Tukang Soto, Tukang Baso, Tukang Siomay, dll, Apakah Harus Bayar Pajak?

gambar dari sini.

TUKANG Soto : Pak, saya ini hanya seorang tukang soto, apakah bisa saya turut berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak?
Fiskus : Tentu saja Bapak Bisa.

Dialog di atas tentu saja hanya rekaan saya saja. Sejauh yang saya temui belum ada tukang soto atau tukang baso yang memiliki niat sedemikian tulusnya untuk negara. Jangankan tukang soto atau tukang baso, milyarder atau bahkan pengusaha terkaya sekalipun–yang sudah jelas-jelas harus membayar pajak–masih menghindar dari pajak. Seandainya ada tukang soto atau tukang baso yang seperti itu, saya harus angkat topi dan sudah semestinya para milyarder merasa tersindir.

Tulisan ini mengandaikan apabila ada tukang baso atau tukang soto yang benar-benar ingin berkontribusi bagi negara melalui pembayaran pajak.

Apa bisa? Tentu saja bisa, karena pembangunan negara ini terletak di pundak seluruh warga negaranya, bukan hanya sekelompok orang tertentu saja. Siapapun warga negara Indonesia bisa memberikan kontribusi, meskipun itu kecil dalam rangka pembangunan negara. Hal ini jelas diartikan dalam Pasal 4 UU PPh bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengertian tersebut tidak membedakan siapa Wajib Pajaknya, apakah itu tukang baso, tukang soto, atau milyarder sekalipun, tidak membedakan juga penghasilannya diperoleh dari cara apa, berjualan soto, bakso, menjadi pengusaha, bahkan koruptor sekalipun. UU PPh tidak melihat konsep penghasilan dari sisi legal atau ilegalnya, bahkan lebih ekstrim lagi UU PPh tidak melihat penghasilan dari sisi halal haramnya. Pada intinya, siapapun yang memiliki penghasilan, harus membayar pajak sebagai kontribusinya dalam pembangunan negara.

1. Hitung Penghasilan

Mengingat objek PPh adalah Penghasilan yang pengertiannya sebagaimana diuraikan di atas, maka tukang baso atau tukang soto harus menghitung berapa sebenarnya penghasilannya. Yang terjadi di lapangan adalah tukang baso atau tukang soto merasa bingung berapa sebenarnya penghasilannya. Hal ini dikarenakan uang yang diterima langsung dibelanjakan kembali tanpa dilakukan pencatatan. Pembelanjaan kembali tersebut baik untuk keperluan penjualan baso atau sotonya, atau bahkan untuk keperluan pribadi. Yang dapat dilakukan adalah:

a) Hitung rata-rata penjualan baso atau soto yang terjual dalam satu hari. Tukang baso atau tukang soto biasanya menghitung rata-rata penjualannya menggunakan satuan porsi. Misalnya dalam sehari menjual 40 porsi soto atau baso.

b) Hitung rata-rata hari berjualan dalam satu bulan. Misalnya senin  adalah hari libur bagi tukang baso atau soto, maka dalam satu bulan ada 4 hari libur, artinya rata-rata hari berjualan dalam satu bulan adalah 24-26 hari. Ambil saja 25 hari kerja dalam satu bulan.

c) Jika dalam satu hari rata-rata menjual 40 porsi dan dalam satu bulan bekerja rata-rata 25 hari, maka dalam satu bulan tukang baso atau tukang soto tersebut menjual rata-rata 1.000 porsi, artinya akan ada rata-rata 12.000 porsi yang terjual dalam satu tahun.

d) Jika harga rata-rata (asumsi harga naik atau turun selama beberapa kali) satu porsi bakso atau soto adalah Rp8.000,- maka dalam satu tahun peredaran usaha tukang baso atau soto tersebut adalah sebesar Rp96.000.000,-

2. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

UU kita mengharuskan orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan menghitung penghasilan neto nya dengan menggunakan norma. Berdasarkan KEP-536/PJ/2000, tukang baso dapat dikelompokkan sebagai kegiatan lain yang tidak jeals batasannya dankegiatan yang belum terliput dalam salah satu golongan lainnya dengan tarif norma di 10 ibukota provinsi sebesar 40%. Dengan demikian penghasilan neto tukang baso atau soto tersebut dalah satu tahun sebesar Rp38.400.000,-

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

UU PPh kita mengenal istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu ambang batas seseorang dikenai pajak atau tidak. PTKP ditentukan pada awal tahun pajak dan dihitung berbeda-beda untuk setiap kondisi yang berbeda. Wajib Pajak bujangan memiliki PTKP yang berbeda dengan Wajib Pajak yang telah kawin, memiliki tanggungan, dst. Ketentuan mengenai PTKP bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012.

Melanjutkan contoh di atas, misalnya tukang baso/soto tersebut kawin dengan 1 orang anak, maka PTKP-nya adalah Rp28.350.000,- sehingga angka ini akan dikurangkan dari penghasilan netonya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan formula tersebut maka PKP akan diperoleh dengan cara:

Rp38.400.000,- – Rp28.350.000,- = Rp10.050.000,-

3. Hitung Pajaknya

Setelah diketahui jumlah penghasilan kena pajak (PKP) nya, maka Wajib Pajak bisa menghitung Pajaknya sesuai tarif Pasal 17 UU PPh. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah tarif progresif dengan ketentuan:

Penghasilan Rp0 s.d. Rp50.000.000,- tarifnya 5%
Penghasilan Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- tarifnya 15%
Penghasilan Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,- tarifnya 25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000,- tarifnya 30%

Mengingat tukang baso/soto di atas masih pada level penghasilan Rp0 s.d. Rp50.000.000,- maka tarif pajaknya adalah Rp5%. Sehingga PPh yang harus dibayar dalam satu tahun pajak adalah sebesar 5% x Rp10.050.000,- = Rp502.500,-

Dengan demikian, kontribusi yang bisa diberikan oleh tukang baso/soto tersebut dalam satu tahun pajak kepada negara sebesar Rp502.500,- dari total Rp96.000.000,- omset nya.

Semoga bermanfaat.

———–

Keterangan:
Pasal 2 ayat (3) PP No 46/2013 menyebutkan bahwa orang pribadi yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dikecualikan dari pengenaan PP No 46/2013. Tulisan ini mengasumsikan bahwa tukang baso/soto menggunakan sarana prasarana yang dibongkar pasang dalam melakukan usahanya.


Stop Budaya Kekerasan, atau Stop Kekerasan?

DI SALAH satu pertigaan jalan yang harus saya lalui saat saya pulang dari kantor, saya melihat sebuah baligo berukuran sedang bertuliskan STOP BUDAYA KEKERASAN!. Di atas tulisan tersebut terdapat gambar yang setelah saya ingat-ingat merupakan logo Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukan tentang letak baligo tersebut yang ada di pertigaan atau bukan tentang gambar yang ada di baligo tersebut, tetapi ini adalah tentang tulisan di baligo tersebut.

Alih-alih memikirkan pesan yang ingin disampaikan baligo tersebut, saya justru memikirkan tentang penggunaan kata budaya dalam baligo tersebut. Menurut saya penggunaan kata budaya tersebut sedikit kurang tepat. Memang tidak salah sih, secara tata bahasa sepertinya tidak menyalahi aturan. Namun, saat saya–yang orang awam ini–membaca baligo berbunyi stop budaya kekerasan, yang akan saya pikirkan segera setelah membaca baligo tersebut adalah:

1) saya harus menghentikan budaya kekerasan
2) kekerasan sudah menjadi budaya
3) adalah hal yang biasa melakukan kekerasan di Indonesia karena kekerasan adalah budaya
4) saya harus menghentikan budaya? Apa saya bisa?

Empat hal di atas langsung saya pikirkan begitu saya membaca baligo tersebut. Mungkin saya salah karena saya terlalu berlebihan mengartikan kata budaya. Tapi saya berkesimpulan bahwa penggunaan kata budaya pada baligo tersebut tidak tepat, karena secara tidak langsung justru membuat saya berpikir bahwa kekerasan tidak dapat dihentikan karena sudah menjadi budaya. Apa saya salah? mungkin saja. Menurut hemat saya, baligo tersebut sebaiknya berbunyi stop kekerasan saja, tanpa embel-embel budaya. Sehingga orang yang akan membacanya (terutama saya) akan berpikir:

1) saya harus menghentikan kekerasan
2) titik.

Pertanyaan saya, apa yang Anda pikirkan saat membaca baligo di pertigaan dan berbunyi Stop budaya kekerasan?

Semoga bermanfaat!


Jika Anda adalah Seorang Pengusaha Bengkel, Beginilah Seharusnya Cara Anda Patuh Pajak

SAYA pribadi adalah seorang pengendara motor. Setiap hari bolak-balik Bintaro-Gatot Subroto menggunakan motor. Selain tidak punya kendaraan yang lain (mobil misalnya), motor adalah satu-satunya kendaraan yang menurut saya paling efektif dipergunakan di Jakarta. Bayangkan saja, dengan jarak tempuh yang hanya 17 km, dengan motor saya bisa menempuhnya dalam waktu sekitar 45 menit. Sementara jika saya harus naik mobil (bis jemputan misalnya) saya harus menempuhnya tidak kurang dari 1,5 jam. Saya berasa tua di jalan. Sebenarnya ada sih alternatif kendaraan lainnya, naik kereta komuter. Tetapi karena kendaraan pendukungnya (transportasi dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor) belum mendukung, membuat saya malas naik kereta. Padahal murah meriah lho naik kereta di Jakarta, dengan 2ribu perak saya bisa menempuh jarak jauh hingga 25 km.

Kembali ke bengkel. Gara-gara saya seorang pengendara motor itulah saya sering berurusan dengan bengkel. Entah itu sekedar pasang lampu motor yang mati, atau ganti oli, sampai service rutin dan service besar. Minimal 2 bulan sekali lah saya harus mengantri di bengkel motor pagi-pagi untuk memanjakan motor kesayangan. Lalu, jika pembaca adalah seorang pengusaha bengkel, kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?

Karakteristik Usaha

Usaha bengkel, seperti sudah kita ketahui pada umumnya, adalah usaha yang bidangnya memberikan pelayanan–jasa–kepada pelanggan. Baik itu jasa service, jasa ganti oli, jasa pemasangan spare part tertentu, dsb. Sebagai pelengkap dari jasa yang dilakukan tersebut, kebanyakan bengkel juga melakukan penjualan. Apa yang dijual? Oli, spare part, dll. Meski biasanya usaha bengkel dilakukan oleh perorangan, tak jarang usaha bengkel dilakukan juga oleh perusahaan. Mengingat usaha bengkel erat kaitannya dengan kendaraan, bengkel banyak melakukan kerjasama dengan produsen kendaraan bermotor. Kerjasama yang dilakukan biasanya terkait penjualan spare part, maupun service yang diberikan secara gratis. Jika sudah berkaitan dengan bentuk kerjasama ini, maka aspek perpajakannya menjadi sedikit rumit, hehehe.

Mendaftarkan Diri

Jika Anda adalah seorang pengusaha bengkel yang sudah beroperasi dan melakukan usaha, entah itu berbentuk usaha yang dilakukan anda sendiri sebagai orang pribadi, maupun dilakukan oleh perusahaan Anda, maka yang harus dilakukan adalah mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku sampai dengan akhir bulan berikutnya sejak penghasilan orang pribadi pengusaha bengkel tersebut melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau akhir bulan berikutnya sejak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan tersebut didirikan.

Kewajiban lain terkait pendaftaran adalah kewajiban melaporkan diri ke KPP tempat terdaftar untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban ini hanya berlaku jika:

  1. Penyerahan jasa bengkel dan penjualan barang terkait perbengkelan dalam suatu tahun pajak telah melampaui Rp4,8 miliar; atau
  2. Pengusaha memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun peredaran usaha terkait penyerahan jasa bengkel dan penjualan barang terkait perbengkelan dalam suatu tahun pajak tidak melampaui Rp4,8 miliar.

Melakukan Pembukuan

Apabila Anda sudah memperoleh NPWP dan/atau sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka Anda harus melakukan pembukuan. Pembukuan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK jika di Indonesia). Kewajiban menyelenggarakan pembukuan ini tidak berlaku jika usaha bengkel tersebut dilakukan oleh orang pribadi yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun jika usaha bengkel tersebut dilakukan oleh perusahaan (badan), maka baik melebihi Rp4,8 miliar atau tidak, tetap wajib melakukan pembukuan.

Menghitung, Memperhitungkan, Memungut, Memotong dan Melaporkan Pajak dengan Benar

Setelah kewajiban mendaftarkan diri dan kewajiban melakukan pembukuan dengan baik, maka kewajiban berikutnya adalah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut ini dibahas pajak demi pajak yang terkait dengan usaha perbengkelan:

1. PPh Pasal 21

Pengusaha bengkel, baik orang pribadi maupun badan harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji, honor dan imbalan sejenisnya kepada para pegawai bengkel. Pegawai bengkel biasanya terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu mekanis/montir dan pegawai administrasi. Tata cara pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagaimana diatur dalam PER-31/PJ/2012. Berikut ini diberikan beberapa contoh:

a. Pemotongan PPh Pasal 21 montir

Tuan Endri memiliki sebuah bengkel di jalan Arjuna No. 25 dengan merk Endri Motor. Salah satu karyawannya, Tuan Adin, setiap bulan kepadanya dibayarkan penghasilan sebagai berikut:

  • Gaji pokok Rp2.000.000,- sebulan
  • Komisi untuk setiap motor yang diperbaiki sebesar Rp15.000,- per motor. Selama bulan Januari 2015 tercatat Tuan Adin telah memperbaiki motor sebanyak 60 motor
  • Tuan Adin belum menikah

Berdasarkan informasi di atas, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan Adin adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok sebulan Rp2.000.000,-
Komisi bulan Januari Rp900.000,-
Jumlah Penghasilan bruto sebulan Rp2.900.000,-
Pengurangan Biaya jabatan 5% x Rp2.900.000,- Rp145.000,-
Penghasilan neto sebulan Rp2.755.000,-
 Penghasilan neto setahun Rp33.060.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0 Rp24.300.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp8.760.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp8.760.000,- Rp438.000,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp438.000,-/12 Rp36.500,-

b. Pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai administrasi

Tuan Dimmy bekerja sebagai petugas administrasi pada bengkel Mitra Motor yang dikelola oleh PT Krisna Sanjaya. Tugas Tuan Dimmy adalah mencatat pendaftaran service motor, dan melayani pembayaran jasa bengkel maupun penjualan spare part motor. Setiap bulan kepada Tuan Dimmy dibayarkan penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp1.500.000,-. Tidak ada penghasilan lain yang dibayarkan kepada Tuan Dimmy. Tuan Dimmy belum menikah meski usianya telah menginjak senja (*lho)

Berdasarkan informasi di atas, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan Dimmy adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok sebulan Rp1.500.000,-
Jumlah Penghasilan bruto sebulan Rp1.500.000,-
Pengurangan Biaya jabatan 5% x Rp1.500.000,- Rp75.000,-
Penghasilan neto sebulan Rp1.425.000,-
Penghasilan neto setahun Rp17.100.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0 Rp24.300.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp0,-
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp8.760.000,- Rp0,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp438.000,-/12 Rp0,-

Mengingat penghasilan Tuan Dimmy masih di bawah PTKP, kepada Tuan Dimmy tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

c. Pemotongan PPh Pasal 21 atas THR/Bonus

Melanjutkan contoh pada huruf a, misalnya pada bulan Januari 2015, kepada Tuan Adin selain dibayarkan penghasilan sebagaimana diatas, dibayarkan pula bonus kinerja selama tahun 2014 sebesar Rp2.500.000,-

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas bonus tersebut, langkah-langkahnya adalah:

  • Hitung PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus setahun/disetahunkan
  • Hitung PPh Pasal 21 atas gaji setahun (tanpa bonus)
  • Kurangkan hasil penghitungan kedua langkah di atas, sehingga hasilnya adalah PPh Pasal 21 atas bonus

Maka PPh Pasal 21 atas bonus yang diterima Tuan Adin adalah:

Gaji Pokok sebulan Rp2.000.000,-
Komisi bulan Januari Rp900.000,-
Jumlah Penghasilan bruto sebulan Rp2.900.000,-
Jumlah Penghasilan atas gaji dan komisi setahun Rp34.800.000,-
Jumlah bonus Rp2.500.000,-
Jumlah Penghasilan bruto setahun Rp37.300.000,-
Pengurangan Biaya Jabatan 5% X Rp37.300.000,- Rp1.111.000,-
Penghasilan neto setahun Rp36.189.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0 Rp24.300.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp11.889.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp11.889.000,- Rp594.450,-

Maka PPh Pasal 21 atas Bonus yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus setahun Rp594.450,-
PPh Pasal 21 tanpa bonus setahun (sesuai contoh pada huruf a) Rp438.000,-
PPh Pasal 21 atas bonus Rp156.450,-

Pemotongan PPh Pasal 21 tidak hanya dilakukan apabila bengkel membayarkan gaji, honor, bonus, THR atau penghasilan lainnya kepada karyawan. Di sisi lain, bengkel akan dipotong PPh Pasal 21 atas jasa yang telah diberikan apabila bengkel yang dilakukan oleh orang pribadi memberikan jasa kepada perusahaan/pemotong PPh Pasal 21. Contoh:

Tuan Andre mengelola bengkel yang bernama Andre Motor. Pada Februari 2015, bengkel Tuan Andre mendapatkan orderan dari PT Rancamaya untuk memperbaiki kendaraan kantor yang rusak. Kontrak yang ditandatangani senilai Rp100.000.000,-. Maka atas jasa tersebut Tuan Andre akan dipotong PPh Pasal 21 yang perhitungannya adalah:

Nilai bruto sesuai nilai kontrak Rp100.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% x Rp100.000.000,- Rp50.000.000,-
PPh Pasal 21 yang dipotong 5% x Rp50.000.000,- Rp2.500.000,-

2. PPh Pasal 23

Apabila bengkel Anda dikelola oleh perusahaan dan mendapatkan orderan jasa dari perusahaan lain, maka atas jasa yang diberikan akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% jika perusahaan Anda ber-NPWP dan 4% apabila perusahaan Anda tidak ber-NPWP. Pemotongan ini tidak akan berlaku apabila perusahaan Anda memiliki omset kurang dari Rp4,8 miliar setahun berdasarkan pembukuan tahun pajak sebelumnya sehingga harus melakukan penghitungan PPh dengan menggunakan PP No 46 tahun 2013 dan Anda memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisasi oleh kepala KPP tempat Anda menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pemotongan PPh Pasal 23 juga tidak akan dilakukan jika bengkel dikelola oleh orang pribadi, karena kepada orang pribadi tersebut akan dipotong PPh Pasal 21 seperti contoh di atas. Berikut diuraikan contoh pemotongan PPh Pasal 23:

PT Angga Wicaksana adalah perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa bengkel. Pada bulan Maret 2015 PT Angga Wicaksana memberikan jasa kepada PT Zakia Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,- untuk service rutin kendaraan operasional PT Zakia Lestari. PT Angga Wicaksana memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar, sehingga tidak menghitung pajaknya dengan menggunakan PP No 46/2013. Maka atas pembayaran yang dilakukan PT Zakia Lestari kepada PT Angga Wicaksana harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%, yaitu:

2% x Rp100.000.000,- = Rp2.000.000,-

3. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang terutang selama satu tahun pajak. Normalnya, PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah PPh yang terutang selama setahun pada tahun kemarin. Namun dalam hal-hal tertentu PPh Pasal 25 dihitung dengan cara yang berbeda, misalnya PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan, atau bagi Wajib Pajak perbankan, dll.

Contoh:
PT Rujukan Semesta, berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2014, terutang PPh sebesar Rp12.000.000,- selama setahun. PPh tersebut dihitung dari penghasilan teratur yang diperoleh PT Rujukan Semesta selama tahun 2014. Maka PPh Pasal 25 tahun 2015 yang akan terutang mulai masa April 2015 adalah:

1/12 x Rp12.000.000,- = Rp1.000.000.-

Dalam hal PT Rujukan Semesta pada tahun 2015 menghitung pajaknya menggunakan PP No 46/2013, maka PPh Pasal 25 cukup dilaporkan nihil.

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

Apabila bengkel (baik dikelola perseorangan maupun dikelola perusahaan yang telah beroperasi komersial lebih dari 1 tahun) memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun sebelumnya, maka bengkel harus menghitung pajaknya dengan menggunakan PP No 46/2013 yaitu 1% dari setiap peredaran bruto setiap bulannya di setiap tempat kegiatan usaha. Pajak ini bersifat final, sehingga dikenakan langsung dari peredaran usaha/omset tanpa memperhatikan beban yang dikeluarkan oleh bengkel. Contoh:

Didik Motor merupakan bengkel yang dikelola oleh Tuan Sanda. Selama tahun 2014 peredaran dari jasa service dan penjualan spare part yang dilakukan tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Sehingga mulai Januari 2015, Didik Motor harus menghitung pajaknya dengan menggunakan PP No 46/2013. Selama Januari 2015, peredaran usaha dari jasa service sebesar Rp200.000.000,- dan penjualan sparepart sebesar Rp50.000.000,- sehingga total penghasilan yang diterima Didik Motor selama Januari 2015 adalah sebesar Rp250.000.000,-

Maka PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus disetor adalah 1% x Rp250.000.000,- = Rp2.500.000,-

5. PPN

Apabila bengkel telah dikukuhkan sebagai PKP, bengkel wajib memungut PPN untuk setiap penyerahan jasa maupun penjualan barang yang dilakukan. Hal ini mengingat karakteristik bengkel biasanya hanya menyerahkan jasa kena pajak maupun barang kena pajak saja sesuai UU PPN. Sejauh pengetahuan saya tidak ada bengkel yang usaha utamanya adalah menyerahkan emas batangan, kecuali (mungkin) sebagai hadiah. Tarif PPN yang berlaku adalah 10%. Berikut diberikan contohnya:

Pada tanggal 16 Maret 2015, bengkel Anas Motor yang telah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan jasa service dan penjualan spare part kepada Tuan Zaki masing-masing sebesar Rp100.000,- dan Rp50.000,- sehingga jumlah totalnya sebesar Rp150.000,-. Maka atas transaksi tersebut Anas Motor harus memungut PPN sebesar 10% x Rp150.000,- = Rp15.000,-. Sehingga Tuan Zaki harus membayar sebesar Rp165.000,-

Dalam hal Tuan Zaki mengklaim biaya service gratisnya yang diberikan oleh Yamaha melalui Anas Motor, maka perlakuan pajaknya bisa dibaca pada tautan berikut ini.

Membayar Pajak dan Melaporkan SPT

Setelah Anda menghitung, memperhitungkan, memotong dan memungut pajak dengan benar, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan pembayaran atas pajak-pajak yang terutang tersebut dan melaporkan SPT-nya. Baik SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh.

Jenis-jenis SPT Masa diantaranya:

  1. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21
  2. SPT Masa PPh Pasal 23 untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 23
  3. SPT Masa PPh Pasal 25 yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP) untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 25
  4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) untuk melaporkan pembayaran/pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
  5. SPT Masa PPN untuk melaporkan pemungutan PPN
  6. SPT Tahunan PPh (baik orang pribadi maupun badan) untuk melaporkan pajak yang terutang selama satu tahun pajak.

Demikian pembahasan saya mengenai aspek pajak atas usaha bengkel. Semoga bermanfaat.


F.6. Pajak Berbasis Konsumsi: Hibridisasi Antara Pajak Penghasilan dan Pajak Konsumsi

PERKEMBANGAN perpajakan di dunia saat ini menunjukkan semakin banyaknya wacana yang cenderung menggantikan pengenaan pajak penghasilan dan pajak konsumsi. Meskipun secara konsep pengenaan pajak atas konsumsi memiliki banyak kelebihan, namun wacana-wacana tersebut kebanyakan mengarah pada hibridisasi antara pajak penghasilan dan pajak konsumsi. Hibridisasi dianggap lebih mungkin untuk dilaksanakan dengan pertimbangan

1. Belum ada bukti yang memadai

Belum ada bukti yang cukup mengenai apakah pengenaan pajak konsumsi akan menjadi lebih baik dari pengenaan pajak penghasilan

2. Masalah-masalah yang timbul saat peralihan

Masalah yang mungkin timbul adalah saat peralihan dari pajak penghasilan menjadi pajak atas konsumsi.

3. Aspek perpajakan internasional

Peralihan ke consumption tax akan menimbulkan masalah dalam harmonisasi perpajakan di dunia internasional. Apabila suatu negara memungut individual tax berbasis konsumsi, tentu harus dilakukan renegosiasi dengan negara mitra tax treaty.

Referensi:

Rosdiana dan Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, 2012


F.5. Pajak Berbasis Konsumsi: Kritik Terhadap Expenditure-Based Taxation

PERDEBATAN mengenai expenditure-based tax pada umumnya masih berorientasi pada konsep, belum menyentuh tatanan implementasi karena memang datanya masih sangat kurang. Dari segi konseptual, meski diyakini expenditure-based tax diyakini akan lebih netral dibandingkan pengenaan pajak penghasilan, namun masih terdapat keraguan untuk menerapkannya, terutama berkaitan dengan masalah administratif. Pemberlakuan expenditure-based tax diyakini belum menyelesaikan masalah sekitar pengenaan pajak atas hadiah, hibah, sumbangan dan warisan. Masalah yang lain diantaranya:

  1. Memisahkan barang-barang yang dikonsumsi Wajib Pajak pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri dengan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Misalnya, kursi yang dibeli untuk ruko apakah termasuk konsumsi pribadi atau konsumsi bisnis?
  2. Belum tentu semua negara berpendapat bahwa biaya kesehatan termasuk salah satu biaya yang dapat dijadikan pengurang, justru sebaliknya mungkin ada yang berpendapat bahwa biaya kesehatan tersebut merupakan konsumsi sehingga menjadi objek pajak
  3. Belum tentu masalah mengenai bagaimana menentukan perhitungan taxable consumption dan tarif pajak yang bisa diterima oleh seluruh negara terselesaikan
  4. Bagaimana menghitung nilai kenikmatan/natura yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari kegiatan usaha atau pekerjaannya menjadi masalah yang harus dikaji secara terus-menerus
  5. consumption-based taxation belum memberikan solusi mengenai bagaimana perlakuan pajak yang tepat atas home industry.

Semoga bermanfaat.

Referensi:

Rosdiana dan Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, 2012.


Memahami Aspek Perpajakan Pada Usaha Jasa Rias Pengantin

SEHARIAN kemarin saya keliling-keliling kota kelahiran saya, mencari referensi tukang rias pengantin yang bagus. Buat saya dan calon istri saya tercinta tentunya, hehehe, ketauan deh! Capek keliling, saya sendiri sebenarnya takjub dengan harga yang dipatok oleh para wanita cantik ini. Mereka memberi harga yang saya sendiri tidak tahu darimana hitungannya. Mahal, jelas. Beberapa memberi alasan kalau bunganya adalah bunga segar, beberapa memberi alasan kalau bajunya harus dibuat terlebih dahulu, dan sebagian beralasan bahwa tempat menikah kami jauh, sehingga harus ada uang ekstra. Harganya bervariasi, dari yang tidak masuk akal hingga tidak masuk akal banget.

Sebagai penyalur make-up yang dijual versi MLM, pujaan hati saya mengatakan kalau dia ingin belajar rias pengantin, langsung saya dukung. Hehehe. Bukan apa-apa, jika hasil kerja selama beberapa jam saja bisa menghasilkan lebih dari 10 juta, bisa kaya mendadak saya, hihi. Di sisi lain, saya jadi memikirkan: apa para juru rias pengantin ini sudah membayar pajaknya dengan benar? Dan timbullah ide menulis tulisan ini. Untuk kedepannya saya mungkin akan membahas mengenai aspek perpajakan pada profesi-profesi tertentu, semoga bermanfaat ya. Mari kita mulai.

Jasa rias pengantin kebanyakan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Belum pernah saya melihat jasa ini dilakukan oleh Wajib Pajak badan, kecuali mungkin badan yang bergerak dalam bidang wedding organization dan didalamnya ada jasa rias. Tulisan ini hanya akan membahas jasa rias pengantin yang dilakukan oleh orang pribadi.

Karakteristik Usaha

Karakteristik utama usaha jasa rias pengantin adalah, biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana telah dibahas di atas. Berikutnya, orang pribadi ini menyerahkan jasa. Jasa yang diberikan adalah jasa rias pengantin, yaitu jasa yang dilakukan untuk membuat pengantin terlihat cantik dengan busana/kostum dan tata rias tertentu. Namun, pada prakteknya jenis usaha ini tidak hanya menyerahkan jasa, karena pengusaha jasa rias pengantin biasanya juga menyerahkan jasa sewa, Misalnya sewa properti terkait dekorasi ruangan, dekorasi pelaminan (kursi pengantin, bunga, backdrop, bleketepe, dll).

Berangkat dari Omset

Adalah penting untuk menentukan berapa besaran omset yang diperoleh oleh orang pribadi yang melakukan usaha jasa rias pengantin. Mengapa isu besaran omset ini menjadi penting? Hal ini untuk menentukan apakah orang pribadi tersebut harus melakukan pembukuan atau tidak, harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak, dan apakah orang pribadi tersebut harus menghitung pajaknya dengan PP No 46/2013 atau tidak.

a) Omset di atas Rp4,8 miliar setahun

Apabila orang pribadi yang melakukan usaha jasa rias pengantin memiliki omset di atas atau lebih dari Rp4,8 miliar setahun, maka berlaku beberapa hal sebagai berikut:

1) Wajib menyelenggarakan pembukuan

Orang pribadi yang memiliki peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar setahun wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UU KUP dan Pasal 14 UU PPh. Artinya orang pribadi tersebut harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan/pedoman standar akuntansi keuangan. Yang artinya juga orang pribadi tersebut tidak boleh menghitung penghasilan netonya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

2) Wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

Orang pribadi yang memiliki peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar harus melaporkan diri ke KPP tempat terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013. Yang artinya juga untuk penyerahan jasa rias pengantin dan/atau sewa yang diserahkan harus dipungut PPN, mengingat jasa/sewa tersebut tidak dikecualikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN. Dan artinya juga orang pribadi tersebut harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan jasa/sewanya. Namun orang pribadi yang menyerahkan jasa ini juga bisa tidak menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan jasa/sewanya, mengingat orang pribadi ini memenuhi syarat sebagai pengusaha pedagang eceran yang menyerahkan langsung jasanya kepada konsumen akhir. Sehingga penyerahannya bisa dilaporkan sebagai penyerahan yang digunggung.

3) Menghitung PPh nya dengan menggunakan tarif umum

Orang pribadi yang memiliki peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar setahun menghitung PPh nya dengan menggunakan tarif umum, yaitu tarif Pasal 17 UU PPh.

b) Omset di bawah Rp4,8 miliar setahun

Untuk orang pribadi yang peredaran usahanya di bawah Rp4,8 miliar setahun artinya adalah kebalikan dari orang pribadi yang omsetnya di atas Rp4,8 miliar setahun. Yang artinya beberapa ketentuan yang berlaku adalah:

1) Tidak perlu menyelenggarakan pembukuan

Orang pribadi yang mempunyai omset atau peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar setahun pada dasarnya juga wajib menyelenggarakan pembukuan, namun menurut Pasal 14 ayat (2) UU PPh boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam menghitung penghasilan netonya.

2) Tidak perlu melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

Orang pribadi yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, tidak perlu melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013. Namun meskipun termasuk sebagai kriteria pengusaha kecil, orang pribadi ini boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal orang pribadi ini tidak dikukuhkan sebagai PKP, maka tidak boleh menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN untuk penyerahan jasa yang dilakukan.

3) Menghitung Pajaknya dengan menggunakan PP No 46/2013

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No 46/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.011/2013, maka orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun harus menghitung pajaknya secara final sebesar 1% dari peredaran usaha setiap bulan di setiap tempat kegiatan usahanya.

Ketentuan perpajakan pada usaha jasa rias pengantin dapat digambarkan dalam matriks berikut:

Aspek Pajak Omset di atas Rp4,8 miliar Omset dibawah Rp4,8 miliar
Kewajiban menyelenggarakan pembukuan Ya Boleh Tidak
Kewajiban melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP Ya Boleh Tidak
Menghitung PPh Tarif Umum PP No 46/2013

Semoga bermanfaat.


F.4. Pajak Berbasis Konsumsi: Alternatif Pengimplementasian Expenditure-Based Taxation

MESKIPUN expenditure tax dan value added tax sama-sama consumption tax, namun value added tax pada dasarnya adalah sales tax yang merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang tidak memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak dalam menentukan tax liabilities, sedangkan expenditure tax merupakan jenis pajak langsung. Escalano mengatakan bahwa model pengimplementasian direct tax on consumption terdiri dari tiga cara yaitu:

1) Personal Ependiture Tax

Dalam Personal Expenditure Tax, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengisi SPT Tahunan untuk melaporkan berapa jumlah konsumsi/pembelanjaannya selama periode tahun pajak yang bersangkutan. Dalam definisi sederhana, penghitungan DPP-nya adalah:

Consumption = Income – Saving

Seperti halnya PPh Orang Pribadi, dalam Personal Expenditure Tax juga diperkenankan adanya pengurang penghasilan bruto (tax reliefs) seperti exemptions and deductions. Contohnya untuk keadaan yang khusus seperti extraordinary medical expenses, dll.

Pengenaan tarif dalam Personal Expenditure Tax tidak harus selalu menggunakan tarif tunggal (flat rate) tetapi dapat diterapkan tarif progresif sesuai dengan pertimbangan pembuat peraturan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Rosdiana dan Irianto (2012) berpendapat bahwa penghitungan taxable consumption dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

TOTAL PENGHASILAN

Penghasilan Pribadi : Gaji, upah, dividen, bunga, sewa, laba, royalti
Penerimaan Modal : Net Salef of investment assets, net business and investment borrowing
Penghasilan Lain: Warisan, sumbangan, hadiah undian dll.

dikurangi
Biaya-biaya yang diperbolehkan (deductible expenses)
= KONSUMSI NETO
dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (Personal Exemption)
= KONSUMSI KENA PAJAK

Harperin memberikan petunjuk mengenai apa saja yang dapat dijadikan pengurang dalam personal expenditure tax, yaitu:

  1. Education: allow amortisation of the cost professional and certain other postgraduate education and vocational training after high school
  2. Job seeking: allow a deduction for, or amortisation of, job-seeking costs not involving travel or education
  3. Clothing: no change in present law. (deductible only if required as a condition of employment and not adaptable to ordinary wear)
  4. Office in the home: Deny a deduction unless the principal purpose of acquiring the space in business
  5. Travel: deductions permitted for travel would be in the ratio of time spent on business to total time on the trip. Attention should be devoted to an effort to limit the portion of the trip allocated to business to actual time to spent. Consideration should be given to whether of the trip a deduction can be fully denied for certain trips, e.g. conventions at vacation spots, which appear to result in personal satisfaction equal to cost. If so, meals and lodging on such occasions also should not be deductible.
  6. Food: deny all deductions for the cost of food. If this is not acceptable, do not allow a deduction for food consumed at home or for the lunches, a low dollar limit on deductions for food consumed at home or for breakfast and dinner. The exclusion for meals provided for the convenience of the employer should be consistent with the dollar limit
  7. Lodging: Deny a deduction unless lodging duplicates housing duplicates otherwise available and in all cases for days not spent on business. A dollar limit should apply
  8. Entertainment: deny any deduction.

2) The Blueprints” Cash Flow Tax (BCT)

Disebut sebagai pengenaan pajak atas cashflow karena kesederhanaan sistem akuntansi yang digunakan. Cashflow Tax didesain untuk dapat menggantikan pengenaan pajak pengahasilan Orang Pribadi maupun Badan. Perbedaan yang paling utama antara casfflow tax dan Pajak Penghasilan adalah dalam cashflow tax, an individual’s net worth dikecualikan sebagai objek pajak kenaikan (perubahan).

Persandingan contoh format SPT Tahunan dalam The Cash Flow Tax

STATUS WAJIB PAJAK
1. a. Tidak Menikah
b. Menikah

  • Istri mempunyai penghasilan
  • Pisah harta dan penghasilan
  • hidup berpisah
BANYAKNYA ANGGOTA KELUARGA
2. Pilih di bawah ini yang sesuai dengan banyaknya anggota keluarga:
a. Wajib Pajak
b. Istri/Suami
………….
………….
3. Jumlah tanggungan …………+
4. Total Jumlah anggota keluarga (2a + 2b + 3) …………..
PENERIMAAN
5. a. Penghasilan neto dari usaha, pekerjaan bebas
b. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan
…………..
…………..
6. Penghasilan dari harta …………..
7. Prive (pengembalian) dari rekening tabungan …………..
8. Penghasilan berupa hadiah, sumbangan dan/atau warisan …………..
9. Penghasilan lain-lain …………..+
10. Total Penerimaan ( 5a + 5b + 6 + 7 + 8 + 9 ) …………..
PENGURANG-PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
11. Biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan …………..
12. Setoran/deposit neto pada rekening tabungan …………..
13. Setoran modal …………..
14. Pajak pusat dan daerah (selain cashflow tax itu sendiri) …………..+
15. Total pengurang yang diperbolehkan ( 11 + 12 + 13) …………..-
16. NET CASHFLOW ( 10 – 15 ) ……………
17. PEMBEBASAN (sesuaikan angka 4 dengan ketentuan UU) ……………-
18. CASHFLOW TERUTANG PAJAK ( 16 – 17 ) …………….
19. PAJAK ATAS CASHFLOW ( tarif x angka 18 ) …………….
20. KREDIT PAJAK …………….-
21. PAJAK ATAS CASHFLOW YANGH KURANG (LEBIH) BAYAR ( 19 – 20 ) …………….

3) Two Tiered Cashflow Tax

Tujuan konsep sistem pajak ini adalah untuk menggantikan pengenaan pajak atas Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) dan PPh Badan. Sistem ini terdiri dari dua jenis pajak yang berbeda, yaitu:

  • Pajak Individu (Orang Pribadi) atas penghasilan dari pekerjaan yang (dapat) dibuat secara progresif
  • Pajak atas cashflow kegiatan usaha (bisnis) yang mirip dengan PPN, namun memperkenankan gaji untuk dijadikan pengurang

Semoga bermanfaat.

Referensi:
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012, Pengantar Ilmu Pajak.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 518 other followers