D.7. Kebijakan dalam Kepatuhan Pajak

KEBIJAKAN dalam kepatuhan pajak erat kaitannya dengan sistem perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Karena kebijakan dalam kepatuhan pajak bermaksud untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu setiap tahun Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran mengenai kebijakan dalam kepatuhan pajak. Strategi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2014 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-18/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

KPP melakukan upaya peningkatan rasio kepatuhan dengan melakukan kegiatan antara lain:

1. Pemberi Kerja

a. Melakukan pemetaan pemberi kerja dengan jumlah karyawan besar, kemudian melakukan hal-hal berikut:

1) Membuat jadwal pendampingan pembuatan e-SPT PPh Pasal 21, apabila diperlukan, serta menghimbau pemberi kerja menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 sesegera mungkin kepada karyawannya;
2) Melakukan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan PPh berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya;
3) Memfasilitasi penyampaian SPT Tahunan PPh melalui pemberi kerja (baik melalui dropbox maupun secara elektronik massal di lokasi pemberi kerja).
b. Melakukan konfirmasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pemberi kerja lainnya terkait dengan pegawai/karyawan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.
2. Wajib Pajak

a. WP Lama

1. Orang Pribadi Karyawan

  1. Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun pajak sebelumnya. Kegiatan yang sama dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 setelah batas waktu penyampaiannya berakhir. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh.
  2. Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT.
  3. Melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak yang kembali pos.
  4. Melakukan pelaksanaan sosialisasi dan upaya peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP (formulir 1770S dan 1770SS) secara elektronik .
  5. Melakukan percepatan perekaman Berita Acara (BA), tanda terima (TT), pencetakan LPAD SPT Tahunan PPh, pengiriman SPT Tahunan PPh (SPT 1770 S) milik KPP Lain serta melakukan penanganan (tindak lanjut atau proses validasi) atas SPT dengan NPWP tidak valid atau berstatus NE/DE/PL sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
2) 2. Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan

  1. Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun pajak sebelumnya. Kegiatan yang sama dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 setelah batas waktu penyampaiannya berakhir. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh.
  2. Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT.
  3. Melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak yang kembali pos.
  4. Memanfaatkan data WP yang tidak menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, namun melakukan pekerjaan (karyawan tetap dan/atau pekerja bebas) dan kegiatan usaha di antaranya ekspor/impor (berdasarkan data PEB dan PIB), penyerahan (berdasarkan data faktur pajak, dokumen PP FTZ-01, PP FTZ-02, PP FTZ-03, Inward Manifest, Outward Manifest dan data lainnya), pembayaran pajak atau data lainnya, baik sumbernya dari Portal DJP maupun dari sumber lain untuk melakukan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh.
  5. Melakukan optimalisasi data internal (Approweb dan Apportal) dan data eksternal (hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor PP 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi) terutama data transaksional sebagai basis himbauan WP yang tidak menyampaikan SPT tetapi menjalankan transaksi ekonomi atau kegiatan usaha .
  6. Melakukan pendekatan dengan asosiasi-asosiasi yang terkait dengan WP terkait misalnya asosiasi pengusaha jasa konstruksi, pedagang eceran, dan sebagainya.
  7. Melakukan pendekatan kepada konsultan pajak dan akuntan publik dalam rangka peningkatan kepatuhan WP yang ditangani.
  8. Melakukan percepatan perekaman Berita Acara (BA), tanda terima (TT), pencetakan LPAD SPT Tahunan PPh, pengiriman SPT Tahunan PPh (SPT 1770) milik KPP Lain serta melakukan penanganan (tindak lanjut atau proses validasi) atas SPT dengan NPWP tidak valid atau berstatus NE/DE/PL sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
b. WP Baru

1) Memberikan sosialisasi menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan menekankan pada kewajiban WP jika mempunyai NPWP termasuk sosialisasi mengenai pembuatan e-FIN.
2) Optimalisasi kegiatan Triple One oleh Seksi Ekstensifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.

Semoga bermanfaat.


D.6. Tax Evasion dan Tax Avoidance

SIAPA sih di dunia ini yang rela, ikhlas dengan sepenuh hati membayar pajak? Mungkin ada, tapi sangat sedikit jumlahnya. Terlebih karena saat kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan kontraprestasi (balas jasa imbalan) secara langsung. Wajar saja di tengah sistem self assesment kepatuhan menjadi salah satu concern petugas pajak dalam menjalankan tugasnya. Yang artinya adalah, masyarakat sebisa mungkin menghindar dari kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu beragam cara penghindaran dilakukan oleh Wajib Pajak, dari cara yang sederhana sampai cara yang paling kompleks. Tujuannya satu, memperkecil beban pajak yang seharusnya disetor ke negara. Pembahasan kali ini akan mencoba menguraikan mengenai penghindaran pajak dari sisi legalitasnya, tax evasion dan tax avoidance.

Tax avoidance adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal. Sebaliknya, tax evasion menggunakan cara ilegal dalam menghindari pajak atau dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Meski legal, tax avoidance menunjukkan perilaku ketidakpatuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Cowell (1990) mengatakan bahwa tax evasion adalah kegiatan judi. Seorang penjudi yang profesional akan mengambil posisi dengan risiko yang lebih kecil dari seluruh tindakannya, sedangkan penjudi yang lainnya (yang tidak profesional) akan bertindak sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini akan terjadi suatu permainan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang akan menderita kalah sesuai dengan parameter yang diyakini masing-masing.

Lebih jauh Cowell (1990) mengatakan bahwa kesediaan seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya tarif proporsional, probabilitas pengenaan sanksi akibat tax evasion dan tingkat biaya tambahan.

Semoga bermanfaat.

_______________________
Referensi:
Simanjuntak dan Mukhlis, 2012, Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi


D.5. Indikator Kepatuhan Pajak

DENGAN sistem self assessment, indikator kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan Wajib Pajak dapat patuh secara sukarela (voluntary compliance level-VCL). VCL adalah perbandingan antara pajak yang sesugguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, indikator kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:
1) aspek ketepatan waktu pelaporan SPT
2) aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3) tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo

Semoga bermanfaat.
—————————————-
Referensi:
Mukhlis dan Simanjuntak, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, 2012


D.4. Faktor Utama Kepatuhan Pajak

ADA dua teori yang menjelaskan mengenai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu teori risiko menentag dan teori moral pajak. Suatu kebetulan sekali saya harus menulis tentang ini, karena dalam beberapa kesempatan saya selalu penasaran tentang hubungan antara membayar pajak dengan etika dan moralitas. Mari kita coba uraikan satu per satu.

1) Teori Risiko Menentang (Risk Aversion Theory)
Teori ini diperkenalkan oleh Allingham and Sandmo pada tahun 1972. Menurut mereka, tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela, individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (risk aversion). Teori ini diformulasikan sebagai:

D = D (I, t, p, f) 
dimana:
D = declared income
I = income (pendapatan tetap)
t = tarif pajak
p = probabilitas untuk diaudit
f = penalty rate

Berdasarkan formula di atas, dapat dilihat bahwa faktur utama dalam kepatuhan pajak terdiri dari pendapatan yang tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas untuk dilakukan audit/pemeriksaan (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Besarnya pendapatan yang dilaporkan di SPT Wajib Pajak dipengaruhi oleh keempat hal tersebut dalam garis lurus. Semakin tinggi tarif atau probabilitas untuk diaudit, maka semakin tinggi pula penghasilan yang akan dilaporkan di SPT Wajib Pajak.

Namun menurut Cowell dan Gordon (1988), dalam perkembangannya terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan model di atas, yaitu Government Expenditure (G). Sehingga model di atas berubah menjadi:

D = D (I, t, p, f, G)

G merefleksikan transfer pemerintah kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah menurut Cowell berbanding lurus dengan penghasilan yang akan dilaporkan di SPT.

2) Teori Modal Pajak (Tax Morale Theory)
Pada tahun 1997, Frey memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Menurut pendapat ini tax morale dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tax morale diantaranya;
a. persepsi adanya kejujuran
b. sikap membantu atau melayani dari aparat
c. kepercayaan terhadap instansi pemerintah
d. penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak
e. sejumlah sifat-sifat individu lainnya

Tax morale akan berbeda di setiap tempat karena perbedaan kultur. Teori ini secara implisit mengatakan bahwa terdapat kontrak implisit antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban (untuk membayar pajak).

Lebih jauh Frey (2002) menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka.

Semoga bermanfaat!

———————————-
Referensi:
Mukhlis dan Simanjuntak, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, 2012

 


D.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

BANYAK faktor yang diindikasikan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hobsor (dalam Simanjuntak dan Mukhlis, 2012) menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor individu, politik,ekonomi, dan sosial.

1) Menurut hasil penelitian Borck (2004), menemukan bahwa pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (tax evasion) berakibat kepada menurunnya penerimaan pajak, tetapi meningkatkan kesejahteraan Wajib Pajak.

2) James (2003) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak ditengarai dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial, termasuk di dalamnya antara lain dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya.

3) Murphy (2003) mengindikasikan pentingnya kehati-hatian fiskus dalam merespons tindak pelanggaran aturan perpajakan. Terlebih apabila dirasakan tidak didasari aturan hukum yang jelas. Pengenaan sanksi yang tidak tepat justru berakibat negatif dimana Wajib Pajak justru akan lebih menunjukkan ketidakpatuhannya

4) Lebih jauh Murphy (2003) mengatakan bahwa esensi dari kepatuhan terhadap peraturan adalah persepsi atas kejujuran, kewajaran, atau keadilan yang akan menimbulkan kepercayaan.

5) Smith (1993) mengatakan bahwa orientasi nilai (value orientation) ikut andil dalam menentukan kepatuhan pajak. Secara intuitif terdapat hubungan antara seseorang dengan orang lainnya, misalnya peduli atas pelaporan Wajib Pajak lainnya serta kewajaran pelaporan Wajib Pajak lain dibandingkan laporan dirinya sendiri.

6) Sementara itu Edlund dan Aberg (2002) mengatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan Wajib Pajak.

Semoga bermanfaat.

————————-
Referensi:
Simanjuntak dan Mukhlis, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, 2012.


D.2. Tingkat Kepatuhan Pajak

figure4

AUSTRALIAN Tax Office (2000) dan New Zealand Revenue Department (2003) membagi tingkat kepatuhan dalam Compliance Model seperti gambar di atas. Model tersebut juga sesuai dengan model kepatuhan pajak yang digambarkan oleh OECD Centre for Tax Policy and Administration (2004).

Berdasarkan model tersebut dapat diketahui bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak bervariasi. Setiap tingkat kepatuhan tertentu dapat ditreatment dengan strategi kepatuhan tertentu. Piramida di atas membagi perilaku tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi 4 tingkat dengan 4 jenis strategi kepatuhan yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak. Pada tingkatan yang paling baik/ideal adalah saat Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran yang sangattinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya (willing to do the right things), sehingga strategi kepatuhannya fiskus harus terus menerus memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik. Secara lengkap tingkat kepatuhan disajikan dalam tabel berikut:

No Tingkat Kepatuhan Strategi Kepatuhan
1 Wajib Pajak memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (willing to do the right things) Fiskus terus memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik
2 Wajib Pajak mencoba-coba memanfaatkan peluang menghindari pajak meskipun tidak selalu berhasil (try but do not always succed) Fiskus memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami peraturan pajak dan prosedur adminsitrasi pajak
3 Wajib Pajak tidak patuh, yaitu tidak bersedia memenuhi peraturan yang berlaku (dont want to comply) Fiskus melakukan upaya pencegahan penghindarann pajak
4 Wajib Pajak sama sekali tidak bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak yang menjadi kewajibannya (have decided not to comply) Fiskus melakukan penegakan hukum (law enforcement)

Semoga bermanfaat.

————————–
Referensi:
Simanjuntak dan Mukhlis, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, 2012


D.1. Pengertian Kepatuhan Pajak

BERBICARA mengenai kepatuhan pajak, tentu harus diawali pembicaraan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara. Indonesia menganut paham self assessment system dalam pelaksanaan perpajakannya. Yang mana Wajib Pajak diberi kekuasaan dan kelonggaran untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, menghitung berapa pajak yang terutang secara mandiri, memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak lain, menyetorkan kekurangan pajak yang terutang secara mandiri, dan melaporkan SPT-nya atas kesadaran sendiri. Self assesment system merupakan amanat dari Pasal 2 UU KUP.

Mengingat sistem tersebut yang dipakai di Indonesia, maka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal urgent yang harus diperhatikan oleh DJP. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak diberi wewenang penuh untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Wajib Pajak yang patuh artinya mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh artinya Wajib Pajak yang tidak mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu sistem ini benar-benar mengandalkan kesadaran Wajib Pajak, tentu saja harus didukung dengan aturan yang jelas, adil, dan transparan. Demikian pula prosedur administrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Pada kenyataannya, perilaku penghindaran pajak cenderung menjadi bagian dari sistem self assesment.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian kepatuhan pajak dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu pengertian secara sederhana dan secara komprehensif. Pengertian kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

Derajat ketidakpatuhan pajak diukur dengan tax gap. Tax gap menggambarkan perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Tax gap dapat diartikan juga sebagai perbedaan antara berapa potensi pajak yang dapat dikumpulkan dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh negara.

Definisi di atas terlalu sederhana karena pada kenyataannya kepatuhan pajak baru dapat direalisasikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh fiskus, ancaman atau sanksi hukum (law enforcement). Sejatinya kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance). Lagi-lagi, Wajib Pajak selalu berusaha menghindar untuk membayar pajak dengan melakukan tax avoidance dan tax evasion yang akan kita bahas di beberapa tulisan ke depan. Dengan demikian, bagi seorang Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya tentu akan memperhitungkan risiko untuk menghindar tersebut. Pembayar pajak yang rasional dalam melaporkan SPT nya akan memperhitungkan faktor-faktor seperti besarnya pendapatan, faktor terdeteksi untuk dilakukan pemeriksaan, faktor tarif, dan faktor sanksi akibat melakukan kesalahan.

Wajib Pajak yang dapat merencanakan konsep pajaknya secara matang namun masih dalam koridor peraturan perpajakan, masih dibilang patuh. Karena penghindaran yang dilakukan masih dianggap legal dan sah secara hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal kepatuhan tidak melulu mengenai besarnya pajak yang dibayar, namun kepatuhan lebih kepada mengenai apakah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak.

Semoga bermanfaat.

———————————
Referensi:
1) Simanjuntak dan Mukhlis, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, 2012
2) UU KUP


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 501 other followers