C.2. Akuntansi PPh Badan: Rekonsiliasi Fiskal dan Penyajiannya di SPT Tahunan PPh Badan

BIAYA-BIAYA yang diperkenankan secara fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam beberapa hal berbeda dengan biaya-biaya yang diperkenankan secara komersial. Oleh karena itu dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan laporan keuangan komersial tersebut harus diubah isinya dengan menggunakan pendekatan fiskal melalui suatu cara yang dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang berdasarkan PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Rekonsiliasi/penyesuaian fiskal terbagi menjadi dua, yaitu penyesuaian fiskal positif dan negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Penyesuaian fiskal positif mengakibatkan jumlah pajak yang akan dibayar menjadi lebih besar dari sebelum penyesuaian.

Sedangkan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial. Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah pajak yang akan dibayar menjadi lebih kecil dari sebelum penyesuaian.

Penyajian di SPT Tahunan PPh Badan
Selama ini kita mengenal laporan keuangan ada 2 jenis, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Pada prakteknya, laporan keuangan hanya ada 1 jenis saja, yaitu laporan keuangan komersial berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Sedangkan laporan keuangan fiskal tidak perlu dibuat oleh Wajib Pajak karena laporan keuangan fiskal ini ada di Lampiran 1771-I SPT Tahunan PPh Badan: Penghitungan Pengasilan Neto Fiskal. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal adalah lampiran 1771-I SPT Tahunan PPh Badan.

Tata cara pembuatan laporan keuangan fiskal/tata cara pengisian formulir 1771-I adalah sebagai berikut:
1) Pindahkan data-data berdasarkan laporan keuangan komersial ke formulir 1771-I angka 1-3
Laporan keuangan fiskal pada dasarnya hanya menyesuaikan apa yang ada pada laporan keuangan komersial dengan melakukan penambahan atau pengurangan penghasilan dan/atau biaya. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Data-data yang harus dipindahkan dari laporan keuangan komersial ke formulir ini diantaranya:
a. peredaran usaha
b. harga pokok penjualan
c. biaya usaha lainnya
d. penghasilan neto dari usaha
e. penghasilan dari luar usaha
f. biaya dari luar usaha
g. penghasilan neto dari luar usaha
h. penghasilan neto komersial luar negeri
i. jumlah seluruh penghasilan neto komersial

2. Penyesuaian fiskal yang pertama dilakukan dengan mengeluarkan penghasilan neto yang sudah dikenai PPh final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Cara ini dilakukan agar penghasilan yang akan dihitung pajaknya (PPh Pasal 29-nya) adalah selain penghasilan yang sudah dikenai PPh final maupun penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

3. Penyesuaian fiskal positif dilakukan dengan cara mengeluarkan penghasilan/biaya-biaya yang sudah dibebankan namun tidak diperkenankan untuk dicatat/dibebankan berdasarkan ketentuan UU PPh. Sebaliknya, penyesuaian fiskal negatif dilakukan dengan cara menambahkan penghasilan/biaya-biaya yang seharusnya dicatat/dibebankan namun Wajib Pajak tidak mencatat/membebankannya. Berikut tabel lengkap daftar penyesuaian fiskal positif dan negatif:

Uraian Positif Negatif
Biaya yang dibebankan/dibayarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota X -
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan X -
Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan X -
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan X -
Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan X -
Pajak Penghasilan yang telah dibebankan sebagai biaya X -
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham X -
Sanksi administrasi perpajakan (misal bunga atau denda) yang dibebankan sebagai biaya X -
Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal X -
Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal X -
Biaya yang ditangguhkan pengakuannya X -
Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal - X
Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal - X
Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya - X

Setelah Wajib Pajak melakukan hal-hal di atas, maka dapat diperoleh penghasilan neto komersial yang akan dipergunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak.
Semoga bermanfaat


C.1. Akuntansi PPh Badan: Biaya Komersial vs. Biaya Fiskal dan Penyajiannya di SPT Tahunan PPh Badan

WIKIPEDIA mengartikan biaya sebagai semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Sedangkan para akuntan mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat (Carter, 2006). Istilah biaya (cost) seringkali digunakan sebagai sinonim dari beban (expense). Carter menganggap bahwa biaya berbeda dengan beban. Namun di sini kita tidak akan membahas mengenai perbedaan tersebut; karena dalam tulisan ini biaya dapat disamakan dengan beban: pengorbanan untuk memperoleh suatu manfaat.

Biaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak dapat kita lihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan (opportunity cost) atau biaya penyusutan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, biaya dapat kita bedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu biaya komersial dan biaya fiskal. Biaya komersial dapat kita definisikan sebagai biaya yang diperbolehkan berdasarkan akuntansi komersial. Sedangkan biaya fiskal dapat diartikan sebagai biaya yang diperkenankan oleh peraturan perundangan perpajakan untuk dibebankan atau tidak dibebankan dalam suatu tahun pajak. Dengan kata lain, biaya komersial merupakan biaya yang tata cara pembebanan dan pencatatannya mengacu kepada akuntansi komersial yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan biaya fiskal merupakan biaya yang tata cara pembebanan-nya mengacu kepada undang-undang perpajakan dan peraturan turunannya.

Biaya Komersial
Seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa biaya komersial mengacu kepada akuntansi komersial yang tata cara pembebanan dan pencatatannya diatur dalam PSAK. Akuntansi PPh sendiri diatur dalam PSAK No 46. Sedangkan untuk akuntansi beban-beban maupun pendapatan yang lain bisa dipelajari sesuai PSAK-nya.

Biaya Fiskal
Biaya fiskal merupakan biaya yang boleh atau tidaknya untuk dibebankan diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam hal ini adalah UU PPh dan peraturan turunannya. Beberapa ketentuan yang mengatur diantaranya:
a. Pasal 6 UU PPh tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
b. Pasal 9 UU PPh tentang biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
c. Pasal 10 dan 13 PP No 94 tahun 2010

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Biaya yang boleh dibebankan 
adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
Biaya yang tidak boleh dibebankan
Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
3. bunga, sewa, dan royalti
4. biaya perjalanan
5. biaya pengolahan limbah
6. premi asuransi
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK
8. biaya administrasi, dan
9. pajak kecuali PPh
pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
kerugian selisih kurs mata uang asing; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan
sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A
sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk:
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
1) bukan merupakan obyek pajak
2) pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau
3) dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
b. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-­Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:
a. benar-benar telah dibayar;
b. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
-

Penyajian di SPT Tahunan
Biaya Fiskal disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu dalam Laporan Laba Rugi Komersial yang akan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Selain dilampirkan, angka-angka dalam laporan keuangan tersebut juga harus dipindahkan ke formulir:
a. Lampiran Khusus Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Laporan Keuangan;
b. Formulir 1771-II; dan
c. Formulir 1771-I.

Sedangkan biaya fiskal tersaji dalam rekonsialisai fiskal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak di formulir 1771-I mulai angka 4 sampai dengan 6.

Semoga bermanfaat.

———————————–
Referensi:
1) Wikipedia
2) UU PPh
3) Peraturan terkait


Sesi II: Akuntansi PPh Badan

SETELAH membahas mengenai akuntansi aktiva tetap, baik berwujud maupun tidak berwujud (yang saya anggap sebagai sesi I), pada sesi yang ke-2 ini kita akan membahas mengenai akuntansi PPh Badan. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam sesi ini diantaranya:

No Judul Tulisan Kode
1 Biaya Komersial vs. Biaya Fiskal dan Penyajiannya di SPT Tahunan PPh Badan C.1
2 Rekonsiliasi Fiskal dan Penyajiannya di SPT Tahunan PPh Badan C.2
3 Beda Tetap dalam Akuntansi PPh Badan C.3
4 Beda Waktu dalam Akuntansi PPh Badan C.4

Semoga diberi kesehatan dan kelancaran untuk menulis hal-hal di atas, terutama mendekati batas waktu jatuh temponya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada bulan April 2015 ini. Semoga tulisan-tulisan tersebut bisa saya selesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Amin.


B.4. Akuntansi Aktiva Tetap: Amortisasi Aktiva Tetap Tidak Berwujud

AMORTISASI merupakan istilah yang artinya sama saja dengan penyusutan atau pengurangan, namun dipergunakan pada aktiva tetap tidak berwujud. Amortisasi dilakukan dengan mendebet akun beban amortisasi terhadap aktiva. Pasal 11A UU PPh mengatur mengenai amortisasi, dimana pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan metode garis lurus atau saldo menurun selama masa manfaat. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau dapat juga diamortisasi sesuai dengan ketentuan umum UU PPh.

Amortisasi harus dilakukan secara taat asas dengan tarif sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Kelompok Masa manfaat Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun
1 4 th 25% 50%
2 8 th 12,5% 25%
3 16 th 6,25% 12,5%
4 20 th 5% 10%

Untuk harta berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, Wajib Pajak dapat menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta berwujud dengan masa manfaat 6 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun.
Sedangkan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode ini dilakukan dengan cara menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Yang Tidak Dapat Diamortisasi
Pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, sedangkan biaya perpanjangan hak-hak tersebut dapat diamortisasi selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Saat Mulai Melakukan Amortisasi
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 248/PMK.03/2008 yang meliputi:
a. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun
b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun
c. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun.

—————————————————————–
Referensi:
1) wikipedia
2) Akuntansi Perpajakan, Izzuddin, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tanpa tahun
3) UU PPh
4) Peraturan terkait


Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan, Pasal 31E UU PPh

Belakangan ini banyak Wajib Pajak Badan yang menanyakan mengenai pengenaan tarif PPh Pasal 25/29. Sebagian hanya memastikan saja kebenarannya, sebagian salah mengerti, dan sebagian yang lain malah tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai Tarif PPh Pasal 25/29 bagi Wajib Pajak Badan.

Tarif PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan, secara umum sebenarnya diatur di pasal-pasal UU PPh sebagai berikut:

Pasal 17

(1) b. Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Sehingga berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) tersebut dapat kita simpulkan bahwa tarif PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan adalah sebesar 25% yang berlaku mulai tahun pajak 2010. Sedangkan tahun pajak 2009 menggunakan tarif 28% dan tahun pajak sebelum 2009 menggunakan tarif progresif. Tarif 25% tersebut dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sehingga secara umum dapat diformulasikan :


PPh Pasal 25/29 Badan = 25% x PKP

PKP = (Penghasilan Neto Fiskal – Kompensasi Kerugian Fiskal jika ada)


Tetapi kemudian Pasal 31E UU PPh mengatur :

Pasal 31E

(1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Sehingga menurut Pasal 31E di atas, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar rupiah, atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sebesar 4.8 miliar rupiah, mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya hanya 12.5% saja.

Berikut saya berikan contoh untuk penggunaan tarif Pasal 31E ini:

1) Wajib Pajak Badan Dengan Peredaran Bruto Tidak Melebihi Rp 4.8 miliar

Untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliar rupiah, maka bisa langsung menggunakan tarif 12.5%. Misal :

Peredaran bruto PT XYZ pada tahun 2012 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Penghitungan PPh Terutangnya :

PPh Terutang = 50% x 25% x Rp 300.000.000

= Rp 37.500.000

2) Wajib Pajak Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih dari Rp 4.8 miliar tetapi tidak lebih dari Rp 50 miliar

Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliar tetapi masih di bawah Rp 50 miliar, maka ada sebagian dari Penghasilan Kena Pajaknya yang dihitung dengan tarif 12.5%, dan ada sebagian yang lain yang tetap dihitung dengan tarif 25%. Misal :

Peredaran Bruto PT ABC pada tahun 2012 sebesar Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Penghitungan PPh Terutangnya :

a) Hitung bagian Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto yang mendapat fasilitas, sebesar Rp 4.8 miliar

(Rp 4.8 miliar / Rp 48 miliar) x Rp 4 miliar = Rp 400.000.000,-

b) Hitung bagian Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat frasilitas

Rp 4 miliar – Rp 400 juta = Rp 3.6 miliar


Sehingga PPh Terutang dihitung dengan :

a) 50% x 25% x Rp 400.000.000 = Rp 50.000.000

b) 25% x Rp 3.600.000.000 = Rp 900.000.000

Jumlah PPh Terutang = Rp 950.000.000,-


UPDATE PERATURAN!!!

Beberapa hari yang lalu telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-02/PJ/2015 mengenai Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) UU PPh yang mencabut SE-66/PJ/2010 perihal yang sama. Inti dari SE tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut:
1) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara self assesment pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, sehingga Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut
2) BUT merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif tersebut
3) Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk mendapat fasilitas pengurangan tarif tersebut
4) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
a) penghasilan yang dikenai PPh Final
b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final
c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

5) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur di Pasal 31E ayat (1) UU PPh bukan merupakan pilihan, sehingga Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif tersebut
6) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh berlaku untuk penghitungan PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final
7) Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh wajib menggunakan tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
8) Pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar dapat melampirkan lembar penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh sebagaimana dicontohkan dalam lampiran SE-02/PJ/2015

————————————————–

Demikian ulasan saya mengenai fasilitas pengurangan tarif PPh Badan sebagaimana diatur di Pasal 31E UU PPh. semoga bermanfaat.


B.3. Akuntansi Aktiva Tetap: Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud

SETELAH aktiva tetap berwujud diperoleh dan dicatat di sebagai aset perusahaan yang pada akhirnya akan dilaporkan di aktiva, maka perusahaan mulai menyusutkan aktiva tersebut. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama umur manfaatnya. Akibat kegiatan penyusutan, laporan keuangan perusahaan, baik laporan laba rugi maupun neraca akan terpengaruh. Tulisan ini akan membahas mengenai penyusutan yang diperbolehkan secara fiskal.

Harta Berwujud yang boleh dan Tidak Boleh Disusutkan
Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, harta berwujud yang dapat disusutkan adalah harta yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang disusutkan berupa pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, maupun perubahan harta berwujud. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU), kecuali tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya, misalnya untuk pembuatan genteng, batu bata, keramik, dll.

Metode Penyusutan Fiskal
Pasal 11 UU PPh mengatur mengenai penyusutan aktiva tetap berwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus dilakukan dengan menyusutkan nilai perolehan aktiva tersebut dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi aktiva tersebut. Sedangkan penyusutan dengan metode saldo menurun dilakukan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Saat Mulai Penyusutan
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk aktiva yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan di sini adalah saat mulai berproduksi, dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan penetapan atas saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2014.

Pengelompokan Harta Berwujud
UU PPh mengelompokkan harta berwujud menjadi dua, yaitu harta berwujud berupa bangunan dan bukan bangunan. Kelompok harta berwujud yang bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yang diklasifikasikan berdasarkan masa manfaatnya. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009. Dan untuk jenis-jenis harta berwujud yang tidak terdapat pada lampiran PMK tersebut, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam kelompok 3, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa masa manfaat sesungguhnya dari harta tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai harta dengan masa manfaat kelompok 3, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada DJP melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat WP terdaftar, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-55/PJ/2009.

Pengelompokan harta berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kelompok 1 (Masa Manfaat 4 tahun)

No Jenis Usaha Jenis Harta
1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.
c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.
d. Sepeda motor, sepeda dan becak.
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.
f. Dies, jigs, dan mould.
g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2 Pertanian, perkebunan, kehutanan Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3 Industri makanan dan minuman Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4 Transportasi dan Pergudangan Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
5 Industri semi konduktor Flash memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6 Jasa persewaan peralatan tambat air dalam Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris..
7 Jasa telekomunikasi selular Base Station Controller

Kelompok 2 (Masa manfaat 8 tahun)

No Jenis Usaha Jenis Harta
1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.
b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
c. Container dan sejenisnya.
2 Pertanian, perkebunan, kehutanan a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3 Industri makanan dan minuman a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan .
b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.
d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5 Perkayuan, kehutanan a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.
b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6 Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7 Transportasi dan Pergudangan a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;
b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu – batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;
e. Kapal balon.
8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon
b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon
9 Industri semi konduktor Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10 Jasa persewaan peralatan tambat air dalam Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11 Jasa telekomunikasi seluler Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Kelompok 3 (Masa manfaat 16 tahun)

No Jenis Usaha Jenis Harta
1 Pertambangan selain minyak dan gas Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2 Permintalan, pertenunan, dan pencelupan a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).
b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3 Perkayuan a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.
b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4 Industri kimia a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.
b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6 Transportasi dan Pergudangan a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
c. Dok terapung.
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.
e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Kelompok 4 (Masa manfaat 20 tahun)

No Jenis Usaha Jenis Harta
1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi
2 Transportasi dan pergudangan a. Lokomotif uap dan tender atas rel.
b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.
c. Lokomotif atas rel lainnya.
d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.
e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
g. Dok-dok terapung.

Tarif Penyusutan
Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, tarif penyusutan untuk kelompok harta berwujud adalah sebagai berikut:
I. Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan

Kelompok Masa manfaat Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun
1 4 th 25% 50%
2 8 th 12,5% 25%
3 16 th 6,25% 12,5%
4 20 th 5% 10%

II. Kelompok Harta Berwujud Bangunan

Kelompok Masa manfaat Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun
Permanen 20 th 5% Tidak diperkenankan
Tidak Permanen 10 th 10% Tidak diperkenankan

Semoga bermanfaat

——————————————
Referensi
1) Akuntansi Pajak, Izzuddin, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tanpa tahun
2) UU PPh
3) Peraturan terkait


Lapor SPT Tahunan Bisa Dilakukan Melalui Telepon

PERKEMBANGAN teknologi dewasa ini terjadi dengan sangat pesat dan tidak bisa kita hindari. Dengan teknologi peradaban dan kehidupan manusia menjadi semakin mudah, murah, dan efisien. Jaman dulu kala untuk bertemu dengan seseorang kita harus membuat janji temu untuk bertemu dengan orang tersebut di suatu tempat dalam waktu tertentu. Sementara sekarang, bertemu dengan seseorang bisa kita lakukan tanpa harus beranjak dari tempat duduk kita.

Perkembangan teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh DJP dalam menggali kemauan Wajib Pajak agar patuh, terutama dalam pelaporan SPT Tahunan. Jika dulu lapor SPT harus dilakukan dengan formulir kertas, diisi  dan ditandatangani, serta disampaikan ke KPP terdaftar, maka sekarang SPT sudah bisa disampaikan melalui banyak saluran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014, SPT Tahunan dapat disampaikan dengan cara:
1. Langsung
2. Melalui pos tercatat
3. Melalui cara lain yang meliputi :
3a. menggunakan jasa kurir/ekspedisi
3b. melalui website DJP (e-Filing DJP)
3c. melalui website penyalur SPT elektronik (e-Filing melalui penyedia ASP)
3d. melalui saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk Wajib Pajak tertentu
3e. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak
3f. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Penyampaian SPT dengan menggunakan e-Filing (baik melalui website DJP maupun melalui penyedia ASP) bukanlah hal yang baru mengingat sudah dilakukan sejak 2012. Sementara penyampaian SPT melalui saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP merupakan hal yang sangat baru di Indonesia. Penyampaian SPT Tahunan melalui saluran suara digital, adalah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak tertentu melalui sambungan telepon. Wajib Pajak tidak perlu mengisi formulir apapun, karena formulir akan diisi ketika Wajib Pajak tersebut menghubungi DJP melalui telepon. Tata cara penyampaian SPT Tahunan melalui saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP adalah sebagai berikut:
a. Wajib Pajak yang berhak menggunakan SPT Tahunan 1770SS dan telah memiliki e-FIN dapat menyampaikan SPT Tahunan tersebut secara elektronik melalui saluran suara digital DJP
Belum ada ketentuan apakah Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunan nya melalui Kring Pajak 1500200 atau melalui nomor telepon lain. Dalam gambaran saya, ketika menghubungi nomor tersebut, Wajib Pajak akan terhubung dengan mesin interactive voice response (IVR) dan mesin IVR akan memberikan panduan cara pengisian formulir SPT.
b. Wajib Pajak mengisi SPT elektronik pada aplikasi saluran suara digital dengan cara memberikan respon berupa penekanan tombol telepon (keypad) atau pengucapan kata-kata atas pertanyaan/perintah yang diberikan pada aplikasi saluran suara digital
c. Hasil pengisian SPT elektronik melalui aplikasi saluran suara digital dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi
d. Dalam hal pengisian SPT elektronik dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik
Belum diketahui juga apakah bukti penerimaan elektronik ini dikirimkan melalui email atau langsung melalui telepon. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mungkin akan terbit peraturan penjelas dari PER-03/PJ/2015.

Cara pelaporan SPT melalui pesawat telepon dan dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak merupakan terobosan yang baru dan berani yang ditempuh oleh DJP, mengingat resiko kesalahan yang akan terjadi cukup besar. Namun cara ini tentu saja akan sangat mudah dan murah bagi Wajib Pajak, juga mengurangi efforts DJP dalam melayani Wajib Pajak (effortless). Semoga cara ini bisa memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP.
Semoga bermanfaat

_________________________
referensi:
1) UU KUP
2) PMK 243/PMK.03/2014
3) PER-03/PJ/2015
4) PER-04/PJ/2015
5) PER-05/PJ/2015


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 498 other followers