Earth to Echo: (Bukan) Film Tentang Alien

SUDAH lama saya tidak mengulas film. Bukan karena tidak pernah lagi nonton film di bioskop, tapi belakangan ini saya malas mengulas film karena beberapa film yang saya tonton termasuk dalam kelas main stream, yang saya yakin semua orang juga menonton film tersebut. Sebut saja X-Men, Transformers, atau How to Train Your Dragon. Tanpa diulas pun semua orang sudah pasti menonton, hehehe.

Minggu kemarin saya nonton Dawn of The Planet of the Apes, agak serem juga sih membayangkan kera-kera bisa bicara dan memiliki intelektualitas yang hampir sepadan dengan manusia. Saya jadi teringat bahwa perbedaan genetika antara kita dan mereka hanya 3%. Nah, sebelum film Dawn of The Planet of The Apes nya dimulai, ada iklan film yang kayanya bagus, yang diputernya hanya di Blitz Megaplex: Earth to Echo. Maka saya pun langsung berencana menonton film tersebut, yang baru bisa saya realisasikan minggu ini.

Saat melihat trailernya, saya pikir Earth to Echo adalah film tentang alien, makanya saya langsung tertarik. Namun saat menontonnya, menurut saya justru film ini lebih cocok disebut sebagai film tentang persahabatan ketimbang film tentang Alien. Menceritakan tentang tiga sahabat kecil, Tuck, Munch dan Alex yang tidak lama lagi harus berpisah karena kompleks tempat mereka tinggal akan digusur dengan alasan akan dibangun jalan tol.

Ketiganya tinggal di suatu kota yang merupakan daerah terdekat dengan gurun sierra nevada, yang katanya terminal pemberhentian alien jika datang ke bumi. Di malam terakhir kebersamaan mereka, mereka memutuskan untuk menyelesaikan suatu teka-teki penyebab ponsel mereka memunculkan gambar-gambar aneh semacam peta dan menunjukkan suatu tempat. Dengan sepeda yang sudah dilengkapi dengan kamera, mereka melaksanakan misinya malam itu juga.

Ternyata peta yang ada di ponsel mereka mengantarkan kepada suatu tempat di gurun dan mempertemukan mereka dengan ‘sesuatu’ penyebab ponsel mereka memunculkan peta-peta aneh: Alien yang terdampar di bumi yang ternyata ditembak oleh manusia dan menderita kerusakan parah, sehingga membutuhkan bantuan untuk kembali ke planetnya. Dan ketiganya dipilih oleh alien tersebut untuk menyelesaikan misinya.

Jangan dibayangkan alien ini seperti makhluk seram berkepala besar berwarna hijau seperti alien pada umunya, alien ini merupakan robot kecil unyu-unyu berwarna perak dengan mata berwarna biru, lebih menyerupai burung hantu daripada alien. Mereka menamai aliennya Echo, karena dia bisa meng-echo kan suara-suara alias menirukannya.

Alex adalah anak asuh di keluarganya, sehingga memiliki pengalaman pahit menjadi anak sebatang kara, sama seperti Echo yang terdampar di bumi seorang diri. Karena alasan emosional itulah Alex memutuskan untuk membantu Echo menemukan kapal ruang angkasanya agar bisa kembali ke planetnya. Dengan mengikuti peta-peta yang terus dibuat Echo di ponsel mereka, sedikit demi sedikit tenaga Echo mulai pulih dan kapal akan segera ditemukan.

Masalah mulai timbul ketika mereka mengetahui bahwa proyek jalan tol yang dibangun di kompleks rumah mereka bukanlah proyek yang sebenarnya. Karena yang akan mereka—yang mengaku sebagai pekerja konstruksi—lakukan sebenarnya adalah menggali kompleks tersebut, karena mereka sudah mengetahui bahwa di bawah tanah tertanam kapal luar angkasa milik Echo. Dan, mereka semua juga sedang mencari Echo.

Mampukan Tuck, Munch, dan Alex menyelamatkan Echo dan membantunya kembali ke planetnya? Pertengkaran akibat perbedaan pendapat mulai muncul diantara ketiganya, termasuk saat Alex ditinggalkan oleh kedua sahabatnya saat tertangkap basah oleh petugas keamanan, Alex sangat sensitif saat ditinggalkan oleh orang yang katanya menyayanginya. Kehadiran si Gadis Manekin, Emma, makin menghangatkan suasana persahabatan mereka.

Film ini dibuat seolah-olah sebagai film dokumenter, sama seperti Cloverfield, jangan heran di awal-awal film kita akan merasa sedikit pusing karena kamera yang terus bergerak tidak beraturan. Namun lama-kelamaan kita bisa membiasakan diri dengan filmnya kok. Cocok ditonton oleh anak-anak SD maupun SMP, meski bagus juga ditonton oleh dewasa, karena genrenya adalah SU, semua umur.

Jadi, selamat menonton!


Belajar (Tidak) Memiliki, Belajar Kehilangan

HIDUP kita di dunia ini sudah berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun. Banyak hal sudah pernah kita alami selama puluhan tahun tersebut. Kadang menyenangkan, meski kadang tak jarang kita bertemu hal yang menyedihkan. Kita pernah bahagia, meski pernah juga kita merasa tidak bahagia. Kita pernah tidak memiliki sesuatu, namun pernah juga kita merasa memiliki segalanya.

Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan sekarang, hanya akan menjadi pengalaman di masa depan. Apa yang kita miliki dan rasakan sekarang hanya akan menjadi cerita di masa depan. Belum tentu jika sekarang kita bahagia, kita masih akan tetap bahagia di masa depan. Belum tentu jika sekarang kita ‘berada’, kita masih akan tetap ‘berada’ di masa depan. Masa depan adalah misteri, masa sekarang adalah hadiah, dan masa lalu adalah sumber pelajaran.

Seseorang pernah berkata, if ‘o’ means opportunity, there are no ‘o’ in ‘past’, one ‘o’ in ‘today’, and three ‘o’ in ‘tomorrow’. Tidak ada harapan di masa lalu, karena ia sudah pergi, sudah menghilang, tidak bisa kita edit dan revisi lagi. Ada harapan di masa sekarang, yang bisa kita kejar dan wujudkan hari ini. Namun akan lebih banyak kesempatan di masa depan, karena kita masih bisa mempersiapkannya dengan lebih baik dari hari ini.

Kita datang ke dunia ini dalam keadaan miskin, tidak membawa apapun. Dan akan kembali pulang dengan keadaan miskin juga, tidak akan membawa apapun selain amal baik yang kita kerjakan selama kita hidup. Sejatinya kita tidak memiliki apapun, maka jangan pernah merasa memiliki apapun di dunia ini. Apa yang kita punyai dan kuasai sekarang hanyalah titipan semata, pada waktunya akan kembali kepada pemiliknya: Yang Kuasa.

Berharap secukupnya, berusaha sebaik-baiknya, kecewa sewajarnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena apa yang kita miliki sekarang tidak lain dan tidak bukan adalah titipan yang suatu ketika akan kembali kepada pemiliknya. Harta, pangkat, kedudukan, keluarga, teman, sahabat, pada akhirnya akan meninggalkan kita satu demi satu. Bukan karena mereka tidak menyayangi kita, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, atau bukan karena hidup ini tidak adil, karena sejatinya memang kita tidak memiliki apa-apa. Maka, ketika kita kehilangan mereka, kita boleh merasa kehilangan, sewajarnya saja. Karena pada gilirannya kita yang akan meninggalkan dunia ini juga.

——————————————————————-

Jakarta, 18 Juli 2014

Selamat jalan rekan, teman, sahabat, kakak, mentor, dan assesor kami di Kring Pajak 500200,  Rahmat. Semoga Tuhan menempatkan dirimu di tempat terbaik di sisi-Nya. amiin ya rabbal ‘alamiin.


Serangan Pajak

JIKA dalam Pemilu dikenal istilah Serangan Fajar, kali ini saya menggunakan istilah Serangan Pajak untuk menggambarkan betapa kehidupan kita ini tidak terhindarkan dari pajak. Mengutip perkataan Hakim Agung Potter Stewart dalam United States v. Bisceglia dalam Jones (2007) yang mengatakan bahwa “Virtually all persons or objects in this country …. may have tax problems. Every day the economy generates thousands of sales, loans, gifts, purchases, leases, wills and the like, which suggest the possibility of tax problems for somebody. Our economy is ‘tax relevant’ in almost every detail”

Tentu saja Potter Stewart mengatakan hal itu dalam konteks kehidupan ekonomi di Amerika. Namun kehidupan ekonomi di Indonesia pun tidak jauh berbeda, bahkan mungkin bisa dikatakan tax relevant yang terjadi lebih rumit daripada di Amerika sana. :D itulah yang kita sebut sebagai the pervasive nature of taxation (Jones, 2007).

Sejauh mana relevansi pajak terjadi dalam kehidupan ber-ekonomi masyarakat Indonesia? Hal ini bisa kita lihat dari sejauh mana aturan-aturan mengatur mengenai pajak, terutama terkait penentuan objek dan bukan objek pajak. Semakin banyak objeknya, pajak bisa disebut semakin relevan dengan kehidupan kita. Jika terlalu banyak, boleh lah kita sebut pajak terlalu relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Jika pajak daerah di Amerika hanya dikenakan kepada dua hal, yaitu real property taxes dan personal/unreal property taxes, objek pajak daerah di Indonesia sangat banyak. Bahkan di Indonesia dikenal pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak atas sarang burung walet. See? Pajak sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kita.

Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menguraikan mengenai jenis-jenis pajak, baik pajak daerah maupun pajak pusat yang ada di Indonesia.

Pajak daerah, secara kasar dapat didefinisikan pajak yang diatur atau dikenai oleh Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. Karena di Indonesia mengenal dua daerah otonomi, yaitu di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, maka pajak daerah pun dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi diadministrasikan  dan diatur oleh gubernur dengan Peraturan Gubernur. Pajak yang terkumpul merupakan uang yang akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah di tingkat provinsi dalam APBD Provinsi. Jenis-jenis pajak daerah yang saat ini berlaku antara lain:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkat Pajak Pusat diadministrasi dan diatur oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pajak Pusat dipergunakan untuk membiayai pembangunan melalui APBN. Pajak Pusat terdiri dari pajak-pajak yang selama ini sudah kita kenal secara familiar, yaitu :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan

d. Bea Materai

Berdasarkan daftar di atas, dapat kita katakan bahwa pajak sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, tentu saja tingkat relevansi ini meningkat seiring dengan porsi penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat sepanjang tahun, berkisar di angka 70-78% di APBN.

——————————————

Semoga bermanfaat


PPh Pasal 21 atas THR yang dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai

PADA prakteknya, THR tidak hanya dibayarkan kepada pegawai tetap saja. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas maupun Bukan Pegawai juga berhak mendapatkan THR. Lalu bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR yang diterima Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai tersebut?

Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu pengertian Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Bukan Pegawai dan Penghasilan Teratur maupun Penghasilan Tidak Teratur sebagaimana diatur di Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 sebagai berikut:

(10) Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

(11) Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

(12) Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Sedangkan pengertian penghasilan teratur dan tidak teratur didefinisikan sebagai berikut:

(15) Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

(16) Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pembedaan penghasilan teratur dan tidak teratur hanya diberikan kepada Pegawai Tetap saja, sedangkan bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas maupun Bukan Pegawai tidak dibedakan. Yang ada adalah penghasilan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan yang diberikan kepada Bukan Pegawai.

Karena tidak ada pembedaan penghasilan teratur dan tidak teratur tersebut, maka tidak ada perbedaan cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR yang diterima Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai dengan cara menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan lain yang diterima Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai tersebut.

Artinya, THR yang dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai tersebut ditambahkan sebagai penghasilan yang diterima Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai tersebut pada hari/bulan dibayarkannya THR, kemudian dihitung PPh Pasal 21 nya seperti biasa, tanpa dibedakan PPh Pasal 21 atas THR atau bukan.

—————————————————————-

Semoga bermanfaat

 

 


Beban Pajak dan Upaya Memperbesar/Memperkecil-nya

SUDAH lama saya sangat tertarik dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang dipergunakan di negara kita, oleh karena itu beberapa tulisan ke depan akan membahas beberapa materi pokok dalam mempelajari ilmu dasar perpajakan. Jangan bosan ya! Hehe.

Secara matematis, beban pajak dapat dituliskan dengan rumus berikut:

Tax (T) = Rate (R) x Base (B)

Beban pajak (Tax) merupakan hasil perkalian antara tarif pajak (Rate) dan dasar pengenaan pajak (Base/DPP). Ketiga faktor tersebut berbanding secara lurus, artinya semakin besar tarif pajak dan/atau DPP, maka akan semakin besar pula besarnya beban pajak.

Di negara manapun, pemerintah selalu mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pembayar pajak. Kepentingan pemerintah adalah bagaimana mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, sedangkan kepentingan pembayar pajak adalah bagaimana membayar pajak dengan jumlah sekecil-kecilnya, jika memungkinkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk membayar pajak.

 

Optimalisasi Penerimaan Pajak oleh Pemerintah

Pemerintah—dalam hal ini otoritas pajak—saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selalu dibebani dengan tugas mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya. Meskipun dalam tugas pokoknya, DJP hanya berperan sebagai administratur penerimaan pajak, bukan memenuhi target penerimaan pajak. Berikut tahapan perumusan target penerimaan pajak yang selama ini terjadi :

1)    DJP menyampaikan usulan target penerimaan pajak tahun setelah tahun sekarang (tahun depan). Usulan tersebut biasanya didasarkan pada realisasi pencapaian penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya yang disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Angka-angka tersebut akan diolah dengan perumusan tertentu sehingga diperoleh suatu angka yang tidak akan jauh berbeda dari realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya. Usulan tersebut disampaikan oleh DJP kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk dirapatkan dan dievaluasi

2)    BKF biasanya akan menaikkan angka yang telah diusulkan DJP. Tentu saja BKF memiliki alasan tertentu, DJP sebagai otoritas eselon I biasanya hanya manut saja

3)    Angka yang telah diusulkan tersebut akan terus naik saat pembicaraan dilakukan di tingkat Wakil Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, hingga diusulkan di DPR dan disahkan di UU APBN.

Dari gambaran tersebut terjadi keanehan saat target penerimaan tidak ditentukan sendiri oleh DJP, tetapi DJP dikejar-kejar kewajiban/tugas untuk memenuhinya. Mungkin fenomena ini bisa kita sebut sebagai ketidaksinkronan tugas dan fungsi pemerintahan.

Tetapi, terlepas dari ketidaksinkronan tersebut, bagaimanapun juga DJP tetap harus mengumpulkan uang pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan formula beban pajak di atas, maka cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak diantaranya:

1)    Menaikkan tarif pajak (R)

Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tentu saja kebijakan ini harus dipikirkan matang-matang. Laffer (2004)—yang terkenal dengan kurva Laffer-nya—mengatakan bahwa pada tingkat tarif 100%, pemerintah justru tidak akan mendapatkan uang pajak karena willingness to pay dari masyarakat akan berkurang, yang muncul justru perilaku tax avoidance. Tarif pajak yang akan memberikan penerimaan negara yang  maksimal adalah tarif yang tinggi pada tax base yang kecil dan tarif yang rendah pada tax base yang besar.

Masih menurut Laffer, kebijakan tarif yang diambil oleh pemerintah akan memberikan dua jenis efek terhadap penerimaan negara, yaitu arithmetic effect dan economic effect. Arithmetic Effect terjadi apabila tarif rendah, maka penerimaan pajak akan rendah; sebaliknya apabila tarif tinggi, maka penerimaan pajak akan naik. Sedangkan economic effect terjadi apabila kebijakan tarif membawa dampak terhadap kegiatan ekonomi, misalnya kesempatan kerja, output, dll.

Lalu mana yang berdampak positif terhadap perekonomian? Pengalaman membuktikan bahwa kebijakan menaikkan tarif pajak akan membawa multiplier effect yang negatif terhadap perekonomian, sedangkan kebijakan menurunkan tarif pajak akan membawa multiplier effect yang positif terhadap kegiatan ekonomi.

Kebijakan tarif yang diambil pemerintah baru-baru ini adalah pada saat Undang-undang nomor 36 tahun 2008 diberlakukan. Dimana tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan diubah dari tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

2)    Memperluas basis pajak (B)

Cara kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memperluas basis pajak. Dengan tarif yang sama tapi basis pajak yang diperluas/diperbanyak, pemerintah akan memperoleh sumber lain penerimaan pajak.

Jones (2007) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua basis dalam pengenaan pajak, yaitu basis transaksi (transaction based taxes) dan basis aktivitas (activity based taxes). Pajak dapat dikenai pada suatu peristiwa atau transaksi maupun atas suatu aktivitas tertentu. Pada basis transaksi, pajak hanya akan dikenakan apabila terjadi transaksi tertentu. Contohnya pajak penjualan hanya akan dipungut apabila ada transaksi penyerahan barang atau jasa tertentu. Contoh lainnya, pajak atas minuman beralkohol hanya akan dikenakan apabila ada transaksi pembelian alcohol. Cara menghindari pajak yang dikenai berdasarkan basis transaksi ini tentu saja dengan menghindari transaksi tersebut. Dengan memilih untuk tidak meminum minuman beralkohol, maka seseorang telah menghindari pengenaan pajak atas pembelian minuman beralkohol tersebut.

Pajak dikenai atas suatu dasar aktivitas tertentu. Pembayar pajak harus mengelola aktivitas-aktivitasnya, membuat laporan atas aktivitas tersebut selama suatu periode tertentu, dan membayar pajak atas aktivitas tersebut. Contoh mudahnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) tahunan yang dikenakan atas laba suatu kegiatan/aktivitas perusahaan.

 

Upaya Pembayar Pajak untuk Memperkecil Jumlah Pajak Terhutang

Berbeda dengan pemerintah yang berupaya mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, yang dilakukan oleh pembayar pajak justru sebaliknya: membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin.

Masih berdasarkan formulasi Beban Pajak di atas, Santoso dan Rahayu (2013) mengatakan bahwa untuk memperkecil beban pajak, pembayar pajak—terutama perusahaan—dapat melakukan hal-hal di bawah ini:

1)    Minimize tax rate

Perusahaan dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan tarif pajak. Apa yakin bisa dilakukan? Upaya meminimalkan tarif pajak ini harus dipandang secara kreatif, tidak dilihat dari segi statutory tax rate yang siifatnya given dari pemerintah. Bagaimana cara kreatif tersebut?

Dalam pengenaan pajak yang menggunakan tarif pajak progresif, semakin besar nilai DPP makan akan semakin besar pula pajak terhutangnya. Atau dengan kata lain, semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayar. Dengan langkah yang kreatif, perusahaan dapat membagi laba tersebut ke beberapa perusahaan. Maksudnya, lebih baik mendirikan banyak perusahaan dengan usaha sejenis dengan keuntungan yang lebih kecil, daripada laba tersebut hanya diperoleh dari satu perusahaan saja. Langkah ini disebut sebagai shifting income from one pocket to another.

Sebagai contoh, suatu perusahaan dengan laba—yang merupakan DPP—sebesar Rp 200.000.000,-

Pada tarif progresif (tarif lama yang dikenakan pada UU PPh tahun 2000) akan dikenai pajak sebesar:

10% x Rp   50.000.000,-                     = Rp   5.000.000,-

15% x Rp   50.000.000,-                     = Rp   7.500.000,-

30% x Rp 100.000.000,-                     = Rp 30.000.000,-

Jumlah PPh Terutang                         = Rp 42.500.000,-

Dengan membagi keuntungan menjadi keuntungan 4 perusahaan, maka pajak yang dibayar hanya sejumlah:

10% x Rp 50.000.000,- x 4                 = Rp 20.000.000,-

Penghematan yang bisa dilakukan sebesar Rp 22.500.000,- tentu saja hal ini harus memperhatikan beberapa hal, misalnya biaya pendirian perusahaan baru, aspek legalitas, dsb.

Namun dengan pengenaan tarif tunggal seperti sekarang ini, upaya kreatif di atas sudah tidak relevan lagi. Namun beberapa pasal di UU PPh bisa dijadikan dasar untuk melakukan upaya kreatif lainnya, misalnya Pasal 17 ayat (2b) dan Pasal 31E. Baca uraian saya mengenai Pasal 31E UU PPh di sini.

2)    Optimize tax deduction

UU PPh mengatur mengenai biaya-biaya yang dapat dibebankan dan tidak dapat dibebankan dalam penghitungan DPP. Di UU PPh kita diatur di Pasal 6 dan Pasal 9. Pada praktiknya, penentuan apakah suatu beban dapat atau tidak dapat dibebankan tidaklah hitam putih seperti yang tertuang di Pasal 6 dan Pasal 9 tersebut. Karena kadang judgement perusahaan berperan penting dalam menentukan apakah biaya tersebut dapat dibebankan atau tidak. Dalam hal ini yang dilakukan perusahaan adalah transform non-deductible to deductible expense.

3)    Maximize tax exemption

UU PPh juga mengatur mengenai penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sehingga atas perolehannya tidak akan dikenai pajak. Dalam konsep ini, upaya yang dilakukan perusahaan adalah converting income from one type to another, terutama ke jenis penghasilan yang dapat dikategorikan sebagai bukan objek pajak.

4)    Explore allowable tax facilities/tax incentives

Langkah lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah memanfaatkan fasilitas atau insentif pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Fasilitas atau insentif pajak biasanya diberikan sebagai stimulus di bidang perpajakan bagi industri-industri tertentu.

________________________________

Bahan bacaan:

1)    Sally M. Jones. Principles of Taxation For Business and Investment Planning, NYC: McGraw-Hill Irwin, 2007.

2)    Iman Santoso dan Ning Rahatu. Corporate Tax Management, Jakarta: Ortax, 2013.

3)    Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.


Dua Menit Untuk Lima Tahun

HARI ini, negara kita mengadakan hajatan akbar untuk memilih presiden dan wakil presiden kita selama lima tahun ke depan. Alhamdulillah saya sudah mencoblos juga, tepat jam 09.30 di TPS terdekat dengan tempat saya tinggal—mengingat saya perantau, nama saya tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi saya membawa formulir A5 yang dibuatkan oleh keluarga saya di kampung dan dikirimkan melalui pos, sehingga nama saya bisa dimasukkan ke Daftar Pemilih Tambahan.

Pesta Demokrasi diadakan setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih anggota dewan yang terhormat maupun memilih presiden dan wakilnya. Sebenarnya saya tidak senang menggunakan kata ‘pesta’, karena penggunaan kata ‘pesta’ lebih menunjukkan kegiatan menghambur-hamburkan uang untuk pemilu. Meski pada kenyataannya memang demikian. Negara kita—yang bisa dikatakan miskin ini—menghabiskan dana puluhan triliun untuk sekedar menyelenggarakan pemilu (yang kita lebih senang menyebutnya sebagai pesta).

Tadi saya sempat bingung juga, memilih nomor 1 atau 2. Meski dari rumah saya sudah yakin akan mencoblos nomor berapa. Begitu saya membuka surat suara saya dan melihat foto kedua pasangan calon, saya sempat ragu. Apakah calon yang akan saya pilih ini bisa amanah dan memenuhi janji-janji kampanye-nya? Akhirnya dengan mengucapkan bismillah saya mencoblos salah satu dari pasangan tersebut.

Setiap orang memiliki pandangan mengenai presidennya masing-masing. Dan, saya berharap siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden kita mampu membawa perubahan kepada negara kita dengan segudang permasalahan dan hutangnya.

Mungkin sekedar omong kosong, tapi saya berharap banyak kepada presiden yang akan terpilih ini. Hal ini lebih dikarenakan saya cinta pada tanah air saya, tidak rela jika negara kita ini terus-terusan dijajah. Tidak hanya dijajah perekonomiannya, tetapi juga politik dan mental-nya dijajah secara terang-terangan. Dan herannya itu dilakukan tidak hanya oleh negara dan bangsa lain, tetapi oleh orang-orang kita sendiri yang tanpa mereka sadari bahwa yang mereka lakukan adalah penjajahan dan pelemahan mental bangsa sendiri.

Saya percaya bahwa kalimat ‘politik itu kotor’ adalah benar adanya. Politik penuh dengan trik dan intrik untuk mencapai tujuan sekelompok orang, bahkan mencapai tujuan seseorang saja. Siapapun presiden yang terpilih pasti membawa misi tertentu, baik dibawa oleh dirinya sendiri maupun dibawa oleh kelompoknya. Saya cuma bisa berharap bahwa kepentingan yang dibawa tersebut baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Berikut saya coba uraikan presiden ideal versi saya sendiri selama lima tahun ke depan:

1) Presiden Indonesia lima tahun ke depan adalah yang mampu merubah mental bangsa kita. Dari mental-mental terjajah dan mental pesuruh menjadi pribadi yang penuh optimisme, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan itu harus dimulai dari diri setiap orang, setiap warga negara, termasuk harus diinisiasi sejak kecil. Oleh karena itu pendidikan mental menjadi faktor yang penting dalam perubahan ini. Harus ada perubahan ekstra besar dalam kurikulum pendidikan, terutama terkait pendidikan agama, moral, mental, dan kepribadian yang luhur. Harus ada perubahan besar dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara, lingkungan kerja, cara kerja, cara berkendara, cara bergaul, dan seterusnya. Memang absurd kedengarannya. Tapi perubahan mental yang signifikan akan merubah pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur yang mendukung perubahan mental tersebut

2) Presiden Indonesia lima tahun ke depan harus bisa membangun Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya di Jawa dan Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Perkembangan ekonomi yang tinggi di setiap daerah adalah bentuk ejawantah dari pembangunan yang merata. Oleh karena itu lagi-lagi kembali kepada infrastruktur dan sistem yang baik harus disiapkan di setiap daerah. Tidak ada lagi daerah yang merasa dibeda-bedakan, karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

3) Kesejahteraan masyarakat Indonesia seharusnya bisa menjadi prioritas utama. Pendapatan per kapita harus naik. Oleh karena itu penambahan jumlah lapangan kerja mutlak dibutuhkan. Dengan demikian angka pengangguran di usia kerja serta angka kemiskinan akan menurun. Dengan tenaga kerja yang produktif, lapangan kerja yang banyak, serta varian industri yang ‘laku’ di tingkat masyarakat global akan meningkatkan jumlah PDB, yang tentu saja akan berimbas kepada meningkatnya jumlah pendapatan negara dari sektor pajak yang akan dipergunakan untuk pembangunan baik infrastruktur maupun sistem.

4) Presiden Indonesia harus membawa perdamaian, keamanan, dan kenyamanan bagi warga negara. Suasanya bernegara yang tenang, nyaman, dan aman akan membawa lingkungan yang kondusif bagi perekonomian dan investasi. Oleh karena itu isu-isu terkait SARA maupun isu lain yang akan memicu perpecahan harus dihindari. Perbedaan-perbedaan dilihat sebagai suatu kekayaan yang harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan prinsip win-win solution, tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Demikian omong kosong saya tentang siapa presiden harapan saya. Siapapun presiden dan wakil presidennya yang terpilih, saya harap bisa membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin

———————————–

Bintaro, 9 Juli 2014


Penghitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)

SEBENTAR lagi hari raya akan datang, apalagi yang dinanti-nanti oleh para pegawai/karyawan selain Tunjangan Hari Raya (THR), hehe, meski ternyata tidak semua pegawai/karyawan mendapatkan THR, seperti saya ini. Kok malah curhat, hehehe.

Sehubungan dengan pembayaran THR tersebut, mungkin banyak teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana menghitung, memotong, dan melakukan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 atas THR. Oleh karena itu postingan kali ini saya khususkan untuk membahas PPh Pasal 21 atas THR.

Dasar Hukum

Kenapa THR harus dipotong PPh Pasal 21? Tentu saja karena diwajibkan di Pasal 21 UU PPh. Dimana Pasal 21 UU PPh tersebut kemudian telah diperjelas dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan, diantaranya:

a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK/03/2008

b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.011/2012

c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012

d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03/2008

serta aturan teknisnya yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012.

 

Pengertian THR

Pegawai menurut PER-31/PJ/2012 dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di mana penghasilan pegawai tetap dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Masing-masing diatur di Pasal 1 angka 15 dan 16 PER-31/PJ/2012, yaitu:

(15) Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur

(16) Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan beberapa hal terkait THR :

1) THR lazimnya dibayarkan hanya kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai tidak akan mendapatkan THR.

2) THR diklasifikasikan sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur, karena dibayarkan hanya satu kali dalam satu tahun atau periode lainnya.

3) Karena THR merupakan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka cara menghitung PPh Pasal 21 nya tidak disetahunkan.

 

Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas THR

Cara menghitung PPh pasal 21 atas THR sebagaimana diatur dalam lampiran PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:

1) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah penghasilan tidak teratur berupa THR

2) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR

3) selisih antara perhitungan nomor 1) dan 2) adalah PPh Pasal 21 atas THR

4) dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) sudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai ybs mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Contoh

1) Adin Sugandi (tidak kawin) bekerja pada PT Suka Makmur dengan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,- sebulan. Pada bulan Juli 2014 memperoleh THR sebesar Rp 7.500.000,-  Setiap bulan Adin Sugandi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 100.000,-

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR tersebut adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.000.000,-)      = Rp 36.000.000,-

THR                                                                   = Rp  7.500.000,-

Penghasilan Bruto Setahun                        = Rp 43.500.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 43.500.000     = Rp 2.175.000,-

2. Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-         = Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan                                          Rp   3.375.000,-

Penghasilan neto setahun                                 Rp 40.125.000,-

PTKP (TK/0)                                                           Rp 24.300.000,-

PKP                                                                             Rp 15.175.000,-

PPh Pasal 21 terutang                                  Rp       758.750,-

 

b. PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 3.000.000,-)      = Rp 36.000.000,-

Penghasilan Bruto Setahun                        = Rp 36.000.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 36.000.000     = Rp 1.800.000,-

2. Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-         = Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan                                          Rp   3.000.000,-

Penghasilan neto setahun                                 Rp 33.000.000,-

PTKP (TK/0)                                                           Rp 24.300.000,-

PKP                                                                             Rp   8.700.000,-

PPh Pasal 21 terutang                                  Rp       435.000,-

 

c. PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 758.750 – Rp 435.000                        =   Rp 323.750,-

 

Jadi, pada bulan Juli 2014 Adin Sugandi mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp 10.500.000,- dan atas penghasilan bruto tersebut dipotong PPh Pasal 21 :

- atas gaji rutinnya –> Rp 435.000/12            = Rp   36.250,-

- atas THR-nya                                                             = Rp 323.750,-

Jumlah                                                                        = Rp 360.000,-

 

 

2) Asep Rusdiana (K/1)  merupakan seorang karyawan pada PT Serbaguna dengan gaji perbulan sebesar Rp 5.000.000,- per bulan. Asep membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp 250.000 sebulan. Asep merupakan karyawan pada PT Serbaguna tersebut yang baru mulai bekerja pada bulan Maret 2014. Pada bulan Juli 2014, Asep mendapatkan THR sebesar dua kali gaji per bulannya.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR nya adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (Penghasilan setahun)

Gaji setahun (10 x Rp 5.000.000,-)      = Rp 50.000.000,-

THR                                                                      = Rp 10.000.000,-

Penghasilan Bruto Setahun                        = Rp 60.000.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 60.000.000     = Rp 3.000.000,-

2. Iuran Pensiun Setahun

10 x Rp 250.000,-         = Rp 2.500.000,-

Jumlah Pengurangan                                          Rp   5.500.000,-

Penghasilan neto setahun                                 Rp 54.500.000,-

PTKP (TK/0)                                                           Rp 28.350.000,-

PKP                                                                             Rp 26.150.000,-

PPh Pasal 21 terutang                                  Rp    1.307.500,-

 

b. PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (10 x Rp 5.000.000,-)      = Rp 50.000.000,-

Penghasilan Bruto Setahun                        = Rp 50.000.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 50.000.000     = Rp 2.500.000,-

2. Iuran Pensiun Setahun

10 x Rp 250.000,-         = Rp 2.500.000,-

Jumlah Pengurangan                                          Rp   5.000.000,-

Penghasilan neto setahun                                 Rp 45.000.000,-

PTKP (TK/0)                                                           Rp 28.350.000,-

PKP                                                                             Rp  16.650.000,-

PPh Pasal 21 terutang                                  Rp       832.500,-

 

c. PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 1.307.500 – Rp 832.500                        =   Rp 475.000,-

 

Jadi, pada bulan Juli 2014 Asep Rusdiana mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,- dan atas penghasilan bruto tersebut dipotong PPh Pasal 21 :

- atas gaji rutinnya –> Rp 832.500,-/12          = Rp   69.375,-

- atas THR-nya                                                             = Rp 475.000,-

Jumlah                                                                        = Rp 544.375,-

 

Saat Pemotongan

PPh Pasal 21 atas THR harus dipotong pada saat dibayarkan (Pasal 10 ayat (1) PER-31/PJ/2012)

 

Cara Penyetoran

PPh Pasal 21 atas THR disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran sama dengan PPh Pasal 21 bulanan, yaitu :

Kode Akun Pajak (KAP)      = 411121

Kode Jenis Setoran (KJS)   =        100

Dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 

Cara Pelaporan

PPh Pasal 21 atas THR dilaporkan bersamaan dengan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan masa pajak THR dibayarkan. Dalam contoh kasus di atas, PPh Pasal 21 atas THR dilaporkan di SPT Masa Juli 2014, digabungkan dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan rutin bulan Juli.

Yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.

Sehingga yang akan dilaporkan di Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 adalah jumlah bruto gaji dan THR, dan PPh terutangnya merupakan penjumlahan antara PPh Pasal 21 atas gaji sebulan dan atas THR.

Semoga bermanfaat.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,379 other followers