Konsep

SETELAH membahas mengenai pengenaan pajak berbasis penghasilan, kali ini kita akan membahas pengenaan pajak berbasis konsumsi. Pengenaan pajak langsung atas personal consumption expenditures telah menarik perhatian para ekonom–terutama ekonom fiskal–sejak lama, setidaknya sejak era John Stuart Mill (Rosdiana dan Irianto, 2012). Meskipun pada abad-17 Hobbes pernah mengatakan bahwa orang membayar pajak didasarkan atas apa yang mereka peroleh dari sumber-sumber penghasilan masyarakat yang terbatas (diukur dari konsumsi) daripada apa yang mereka kontribusikan pada sumber-sumber (diukur dengan penghasilan).

Nicholas Kaldor mengembangkan konsep Hobbes menjadi sebuah pengertian dasar konsumsi yang lebih luas, yaitu:

  • penghasilan menggambarkan kekuatan potensial untuk konsumsi/membeli (buying power)
  • konsumsi menggambarkan pelaksanaan/realisasi dari kekuatan tersebut melalui pembelian barang dan jasa secara nyata

Hanya India dan Sri Lanka yang pernah mengenakan pajak berbasis konsumsi, meski hanya bertahan tidak lebih dari 1 tahun. Dengan demikian pengenaan pajak berbasis konsumsi bisa dikatakan gagal.

Keberhasilan VAT (PPN) ternyata mempunyai dua sisi implikasi yang paradoksal. Di satu sisi popularitas VAT menghidupkan kembali interes terhadap konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak. Tetapi di sisi lain keberhasilan VAT juga membuat kebutuhan instrumen tambahan perpajakan dipertanyakan. Jika secara agregat dalam kaca mata ekonomi makro sasaran VAT sama dengan expenditure tax, tetapi VAT ternyata telah terbukti berhasil, apakah expenditure tax masih perlu dikaji terlebih dahulu?

—————

Referensi:
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Dasar-dasar Perpajakan, 2012.


E.4. Pajak Berbasis Penghasilan: Beberapa Issue dalam Income-Based Taxation

BEBERAPA isu yang hangat dibicarakan dalam konsep pajak berbasis penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Flat Rate vs Progressive Rate

Para pendukung flat rate mengatakan bahwa keadilan dalam pembebanan pajak akan tercapai meskipun tarif yang dikenakan flat. Hal ini disebabkan dalam tarif flat, marginal rate akan tetap naik seiring dengan besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang. Sementara itu penentang flat rate beranggapan bahwa dilihat dari tarif efektifnya, tidak terdapat unsur progresivitas dalam pembebanan pajak, sehingga keadilan vertikal tidak tercapai.

2. Global vs Schedular Transaction

Pengenaan Pajak Penghasilan yang diatur secara khusus, misalnya penghasilan terhadap bunga deposito, penjualan saham di bursa efek, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dll sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah disebut sebagai schedular taxation. Berikut ini perbedaan antara schedular dan global taxation:

Global Taxation Schedular Taxation
Equals treatment for the equals. Semua penghasilan digabungkan dungan tidak mambeda-bedakan asal dan sumber/jenis penghasilan Tax treatment dibeda-bedakan berdasarkan sumber/jenis penghasilan. Artinya suatu jenis penghasilan mempunyai perlakukan pajak yang berbeda dengan penghasilan yang lain
Hanya ada 1 struktur tarif yang diperlakukan terhadap total penghasilan tersebut Tarif berbeda-beda, tergantung sumber/jenis penghasilannya
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dasar pengenaannya adalah net income, karena itu global gross income dikurangkan terlebih dahulu dengan tax reliefs Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dasar pengenannya adalah gross income atau deemed profit/deemed taxable income, karena itu tidak ada tax reliefs
Umumnya digunakan self assessment system atau kombinasi antara self assessment dengan withholding tax. Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga (withholding) dapat dijadikan sebagai kredit pajak Umumnya digunakan sistem withholding tax, pajak yang sudah dipotong pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak

Sementara di Indonesia sendiri dengan sistem perpajakan yang sekarang menggunakan metode campuran dalam pengenaan pajaknya. Pada umumnya penghasilan yang dikenakan berdasarkan schedular bersifat final, sehingga penghasilan tersebut tidak perlu dihitung lagi pajaknya dalam SPT Tahunan dan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Sementara itu pajak yang sudah dipotong pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

Semoga bermanfaat.

———————————

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, 2012


E.3. Pajak Berbasis Penghasilan: Berbagai Kritik Terhadap Income Based Taxation

EINSTEIN—dalam kutipan fenomenalnya mengatakan bahwa ada dua hal yang tidak bisa dimengerti oleh seorang Einstein, wanita dan pajak penghasilan. Kalau wanita tidak perlu kita bahas lah yaa, semua orang punya pendapatnya masing-masing :P Naah soal pajak penghasilannya ini. Kalau kita pikir-pikir memang agak aneh ya, kita bekerja sendiri, berusaha sendiri, punya penghasilan sendiri, tiba-tiba negara minta bagian dari penghasilan kita itu melalui pajak. Meski beberapa teori kemudian menguatkan alasan pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Kritik-kritik yang muncul terhadap pengenaan pajak berbasis penghasilan kebanyakan menyoroti soal keadilan. Beberapa berpendapat bahwa pajak berbasis konsumsi lebih adil dari pada pajak berbasis penghasilan.

1. Isu Netralitas
a. Saving-Consumption Neutrality
Pajak atas dasar penghasilan tidak netral terhadap pilihan Wajib Pajak untuk menabung atau mengonsumsi penghasilannya. Atau dengan kata lain pajak berbasis penghasilan dianggap men-discourage perilaku menabung, padahal seharusnya suatu pemungutan pajak harus bersifat netral.

Misalnya, Tuan Andri mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,- setahun. Atas penghasilan tersebut, Tuan Andri mempunyai dua pilihan:
– mengonsumsi seluruh penghasilan, atau
– menabungkan seluruh penghasilan tersebut

Dengan asumsi tarif pajak berdasarkan income-based tax sebesar 10%, dan tingkat suku bunga 20% per tahun, maka net rate of return Tuan A berdasarkan income-based taxation at expenditure-based taxation adalah sebagai berikut:

a. income-based taxation
Berdasarkan income-based taxation, penghasilan Tuan Andri pada tahun tersebut akan dikenai pajak sebesar 10% x Rp3.000.000,- atau sebesar Rp300.000,- dengan tidak memperhatikan apakah penghasilan tersebut akan dikonsumsi atau ditabung. Dengan dikenakannya pajak sebesar Rp300.000,- maka penghasilan yang tersedia untuk dikonsumsi sebesar Rp2.700.000,-

Apabila penghasilan sebesar Rp2.700.000,- tersebut ditabung, maka Tuan Andri akan memperoleh bunga sebesar 20% x Rp2.700.000,- = Rp540.000,-

Atas bunga tersebut kemudian dikenai kembali pajak penghasilan sebesar 10%, atau sebesar Rp54.000,- sehingga penghasilan bunga yang tersedia untuk dikonsumsi atau ditabung sebesar Rp486.000,-

Sehingga net rate of return dapat dihitung:

Rp486.000,-
—————— = 18%
Rp2.700.000,-

b. expenditure-based taxation
Apabila Tuan Andri memutuskan untuk mengonsumsi penghasilan sebesar Rp3.000.000,- tersebut, maka Tuan Andri harus membayar pajak sebesar 10% x Rp3.000.000,- atau sebesar Rp300.000,- atau penghasilan yang tersedia untuk ditabung/dikonsumsi sebesar Rp2.700.000,-. Akan tetapi apabila penghasilan tersebut tidak dikonsumsi, Tuan Andri tidak perlu membayar pajak apapun.
Apabila penghasilan tersebut ditabung, dan memperoleh penghasilan bunga sebesar 20% x Rp3.000.000,- = Rp600.000,-, Tuan Andri akan dikenai pajak atas penghasilan bunga sebesar Rp10% x Rp600.000,- = Rp60.000,- sehingga penghasilan bunga yang tersedia untuk dikonsumsi atau ditabung kembali sebesar Rp540.000,-

Sehingga net-rate of return dapat dihitung sebagai berikut:

Rp540.000,-
—————— = 20%
Rp2.700.000,-

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa dalam expenditure-based taxation, pilihan seseorang untuk menabung atau mengonsumsikan penghasilannya tidak akan dipengaruhi pajak karena net rate of return yang diperoleh Tuan Andri apabila mengonsumsi penghasilan di tahun yang bersangkutan sama saja apabila Tuan Andri menunda konsumsinya dan terlebih dahulu menabungkan penghasilannya. Sementara itu hal tersebut tidak terjadi pada income-based taxation. Sehingga income-based taxation tidak netral terhadap pilihan konsumsi atau menabung.

b. Work-Leisure Neutrality
Kurva Laver dapat memberikan argumen mengenai pengaruh pajak penghasilan terhadap pilihan seseorang untuk menggunakan waktunya untuk bekerja atau untuk bersenang-senang, yang sama artinya dengan hipotesis bahwa pajak penghasilan mempengaruhi produktivitas kerja. Namun, argumen tersebut sangat sulit untuk dibuktikan secara empiris karena adanya berbagai variabel lain yang juga mempengaruhi pilihan Wajib Pajak, misalnya status sosial ekonomi. Sebagai contoh, apabila seseorang membutuhkan uang yang sifatnya mendesak, maka orang tersebut akan tetap bekerja meskipun dipotong pajak.

2. Isu Heavy Tax
Pengenaan pajak terhadap orang pribadi dan badan di negara yang masih menggunakan classical system menimbulkan adanya pajak berganda. Misalnya dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham akan dikenai pajak yang bersifat final padahal sebenarnya dividen tersebut berasal dari laba ditahan (retained earning) yang merupakan net income after tax (sudah dikenai pajak pada level perusahaan).

3. Isu Keadilan
Pendukung income-based taxation mengatakan bah capacity to pay harus menjadi criteria dalam menentukan ability to pay, cementer penentang income-based taxation mengatakan bah libel ail untuk mengenakan pajak atas dasar konsumsi.

4 Isu Simplicity
Para penentang income-based taxation juga mempermasalahkan simplifikasi atau kesederhanaan administrasi. Income-based taxation sering dianggap menyebabkan kompleksitas dan huge administration karena di dalamnya terdapat terlalu banyak peraturan perpajakan yang harus dikeluarkan pemerintah, serta perubahan peraturan yang harus dilakukan setiap tahun. Administrasi yang kompleks terutama disebabkan krena adanya ketentuan mengenai penghitungan biaya penyusutan dan amortisasi, pemajakan atas capital gain, serta adanya perlakuan yang berbeda antara Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi.

Referensi:
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, 2012


E.2. Pajak Berbasis Penghasilan: Konsep Pengurang Beban Pajak

SEBAGAI konsekuensi dipilihnya definisi penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis, maka pengurang-pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak tidak dapat dihindari. Sebab jika konsep pengurang beban pajak ini tidak difasilitasi, sama saja pengenaan PPh seperti pengenaan PPN sebagai pajak atas konsumsi atau pajak penjualan.

Menentukan pengurang beban pajak dalam sebuah sistem perpajakan sama kompleksnya dengan menentukan definisi penghasilan itu sendiri. Karena kebijakan yang akan diambil harus sudah mengakomodasi tidak hanya masalah konseptual semata, tetapi juga mempertimbangkan masalah politik dan administrasi perpajakan.

Pengurang beban pajak sendiri biasanya berupa adjustments, deductions, exemptions, allowances dan credits.

Deductions/Pengurang yang diperbolehkan
Pengurang yang diperbolehkan tidak harus selalu mengikuti matching concept di akuntansi. Dalam hal-hal tertentu, cost tidak akan selalu match dengan revenue. Negara berhak menetapkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan namun boleh dibebankan sebagai pengurang. Dengan demikian konsep deductions memiliki definisi yang lebih luas dari sekedar biaya/beban dalam akuntansi. Sommerfield dalam Rosdiana dan Irianto (2012) membagi pengurang yang diperbolehkan menjadi tiga kategori:

1. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha
2. Biaya-biaya yang bukan termasuk biaya mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang terkait dengan perolehan penghasilan di luar usaha
3. Pengurangan yang murni sepenuhnya diperuntukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem perpajakan tidak pernah mengatur mengenai bagaimana manajemen harus berjalan, namun untuk ketentuan perpajakan, harus ada ketentuan khusus mengenai pengurang beban pajak tersebut. Prinsip utama ketentuan yang mengatur khusus mengenai pengurang dalam menghitung penghasilan neto adalah sebagai berikut:

a. Biaya-biaya tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;
b. Prinsip substance over form. Tidak menjadi masalah istilah atau nama biaya tersebut, yang terpenting hakikat dari biaya tersebut, yakni untuk tujuan apa biaya tersebut dikeluarkan. Selama berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka boleh dibebankan sebagai pengurang

Personal Exemptions/Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Justifikasi pengenaan PTKP adalah anggapan bahwa seharusnya penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipergunakan untuk biaya hidup dikecualikan dari pengenaan pajak. Pendapat lain mengatakan bahwa PTKP mencerminkan ability to pay Wajib Pajak dengan adanya tanggungan istri dan anak. Konsekuensi logis dari mempunyai istri dan anak adalah harus mengeluarkan biaya untuk itu, sehingga ability to pay mereka berkurang. Oleh karena itu diberikan-lah PTKP.

Semoga bermanfaat

Referensi:
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengatar Ilmu Pajak, 2012
UU PPh


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 514 other followers