Tentang Cinta Sejati

TEMPAT belajar saat kita masih kecil adalah keluarga, baik keluarga dalam skup kecil maupun dalam skup yang luas. Dan ternyata keluarga pada praktiknya bukan hanya tempat belajar saat kita kecil saja, tetapi bahkan saat kita sudah dewasa dan menua. Keluarga adalah tempat belajar semua hal, tentang kasih sayang, tentang kebersamaan, pengorbanan, komitmen, bahkan tentang cinta.

Sewaktu kakek saya meninggal dunia, nenek adalah orang yang paling merasa kehilangan. Beliau menangis setiap hari, tersedu-sedu tak henti-henti. Setiap malam, saat kami semua terlelap tidur, nenek menangis sendirian. Tangisan nenek terus terdengar setiap hari setiap malam, bahkan hingga memperingati 40 hari meninggalnya kakek, nenek masih terus menangis. Saat lebaran kemarin pun yang notabene sudah berbulan-bulan sejak kakek meninggal, nenek masih menangis tersedu-sedu saat mengingat tentang kakek.

Bukan tentang tangisan neneknya, saya menyoroti perasaan kehilangan yang diungkapkan nenek lewat tangisannya. Kakek saya meninggal dalam usia 72 tahun, saya mengira-ira usia pernikahan mereka sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, mengingat dari kakek dan nenek itu sudah lahir ayah saya yang usianya lebih dari  50 tahun saat ini. Ada rasa kehilangan yang amat sangat mendalam yang dialami nenek saya. Saya sendiri ikut menangis jika mendengar nenek tersedu-sedu, berusaha menutupi tangisannya saat malam namun tak kuasa. Ada rasa sedih yang tak terperi di balik sedu sedannya. Ada rasa getun yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Lalu saya mencoba mengingat-ingat bagaimana hubungan atau kemesraan kakek dan nenek saya. Kakek saya orang yang cerdas. Bahkan di akhir masa hidupnya, meskipun dalam kondisi sakit, kakek masih bisa berdiskusi tentang pajak dan tentang pekerjaan saya ketika saya datang menjenguknya. Masih menanyakan bagaimana hubungan saya dengan atasan saya atau rekan-rekan satu kantor saya. Masih menanyakan bagaimana pola karir dan masa depan karir saya, dan masih menyampaikan wejangan-wejangannya yang sebenarnya saya sudah hafal di luar kepala, karena itu yang selalu disampaikannya kepada saya. Kakek bukanlah tipikal orang romantis melankolis. Kakek adalah orang yang tegas. Saya menyebutnya tegas karena jika ada keinginan yang tidak terpenuhi, kakek akan marah. Kakek juga hampir tidak pernah menyatakan rasa sayangnya kepada nenek. Begitu juga nenek, bukanlah tipe wanita manja yang suka bergelayutan kepada suaminya. Bahkan sebenarnya nenek sering memarahi kakek di masa sakitnya, karena mungkin dipikirnya kakek sangat rewel. Tetapi saya tahu, jauh di lubuk hatinya, rasa cinta nenek kepada kakek dalam membekas di sana.

Rasa cinta yang didasari rasa kagum kepada sosok kakek, yang telah selama itu hidup bersama dirinya. Rasa sayang yang tumbuh (mungkin karena keterpaksaan pada awalnya) dengan tulus seiring kebersamaan mereka. Rasa cinta dan sayang itu kemudian melahirkan rasa patuh dan ketakutan untuk berpisah, bahkan karena ajal sekalipun. Mungkin itu yang bisa saya terjemahkan dari setiap sedu sedan yang saya dengar di malam hari, saat nenek mengingat hal-hal tentang kakek.

Saya menyebut ini cinta sejati.

Saya pernah mencoba mengajak nenek untuk tinggal bersama ibu dan ayah saya di rumah kami, agar lebih dekat mengurusnya. Nenek saya menolak ajakan saya setiap kali saya mengutarakan ajakan itu. Alasannya selalu sama: nanti kalau kakekmu nengokin rumah ini terus nenek gak ada, pasti kakek kecewa! Saya pun tidak bisa memaksa nenek untuk melupakan kakek dengan meninggalkan rumah yang sudah menjadi kenangan kebersamaan mereka selama lebih dari setengah abad lamanya. Saya tidak bisa memisahkan cinta sejati, yang bahkan sudah dipisahkan oleh takdir: kematian.

Seandainya saya jadi nenek, sepertinya saya tidak kuat untuk tinggal di rumah itu. Bagaimana saya bisa bertahan jika setiap sudut dan setiap bagian dari rumah yang kita tinggali mengingatkan kita pada sosok yang paling kita cintai di hidup kita. Tapi ternyata cinta nenek kepada kakek bukanlah pilihan. Nenek akan mencintai kakek, bahkan di saat kebersamaan keduanya dipisahkan oleh maut.

Mungkin jika saya bertanya kepada nenek: nek, kenapa nenek begitu cinta dan sayang kepada kakek? nenek saya akan menjawab tidak tahu. Karena katanya cinta sejati adalah ketika kita tidak punya alasan mengapa kita mencintai seseorang.

Terima kasih untuk pelajaran tentang cinta dan ketulusan ini, Nek!


Celotehan Malam (20)

TEMPAT dan orang-orang tertentu bagi saya adalah lorong waktu. Kampung saya, gedung sekolah SD saya, sungai di dekat rumah, rumah nenek, rumah ibu saya, bahkan nenek dan ibu saya sendiri adalah lorong waktu bagi saya. Melalui mereka seolah saya bisa melihat masa lalu saya. Di halaman rumah nenek, saya ingat betul dulu bermain gobak sodor bersama kakak dan teman-teman seusia saya terutama saat bulan purnama. Di rumah itu pula saya mengenal pahlawan-pahlawan kecil saya: power rangers, kura-kura ninja, jiban, kabuto, dll. Melihat wajah dan mata nenek, saya ingat dulu sering diajak ke pasar, kemudian dititipkan di salah satu pedagang sementara beliau berkeliling berbelanja, lalu kemudian pulangnya saya akan diajak makan lontong sayur di pojokan pasar yang becek dan bau, namun lontongnya enak.

Melalui jalan-jalan di kampung, saya ingat dulu sering berlarian di sana. Saya hafal sekali jalan kecil di samping sungai yang curam, dan biasa kami pakai untuk main prosotan. Saya ingat di sungai itu dulu sering mandi, telanjang dada dan telanjang kaki tanpa memikirkan rasa malu. Saya ingat di sungai itu setiap hari Minggu mencuci sepatu sekolah saya yang hanya satu-satunya, setelah dicuci harus saya jemur di batu besar dan saya tunggui sampai kering sambil bermain air di sungai. Pematang sawah itu adalah sejarah, tempat kami dulu biasa lewat setiap kali akan berangkat sekolah. Tak jarang salah satu diantara kami akan terperosok ke sawah yang berlumpur akibat kurang hati-hati atau karena memang pematangnya sedang licin. Sawah itu adalah saksi, tempat dulu sepulang sekolah saya bersama kakek menaiki kerbau yang sedang membajak sawah, lalu sepulang dari sawah saya akan dimarahi ibu karena mengotori baju sekolah.

Melalui rumah ibu, saya ingat sekali lemari-lemari itu dulu menjadi saksi saya bermain petak umpet bersama kakak dan adik-adik saya. Pintu-pintu itu dulu menjadi saksi tempat kami berlarian, berkejaran satu sama lain tanpa memikirkan masalah apapun. Kamar tidur itu dulu tempat kami bertiga tidur setelah lelah bermain, bahkan kamar mandi itu pun menjadi saksi, tempat kami dulu harus mengundi siapa yang akan memenuhi bak mandi itu dengan menimba air dari sumur. Melalui mata ibu saya, saya seolah bisa melihat masa kecil saya yang bahagia. Saya melihat masa lalu saya dan adik-adik saya yang ringan dan tanpa beban. Melalui mata ayah saya, saya bisa melihat daftar mainan ketika kami kecil dulu: robot-robotan dengan baterai besar yang cepat rusak, mobil-mobilan warna merah yang rodanya terus-terusan lepas, patung tentara, alat musik, sepatu kami yang berbunyi jika diinjak dan menyala jika gelap, baju kami bertiga yang senantiasa sama setiap lebaran, dan tentu saja pilus ganepo kesukaan ayah saya yang kemudian menjadi kesukaan kami semua.

Pulang kampung adalah perjalanan saya mengarungi lorong waktu. Perjalanan saya mengingat kembali masa lalu yang bagi saya itu adalah hal yang sangat indah. Lorong waktu itu kadang terbuka, kadang tertutup. Karena meski sering melihatnya, saya tidak selalu ingat masa lalu. Kadang saya harus menghadapi kenyataan masa kini. Tentang kedewasaan, tentang keuangan, tentang pendidikan. Aah seandainya hidup bisa seringan dulu …

————————————————

25 Agustus 2014


Menggugat Ketidakamanatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013

LAGI-LAGI saya akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, karena ternyata permasalahan terkait PP 46 ini lebih kompleks dari yang terlihat. Di tengah rame-ramenya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang merupakan keputusan atas gugatan yang dilayangkan oleh kubu calon presiden nomor urut 1, saya juga akan mencoba menggugat ketidakamanatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.011/2013. Namun gugatan saya tidak akan saya tujukan kepada Mahkamah Agung, hanya lewat tulisan ini belaka :p *sadar diri*

Setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya ada cantolan hukumnya. Dari peraturan terendah (setingkat peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat eselon I) seharusnya bisa dirunut sampai kepada peraturan tingginya (undang-undang) dan peraturan tertinggi (undang-undang dasar). Artinya, aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut benar merupakan aturan yang diamanatkan oleh undang-undang dan undang-undang dasar. Selama ini sering kita dengar berita gugatan terhadap peraturan tertentu. Biasanya dikarenakan aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa dirunut sampai kepada aturan tingginya (undang-undang), sehingga aturan tersebut dianggap bukan amanat undang-undang. Lalu bagaimana jika ada amanat yang diberikan oleh suatu peraturan, namun tidak dilaksanakan oleh aturan di bawahnya? Apa masih tetap bisa kita gugat? Saya sendiri tidak tahu jawabannya. Yang jelas, saya akan mencoba menggugatnya melalui tulisan ini.

Willem Koninjnenbelt (dalam Salim, 2012) mengatakan bahwa salah satu unsur penting gagasan negara yang berdasarkan atas hukum / negara hukum (rechsstaat) adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar atau undang-undang yang diakui (wetmatigheid van bestuur). Yang artinya bahwa semua kewenangan untuk menjalankan pemerintahan atau perbuatan pemerintahan (rechsthandeling van overhead) yang diberikan kepada pemerintah harus berdasarkan undang-undang dasar atau undang-undang. Karena jika tidak, maka perbuatan pemerintahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karenanya akan ada tiga kemungkinan terkait hal tersebut :

a. Kewenangan pemerintahan langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan–disebut atribusi yaitu pemberian kewenangan menjalankan pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan

b. Kewenangan pemerintahan yang diberikan berdasarkan peraturan undang-undang dialihkan kepada suatu organ pemerintahan–disebut delegasi yaitu pelimpahan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain

c. suatu kewenangan organ yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada organ lain, namun tetap dijalankan atas nama organ yang memberi perintah–disebut mandat, yaitu suatu organ pemerintahan membiarkan kewenangannya dilaksanakan oleh organ lain atas namanya.

Karena kondisi di atas lah, akan muncul peraturan lain selain peraturan undang-undang, atau dikenal sebagai peraturan kebijakan, yang dalam bahasa hukumnya dikenal sebagai legislasi semu. Legislasi semu atau perundang-undangan semu adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut.

Pasal 9 PP No 46 tahun 2013 mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Apabila kita baca secara teliti bunyi pasal 9 PP No 46 tahun 2013 tersebut, ditulis di sana …. diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yang mungkin artinya adalah akan dikeluarkan PMK baru untuk mengatur hal tersebut atau menggunakan PMK yang sudah pernah diterbitkan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pertanyaan pertama, apakah pendelegasian dari presiden melalui PP No 46 tahun 2013 di pasal 9 kepada Menteri Keuangan tersebut merupakan legislasi semu? Saya rasa bukan. Karena jelas bahwa Menteri Keuangan diberikan mandat untuk mengatur mengenai mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial. Lalu, apa amanat tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan? Ya, sebagian saja. Memang penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh-nya diatur di PMK tersebut, namun kriteria beroperasi secara komersial (entah sengaja atau tidak) luput, tidak diatur. Tidak ada satupun kata atau kalimat, baik yang tersurat maupun tersirat di PMK tersebut yang mengatur mengenai kriteria beroperasi secara komersial. 

Pertanyaan kedua, apa ada PMK yang sudah diterbitkan sebelum-sebelumnya yang mengatur mengenai kriteria beroperasi secara komersial? Jawaban untuk pertanyaan ini pun sama, nihil.

Pertanyaan ketiga, apakah keadaan ‘beroperasi secara komersial’ merupakan keadaan yang dapat dilihat secara kasat mata sehingga tidak perlu ditentukan kriterianya? Jika keadaan ‘beroperasi secara komersial’ merupakan kondisi yang mudah ditetapkan dan dapat dilihat secara kasat mata, kenapa PP No 46 tahun 2013 memberikan tugas kepada Menteri Keuangan untuk membuat kriterianya?

Apa ini kesengajaan? Atau memang Menteri Keuangan khilaf? Saya tidak tahu. Yang jelas, pada prakteknya susah menentukan kriteria beroperasi komersial sebuah perusahaan. Jika ia adalah perusahaan manufaktur, apakah saat mulai mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi bisa disebut beroperasi komersial? atau justru saat melakukan penjualan? Jika ia adalah perusahaan dagang, apakah saat membeli persediaan awal sudah disebut beroperasi komersial, atau justru saat melakukan penjualan pertama kali baru disebut beroperasi komersial? Jika ia adalah perusahaan jasa, apakah saat membeli peralatan untuk memberikan jasa sudah disebut beroperasi komersial, atau justru saat jasa itu dimanfaatkan? Jika memang susah menentukan kriteria beroperasi komersial, kenapa aturan beroperasi komersial muncul di PP 46 tahun 2013 tersebut? Lalu jika sudah terlanjur muncul dan penentuan kriterianya didelegasikan oleh perundangan kepada Menteri Keuangan, kenapa tidak dilaksanakan?

Mari kita lihat di legislasi semu di bawah PMK, mungkin diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edarannya. Ternyata baik Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2013 dan PER-37/PJ/2013 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2013 sama sekali tidak menyinggung mengenai kriteria beroperasi komersial. Padahal kriteria beroperasi secara komersial ini penting untuk ditentukan, mengingat :

- Tidak semua Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar rupiah (selanjutnya disebut Wajib Pajak) menghitung pajaknya dengan menggunakan PP Nomor 46 tahun 2013

- Wajib Pajak tersebut salah satunya adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan Wajib Pajak badan yang sudah beroperasi secara komersial namun belum melewati jangka waktu satu tahun.

Jadi kriteria beroperasi secara komersial ini penting untuk menentukan suatu Wajib Pajak Badan menghitung pajaknya menggunakan PP 46 tahun 2013 atau tetap menggunakan tarif umum UU PPh. Dan ironisnya hal sepenting ini luput diatur oleh penyusun PMK maupun legislasi semu di bawahnya. Lalu siapa yang dibuat bingung? Wajib Pajak tentu saja.

Memang di lampiran PMK Nomor 107/PMK.011/2013 ada contoh kasus untuk WP yang baru beroperasi secara komersial. Namun contoh yang diberikan pun hanya untuk Wajib Pajak yang merupakan perusahaan manufaktur. Tidak diberikan contoh bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha dagang, apalagi jasa yang susah menentukan kapan saat beroperasi komersialnya.

Atau jika kita mau berbaik sangka kepada Menteri Keuangan, mungkin saja aturan mengenai kriteria beroperasi secara komersial tersebut belum diterbitkan, masih draft dan belum disetujui oleh Menteri Keuangan. Mungkin saja. Semoga.

 

———— referensi

1) Makalah Hukum berjudul Legislasi Semu (Pseudowetgeving) oleh Zafrullah Salim, pejabat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Makalah ini disampaikan dalam in house training Legal Drafting di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 29 Oktober 2012

2) PP No 46 tahun 2013, PMK No 107/PMK.011/2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2013 dan PER-37/PJ/2013, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2013

3) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Celotehan Malam (19)

What do yo do when you feel empty?

I never noticed what was there before

but now that it’s gone

I wonder how I can feel it back up again

I’d do anything to get that back

I used to not believe in fate

I thought it was kind of silly

because I believed in myself

I thought that I could do anything

as long as I worked hard enough

I guess I was wrong

 

—TP


69 Persen Indonesia Merdeka

KATA ‘merdeka’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1) bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri, 2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan, 3) tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa. Sedangkan Kamus Oxford mengartikan freedom sebagai 1) the power or right to act, speak, or think as one wants, 2) the state of not being imprisoned or enslaved, 3) the state of not being subject to or affected by (something undesirable).Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kata ‘merdeka’ atau freedom dalam bahasa Inggris mempunyai arti bebas dari penjajahan, tidak di bawah tuntutan atau pengaruh, dan mempunyai kekuatan atau keleluasaaan untuk berkata, bertindak, atau berpikir sesuai kehendak sendiri.

Di tahun 2014 ini, tanpa terasa sudah 69 tahun negara kita yang (katanya) kaya raya ini merdeka. Sudah 69 tahun lamanya kita terbebas dari penjajahan bangsa asing, yang menurut catatan sejarah telah menduduki secara paksa kedaulatan bangsa dan negara kita selama lebih dari 350 tahun. Apa hasil dari penjajahan yang terjadi selama lebih dari 5 generasi itu? Tidak hanya kita yang hidup dalam kekangan dan perintah bangsa lain, tetapi juga rakyat kita berpendidikan rendah, taraf hidup yang miskin, terbelakang, dan bermental terjajah.

Beberapa orang kadang membandingkan penjajahan yang terjadi di negara kita dengan penjajahan yang terjadi di negara lainnya, termasuk negara tetangga. Diantaranya mengatakan, ‘seandainya saja kita dijajah oleh Inggris, mungkin bangsa kita bisa lebih maju dan sejahtera, seperti Malaysia atau Singapura’. Apa iya jika dijajah Inggris bangsa kita akan lebih baik dibandingkan dijajah Portugis atau Jepang? Belum tentu! Itu hanyalah reaksi dari orang yang sudah terlalu lama dijajah, hingga pola pikirnya pun masih tetap terjajah. Agustinus Wibowo dalam Garis Batas (2011) menyebut sikap tersebut sebagai sindrom inferiority complex, dimana rakyat yang telah terjajah tidak lagi memiliki kepercayaan diri, karena kehinaan yang begitu lama; lalu mereka mencari kebanggaan dalam sejarah masa lalu dan simbol-simbol abstrak belaka.

Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah merdeka?

Kemerdekaan yang paling hakiki katanya dimulai dari kemerdekaan berpikir. Orang yang pola pikirnya terjajah akan terkena sindrom inferiority complex seperti tersebut di atas, selalu memposisikan diri sebagai pihak yang terjajah. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang benar-benar merdeka jika cara berpikirnya pun masih tetap terjajah? Dari kemerdekaan berpikir akan melahirkan pribadi-pribadi yang merdeka secara individu, kemudian individu tersebut akan membawa ide-ide berpikirnya ke dalam kelompok, kemudian lebih luas akan di bawa ke ruang lingkup bangsa dan negara. Sehingga bangsa kita akan benar-benar merdeka secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Kali ini saya hanya akan membahas kemerdekaan dipandang dari sisi ekonomi. Kemerdekaan secara ekonomi artinya merdeka untuk mengolah sumber daya sendiri, dengan tenaga dan sumber daya produksi sendiri, serta memanfaatkan sendiri produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Perekonomian Indonesia kita kenal sebagai perekonomian Pancasila, dimana sumber daya alam yang kita miliki diamanatkan oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah hal tersebut sudah benar-benar tercapai? Mari kita lihat. Menurut Soekarno (1930) untuk melihat apakah perekonomian suatu negara masih terjajah atau tidak, bisa dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

  1. Apakah sumber daya alam yang kita miliki hanya dijadikan sebagai bahan mentah atau bahan baku murah oleh negara maju?

Negara kita katanya negara yang kaya raya, tongkat kayu ditanam pun bisa tumbuh menjadi tanaman. Sumber daya alam lengkap, baik di laut maupun di darat semuanya ada, dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Katanya dengan seluruh sumber daya alam tersebut kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa bergantung kepada negara lain. Tetapi apa yang terjadi? Negara kita hanya dijadikan sebagai sumber bahan mentah atau bahan baku bagi negara lain, lalu bahan mentah tersebut diolah di luar negeri. Setelah menjadi produk yang bisa dipergunakan, masuk kembali ke negara kita dengan harga yang mahal. Dan kita harus ‘membeli’ barang yang tadinya milik kita sendiri.

  1. Apakah negara kita hanya dijadikan pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut?

Mari kita ingat-ingat, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, produk apa saja yang kita pergunakan untuk keseharian kita, yang merupakan asli buatan Indonesia? Saya pikir sangat sedikit jumlahnya. Sikat gigi, odol, sabun, shampoo, handuk, celana dalam, kemeja, celana, tas, sepatu, kaos kaki, motor, mobil, tempat sarapan, handphone, pemutar music, dst. Ada berapa item yang merupakan produk asli Indonesia?

  1. Apakah negara kita dijadikan tempat untuk memutar kelebihan uang (capital) oleh negara maju tersebut?

Jika item yang dipergunakan pada angka 2 di atas banyak yang merupakan produk asli negara kita sendiri, coba kita perhatikan siapa yang memproduksinya. Jika sudah kita ketahui siapa yang memproduksinya, mari kita cari tahu siapa pemilik modalnya: kebanyakan dimiliki oleh orang asing.

Jika jawaban dari ketiga pertanyaan di atas adalah ya, atau dua jawaban dari tiga pertanyaan tersebut adalah ya, dapat disimpulkan bahwa kita masih terjajah secara ekonomi. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya sebagai indikator semata, karena untuk menentukan apakah perekonomian kita benar-benar terjajah atau tidak harus didukung dengan sejumlah data yang diolah dengan interpolasi tertentu sehingga menyajikan fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa perekonomian kita memang masih berada di bawah ketiak bangsa lain.

Miris? Tentu saja iya. Bahkan salah satu iklan kampanye partai peserta pemilu legislatif 2014 kemarin, menampilkan tumpeng—yang nota bene makanan khas Indonesia—yang berasnya diimpor dari Vietnam, daging ayamnya diimpor dari Malaysia, kedelainya diimpor dari Amerika, kentangnya diimpor dari Australia, daging sapinya diimpor dari Australia, jagungnya diimpor dari India, dst. Dalam iklan tersebut dikatakan ‘banyak yang kita miliki, namun sedikit yang kita kuasai’ yang sebenarnya senada dengan istilah ‘tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri’. Terlepas dari iklan tersebut merupakan iklan kampanye partai politik atau bukan—dan di sini saya pun tidak sedang berkampanye—iklan tersebut memang benar merepresentasikan apa yang dialami bangsa dan negara kita sekarang ini. Untuk makan nasi tumpeng yang merupakan makanan pokok yang khas saja harus impor dari negara lain. Ooh Indonesiaku, swasembada pangan hanya ada di catatan sejarah saja.

Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam bidang perekonomian?

  1. Bebaskan pikiran kita dari sindrom inferiority complex, sehingga kita bisa berpikir secara merdeka sebagai individu yang merdeka;
  2. Kebijakan-kebijakan terkait perekonomian yang menguntungkan rakyat bisa diambil oleh pemerintah, misalnya:
  3. Pembatasan ekspor barang mentah/bahan baku

Pemerintah—melalui Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan—dapat mengeluarkan kebijakan pembatasan atau bahkan pelarangan ekspor barang mentah/bahan baku. Selain untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam mentah secara berlebihan, kebijakan ini juga akan melindungi bangsa Indonesia dari penjajahan di bidang ekonomi.

  1. Pemberlakuan kebijakan-kebijakan terkait penanaman modal

Kebijakan terkait penanaman modal juga harus mendukung perekonomian yang bertujuan mensejahterakan rakyat sendiri. Di sini peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sangat penting. Misalnya dengan memberikan syarat secara kumulatif kepada calon investor bahwa investasi boleh dilakukan di Indonesia jika:

  1. Menggunakan minimal 70% bahan mentah/bahan baku dari Indonesia,
  2. Menggunakan tenaga kerja dari Indonesia tidak hanya untuk tenaga kasar, tetapi juga tenaga di bidang manajemen, dan
  3. Jika produknya akan dipasarkan di Indonesia harus dengan harga yang lebih murah dibanding pasarannya di luar negeri.

Kebijakan di atas bisa diambil dengan memberikan kebijakan yang bersifat insentif, misalnya insentif di bidang perpajakan, sehingga pemilik modal tidak merasa terberati.

  1. Penggalakan perekonomian rakyat

Perekonomian rakyat atau biasa kita kenal sebagai UKM harus terus digalakkan. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga harus ditingkatkan secara kualitas. Pemberian fasilitas dan insentif tertentu (misalnya di bidang pinjaman modal dan insentif perpajakan) harus terus diberikan dan ditingkatkan. Karena biasanya perekonomian rakyat bersifat padat karya, sehingga selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tenaga kerja tersebut.

  1. Pembatasan dalam impor barang dari luar negeri juga bisa dilakukan oleh Pemerintah, terutama untuk membatasi masuknya barang-barang dari luar negeri yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri.
  2. Menanamkan kesadaran dalam diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita bahwa kecintaan terhadap produk lokal itu penting. Kecintaan terhadap produk sendiri akan menimbulkan kebanggaan, sehingga semangat nasionalisme dalam bidang ekonomi akan terus terjaga. Yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, kita justru bangga saat menggunakan produk dari luar negeri, meskipun sebenarnya kita ketahui bahwa produk tersebut menggunakan bahan mentah/bahan baku dari Indonesia.

Pada akhirnya keputusan memerdekakan Indonesia secara ekonomi ada di tangan kita, bangsa Indonesia. Apakah akan terus mengurung diri dalam penjara penjajahan bangsa lain atau akan membongkar semua kerangkeng penjajahan tersebut. Sehingga Indonesia benar-benar telah merdeka sejak 69 tahun yang lalu, bukan baru merdeka sebanyak 69 persen. Semoga!

 


Menyoal Parkir Elektronik di Stasiun Kereta Api

SUDAH beberapa waktu lamanya sejak PT Kereta Api Indonesia, Khususnya PT Commuter Line Jabodetabek terus memperbaiki diri dengan membenahi moda transportasi kereta api listrik di Jabodetabek. Tidak hanya modanya saja yang diperbaiki dan ditambah (yakni dengan penambahan jumlah armada dan gerbong kereta api) tetapi juga fasilitas pendukungnya terus ditambah, diperbaiki, dan dipermudah. Salah satunya adalah sistem ticketingnya yang diubah dari sistem manual (kertas) menjadi kartu elektronik. Kartu tiket tersebut merupakan kartu bayar sekaligus tiket kereta api, dimana kartu tersebut harus kita isi dengan sejumlah uang, kemudian kartu tersebut ditap/ditempel pada pintu masuk, dan tempel kembali saat kita keluar dari stasiun, kemudian charge harga kereta akan dipotong langsung dari kartu kita tersebut.

Meski masih belum bisa dibandingkan dengan sistem ticketing di negara lain–Korea misalnya, yang kekuatan magnet di kartunya sangat kuat, sehingga kartu tidak perlu kita keluarkan/tidak perlu ditap, cukup kita lewatkan saja di alat pembaca—pemberlakuan kartu tersebut sangat memudahkan, terutama mengurangi antrian pembelian tiket di stasiun, karena kartu bisa dipergunakan setiap saat selama saldonya mencukupi. Meski pada awal pemberlakuannya menuai beberapa kontroversi, terutama pengakuan Commuter Line yang mengklaim rugi akibat penumpang tidak mengembalikan kartu sementara; sehingga kartu sementara/single trip tersebut kemudian diubah menjadi kartu single trip berjaminan.

Kemudahan tersebut semakin terasa ketika Commuter Line bekerja sama dengan kartu bayar yang dikeluarkan bank-bank swasta nasional, misalnya e-money Bank Mandiri, brizzi BRI, Flazz BCA, dan kartu bayar bank BNI. Aah rasanya semakin mudah dan menyenangkan menggunakan kereta api, meski masih harus berdesakan, berebut tempat dan nafas dengan sesama komuter di dalam gerbong yang tidak seharusnya menampung orang sebanyak itu, terutama di jam-jam sibuk.

Belum lama ini, sebuah perusahaan yang kemudian mengaku-ngaku sebagai anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, Res Parking, mengeluarkan produk baru untuk menunjang fasilitas di stasiun kereta api Jabodetabek: e-parking atau parkir elektronik. Untuk dapat parkir di stasiun, kita harus memiliki kartu bayar atau kartu tiket kereta api, baik itu Commet yang dikeluarkan oleh Commuter Line, maupun kartu bayar lain seperti e-money, Brizzi, Flazz, dsb. Kartu tersebut akan kita tempel pada alat yang disediakan pada saat kita masuk ke area parkir, sehingga palang pintu akan terbuka. Pada saat keluar, kita kembali menempel kartu tersebut untuk mendebet biaya parkir dari saldo kartu kita atau kita juga tetap bisa membayar secara manual apabila saldo di kartu tidak mencukupi.

Sebenarnya metode parkir tersebut praktis dan efisien, karena selain paperless, kita juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayarnya, cukup didebet saja dari saldo kartu kita. Namun, ada satu hal yang mengganjal di pikiran dan dompet saya, terutama karena saya sering memanfaatkan parkir di stasiun. Pada saat sosialisasinya, Res Parking memasang spanduk di sekitar stasiun, intinya memberitahukan bahwa tidak lama lagi akan diberlakukan parkir secara elektronik, dimana pemilik kendaraan harus memiliki kartu bayar tiket jika ingin memarkir kendaraannya di stasiun. Namun di spanduk tersebut tidak ada informasi mengenai biaya parkir. Setelah berlaku pun, tidak ada informasi biaya parkirnya.

Pertama kali menggunakan e-parking tersebut, motor saya parkir selama lebih kurang 6 jam di stasiun, dengan biaya parkir Rp6.000 (enam ribu rupiah) didebet dari saldo kartu saya. Kali kedua saya parkir di stasiun, motor saya parkir selama 4 jam di stasiun, dengan biaya parkir yang sama. Naah, kali ketiga saya parkir, waktu itu saya hanya memarkir motor selama 1 jam saja, biaya parkirnya pun tetap sama, enam ribu rupiah. Karena tidak tahan, saya pun menanyakan kepada petugasnya, sebenarnya berapa biaya parkirnya. Ternyata dugaan saya terbukti, parkir berapa pun lamanya, charge nya tetap sama, enam ribu rupiah. Saya jadi berpikir, wah rugi donk kalau saya parkir hanya satu atau dua jam saja. Mengingat sebelum dikelola oleh Res Parking, biaya parkirnya adalah Rp3.000 untuk sejam pertama, Rp 1.000 untuk sejam berikutnya dan Rp6.000 untuk biaya parkir maksimal.  Sementara Res Parking langsung mengenakan tarif parkir maksimal untuk service parkirnya (yang sebenarnya biasa saja karena tidak ada kanopi yang terpasang di area parkir untuk melindungi kendaraan kita dari panas maupun hujan).

Saya menyayangkan ketamakan Res Parking. Harusnya tarif parkir bisa dibuat berlapis per jam dengan nilai maksimal. Jangan ditetapkan single charge, tetapi dibuat progresif dengan tarif maksimal. Yaah, saya sih menyambut baik parkir elektronik ini, tentu saja dengan i’tikad dan tatacara yang baik, terlebih Res Parking tetap tidak memberikan ruang untuk pejalan kaki, jadi tetap saja pejalan kaki harus terganggu jalannya karena motor dan mobil berlalu lalang di stasiun pondok ranji, stasiun kebanggaan saya.

Semoga.


Celotehan Malam (18)

SEBELUM meninggal, alm. kakek saya pernah berpesan secara pribadi dan langsung kepada saya tentang hidup di rantau, kira-kira isinya begini

‘kalau kamu hidup di rantau, jika ada berita yang membahagiakan, segera beri tahu keluarga. Tapi jika ada berita yang tidak membahagiakan, cukup disimpan saja untuk diri sendiri’

Kakek saya berpesan seperti itu tentu saja dalam kapasitasnya sebagai orang tua yang kepengennya hanya mendengar hal-hal yang membahagiakan saja, bukan sesuatu yang tidak membahagiakan, apalagi membuat sedih keluarga.

Jadi beberapa hari ini saya sakit gigi. Sebenarnya sudah lama banget sejak saya sakit gigi yang terakhir, rasanya sudah bertahun-tahun yang lalu. Sakit yang sekarang ini sakit banget sampai saya pun mengalami demam selama beberapa hari berturut-turut. Pada suatu malam yang demam, saya mimpi bertemu alm. kakek saya itu. Dan dalam mimpinya kakek saya menyampaikan sesuatu kepada saya. Kakek saya tidak berkata-kata kepada saya, hanya menatap saya tajam, dan dalam tatapannya itu saya mendengar beliau mengatakan (yang ini tidak dapat saya jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu):

kalau sakit beri tahu keluarga, dan cepat berobat, jangan takut ke dokter gigi’ selanjutnya kakek saya juga menegur saya yang jarang mendoakan dia setelah sholat T,T.

Terlepas dari yang saya temui di mimpi itu apa benar kakek saya atau bukan, mimpi tersebut membuat saya berpikir akan dua hal. Yang pertama, saya bertanya-tanya apa kakek saya sudah merevisi pesannya terdahulu, bahwa saya cukup menyampaikan kabar bahagia saja ke keluarga, tidak perlu menyampaikan berita menyedihkan termasuk saat saya tengah sakit? (Saat saya menulis ini saya merasa ada yang memperhatikan saya dari jendela dan langsung saya tutup saja jendelanya—kok jadi horor). Kedua, kakek juga menegur saya yang jarang mendoakan beliau setelah sholat. Mungkin beliau jarang menemukan doa-doa saya diantara doa-doa kami–anak cucunya–yang sampai kepadanya. Maafkan cucumu ini kek!

Walhasil mimpi tersebut kemudian membuat saya harus mengabari keluarga bahwa saya tengah sakit sekaligus mengalami mimpi bertemu kakek. Dan ternyata bukan cuma itu, mimpi bertemu kakek entah bagaimana mengingatkan saya pada kematian. Saya bertanya-tanya, mbah, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi ya? Wallahu a’lamu. 

Rumah kami di kampung terletak di jalan yang mengarah ke pekuburan. Setiap ada warga kampung yang meninggal, maka iring-iringan jenazah pasti melewati rumah kami. Setiap jenazahnya itu dibawa dengan keranda melewati rumah kami, saya selalu berpikir, bagaimana ya rasanya digotong dengan keranda?. Memang agak serem, tapi itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Semoga dengan mengingat kematian kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Dan alhamdulillah, sekarang sakit itu perlahan membaik. Selamat malam senin!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 443 other followers